Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun diminati 85 investor.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Kamis, menyampaikan bahwa 85 investor dari berbagai negara tercatat menunjukkan ketertarikan terhadap proyek strategis tersebut.

Bahkan, pada Kamis ini, sebanyak enam perusahaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi PSEL Semarang Raya untuk meninjau lokasi proyek.

Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring rencana kunjungan investor lainnya pada 8 Juni mendatang.

Menurut dia, tingginya minat investor tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kesiapan Kota Semarang dalam mengembangkan proyek pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang mendukung transisi menuju energi bersih.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata, namun diperlukan lompatan inovasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari transformasi sebuah kota. Kota Semarang ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat," katanya.

Melalui proyek PSEL Semarang Raya, Kota Semarang tidak hanya membangun fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kota yang terbuka terhadap investasi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang tidak hanya menjadi solusi untuk hari ini, namun juga menjadi investasi bagi masa depan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Glory Nasarani menjelaskan bahwa tingginya minat investor mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyiapkan tahapan lanjutan, termasuk kunjungan lapangan dan finalisasi dokumen lelang.

"Hasil 'market sounding' menunjukkan respons yang sangat positif. Saat ini pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dokumen pendukung dan data teknis yang diperlukan agar proses investasi dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Proyek PSEL Semarang Raya dirancang untuk melayani kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, serta menjadi contoh kolaborasi antardaerah dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagi Pemkot Semarang, proyek itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah di TPA.

Dengan teknologi pengolahan modern yang tengah dikaji, volume sampah dapat ditekan secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat.

Selain memberikan dampak lingkungan yang positif, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta meningkatkan daya saing Kota Semarang di mata investor nasional maupun internasional.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mendorong percepatan penerapan teknologi methane capture dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah di Provinsi Riau. Ia berharap insiatif ini segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata untuk warga.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menuturkan, salah satu fokus penanganan sampah berada di TPA Muara Fajar II, yang selama ini masih menerapkan metode open dumping. Ia menyebut open dumping akan segera ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Jumhur menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi itu diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, penerapan teknologi RDF menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi pelet RDF dengan nilai kalor tinggi, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normallah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu merupakan respons terhadap peristiwa di TPSTBantargebang.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat," ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Senin (20/4/2026).

Hanif Faisol menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, kata Hanif, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat," ucapnya.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka.

Lihat video: TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas



"Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal.

KLH/BPLH menegaskan langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh.

"Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara nasional paling lambat 2026, seiring percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Langkah ini diperkuat melalui deklarasi penghentian open dumping di Provinsi Bali yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa penghentian open dumping harus diiringi perubahan mendasar dalam pola pengelolaan sampah, terutama melalui pemilahan dari sumber.

“Target ini hanya dapat dicapai apabila praktik open dumping dihentikan dan masyarakat melakukan pemilahan sampah. Sampah tidak lagi dapat diselesaikan dengan pola kumpul-angkut-buang, melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya,” ujar Hanif.

Target Nasional dan Tantangan Transformasi

Pemerintah menargetkan seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia menghentikan praktik open dumping paling lambat Agustus 2026 tanpa pengecualian. Target tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada 2026.

Namun hingga akhir 2025, baru sekitar 30 persen dari total 485 TPA yang berhasil meninggalkan praktik tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di Bali.

Bali Jadi Role Model Perubahan

Di sisi lain, Provinsi Bali dinilai menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dengan tingkat pemilahan sampah yang telah melampaui 60 persen.

“Saya melihat perubahan yang sangat cepat di Bali. Lebih dari 60 persen masyarakat telah melakukan pemilahan sampah. Ini merupakan capaian yang sangat baik dan perlu dijaga melalui penegakan aturan yang konsisten,” ujar Hanif.

Keberhasilan ini mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam waktu relatif singkat dan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Penguatan Infrastruktur dan Pengawasan

Sebagai bagian dari evaluasi lapangan, Menteri Hanif meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah, antara lain TPST Kertalangu, TPS3R Sesetan, TOSS Center Klungkung, TPA Suwung, dan TPST Tahura I. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional, pengendalian arus sampah, serta dukungan infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas fasilitas seperti TPST dan TPS3R, serta penataan sistem distribusi sampah berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas bahan baku untuk pengembangan teknologi waste to energy di masa depan.

