Bisnis.com (BATAM) – Badan Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menargetkan sebanyak 500 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kepri dapat bekerja ke luar negeri secara legal pada tahun 2026.

Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi mengatakan target tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja migran secara nasional pada 2026, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebanyak 420 ribu orang.

“Target nasional tahun 2026 meningkat menjadi sekitar 500 ribu orang. Sekitar 300 ribu diperuntukkan bagi lulusan SMA dan SMK sederajat, serta 200 ribu untuk tenaga profesional lulusan pendidikan vokasi,” kata Imam di Batam, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan pada tahun 2025 Kepri mendapat target penempatan PMI ke luar negeri sebanyak 1.895 orang. Namun realisasi penempatan melampaui target, yakni mencapai 2.306 orang.

Untuk mendukung pencapaian target tahun 2026, BP3MI Kepri telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya dengan menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kepri.
Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah BP3MI dalam mendorong penempatan pekerja migran Indonesia secara legal.

“Kami mendukung penuh program BP3MI dalam penempatan PMI secara legal. Disnaker Kepri siap berkolaborasi, baik dalam bentuk dukungan pembiayaan maupun penguatan program pelatihan bagi calon pekerja migran,” kata Diky Wijaya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja asal Kepri agar dapat terserap di luar negeri secara aman dan terlindungi.

Diky menjelaskan sepanjang 2025, PMI asal Kepri yang bekerja ke luar negeri paling banyak terserap di sektor pengelasan (welder), disusul anak buah kapal (ABK) dan pekerja pipa (fitter).

“Welder dan fitter paling di cari. Tidak cuma di luar negeri, tetapi dalam negeri pun juga,” kata dia.
Disnakertas Kepri juga akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada 2026 sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencapaian target penempatan PMI.

“Ini tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, semua harus terlibat,” kata dia.

Berantas PMI Ilegal
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berencana memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran ilegal dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis untuk menghadapi tingginya kerawanan kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

Menurut Asep, sepanjang tahun 2025 aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan PMI Ilegal Kepri telah mencegah keberangkatan lebih dari 2.000 calon pekerja migran non-prosedural. Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan struktur dan fokus penanganan di internal kepolisian.

“Wilayah Kepulauan Riau memiliki karakteristik khusus sebagai daerah perbatasan. Tingkat kerawanannya tinggi terhadap perdagangan orang dan penyelundupan PMI, sehingga perlu penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan pembentukan Direktorat TPPO merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik mafia tenaga kerja dan jaringan perdagangan orang yang merugikan calon pekerja migran.

Rapat Koordinasi Penempatan PMI Wilayah Kepri Tahun 2026 bersama pemangku kepentingan se Kepri/engesti

Contoh terkait masalah dari awal sertifikasi kompetensi, ini harus betul-betul masyarakat bisa mengakses

Batam, Kepri (ANTARA) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) menggandeng sejumlah pihak terkait untuk bersama-sama memformulasikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara legal.

Pembenahan tata kelola penyaluran PMI legal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penempatan PMI wilayah Kepri Tahun 2026 di Kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP), Sekupang, Kota Batam, Kamis.

Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi menyebut rakor tersebut dihadirkan para pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Intelkam Polda Kepri, NGO, Imigrasi, LPK, BLK, sekolah vokasi dan perguruan tinggi vokasi yang ada di wilayah Kepri.

“Kami menginginkan tata kelola menyiapkan calon PMI harus betul-betul dapat merasakan fasilitas negara yang mendukung mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri secara formal (legal),” kata Imam.

Menurut dia, jika tata kelola penempatan PMI ini sudah dibenahi maka bisa mengurangi praktik pengiriman PMI non prosedural.

Dia menyebutkan semua pihak harus terlibat dalam menyiapkan PMI untuk bekerja keluar negeri. Sebagai contoh peran Intelkam Polri dalam membantu menyiapkan SKCK calon PMI, begitupun Imigrasi dalam pengurusan paspor dan peran LPK serta BKP dalam meningkatkan keterampilan para pekerja.

