Bisnis.com, CIREBON- Pelaku industri rotan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku sedang mengalami titik berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor terjadi bersamaan dengan menyusutnya permintaan dari pasar luar negeri, membuat pelaku usaha menghadapi situasi yang tidak mudah.

Pelaku ekspor furnitur rotan asal Cirebon, Vladimir, mengatakan gejolak kurs dolar justru tidak otomatis menguntungkan eksportir. Di lapangan, banyak perusahaan harus menanggung lonjakan biaya produksi karena sejumlah bahan penunjang masih didatangkan dari luar negeri.

Menurut dia, kenaikan paling terasa terjadi pada bahan baku rotan sintetis yang berbahan dasar biji plastik impor. Selain itu, harga busa untuk pelengkap furnitur juga mengalami kenaikan tajam dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita beli bahan bakunya naiknya gila-gilaan. Contoh seperti rotan sintetis yang berbasis biji plastik murni impor, sekarang harganya sudah naik 100 persen. Begitu juga dengan busa untuk cushion," kata Vladimir, Jumat (12/6/2026).

Vladimir mengatakan, saat biaya produksi terus membengkak, perusahaan ekspor juga menghadapi tekanan dari pembeli luar negeri. Pelemahan rupiah membuat sebagian buyer meminta harga yang lebih rendah, sehingga ruang keuntungan produsen semakin sempit.

Kondisi tersebut membuat industri furnitur sintetis nasional semakin sulit bersaing dengan negara produsen lain di kawasan Asia Tenggara. Vladimir menilai Vietnam masih menjadi pesaing utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan struktur biaya yang lebih efisien.

"Untuk produk sintetis, kita benar-benar sudah tidak bisa berkompetisi lagi. Sebelum rupiah melemah saja, kita sudah kalah harga dari Vietnam yang skala pabriknya lebih besar dan profesional," ujarnya.

Situasi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor menyebabkan permintaan furnitur menurun cukup dalam sepanjang tahun ini.

Vladimir menyebut jumlah pesanan yang diterima perusahaannya turun hingga sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu pukulan terbesar yang dirasakan pelaku usaha sejak beberapa tahun terakhir.

"Penurunan permintaannya mencapai 50 persen. Ini efek berantai yang panjang sejak perang dagang sehingga permintaan dari luar negeri sangat rendah," katanya.

Merosotnya permintaan ekspor berdampak langsung terhadap aktivitas produksi. Sejumlah perusahaan mulai melakukan penyesuaian kapasitas produksi untuk mengurangi beban operasional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha. Rantai ekonomi yang melibatkan perajin anyaman, pekerja harian, hingga pemasok lokal mulai terkena imbas karena berkurangnya volume pekerjaan yang tersedia.

Untuk bertahan, sebagian eksportir mulai mengubah strategi produksi. Furnitur berbahan sintetis secara bertahap dikurangi dan digantikan produk berbahan rotan alami yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

Meski demikian, pergeseran tersebut belum mampu sepenuhnya menutupi penurunan penjualan. Pasar furnitur berbahan alami dinilai lebih terbatas dibandingkan segmen furnitur sintetis, terutama untuk kebutuhan luar ruang yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor.

Pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, mereka mendorong adanya komunikasi perdagangan yang lebih intensif dengan negara pemasok bahan baku guna menekan lonjakan harga komoditas impor.

"Harapan kami hanya satu, menstabilkan rupiah. Kalau rupiah bisa kembali ke kisaran Rp16.000, kami baru bisa berkompetisi harga lagi di pasar global. Selain itu, perlu ada komunikasi atau lobi antarnegara dari pemerintah dengan negara pemasok biji plastik untuk mengendalikan harga bahan baku ini," ujar Vladimir.

Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia menyebutkan, transformasi industri di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) mulai mengubah struktur ekonomi kawasan timur Jawa Barat.

Di tengah pertumbuhan sektor manufaktur dan logistik yang terus meningkat, tekanan terhadap lahan pangan dan kawasan agraris juga mulai muncul seiring ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur.

Data perekonomian wilayah Ciayumajakuning menunjukkan industri pengolahan kini menjadi sektor dominan dengan kontribusi mencapai 25,62% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan pada 2025.

Nilai PDRB Ciayumajakuning sendiri telah mencapai sekitar Rp250 triliun atau menyumbang 10 persen terhadap ekonomi Jawa Barat.