Penegakan Hukum Diperketat

Dalam upaya mencapai target nasional, pemerintah menegaskan akan menerapkan penegakan hukum secara tegas dan merata di seluruh daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong perubahan sistemik sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di masyarakat.

Transformasi ini menjadi krusial mengingat persoalan sampah tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan lama, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.

TANGERANG SELATAN - Langkah strategis transformasi tata kelola limbah resmi dimulai Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui peluncuran Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi tantangan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendorong efisiensi anggaran daerah melalui skema pengelolaan sampah modern berbasis teknologi.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, fokus pemerintah kota (pemkot) dalam 100 hari ke depan akan terbagi ke dalam tiga pilar utama: penguatan landasan hukum, optimalisasi teknologi pengolahan di hilir, dan revitalisasi sistem pemilahan di tingkat hulu. Dia menjelaskan, langkah tersebut sebagai fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi sirkular di wilayah Tangsel.

"Persoalan sampah di Tangerang Selatan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola konvensional kumpul-angkut-buang. Melalui Tim Percepatan ini, dalam 100 hari kerja, kami menargetkan adanya integrasi data dan sistem yang lebih kuat, termasuk percepatan implementasi teknologi ramah lingkungan," ujar Benyamin saat memberikan keterangan resmi di Puspemkot Tangsel, Senin (5/1/2026).

Dalam dokumen rencana kerja yang diterima, salah satu poin krusial adalah percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di TPA Cipeucang. Pemkot Tangsel sedang menggodok skema kerja sama untuk teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta optimalisasi penggunaan insinerator yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Benyamin mengatakan, stabilisasi lahan di TPA Cipeucang menjadi agenda mendesak untuk mencegah kelebihan beban (overload). “Kami sedang mengakselerasi proses administrasi dan teknis agar teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dapat segera beroperasi secara maksimal. Ini bukan hanya soal membersihkan kota, tetapi juga soal efisiensi biaya pengelolaan sampah dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga menargetkan pemantapan kerja sama pembuangan sampah ke TPA mitra, yakni TPA Lulut Nambo di Jawa Barat. Koordinasi lintas wilayah ini dipandang sebagai langkah kontingensi untuk memastikan tidak terjadi penumpukan sampah di titik-titik transfer di wilayah permukiman warga selama masa transisi teknologi.

Di tingkat hulu, rencana 100 hari ini mencakup pengaktifan kembali dan peningkatan kapasitas 22 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di tujuh kecamatan. Revitalisasi ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi sampah menuju TPA hingga 20-30%.

“Kami ingin memastikan sampah sudah terpilah sejak dari sumbernya. Tim akan turun melakukan evaluasi terhadap efektivitas TPS3R dan memberikan insentif bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke Cipeucang,” ujar Benyamin.

Benyamin juga mendorong implementasi digitalisasi sistem pengangkutan sampah guna mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan sistem real-time monitoring, pemkot dapat memantau pergerakan armada pengangkut dan volume sampah yang dihasilkan tiap wilayah secara akurat.

Data ini nantinya akan menjadi rujukan dalam menentukan alokasi anggaran dan skema retribusi yang lebih adil bagi masyarakat. Dari sisi manajerial, Tim Percepatan diinstruksikan untuk segera menyelesaikan draf Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mendukung tata kelola sampah yang lebih modern. Regulasi ini diharapkan dapat membuka pintu bagi investasi sektor swasta dalam industri pengolahan limbah di Tangerang Selatan.

"Kami melihat potensi investasi yang besar di sektor pengolahan sampah. Melalui kepastian regulasi yang kami siapkan dalam 100 hari ini, kami mengundang para pelaku usaha untuk berkolaborasi, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun model bisnis lainnya," imbuhnya.

Dia mengatakan, keberhasilan rencana 100 hari ini akan diukur melalui parameter yang ketat, mulai dari penurunan volume sampah di TPA, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, hingga ketersediaan infrastruktur teknologi yang siap beroperasi.

