Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong percepatan optimalisasi aset negara di kawasan Ciperna sebagai strategi menarik investasi dan memperluas lapangan kerja.

Kawasan seluas lebih dari 82 hektare itu dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru berbasis jasa, pariwisata, dan komersial.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyatakan, pemerintah daerah akan memfasilitasi masuknya investor melalui penyederhanaan perizinan serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat realisasi pemanfaatan aset yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap ekonomi lokal.

"Aset negara ini harus bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Pemkab akan mendukung penuh dari sisi regulasi dan kemudahan investasi," ujar Agus, Kamis (7/5/2026).

Kawasan Ciperna yang ditawarkan mencakup sejumlah fungsi strategis, mulai dari area lapangan golf hingga zona komersial yang dapat dikembangkan secara terintegrasi. Dengan lokasi yang dinilai strategis, kawasan ini berpeluang menjadi magnet investasi baru di wilayah timur Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan, Kristijanindyati Puspitasari, menilai aset di Ciperna sebagai “living asset” yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan aset secara produktif akan membuka peluang pengembangan sektor pariwisata, jasa, hingga perdagangan.

"Aset ini memiliki potensi ekonomi yang kuat. Jika dikelola secara tepat, akan mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya," kata Kristijanindyati.

Optimalisasi aset negara tersebut juga diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan investasi, pengembangan kawasan diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah pengembangan.

Pemkab Cirebon melihat peluang ini sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih bertumpu pada sektor tradisional. Pengembangan kawasan berbasis jasa dan pariwisata dinilai dapat menjadi alternatif sumber pertumbuhan baru.

Dalam kerangka itu, pemerintah daerah berupaya menciptakan kepastian usaha bagi investor, termasuk menjamin kesesuaian investasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kepastian tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan investor serta mempercepat realisasi proyek.

Selain faktor regulasi, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian. Pengembangan kawasan Ciperna diharapkan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan fasilitas publik lainnya agar mampu menarik minat investasi dalam skala lebih besar.

Agus menegaskan, investasi yang masuk harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan pengembangan kawasan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi lokal.

"Kami ingin investasi ini benar-benar menciptakan efek ekonomi, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan usaha masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menempati posisi kelima sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak hingga kuartal III 2025.

Data bulanan penempatan PMI menunjukkan sebanyak 7.294 warga Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang periode tersebut.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai angka tersebut menjadi cerminan ketergantungan sebagian besar keluarga pada ekonomi migran.

Tenaga kerja asal Cirebon tetap diminati di sejumlah negara tujuan, terutama kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

“Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi rumah tangga di Cirebon sangat signifikan. Banyak keluarga menggantungkan kesejahteraannya pada hasil kerja anggota keluarga di luar negeri,” ujar Imron di Cirebon, Senin (1/12/2025).

Angka penempatan PMI memunculkan dua sisi realitas. Satu sisi, peluang ekonomi nyata muncul melalui lapangan kerja di luar negeri.

Namun sisi lain menegaskan keterbatasan kesempatan kerja formal di dalam daerah, yang mendorong warga untuk mencari penghasilan di luar negeri.

Rata-rata penempatan PMI Kabupaten Cirebon tercatat mencapai 810 orang per bulan. Jumlah tertinggi terjadi pada Juli dengan 898 PMI, sedangkan bulan terendah tercatat pada April sebanyak 724 PMI.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka Cirebon berada di bawah Indramayu (13.448 PMI), Lombok Timur (8.911), dan Cilacap (8.175), namun masih di atas Subang (4.723), Karawang (3.775), dan Malang (5.499).

Cirebon mempertahankan angka penempatan relatif stabil berkat pengalaman warga, jaringan agen resmi, dan disiplin administrasi.

Imron menyebutkan pemkab terus memperkuat program pelatihan sebelum keberangkatan dan pendampingan hukum bagi calon pekerja migran.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tenaga kerja berangkat melalui jalur resmi dan mendapatkan perlindungan penuh.

Pemkab Cirebon bersama BP3MI terus mendorong calon PMI mendaftar melalui sistem legal, lengkap dengan dokumen resmi.

Selain pelatihan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan sektor swasta untuk membuka akses lapangan kerja formal di sektor manufaktur, perhotelan, dan kesehatan.

Upaya ini diarahkan agar penempatan PMI tidak hanya berfokus pada sektor domestik atau informal.

Kontribusi Cirebon mencapai 3,7% dari total penempatan PMI nasional sebanyak 196.355 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025.

Remitansi dari pekerja migran menjadi penggerak ekonomi di berbagai kecamatan, termasuk Kapetakan, Gebang, dan Losari.

Perputaran uang dari kiriman tersebut meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendukung usaha mikro. Imron menekankan pentingnya strategi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi daerah, agar ketergantungan pada tenaga kerja migran bisa berkurang.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri padat karya dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Imron menegaskan, Cirebon tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran. Kabupaten ini harus menjadi pusat penyedia tenaga kerja terampil tingkat regional.

“Kami bangga masyarakat Cirebon mampu bersaing di luar negeri, namun lebih penting membuka kesempatan kerja layak di tanah sendiri,” katanya.

Dengan strategi penguatan ekonomi lokal, tren penempatan PMI di Cirebon diharapkan tetap positif, seiring peningkatan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.