Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tekanan finansial masih menjadi tantangan nyata bagi pekerja Indonesia.

Hampir separuh responden di Tanah Air mengaku mengalami tekanan ekonomi dalam pekerjaan mereka, di tengah dinamika perubahan dunia kerja yang dipengaruhi teknologi dan ketidakpastian global.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC).

Dok. Freepik/lookstudio Ilustrasi pekerja.

Survei ini melibatkan hampir 50.000 pekerja di 48 negara, termasuk 812 responden dari Indonesia.

Hampir separuh pekerja Indonesia alami tekanan finansial

Secara global, 55 persen pekerja melaporkan mengalami tekanan finansial, meningkat dari 52 persen pada tahun sebelumnya.

Di kalangan Gen Z secara global, 42 persen bahkan mengaku merasa kewalahan secara finansial.

Di Indonesia, angkanya sedikit lebih rendah, namun tetap signifikan. Sebanyak 49 persen pekerja Indonesia mengaku mengalami tekanan finansial dalam pekerjaan mereka.

Dari jumlah tersebut, 25 persen menyatakan merasa kewalahan, sementara 41 persen melaporkan mengalami kelelahan yang berkaitan dengan kondisi kerja mereka.

Data ini menunjukkan, meskipun kondisi di Indonesia berada sedikit di bawah rata-rata global, tekanan finansial tetap menjadi isu besar bagi tenaga kerja domestik.

Dalam konteks kompensasi, 53 persen pekerja Indonesia melaporkan menerima kenaikan gaji dalam 12 bulan terakhir. Namun, hanya 10 persen yang mendapatkan promosi dalam periode yang sama.

Di sisi lain, ekspektasi pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan masih cukup tinggi.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi gaji. Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan sepanjang 2026. Insentif ini berlaku untuk pegawai di lima sektor usaha tertentu dengan sejumlah syarat.

Sebanyak 32 persen responden berencana meminta kenaikan gaji, 31 persen berharap mendapatkan promosi, dan 18 persen mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru.

Angka-angka ini menggambarkan adanya kesenjangan antara peningkatan pendapatan jangka pendek dan mobilitas karier jangka panjang, yang turut memengaruhi persepsi pekerja terhadap stabilitas ekonomi mereka.

Kenyamanan berpendapat lebih tinggi dari global

Di tengah tekanan finansial tersebut, survei juga mencatat sisi positif dari lingkungan kerja di Indonesia.

Sebanyak 76 persen responden pekerja Indonesia mengatakan merasa nyaman mengungkapkan pendapat dan ide mereka terkait pekerjaan kepada tim. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di 62 persen.

Namun demikian, terdapat perbedaan antar kelompok generasi dan level jabatan. Gen X yang berada di posisi manajerial mencatat tingkat kenyamanan tertinggi, yakni 89 persen.

Sebaliknya, Gen Z non-manajer mencatat angka terendah di Indonesia, yakni 68 persen, meskipun masih lebih tinggi dibanding rata-rata global untuk kelompok yang sama sebesar 55 persen.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pengalaman kerja antar generasi.

Kelompok yang lebih senior dan berada di posisi manajerial cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi dalam menyuarakan pandangan, sementara pekerja muda masih berada dalam fase adaptasi.

Adopsi GenAI dan dampaknya terhadap persepsi kerja

Salah satu temuan penting dalam survei adalah peran generative AI (GenAI) dalam membentuk persepsi pekerja terhadap produktivitas, keamanan kerja, dan kompensasi.

Alibaba Ilustrasi kecerdasan buatan (AI). Ledakan kecerdasan buatan (AI) bukan hanya mengubah teknologi, tetapi juga mencetak miliarder baru dalam jumlah dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara global, 54 persen pekerja telah menggunakan AI dalam 12 bulan terakhir, tetapi hanya 14 persen yang menggunakannya setiap hari.

Di Indonesia, tingkat adopsi relatif lebih tinggi. Sebanyak 69 persen pekerja Indonesia menyatakan telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka dalam setahun terakhir, meskipun hanya 16 persen yang menggunakan GenAI setiap hari.

Perbedaan frekuensi penggunaan ini berkorelasi dengan persepsi terhadap manfaat yang dirasakan.