“Contoh terkait masalah dari awal sertifikasi kompetensi, ini harus betul-betul masyarakat bisa mengakses. Calon PMI harus bisa mengakses, bagaimana prosedurnya, prosesnya seperti apa. ini yang harus dipersiapkan,” ujarnya.

Diharapkan dari rakor ini, kata dia, para pemangku kepentingan dalam memformulasikan tata kelo yang betul-betul bisa melayani PMI sehingga lebih bersedia berangkat secara formal atau legal.

Setelah rakor ini, lanjut dia, akan ada evaluasi sejauh mana pelaksanaan dan capaian dari tata kelola penempatan PMI tersebut, jika ada kendala akan dicarikan solusi bersama.

Imam menambahkan, dari forum ini diketahui bahwa potensi sumber daya manusia untuk penempatan PMI di luar negeri di wilayah Kepri cukup potensial. Terbukti pada tahun 2025, BP3MI Kepri memfasilitasi 2.306 warga Kepri bekerja di luar negeri.

Salah satu bidang kerja yang paling banyak menyerap PMI dari Kepri adalah pekerjaan pengelasan (welder). Sejumlah welder di Kepri banyak yang berpindah kerja di luar negeri, sehingga terjadi kekosongan pekerja welder di Kepri.

Siklus ini, kata dia, perlu ditangkap oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta dan BLK milik pemerintah untuk melatih dan menerbitkan sertifikasi pekerja welder di wilayah Kepri.

Selain itu, terdapat perusahaan penyalur tenaga kerja di Kepri yang menyediakan lowongan pekerja secara legal ke sejumlah negara, seperti Turki.

“Dengan ini kami mengajak semua pihak untuk berdayakan kekuatan yang ada di PMI untuk mendukung PMI bekerja secara legal dan prosedural,” kata Imam.

Rakor Penempatan PMI di wilayah Kepri tahun 2026 ini dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dan pemangku kepentingan terkait PMI se-wilayah Kepri.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menempati posisi kelima sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak hingga kuartal III 2025.

Data bulanan penempatan PMI menunjukkan sebanyak 7.294 warga Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang periode tersebut.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai angka tersebut menjadi cerminan ketergantungan sebagian besar keluarga pada ekonomi migran.

Tenaga kerja asal Cirebon tetap diminati di sejumlah negara tujuan, terutama kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

“Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi rumah tangga di Cirebon sangat signifikan. Banyak keluarga menggantungkan kesejahteraannya pada hasil kerja anggota keluarga di luar negeri,” ujar Imron di Cirebon, Senin (1/12/2025).

Angka penempatan PMI memunculkan dua sisi realitas. Satu sisi, peluang ekonomi nyata muncul melalui lapangan kerja di luar negeri.

Namun sisi lain menegaskan keterbatasan kesempatan kerja formal di dalam daerah, yang mendorong warga untuk mencari penghasilan di luar negeri.

Rata-rata penempatan PMI Kabupaten Cirebon tercatat mencapai 810 orang per bulan. Jumlah tertinggi terjadi pada Juli dengan 898 PMI, sedangkan bulan terendah tercatat pada April sebanyak 724 PMI.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka Cirebon berada di bawah Indramayu (13.448 PMI), Lombok Timur (8.911), dan Cilacap (8.175), namun masih di atas Subang (4.723), Karawang (3.775), dan Malang (5.499).

Cirebon mempertahankan angka penempatan relatif stabil berkat pengalaman warga, jaringan agen resmi, dan disiplin administrasi.

Imron menyebutkan pemkab terus memperkuat program pelatihan sebelum keberangkatan dan pendampingan hukum bagi calon pekerja migran.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tenaga kerja berangkat melalui jalur resmi dan mendapatkan perlindungan penuh.

