JAKARTA - Pelimpahan kasus dugaan korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) menunggu rangkaian ibadah haji 2026 selesai. Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu .

Asep menyampaikan hal tersebut merespons kapan pelimpahan berkas penyidikan alias Gus Yaqut. "Kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan nanti setelah selesai semuanya ibadah haji ini. Kemudian juga masyarakat atau jemaah haji sudah kembali. Nah, insyaallah secepat kita akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, langkah ini diambil lantaran banyak saksi dalam perkara tersebut tengah bertugas dalam kesuksesan ibadah haji. Dengan begitu, proses penyidikan-persidangan diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

"Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji, karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan," ujarnya.

Menurutnya, jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini, sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya.

Diketahui, KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada 9 Januari 2026. Gus Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan segera melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji . Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat disinggung kapan penahanan dua tersangka tersebut.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insyaallah dilakukan penahanan," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2025).

Dua tersangka yang dimaksud ialah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Asep mengungkapkan, keduanya belum ditahan lantaran pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti. Sebab, terdapat batas maksimal waktu penahanan tersangka.

"Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ujarnya.

Meski belum ditahan, keduanya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini tidak lepas terkait penyidikan perkara yang menjerat mereka.

Diketahui, KPK mengumumkan keduanya sebagai tersangka kasus kuota haji pada 30 Maret 2026. Hingga kini KPK belum menahan keduanya.

Dengan penetapan tersebut, terdapat empat tersangka kasus kuota haji. Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terlebih dulu diumumkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu yang menyebutkan peralihan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dari rutan ke tahanan rumah sesuai dengan undang-undang (UU). Mahfud mengatakan, jika Gus Yaqut tetap ditahan di rutan juga sesuai UU.

"Kata KPK penahanan rumah Yaqut sesuai UU. Kalau cuma sesuai UU, betul. Tapi kalau tetap ditahan di rutan juga sesuai UU," kata Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd pada Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, peralihan tahanan ini bukan sekadar sesuai dengan UU, tapi alasan dibaliknya harus disampaikan secara gamblang.

"Jika tahanan-tahanan lain ditahan di rumah juga sesuai dengan UU. Kalau semua tetap di rutan juga sesuai dengan UU. Soalnya, mengapa dan ada apa. Ini hukum loh," ujarnya.

Sebelumnya, Asep Guntur Rahayu mengklaim, pihaknya telah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait perihal pengalihan tersebut. Ia pun membantah adanya intervensi.

"Sejauh ini tidak ada, karena tidak sembunyi-sembunyi juga. Karena pihak-pihak yang menurut undang-undang harus menerima pemberitahuan sudah kami berikan pemberitahuan," kata Asep kepada wartawan, Kamis (26/3/2025).

Diketahui, publik menerima informasi adanya pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut pada 21 Maret 2026. Padahal, peralihan ini dilakukan pada 19 Maret setelah KPK menerima permohonan pengajuan pada 17 Maret 2026.

KPK awalnya menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2026. Setelah beberapa hari menalani tahanan rumah hingga berlebaran di kediamannya, Gus Yaqut kini kembali menjadi tahanan rutan sejak 24 Maret.

"Iya, alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya," kata Gus Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta maaf kepada masyarakat setelah menimbulkan kegaduhan atas pengalihan penahanan tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sebelum Lebaran 1447 H.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Dia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan atensi terhadap lembaga antirasuah itu.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi. Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

"Tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga. Dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak.

Kemudian yang selanjutnya dipertimbangkan juga tadi betul, dipertimbangkan terkait dengan masalah dampak dan lain-lainnya," jelasnya.

Asep mengutarakan bakal menyampaikan perkembangan penyidikan kuota haji pada Senin (30/3/2026). Namun, awak media belum diberikan secara eksplisit apa hasil perkembangan tersebut.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus. Tapi belum bisa kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan di hari Senin ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka Lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya progres penanganan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dan menjanjikan disampaikan pada Senin (30/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (26/3/2026). Pengumuman juga bersamaan dengan kembalinya aktivitas masyarakat setelah libur Lebaran 1447 H.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus," katanya kepada jurnalis.