"Seratus hari ini adalah fase 'perang' terhadap ego sektoral. Semua dinas terkait harus bekerja dalam satu irama di bawah koordinasi Tim Percepatan. Saya akan melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali untuk memastikan setiap poin dalam rencana aksi ini berjalan sesuai jadwal," pungkasnya.

Dengan komitmen ini, Tangsel diharapkan dapat menjadi benchmark bagi kota-kota satelit lainnya di Indonesia dalam mentransformasi beban lingkungan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

TANGERANG SELATAN - Tumpukan sampah menggunung di trotoar dan jalanan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akibat penutupan TPA Cipeucang. Sampah plastik hingga karung teronggok di sepanjang Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, dan Jalan Djuanda Ciputat Timur.

Kemudian, Jalan Dewi Sartika, Jalan RE Martadinata di Kecamatan Ciputat. Gunungan sampah juga terpantau di trotoar Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang hingga beberapa perumahan.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Tangsel tidak dapat dibatalkan begitu saja meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dia menilai perpres tersebut secara eksplisit menyebutkan mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025, sehingga secara hukum bersifat prospektif dan tidak berlaku surut. “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 berlaku sejak ditetapkan. Artinya, regulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengatur atau membatalkan peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelum tanggal tersebut,” kata Yanuar, Senin (15/12/2025).

Dia berpendapat, semua ketentuan baru dalam perpres terkait mekanisme penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik, penetapan harga jual listrik, hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah—baru berlaku setelah tanggal penetapan.

“Karena itu, proses yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tetap memiliki dasar hukum dan kepastian. Selama pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada masanya, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan proses itu otomatis batal,” tegasnya.

Yanuar menilai terdapat tiga alasan utama mengapa proyek yang telah berkontrak sulit dibatalkan. Pertama, dari sisi perlindungan hukum kontrak, perjanjian jual beli listrik yang telah ditandatangani diakui sebagai dasar keberlanjutan proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, khususnya Pasal 31 huruf a.

Kedua, dari aspek kepastian investasi, investor telah mengeluarkan dana besar berdasarkan kontrak yang sah, sehingga pembatalan sepihak oleh pemerintah berpotensi memicu sengketa hukum di pengadilan atau arbitrase. Ketiga, pembatalan proyek hanya dimungkinkan dalam kondisi terbatas, seperti adanya keadaan memaksa atau force majeure yang diatur dalam kontrak, atau jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Perubahan regulasi secara umum, kata Yanuar, bukan merupakan wanprestasi dan sulit dikategorikan sebagai force majeure. “Pembatalan biasanya hanya dimungkinkan jika terjadi keadaan memaksa atau wanprestasi. Perubahan regulasi secara umum bukan alasan yang cukup untuk menghentikan proyek yang sudah sah secara hukum,” kata Yanuar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Perpres Nomor 109 Tahun 2025 seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, bukan untuk meniadakan langkah yang telah lebih dulu ditempuh pemerintah daerah. “Jika proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sudah memiliki kontrak dan perjanjian jual beli listrik, maka regulasi ini justru memberi ruang agar proyek tetap dilanjutkan. Pembatalan sepihak berisiko menimbulkan sengketa hukum yang mahal bagi pemerintah,” imbuhnya.

Selain persoalan kepastian hukum proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, Yanuar menilai Pemerintah Kota Tangsel tidak boleh menjadikan PSEL dan relokasi TPA sebagai alasan menunda penanganan krisis yang sudah terjadi di TPA Cipeucang. Dia menambahkan, selama solusi jangka panjang belum terwujud, pemerintah wajib menghadirkan langkah-langkah transisional yang terukur dan berpihak pada keselamatan warga.

Dia mengatakan, absennya solusi sementara justru memperpanjang penderitaan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. Salah satu langkah mendesak adalah menetapkan zona penyangga (buffer zone) minimal 500 meter antara TPA dan permukiman, untuk menekan dampak pencemaran udara, air, dan risiko kesehatan.

“Tidak adil jika warga terus menanggung dampak, sementara negara menunggu proyek besar yang belum tentu cepat terealisasi,” tegasnya.