Pemkab Cirebon bersama BP3MI terus mendorong calon PMI mendaftar melalui sistem legal, lengkap dengan dokumen resmi.

Selain pelatihan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan sektor swasta untuk membuka akses lapangan kerja formal di sektor manufaktur, perhotelan, dan kesehatan.

Upaya ini diarahkan agar penempatan PMI tidak hanya berfokus pada sektor domestik atau informal.

Kontribusi Cirebon mencapai 3,7% dari total penempatan PMI nasional sebanyak 196.355 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025.

Remitansi dari pekerja migran menjadi penggerak ekonomi di berbagai kecamatan, termasuk Kapetakan, Gebang, dan Losari.

Perputaran uang dari kiriman tersebut meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendukung usaha mikro. Imron menekankan pentingnya strategi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi daerah, agar ketergantungan pada tenaga kerja migran bisa berkurang.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri padat karya dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Imron menegaskan, Cirebon tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran. Kabupaten ini harus menjadi pusat penyedia tenaga kerja terampil tingkat regional.

“Kami bangga masyarakat Cirebon mampu bersaing di luar negeri, namun lebih penting membuka kesempatan kerja layak di tanah sendiri,” katanya.

Dengan strategi penguatan ekonomi lokal, tren penempatan PMI di Cirebon diharapkan tetap positif, seiring peningkatan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menjelaskan bahwa kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjauhkan para pekerja diaspora dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun pinjaman ilegal lainnya yang memberatkan.

"Program KUR Penempatan Pekerja Migran adalah bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja migran maupun calon pekerja migran agar tidak terjerat pinjaman online, pinjaman ilegal, atau pinjaman lain yang memberatkan," ungkap Muktharudin dalam acara Akad Massal KUR dan KPP di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Adapun KUR Penempatan PMI adalah produk pembiayaan khusus yang diberikan pemerintah kepada calon PMI dan/atau calon Pekerja Magang Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuannya.

Mukhtarudin menyebut, saat ini banyak oknum yang menawarkan produk pembiayaan kepada pekerja migran tanah air di luar negeri, termasuk di antaranya adalah pinjaman ilegal. Melalui KUR Penempatan PMI, ia mengajak para pekerja migran untuk dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang terpercaya bagi usaha pemberdayaan dan modal usaha.

"Dari total KUR secara keseluruhan yang memiliki anggaran Rp300 triliun, dan atas arahan Bapak Presiden sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, kami juga mendapat fasilitas KUR dari Kemenko Perekonomian dan dari Menteri UMKM sebesar Rp210 miliar pada tahun 2025," urainya.

Mukhtarudin menjelaskan, dari total KUR pekerja migran yang dipatok sebesar Rp210 miliar, anggaran yang baru terserap masih sebesar Rp60,08 miliar. Nominal tersebut pun telah diterima oleh sebanyak 2.011 pekerja migran Indonesia.

“Kami sudah merealisasikan sebanyak 2.011 pekerja migran, dan yang sudah tersalurkan baru Rp60 miliar, tapi ini kami usahakan mencapai target sampai 2026,” jelasnya.

Dirinya pun menyatakan bahwa realisasi penyerapan KUR bagi pekerja migran akan berjalan maksimal. Menurutnya, program KUR tersebut merupakan bentuk kehadiran negara terhadap para pekerja migran Indonesia.

Program KUR pekerja migran tersebut menurutnya juga selaras dengan visi yang diemban oleh Kementerian P2MI untuk memperbaiki sistem tata kelola para pekerja migran Indonesia.

"Jadi [KUR pekerja migran] bentuk kehadiran negara, dalam konteks perlindungan pekerja migran, Jadi negara tidak hanya hadir untuk pekerja dalam negeri, tapi juga hadir bagi yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Baik [pembiayaan] vokasinya, penempatannya, dan lain-lain juga hadir dalam bentuk KUR," pungkasnya.