KepalaBank IndonesiaPerwakilan CirebonWihujeng Ayu Rengganismengatakan perubahan struktur ekonomi tersebut menunjukkan kawasan Ciayumajakuning mulai bergerak dari basis pertanian menuju ekonomi industri dan jasa yang lebih terintegrasi.

"Transformasi ekonomi di Ciayumajakuning berjalan cukup cepat, terutama didorong pertumbuhan industri pengolahan, logistik, dan investasi baru di kawasan Rebana. Namun, perubahan itu juga perlu diantisipasi agar tidak mengurangi kapasitas ketahanan pangan daerah," kata Wihujeng dikutip Jumat (25/5/2026).

Menurut dia, industrialisasi membawa dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas perdagangan, dan tumbuhnya investasi baru.

Pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning pada 2025 tercatat sebesar 5,09% secara tahunan atau lebih tinggi dibanding sejumlah wilayah lain di Pantura timur Jawa Barat.

Investasi juga masih tumbuh positif sebesar 5,06% secara tahunan. Di sisi lain, surplus perdagangan kawasan dalam 3 tahun terakhir konsisten berada di atas 1 miliar dollar AS, ditopang kinerja ekspor industri pengolahan yang terus meningkat.

Meski demikian, Wihujeng menilai transformasi tersebut mulai memunculkan tantangan baru, terutama terkait penyusutan lahan produktif pertanian di sejumlah wilayah penyangga industri dan infrastruktur baru.

Di Kabupaten Majalengka misalnya, perkembangan kawasan sekitarBandara Internasional Jawa Barat Kertajatimulai mendorong perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke sektor industri, pergudangan, dan permukiman.

Fenomena serupa juga mulai terlihat di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon dan Indramayu yang masuk koridor pengembangan kawasan Rebana.

"Industrialisasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, tetapi keseimbangan harus dijaga. Ciayumajakuning memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan di Jawa Barat," ujarnya.

Ia mengatakan sektor pertanian masih menjadi penopang penting bagi ekonomi kawasan, terutama di Indramayu sebagai salah satu sentra produksi padi nasional.

Karena itu, penguatan industri dinilai tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan desa agraris dan kapasitas produksi pangan daerah.

Selain persoalan lahan, perubahan struktur ekonomi juga dinilai akan memengaruhi pola tenaga kerja di pedesaan. Perpindahan tenaga kerja muda dari sektor pertanian menuju industri diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Wihujeng, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas pertanian agar sektor pangan tetap kompetitif di tengah ekspansi industri.

Dia menambahkan pengembangan kawasan ekonomi baru di Ciayumajakuning seharusnya diarahkan pada model pertumbuhan yang saling menopang antara industri, pertanian, perdagangan, dan logistik.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri, tetapi juga memberi dampak terhadap desa dan sektor usaha rakyat.

"Transformasi ekonomi harus dijaga agar tetap inklusif. Industrialisasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan pangan dan penguatan ekonomi desa," kata Wihujeng.

Bisnis.com, CIREBON- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil dinilai menjadi penghambat utama Kabupaten Cirebon untuk bertransformasi dari kawasan industri padat karya berupah rendah menuju industri bernilai tambah tinggi.

Bupati Cirebon,Imron Rosyadi, menegaskan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah mendesak jika daerah ingin menarik investasi skala besar berbasis teknologi dan padat modal.

Menurut Imron, struktur industri di Cirebon hingga kini masih didominasi sektor padat karya seperti garmen, furnitur, dan kerajinan rotan. Industri tersebut memang menyerap banyak tenaga kerja lokal, tetapi relatif rentan terhadap gejolak pasar dan tekanan global.

“Kalau kita ingin naik kelas, maka SDM harus disiapkan. Investor yang membawa teknologi dan modal besar tentu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, bukan hanya tenaga kerja umum,” ujar Imron, Sabtu (21/2/2026).

Diaa menilai, tanpa lompatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, Cirebon akan terus berada dalam lingkaran industri murah yang mengandalkan upah rendah sebagai daya tarik utama.

Imron mengakui, selama ini keberadaan industri padat karya membantu menekan angka pengangguran dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut berisiko menghambat transformasi ekonomi daerah.