Dia pun mengkritik lemahnya pengawasan terhadap arus truk pengangkut sampah. Menurutnya, TPA Cipeucang berpotensi menjadi tempat pembuangan lintas wilayah akibat minimnya kontrol di lapangan.

Kondisi ini, kata dia, bukan hanya melanggar prinsip pengelolaan sampah berbasis wilayah, tetapi juga mempercepat overkapasitas TPA. “Jika truk dari luar Tangerang Selatan dibiarkan masuk, itu bentuk pembiaran administratif,” ujarnya.

Dia juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap UPT TPA Cipeucang. Menurutnya, evaluasi tersebut harus menyentuh aspek tata kelola, disiplin operasional, hingga akuntabilitas pengawasan.

“Masalah TPA bukan semata soal teknologi, tapi soal manajemen. Jika unit pelaksana tidak dibenahi, PSEL sekalipun tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, kebijakan lingkungan tidak boleh menunggu proyek besar rampung. Dikatakannya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa selama masa transisi, pengelolaan sampah tidak menciptakan krisis baru bagi warga.

“Solusi jangka panjang penting, tetapi kegagalan menghadirkan solusi antara adalah bentuk kelalaian kebijakan,” pungkasnya.

TANGSEL - Tumpukan sampah terus memenuhi berbagai bahu jalan-jalan utama di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu disebabkan adanya penutupan TPA Cipeucang.

Penampakan horor sampah itu telah terjadi sejak beberapa hari belakangan. Hingga hari ini tumpukan sampah kian parah karena tak lagi hanya bertebaran di banyak sudut pemukiman, namun meluas ke bahu-bahu jalan utama.

Salah satu lokasi yang viral di media sosial yakni di sepanjang Jalan Raya Serpong yang mengarah ke TPA Cipeucang, di bahu-bahu jalan bawah flyover Ciputat, Pamulang, serta berbagai lokasi jalan utama lainnya.

"Udah dari kemarin-kemarin numpuk pak, udah nggak ada tempat lagi karena sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," tutur Anton (48), warga yang ditemui di Jalan Raya Serpong Minggu (14/12/2025).

Penumpukan sampah membuat jalan-jalan utama di Tangsel itu tak sedap dipandang. Aroma menyengat juga tercium di sepanjang jalan. Bahkan dari tumpukan sampah terlihat cairan busuk disertai kerumunan belatung-belatung kecil. "Kita nggak tahu sampai kapan kondisi begini, harusnya ada tindakan dari pemerintah," imbuhnya.

Kondisi demikian merupakan puncak dari penumpukan sampah di pemukiman warga. Di antaranya terjadi di Perumahan Panorama Serpong, Bakti Jaya, Setu. Di sana, sampah tak pernah lagi diambil oleh petugas sejak beberapa hari lalu. "Udah beberapa hari nggak pernah diambil lagi, informasinya TPA Cipeucang lagi ditutup," kata Nena, warga perumahan.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang telah ditutup akibat overload karena menyebabkan gunung sampah di sana longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Kali Cisadane.

Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya menjajaki kerjasama pembuangan sampah ke daerah lain.

TANGERANG SELATAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta warga bersabar mengenai penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan semua langkah perbaikan terus berjalan.

Pemkot Tangsel menganggap kritik publik sebagai masukan penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel Bani Khosyatulloh mengungkapkan sejumlah pekerjaan teknis saat ini tengah diselesaikan bertahap.

Dia menuturkan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan sekaligus karena TPA harus tetap beroperasi menerima sekitar 250 ton sampah per hari. “Kami memohon masyarakat bersabar. Ada tahapan teknis yang harus dipenuhi agar proses penataan benar-benar aman dan berkelanjutan. Perbaikan berlangsung setiap hari, tetapi tetap harus menjaga stabilitas lahan dan operasional TPA,” kata Bani di Serpong, Kamis (11/12/2025).

Bani mengatakan, pemkot sedang menata ulang zona aktif, memperkuat struktur tanah di area berisiko, meningkatkan kapasitas pemilahan sampah, serta menata akses operasional. Sejumlah kendala teknis dan administrasi, seperti pengujian struktur dan pengaturan alur pembuangan, juga masih membutuhkan waktu penyelesaian.

Pemkot telah membuka ruang dialog dengan berbagai komunitas lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi penataan Cipeucang. “Kami tidak tinggal diam. Penanganan dilakukan bertahap dan terukur. Kritik warga kami terima sebagai masukan. Kami hanya membutuhkan ruang untuk menyelesaikan tahapan yang sudah berjalan,” tuturnya.

DLH Tangsel pun mengajak warga mendukung pengurangan timbulan sampah melalui pemilahan rumah tangga, pengolahan sampah organik, dan pemanfaatan bank sampah. “Kami memohon dukungan warga. Tujuan kami sama dengan warga yakni menciptakan Tangsel yang lebih bersih dan pengelolaan Cipeucang yang modern,” katanya.

Pemkot Tangsel menegaskan bakal terus memperbarui perkembangan penanganan Cipeucang dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, komunitas lingkungan, serta pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko berpendapat bahwa persoalan Cipeucang memang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat.

Dia mengatakan Pemkot Tangsel sudah mengambil langkah teknis yang diperlukan, meski perlu percepatan di beberapa aspek. “Pengelolaan sampah bukan pekerjaan sederhana. Ada kendala teknis, dinamika lahan, dan kebutuhan koordinasi lintas pihak. Upaya pemerintah tidak cukup tanpa dukungan masyarakat,” ujar Yanuar.

Kendati demikian, dia meminta dalam proses mencari solusi dalam penanganan TPA Cipeucang tetap harus disertai mitigasi agar tidak memunculkan persoalan baru. Ia menyoroti keluhan sebagian warga mengenai sampah yang belum terangkut selama adanya pembatasan operasional di TPA Cipeucang.

“Penanganan Cipeucang jangan sampai menimbulkan masalah baru. Saat TPA dibatasi atau ditutup sementara, akan terjadi penumpukan di lingkungan warga bisa memicu penyakit, apalagi dalam kondisi musim hujan seperti sekarang,” ujar Yanuar.

Dia menilai prioritas pemkot saat ini harus mencakup dua sisi yakni memastikan perbaikan struktural di TPA berjalan, sekaligus menjaga pelayanan pengangkutan sampah di permukiman tetap stabil. “Keduanya harus jalan beriringan. Publik bisa menerima perbaikan bertahap asal tidak berimbas pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun mendorong Pemkot Tangsel untuk terus memberikan informasi terbuka mengenai progres, skema pengalihan, serta solusi jangka pendek agar masyarakat tidak merasa dibiarkan menghadapi penumpukan sampah. Kemudian menekankan perlunya kolaborasi agar pembenahan Cipeucang berjalan berkelanjutan. “Tujuan pemerintah dan warga sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan persampahan. Karena itu seluruh pihak perlu terlibat,” pungkasnya.

JAKARTA - Dukung Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) dorong penguatan di hulu. Sebab peran rumah tangga dan komunitas dalam memilah sampah.

Ketua Umum Asobsi Wilda Yanti mengatakan, pentingnya mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan komunitas. Untuk itu, pihaknya memastikan sampah dipilah sejak hulu, dikelola secara berkelanjutan, serta memberi manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

“Bank sampah bukan sekadar program lingkungan berbasis sukarela, melainkan bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional yang tidak bisa diabaikan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Menurut Wilda, bank sampah berperan langsung menekan timbulan sampah ke TPA, mengurangi pencemaran, serta membangun kesadaran publik tentang tanggung jawab pengelolaan sampah. “Hulu adalah kunci. Kalau pemilahan tidak berjalan di masyarakat, maka sebaik apa pun teknologi di hilir akan selalu kewalahan,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan PSEL, kata Wilda, dukungan terhadap upaya pemerintah mencari solusi jangka panjang atas persoalan sampah perkotaan. Namun, Wilda mengingatkan PSEL tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Tanpa penguatan bank sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), PSEL berisiko hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

“Sampah yang tercampur, basah, dan tidak terpilah akan menurunkan efisiensi teknologi serta meningkatkan biaya operasional,” katanya.

Menurut Wilda, bank sampah dan TPS 3R memiliki fungsi strategis sebagai penyedia bahan baku yang lebih terkontrol bagi sistem PSEL. Pemilahan di sumber mampu mengurangi kontaminasi, meningkatkan kualitas residu yang masuk fasilitas pengolahan, serta memastikan proses konversi energi berjalan lebih optimal.

“Penguatan hulu juga menciptakan manfaat tambahan berupa lapangan kerja lokal, ekonomi sirkular, dan pengurangan beban lingkungan di wilayah sekitar TPA,” katanya.

Wilda menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan. Dukungan terhadap PSEL harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi, pendanaan, dan pendampingan bagi bank sampah dan TPS 3R.

“Jika pemerintah serius dengan PSEL, maka serius juga memperkuat aktor di hulu. Bank sampah dan TPS 3R jangan hanya dilihat sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi sistem,” tegasnya.

Wilda mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan bank sampah sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Skema insentif, integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan teknologi sederhana dinilai penting agar gerakan ini berkelanjutan. Dengan begitu, kebijakan PSEL tidak berdiri di atas sistem yang rapuh, tetapi ditopang oleh jaringan komunitas yang aktif dan berdaya.

“Pengelolaan sampah yang kuat selalu dimulai dari hulu. Ketika masyarakat dilibatkan, bank sampah diperkuat, dan TPS 3R berfungsi optimal, maka PSEL akan berjalan lebih efisien dan adil. Di situlah arah kebijakan seharusnya bergerak,” ucapnya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahun. Sebagian besar berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebagian terbakar liar, dan hanya sebagian kecil yang diolah menjadi energi.

Ironisnya, untuk mengolah sumber daya sebesar itu, kita masih bergantung pada teknologi asing. Dalam daftar pengembang proyek nasional pengolahan sampah menjadi energi, lebih dari separuh berasal dari luar negeri, dan sekitar 15 di antaranya dari China.

Ini menggambarkan bukan kekurangan kemampuan, tetapi kurangnya keberanian untuk percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Selama ini, pendekatan utama pemerintah adalah Waste to Energy (WtE) berbasis listrik, membakar sampah, menghasilkan uap, lalu dikonversi ke listrik. Namun proses itu boros energi dan mahal infrastrukturnya.

Alih-alih mengubah panas menjadi listrik, Waste to Steam langsung memanfaatkan energi panas hasil pembakaran untuk menghasilkan uap industri (steam). Uap ini bisa langsung disalurkan ke pabrik baja, pupuk, kertas, atau kimia, menggantikan boiler berbahan bakar gas dan batu bara. Efisiensi termalnya mencapai 60%-70%, dua kali lipat dari WtE listrik.

Satu instalasi WtS dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari mampu menghasilkan 55 ton steam per jam, dengan potensi penghematan bahan bakar mencapai USD 8-10 juta per tahun. Teknologinya lebih sederhana, lebih cepat dibangun, dan cocok untuk kawasan industri seperti Cilegon, Karawang, atau Gresik.

Pabrik-pabrik dalam negeri seperti PAL, Krakatau Engineering, dan Pindad mampu membuat boiler, pressure vessel, dan sistem perpipaan bertekanan tinggi. Lembaga riset dan perguruan tinggi (ITB, ITS, BRIN) sudah meneliti sistem pembakaran sampah dan pengendalian emisi.

Yang dibutuhkan bukan lisensi asing, tetapi arah kebijakan nasional yang menempatkan WtS sebagai program kemandirian energi berbasis sampah. Pemerintah cukup menetapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60%, memberi ruang konsorsium BUMN dan swasta untuk berkolaborasi, dan mendorong industri off-taker lokal membeli steam-nya.

Ketergantungan pada teknologi impor bukan sekadar soal bisnis, tapi soal kedaulatan teknologi. Negara sebesar Indonesia tidak seharusnya menunggu negara lain membakar sampahnya. Kita harus mampu membangun sendiri, bukan sekadar membeli solusi, tapi menciptakannya.

Kalau kita terus mengimpor teknologi untuk membakar sampah, maka yang terbakar bukan hanya plastik, tapi juga harga diri bangsa. Indonesia tidak kekurangan teknologi, hanya kekurangan keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Sampah bukan masalah, tapi bahan bakar kemandirian.

(miq/miq)