Hanya saja Asep belum dapat menyampaikan secara eksplisit progres tersebut seperti apakah ada penetapan tersangka baru atau progres lainnya. Namun dia memastikan bahwa progres penyidikan membuahkan hasil positif.

"Nanti kita sampaikan ya. Pokoknya ini progresnya sangat bagus," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan perihal pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi tahanan rumah sebelum lebaran di tahun ini.

Menurutnya, pengalihan tersebut telah berdasarkan pertimbangan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil keputusan Pimpinan KPK, termasuk dirinya.

"Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak," jelasnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dan telah ditahan. Keduanya diduga kuat mengubah pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, Gus Alex meminta Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu buka suara terkait dirinya yang dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait Yaqut Cholil Qoumas yang sempat menjadi tahanan rumah.

Selain Asep Guntur, MAKI juga melaporkan pimpinan KPK serta Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. MAKI juga menyurati Komisi III DPR terkait Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. Dalam suratnya, MAKI meminta Komisi III untuk membentuk panitia kerja (panja) terkait hal tersebut.

Asep menyambut baik laporan yang dimaksud. Sebab, kata dia, laporan yang disampaikan MAKI itu merupakan bentuk dukungan ke Lembaga Antirasuah.

"Kami tentunya menyambut baik dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ini adalah dari MAKI, karena itu adalah bentuk dukungan tentunya dan kepedulian kepada kami dalam menangani perkara kuota haji ini," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/3/2026).

"Karena tentunya dengan dukungan tersebut, dengan perhatian tersebut, maka masyarakat akan ter-update ya terkait dengan penanganan perkaranya dan langkah-langkah yang kami lakukan," sambungnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini buntut Gus Yaqut yang sempat menjadi tahanan rumah.

Selain pimpinan, ia juga melaporkan Deputi Penindakan dan Eksekusi serta juru bicara KPK. "Saya datang ke sini memasukkan surat yang ditujukan pada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengalihan penahanan rumah tersangka YCQ, mantan Menteri Agama," kata Boyamin saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/3/2026).

Boyamin menjelaskan, laporan terhadap pimpinan KPK lantaran mereka diduga membiarkan adanya intervensi dari pihak luar dan tidak melaporkan hal tersebut ke Dewas.

Terkait pelaporan juru bicara kata Boyamin, lantaran yang bersangkutan memberikan keterangan yang bertentangan dengan Deputi terkait kondisi kesehatan Gus Yaqut saat peralihan tahanan rumah. Dalam keterangannya, peralihan Gus Yaqut tidak disebabkan kondisi kesehatan yang bersangkutan.

"Hal ini bertentangan dengan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang menyatakan YCQ dalam keadaan sakit GERD dan asma," ujarnya.

Sedangkan pelaporan terhadap Deputi KPK lantaran tidak melakukan cek kesehatan Gus Yaqut sebelum diputuskan menjadi tahanan rumah. "Seharusnya YCQ dilakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pengalian tahanan rumah karena jika terjadi sesuatu terkait kesehatannya saat tahanan rumah maka hal ini akan menjadi tanggung jawab KPK," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex meminta komitmen fee kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Rp42,2 juta per jemaah untuk pengisian kuota haji tambahan 2024.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan para PIHK membebankan commitment fee kepada para jemaah. Gus Alex memerintahkan M. Agus Syafi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus untuk mengumpulkan uang tersebut.

"Meminta sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus, sekurang-kurangnya sebesar US$2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX," katanya saat konferensi pers pada Kamis (12/3/2026).

Sebagai informasi, kode T0 atau TX berarti jemaah haji dapat langsung berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu.

Asep menambahkan bahwa pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memperoleh kuota haji dasar 221.000 dan kuota tambahan 20.000 untuk ibadah haji 2024, sehingga total 241.000. Gus Alex dan Yaqut diduga mengubah skema pembagian dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%-50%.

Commitment fee juga dipungut pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dengan nominal Rp67,5 sampai Rp84,4 juta per jemaah.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Asep menuturkan bahwa rincian pembagian fee masih dihitung sehingga belum dapat disampaikan. Atas perbuatan tersebut, Gus Alex dan Yaqut ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru Yaqut yang ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex akan dipanggil oleh KPK pekan depan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

JAKARTA - Gugatan praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gus Yaqut.