Industri padat karya cenderung memiliki margin keuntungan yang tipis dan sensitif terhadap fluktuasi permintaan. Ketika pasar melemah, gelombang pengurangan tenaga kerja kerap tak terhindarkan. Kondisi itu membuat stabilitas ekonomi daerah menjadi rapuh.

“Padat karya penting, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mulai mendorong industri yang berbasis teknologi dan inovasi,” katanya.

Dia menambahkan, sejumlah calon investor yang melakukan penjajakan di Cirebon umumnya menanyakan kesiapan tenaga kerja lokal, khususnya untuk posisi teknisi, operator mesin modern, hingga tenaga ahli di bidang manufaktur.

Bupati menyoroti fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Cirebon masih didominasi lulusan pendidikan menengah. Untuk memenuhi kebutuhan industri modern, dibutuhkan kompetensi tambahan seperti penguasaan mesin otomatis, literasi digital, hingga pemahaman sistem produksi berbasis teknologi.

Pemerintah daerah, kata Imron, telah berupaya memperkuat sinergi dengan sekolah kejuruan dan balai latihan kerja. Kurikulum vokasi diarahkan agar selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang.

“Kita dorong link and match antara dunia pendidikan dan industri. Jangan sampai lulusan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Selain peningkatan kompetensi, Imron juga menekankan pentingnya membangun mentalitas kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

Imron menyebut, transformasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dukungan infrastruktur dan kepastian regulasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperbaiki tata kelola perizinan serta menyiapkan kawasan industri yang lebih terintegrasi.

Dia berharap, dengan perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur, Cirebon dapat menarik investasi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi lebih tinggi bagi daerah.

“Kita ingin investasi yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menciptakan pekerjaan berupah rendah,” tegasnya.

Imron optimistis, dengan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja yang konsisten, Cirebon berpeluang keluar dari ketergantungan pada industri murah. Namun, dia mengingatkan, proses tersebut membutuhkan waktu, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang. "Transformasi ekonomi tidak instan, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan terus tertinggal,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cirebon Tahun 2026 sebesar Rp2,88 juta per bulan.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 500.15.14.172/DISNAKER tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang diterbitkan pada 5 Januari 2026.

Penetapan UMK itu mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026.

Selain UMK, pemerintah daerah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sejumlah sektor industri strategis.

Dalam surat edaran itu dituliskan UMSK Kabupaten Cirebon 2026 berlaku bagi beberapa sektor, antara lain industri semen dan produk turunannya, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, industri komponen sepeda motor roda 2 dan 3, pengelolaan limbah berbahaya, distribusi tenaga listrik, industri kabel listrik dan elektronik, serta industri logam, mesin, dan otomotif.

Untuk sektor industri komponen sepeda motor roda 2 dan 3, UMSK ditetapkan sebesar Rp2,88 juta per bulan, sedikit lebih tinggi dari UMK.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menyebutkan, melalui peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

"Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja," ucap Imron, Rabu (21/1/2026).

Namun, di lapangan, kebijakan upah minimum ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh buruh. Sejumlah pekerja mengaku masih menerima upah di bawah ketentuan pemerintah, terutama di sektor industri kecil dan padat karya.

Seorang buruh pabrik garmen, Muhammad Taufik, menyebutkan hingga Januari 2026 masih menerima upah di bawah UMK.

"Gaji saya masih di kisaran Rp2,4 juta per bulan. Alasannya perusahaan belum mampu mengikuti UMK baru dan katanya masih menunggu penyesuaian," ujar Taufik.

Keluhan serupa juga disampaikan buruh kontrak di sektor manufaktur komponen. Dia menyebutkan, status pekerja kontrak kerap dijadikan alasan perusahaan untuk tidak langsung menerapkan UMK.

"Kami sering diminta maklum karena kondisi perusahaan. Tapi kebutuhan hidup terus naik," ujar Junaedi, buruh pabrik komponen.

Para buruh menilai lemahnya pengawasan menjadi persoalan utama dalam penerapan UMK dan UMSK. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan upah minimum berpotensi hanya menjadi aturan normatif di atas kertas.

Di sisi lain, pemerintah daerah berharap penetapan UMK dan UMSK 2026 dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Kabupaten Cirebon selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah industri di Jawa Barat dengan basis manufaktur, otomotif, dan pengolahan.

"Pemerintah meminta perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara buruh berharap kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada penetapan angka, tetapi benar-benar diawasi dan ditegakkan agar hak pekerja terpenuhi," kata Imron.