Sebanyak 96 persen pekerja Indonesia yang menggunakan GenAI setiap hari melaporkan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, di antara pengguna yang tidak rutin, angka tersebut sebesar 75 persen.

Dalam aspek keamanan kerja, 82 persen pengguna harian GenAI merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka, dibandingkan 63 persen di kelompok pengguna tidak rutin.

Dari sisi finansial, 72 persen pengguna harian GenAI melaporkan peningkatan gaji, dibandingkan 52 persen pada kelompok yang tidak menggunakan GenAI secara rutin.

PwC Global Workforce Leader Pete Brown menyatakan, karyawan yang menggunakan AI setiap hari menuai hasilnya, yaitu produktivitas yang lebih tinggi, keamanan kerja yang lebih baik, dan gaji yang lebih tinggi.

"Tetapi untuk meningkatkan manfaat ini, bisnis harus melampaui pelatihan. Pekerjaan itu sendiri perlu dirancang ulang dan kemitraan manusia-mesin perlu didefinisikan ulang," kata Brown, dikutip dari pernyataan resmi PwC Indonesia, Jumat (27/2/2026).

Ini menekankan bahwa manfaat penggunaan AI tidak hanya bergantung pada pelatihan teknis, melainkan juga pada bagaimana organisasi merancang ulang proses kerja dan kemitraan antara manusia dan teknologi.

Kesenjangan akses pembelajaran masih terlihat

Survei ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan atau upskilling.

PEXELS/THIRDMAN Ilustrasi bekerja di kantor.

Secara global, hanya 51 persen pekerja non-manajer yang merasa memiliki akses terhadap sumber daya pembelajaran yang memadai, dibandingkan 66 persen manajer dan 72 persen eksekutif senior.

Di Indonesia, tingkat akses relatif lebih tinggi di semua level. Sebanyak 64 persen non-manajer merasa memiliki sumber daya pembelajaran yang memadai.

Angka ini meningkat menjadi 78 persen di tingkat manajer dan 89 persen untuk eksekutif senior.

Meski demikian, perbedaan antar level tetap terlihat.

Akses yang lebih besar di tingkat manajerial dan senior menunjukkan adanya kesenjangan pembelajaran yang dapat memengaruhi peluang pengembangan karier, khususnya bagi pekerja di level awal.

Budaya pembelajaran di Indonesia juga tercermin dalam persepsi terhadap kegagalan. Sebanyak 72 persen responden Indonesia mengatakan tim mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar.

Secara global, angka ini berada di 54 persen.

Dinamika tekanan dan harapan

Data dalam laporan ini memperlihatkan gambaran dunia kerja Indonesia yang berada dalam fase transisi.

Di satu sisi, hampir separuh pekerja masih menghadapi tekanan finansial dan kelelahan terkait pekerjaan.

Harapan terhadap kenaikan gaji dan promosi jabatan tetap tinggi, sementara sebagian pekerja mempertimbangkan mobilitas kerja.

Di sisi lain, terdapat indikator positif seperti tingginya kenyamanan menyampaikan pendapat, budaya pembelajaran yang relatif kuat, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna aktif GenAI.

Survei ini menggambarkan persepsi pekerja terhadap kondisi kerja mereka dipengaruhi oleh kombinasi faktor finansial, budaya organisasi, peluang pengembangan, serta adopsi teknologi.

Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 menjadi potret empiris mengenai bagaimana pekerja Indonesia memandang situasi kerja mereka di tengah perubahan yang berlangsung cepat, baik dari sisi ekonomi maupun transformasi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa tradisional dengan Manfaat Dana Mapan untuk generasi milenial dan generasi Z yang bernama Asuransi Jiwa PRUMapan.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan peluncuran produk ini relevan dengan realita yang dihadapi generasi muda

Indonesia saat ini. Banyak anak muda berada di bawah tekanan finansial akibat tingginya biaya hidup, tanggungan keluarga, serta inflasi yang terus meningkat.

Menurutnya, tantangan finansial bagi generasi muda saat ini bukan sekadar soal penghasilan, tetapi soal rasa aman terhadap masa depan yang belum lagi adanya volatilitas pasar yang bisa terjadi kapan saja.

“Di Prudential Indonesia, kami memulai dari perspektif nasabah, bagaimana sebuah solusi dapat benar-benar relevan dengan realitas hidup mereka yang dinamis, penuh tanggung jawab, dan sarat mimpi,” katanya dalam acara peluncuran PRUMapan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia melanjutkan, berdasarkan survei dari IDN, sebanyak 43% Gen Z dan 44% milenial berminat untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan sampingan atau memiliki usaha kecil.

“Untuk itu, PRUMapan dirancang agar generasi muda dapat merencanakan masa depan mereka untuk bisa mandiri secara finansial yang bisa dilakukan dengan membangun usaha atau merintis bisnis suatu hari nanti yang bisa dimulai dari sekarang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Chief Strategy & Transformation Officer Prudential Indonesia Yolanda Yasinta menuturkan PRUMapan dirancang sebagai solusi perencanaan jangka panjang yang memberi kepastian dan fleksibilitas sejak awal bagi anak muda.

“Melalui Manfaat Dana Mapan dengan nilai yang sudah ditentukan, premi terjangkau, serta kemudahan pendaftaran tanpa pemeriksaan medis, PRUMapan membantu generasi muda membangun fondasi finansial yang lebih terencana, memberi ruang untuk tetap produktif hari ini sekaligus menyiapkan kebutuhan masa depan secara lebih terkendali,” katanya.

Untuk diketahui, premi PRUMapan dimulai dari Rp200.000-an dengan pembayaran yang fleksibel hingga kepastian imbal hasil berupa Manfaat Dana Mapan.

Berikut manfaat produk PRUMapan:

• Perlindungan jiwa atas sebab meninggal alami maupun tambahan akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan polis.
• Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan mulai usia 55 sampai 75 tahun (atau 20 tahun setelah Usia Mapan).
• Fleksibilitas untuk mengakses Manfaat Dana Mapan lebih awal, mulai usia 45 tahun atau setelah 11x pembayaran premi (mana yang paling akhir terjadi), serta pilihan Premi Tambahan di awal pengajuan Polis untuk meningkatkan Manfaat Dana Mapan khusus untuk usia masuk Tertanggung ≥37 tahun.
• Manfaat maksimal yang dapat diterima hingga 5,8 kali premi tahunan, tergantung usia masuk polis tertanggung. Produk ini juga menyediakan pilihan fleksibilitas manfaat tunai sesuai kebutuhan Nasabah berupa pilihan Manfaat Dana Mapan dibayarkan dengan jumlah yang sama per tahunnya dalam 21 kali atau jumlah lebih besar di tahun pertama dan jumlah yang sama di tahun selanjutnya.
• Pendaftaran mudah, tanpa pemeriksaan kesehatan untuk maksimum Premi Tahunan Rp250 juta per Tertanggung; atau dengan beberapa pertanyaan kesehatan untuk Premi Tahunan >Rp250 juta hingga Rp500 juta per Tertanggung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) menyampaikan tekanan finansial untuk menopang orang tua sekaligus anak atau kondisisandwich generationkini menjadi realitas bagi 90% pekerja di Indonesia.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan hal tersebut berdampak langsung pada kesiapan pensiun. Menilik survei perusahaannya, 40% responden mengaku menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun, sementara 23% menunda atau memperkirakan harus terus bekerja setelah mencapai usia pensiun.

Tidak sampai di situ, survei perusahaan yang bertajuk “Membayangkan Kembali Pensiun: Kesenjangan Pensiun di Asia / Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide” juga mencatat bahwa 77% responden Indonesia memperkirakan akan tetap bekerja setelah usia pensiun.

Albertus menjelaskan, tekanan ini muncul di tengah perubahan demografi. Data ESCAP pada 2023 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia usia 60 tahun ke atas mencapai 30,9 juta orang (11,1% populasi) dan diproyeksikan meningkat menjadi 64,9 juta orang (20,5%) pada 2050.

“Peningkatan usia harapan hidup memperpanjang masa produktif sekaligus memperbesar kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang,” sebutnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (16/2/2026).

Bila menilik surveinya lagi, 71% responden menyatakan mereka membutuhkan penghasilan tambahan untuk menopang biaya hidup dan menjaga keamanan finansial jangka panjang. Bagi sebagian responden, bekerja lebih lama mencerminkan pilihan pribadi. Namun bagi sebagian lain, hal tersebut merupakan konsekuensi tekanan ekonomi.

“Kami melihat dua realitas yang berbeda. Bagi mereka yang siap, bekerja lebih lama bisa menjadi pilihan yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan. Sementara bagi yang lain, bekerja lebih lama mencerminkan tekanan keuangan yang dihadapi. Merencanakan pensiun lebih awal dan secara menyeluruh adalah penentu realitas mana yang akan dijalani,” jelas Albertus.

Albertus menambahkan, survei perusahaannya mengelompokkan responden menjadi dua kategori yakniGold Star Plannersatau yang telah mempersiapkan pensiun secara matang. Kemudian,Stalled Startersyang menunda perencanaan.

“Sebanyak 43% responden yang menunda pensiun menyebut kebutuhan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak sebagai alasan utama,” bebernya.

Dia menambahkan bahwa hingga 24% responden mengaku tidak memiliki rencana pensiun dan 34% baru menyusun rencana dalam dua tahun sebelum berhenti bekerja penuh waktu. Hanya 38% yang merasa sangat percaya diri terhadap rencana pensiun mereka.

Kemudian, survei juga mencatat perubahan perilaku dalam mencari informasi finansial. Penggunaan AI untuk mendukung pengambilan keputusan finansial meningkat dari 13% menjadi 30% dibanding survei sebelumnya. Sebaliknya, proporsi responden yang berkonsultasi dengan bank turun dari 40% menjadi 31%, dan yang berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen turun dari 44% menjadi 31%.

Menurut Albertus, teknologi dapat menjadi sumber informasi awal, tetapi keputusan jangka panjang tetap memerlukan pertimbangan menyeluruh. Sebab itu, dia menilai peran institusi keuangan semakin penting dalam membantu masyarakat memahami dana pensiun.

“Peran institusi keuangan semakin penting dalam menyediakan panduan dan solusi yang mengubah ketidakpastian menjadi pemberdayaan, serta membantu masyarakat membangun masa depan di mana pensiun dibentuk oleh peluang, bukan tekanan,” ujar Albertus.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyoroti tekanan yang dihadapi industri telekomunikasi nasional akibat kenaikan biaya spektrum yang signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunting finansial”, yakni ketika beban biaya meningkat tajam di tengah penurunan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

Sarwoto mengungkapkan, data menunjukkan biaya spektrum meningkat lebih dari 500% sepanjang periode 2010–2023. Pada saat yang sama, ARPU industri justru turun hingga 48%.

“Hari ini itu biaya spektrum itu naik besar sekali, sedangkan pendapatan per users itu turun,” kata Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong operator melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk konsolidasi. Dia menilai pengurangan jumlah operator dari 11 menjadi tujuh, kemudian dari tujuh menjadi tiga, merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan industri.

Dia menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi industri yang perlu “digunting”, dengan harapan merger dapat menciptakan efisiensi agar perusahaan dapat bertahan. Dia juga menyinggung bahwa terdapat merger yang dinilainya sudah jelas arahnya.

Sarwoto turut menyoroti pentingnya pemanfaatan spektrum untuk pengembangan 5G, khususnya dalam mendukung use case baru seperti machine to machine dan internet of things (IoT). Dia menegaskan bahwa 5G bukan sekadar kelanjutan dari teknologi sebelumnya, melainkan memiliki perbedaan use case dan karakteristik teknis, termasuk kemampuan beroperasi di berbagai frekuensi, kecepatan yang jauh lebih tinggi, serta latensi yang lebih rendah.

“Dan bahkan ada yang berpendapat 5G juga sangat cocok untuk IOT. IOT itu bukan komunikasi antara person to person. IOT itu komunikasi antara machine to machine,” kata Sarwoto.

Dia menilai, apabila tekanan finansial dapat diatasi dan spektrum 5G dapat digelar secara optimal, operator akan terdorong masuk ke model bisnis beyond connectivity dengan menawarkan layanan machine to machine.

Dia menyampaikan bahwa dengan kondisi tersebut, potensi pasar tidak lagi terbatas pada jumlah penduduk.

Lebih lanjut, Sarwoto mengusulkan pendekatan baru dalam pengelolaan spektrum, termasuk peningkatan peran negara sebagai investor strategis.

Dia menilai skema tersebut dapat menjadi alternatif dibandingkan hanya mengandalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor frekuensi. Menurut dia, jika negara berperan sebagai investor strategis, maka akan terbangun hubungan kemitraan yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, bukan semata penarikan tarif.

Dia juga mencontohkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel agar investasi spektrum dapat menyesuaikan dengan keekonomian layanan. Dia mengusulkan agar pembayaran tidak dilakukan seluruhnya di awal, melainkan dapat dialihkan hingga keekonomian layanan tercapai, sehingga negara tidak hanya menarik PNBP, tetapi juga berperan sebagai investor.

Selain itu, Mastel mencatat rasio biaya spektrum terhadap pendapatan industri di Indonesia mencapai 12,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik sebesar 8,7% dan global sebesar 7,0%.

Mastel juga mengingatkan potensi risiko “winner’s curse” dalam lelang frekuensi, yakni kondisi ketika pemenang lelang menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya biaya perolehan spektrum sehingga memengaruhi kemampuan pembangunan jaringan.

Di sisi lain, Mastel menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang dinilai masih besar, dengan proyeksi tambahan produk domestik bruto (PDB) periode 2024–2030 mencapai US$41 miliar atau sekitar Rp640 triliun.

Sarwoto menegaskan, tanpa perubahan pendekatan kebijakan dan model pengelolaan spektrum, tekanan terhadap industri berpotensi menghambat percepatan transformasi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) Ratu Máxima menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam menjaga kesehatan finansial pekerja demi meningkatkan produktivitas dan ketahanan bisnis.

Ratu Máxima menuturkan bahwa kesehatan keuangan karyawan kerap menjadi isu tersembunyi yang berdampak langsung pada performa tenaga kerja. Padahal, masih banyak pekerja yang mengalami tekanan akibat kondisi finansial pribadi, terutama terkait utang dan biaya hidup.

Dia menuturkan, ketika seseorang tidak percaya diri dan terlalu stres memikirkan kondisi keuangannya, hal itu sangat menguras tenaga. Ratu Máxima menuturkan, tekanan finansial dapat menggerus konsentrasi dan motivasi.

Menurutnya, seseorang dapat bekerja seperti biasa setiap hari, tetapi pikirannya hanya tertuju pada upaya pembayaran utang.

"Itu tentu memengaruhi produktivitas mereka. Karena itu, bagi pemberi kerja, sangat penting memastikan para pekerjanya juga sehat secara finansial,” ujarnya dalam National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Ratu Máxima menilai, perusahaan perlu lebih proaktif menyediakan ekosistem yang mendukung kesehatan keuangan. Hal tersebut meliputi program literasi finansial hingga akses terhadap produk keuangan yang aman dan terjangkau.

Menurutnya, upaya-upaya tersebut bukan hanya memberi manfaat bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menyoroti perlunya menghapus tabu terkait pembahasan keuangan pribadi di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

“Kita harus bicara soal uang, meski kadang terasa tabu. Padahal semua orang menghadapi tantangan yang sama,” tuturnya.

Menurutnya, menormalisasi pembicaraan tentang kondisi finansial dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat kepercayaan diri, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Data dari UNSGSA mencatat, enam dari sepuluh orang Indonesia menyatakan bahwa pendapatan mereka tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup dasar. Sementara itu, sekitar 58% orang mengakhiri bulan tanpa sisa dana sama sekali.

Selanjutnya, hampir empat dari sepuluh orang tidak dapat menanggung pengeluaran besar tanpa berutang atau meminta bantuan keluarga dan teman.

UNSGSA menyebut, rata-rata rumah tangga Indonesia mengalokasikan 75% pendapatan untuk konsumsi sehari-hari dan 11% untuk pembayaran utang, sehingga hanya tersisa 14% untuk tabungan.

Adapun, data itu juga menyebut separuh konsumen kini mengandalkan layanan Buy Now, Pay Later (BNPL), dan tiga dari sepuluh menggunakan pinjaman kilat (payday loans) untuk mengelola keuangan sehari-hari.

Enam dari sepuluh pengguna kartu kredit hanya membayar tagihan minimum, sementara tiga dari sepuluh mengakui memiliki utang yang terlalu besar. Kemudian, separuh pengguna BNPL adalah anak muda berusia 18—35 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) Ratu Máxima menyebut kredit perbankan tetap menjadi instrumen penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha.

Meski demikian, dia menekankan penggunaannya harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menjerumuskan peminjam pada tekanan finansial.

Ratu Máxima menyampaikan kredit memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas, termasuk untuk membeli rumah, memperoleh alat kerja, hingga menutup kebutuhan mendesak. Menurutnya, akses terhadap pembiayaan justru dapat membantu individu meningkatkan pendapatan.

Namun, dia mengingatkan utang yang berlebihan dapat memerangkap seseorang dalam siklus pembayaran yang melelahkan. “Seperti halnya segala sesuatu, sedikit itu baik, tetapi terlalu banyak berbahaya," ujarnya dalam National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Dia menuturkan, jika seseorang memiliki terlalu banyak kredit, maka mereka dapat terjebak situasi dengan terlalu banyak kewajiban. Akhirnya, individu itu pun bekerja hanya untuk membayar kredit tersebut.

Oleh karena itu, Ratu Maxima mengingatkan masyarakat harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengambil kredit. Dia menuturkan, masyarakat harus mengetahui seberapa besar kredit yang masih sanggup ditanggung dan kapan jumlahnya sudah terlalu banyak.

"Jika kredit terlalu banyak, seseorang bisa bekerja hanya untuk membayar cicilan. Itu yang harus dihindari,” tambahnya.

Ratu Maxima menambahkan dirinya juga baru bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi dan dia mengungkapkan bahwa sekitar 70% dari karyawan bank pelat merah itu menghabiskan setengah dari penghasilannya untuk membayar utang.

Artinya, para karyawan tersebut hanya punya sedikit ruang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga menabung. Adapun, saat ditanya mengenai batas ideal porsi pendapatan untuk membayar cicilan, Ratu Máxima menilai tidak ada angka baku karena kondisi setiap individu berbeda.

Menurutnya, setiap orang harus membuat anggaran sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga mereka tahu ruang yang dimiliki dan berapa banyak kredit yang dapat diambil. "Ini (kredit) adalah isu pribadi sekaligus isu nasional," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang trader kripto kawakan asal Ukraina, Konstantin Galich ditemukan tewas di mobil Lamborghini miliknya. Tewasnya pria 32 tahun terjadi saat pasar mata uang kripto anjlok belum lama ini.

Jenazahnya ditemukan pada hari Sabtu (11/10/2025), di distrik Obolonsky di Kyiv, Ukraina.

Pria yang dikenal dengan nama Kostya Kudo ditemukan dengan luka tembak di kepalanya. Senjata api yang terdaftar dengan nama Galich juga ditemukan pihak kepolisian di tempat kejadian, dikutip dari Daily Mail, Senin (13/10/2025).

Kematian Galich juga dikonfirmasi melalui sebuah kanal Telegram. Di dalam unggahan itu disebutkan penyebabnya tengah diselidiki.

Belum diketahui penyebab pasti kematian Galich. Kepolisian juga tak mengesampingkan adanya dugaan tindak pidana dari kejadian tersebut.

Namun polisi mengungkapkan pula soal Galich yang menceritakan dirinya tertekan kepada kerabatnya karena kesulitan uang. Dia juga telah mengirim pesan perpisahan pada Jumat lalu.

Galich merupakan tokoh yang cukup dikenal di dunia kripto. Dia adalah salah satu pendiri akademi trading Cryptology Key.

Di Instagramnya yang diikuti 66 ribu akun, dia juga membagikan beragam insight soal industri tersebut.

Sementara itu, keruntuhan kripto terjadi saat ancaman presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan membebankan tarif 100% pada China beberapa minggu lagi.

Menurut wakil presiden JD Vance, komitmen Trump adalah melindungi mata pencaharian ekonomi AS dan membuat negara itu lebih mandiri.

China, dia menambahkan, memiliki banyak kendali pada pasokan penting AS. Hal ini disebutnya sebagai keadaan darurat nasional dan membenarkan rencana Trump untuk membebankan tarif baru.

Namun reaksi keras terjadi di pasar kripto. Sehari setelah ancaman Trump itu, pasar kripto kehilangan US$400 miliar (Rp 6.629 triliun) sekaligus.