"Dalam waktu dekat kami sudah memanggil yang bersangkutan," ujar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Pemanggilan terhadap Gus Yaqut akan dilakukan pada pekan ini. Saat disinggung penahanan, Asep menegaskan akan memanggil lebih dulu. "Dipanggil dulu, ya tentu, karena memang saat ini juga kan apa namanya untuk statusnya adalah tersangka," ujar Asep.

Asep menegaskan, KPK tak bisa serta-merta menahan Gus Yaqut. Menurutnya, banyak aspek dan pertimbangan untuk menahan seorang tersangka.

"Kalau (penahanan) itu kan apa namanya kita lihat ya, tidak serta-merta juga seperti itu, tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Nanti lihat aja nanti perkembangannya," ujar Asep.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang mempersoalkan status tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

"Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Sulistyo saat membacakan amar putusan.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto resmi melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Sebelumnya, Asep berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan tersebut.

Hal itu setelah KPK menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga pimpinan tinggi madya baru pada Rabu (18/2/2026). Selain Asep, Setyo turut melantik Aminuddin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Proses tersebut dimulai dengan membacakan sumpah atau janji jabatan. "Saya percaya, kami semua percaya, bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan YME akan selalu bersama kita semua," kata Setyo yang diikuti ketiganya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas oleh tiga orang yang dilantik tersebut. "Dengan ini secara resmi saya lantik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas belum ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk 2024.

Pasalnya, Yaqut telah ditetapkan tersangka pada 9 Januari 2026 bersama staf khusunya bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Yaqut belum ditahan karena kebutuhan penyidik dan masih membutuhkan keterangan mengenai penghitungan kerugian negara.

Materi pemeriksaan tersebut telah didalami oleh penyidik KPK pada Jumat (30/1/2026) dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keruangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam tugas tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keruangan negara," kata Budi.

Di sisi lain, Gus Yaqut menyatakan pemeriksaan tersebut guna memberikan keterangan dari kesaksian Gus Alex.

"Ya saya dipanggil sebagai saksi, untuk memberikan kesaksian atas saudara Ishfah," katanya kepada jurnalis sebelum pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan, Gus Yaqut menyatakan telah memberikan informasi sesuai kebutuhan penyidik. Kendati demikian, dia tak banyak menanggapi pertanyaan wartawan.

Sebagi informasi, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merombak sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jakarta Utara (Jakut), termasuk mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan kepala kantor wilayah (kakanwil).

Perombakan dilakukan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakut.

Purbaya melantik empat pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1). Pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Purbaya di Kantor KPP Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1).

Purbaya menegaskan satu oknum yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan kerja ribuan pegawai lainnya. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat jabatannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan, menyusul OTT yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara pada 9 Januari 2026. Total lima orang menjadi tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak tersebut.

"Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya.Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tetapi juga jangan sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu," kata Purbaya.

"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya," tambahnya.

Kasus ini bermula ketika tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menelusuri potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Wanatiara Persada (PT WP). Dalam proses ini, KPK menemukan adanya modus 'all in' yang digunakan untuk mengakali kewajiban membayar pajak.

Dalam OTT yang dilakukan pada 9 Januari 2026, tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara ditangkap. Total lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak tersebut.

Kelima orang tersangka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakut; ASB Tim Penilai di KPP Madya Jakut; ABD selaku Konsultan Pajak; serta EY Staf PT WP.

"Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Berikut pejabat pajak yang dilantik hari ini:

1. Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara,2. Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara,3. Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara,4. Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib PWNU Jakarta, Muzaki Kholis sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan Muzaki dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," jelas Budi.

Hanya saja materi pemeriksaan belum dibeberkan Budi sampai penyidik rampung memeriksa Muzaki. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya Isdah Abidal Azis alias Gus Alex sebagai tersangka.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler-8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000-10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000-10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Asep menyebut peran serupa juga dilakukan oleh Gus Alex. Dia ikut membantu membiarkan kuota tersebut terbagi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya 8.400 jemaah haji yang telah menunggu 14 tahun gagal berangkat.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep