JENEWA - Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin, salah satu kandidat yang dirumorkan akan memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikutnya, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk jabatan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan kepada Devex bahwa ia telah membahasnya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Devex di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa.

Mantan bankir itu mengkonfirmasi bahwa presiden telah membahas kesempatan itu dengannya, mencatat bahwa “beliau sangat bangga jika Indonesia dapat mengambil peran.”

Belum ada orang Indonesia dalam sejarah yang memimpin badan khusus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Kesehatan Indonesia yang terkenal, Budi Gunadi Sadikin, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk menjadi direktur jenderal WHO berikutnya, tetapi pembicaraan sedang berlangsung secara khusus dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, seperti yang ia katakan kepada kolega saya Jenny Lei Ravelo.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Jenny. Tetapi jika ia terpilih, katanya, ia siap untuk mengabdi.

“Saya seorang bankir, saya seorang fisikawan berdasarkan pendidikan saya… tetapi jika [Prabowo Subianto] meminta saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Jika dia meminta saya untuk menjadi menteri kesehatan, saya akan tetap di sini,” ujar dia.

Persaingan untuk posisi Direktur Jenderal WHO secara resmi dibuka pada bulan April, dengan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebarkan surat kepada negara-negara anggota yang mengundang mereka untuk mengajukan kandidat untuk posisi tersebut.

Batas waktu pengajuan adalah pada bulan September. Dewan eksekutif WHO akan menyusun daftar pendek hingga tiga kandidat pada Januari atau Februari 2027.

Beberapa kandidat potensial lainnya akan bergabung dengan kami di Devex Impact House mulai hari ini di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79, atau WHA79, termasuk Dr. Jarbas Barbosa, direktur Organisasi Kesehatan Pan Amerika, dan Dr. Sania Nishtar, CEO Gavi, Aliansi Vaksin.

Bersiap untuk yang Terburuk

Sementara itu, Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun ini juga beroperasi di bawah bayang-bayang wabah Ebola saat ini di Republik Demokratik Kongo dan Uganda yang telah menewaskan sekitar 139 orang dari hampir 600 kasus yang diduga, menurut angka resmi yang dirilis hari ini.

Sejumlah pembicara harus membatalkan penampilan mereka di Jenewa untuk kembali ke wilayah tersebut dan membantu mengkoordinasikan respons di sana.

Dan mereka yang tertinggal sedang meluangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk mencegah wabah di masa mendatang. Satu jawabannya: lebih banyak uang.

Baik Uni Eropa maupun Singapura kemarin mengumumkan kontribusi kepada Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI). Dana tersebut — €73,7 juta (USD85,4 juta) dari Uni Eropa untuk pekerjaan CEPI dari tahun 2026-2027 dan USD12 juta dari Singapura untuk periode 2027-2030 — akan mendukung upaya lembaga tersebut untuk mengembangkan vaksin sebagai respons terhadap ancaman pandemi baru dalam waktu 100 hari.

Dana dari Gates Foundation juga tampaknya akan segera datang. Chris Elias, presiden pengembangan global yayasan tersebut, mengatakan selama acara sampingan yang diselenggarakan bersama CEPI kemarin, “Kami akan memberikan komitmen pada waktu dan tempat yang tepat.”

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

"Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula," ujar Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga terkait implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026 seperti dikutip Antara, Senin (9/2).

Menurut Zulhas, konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

"Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atautask forcekeamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

"Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan," tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan ataunutri gradeuntuk kandungan gula, garam, dan lemak.

"BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan ataunutri grade," ujar Taruna di tempat yang sama.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

"Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan berdasarkan PP 1/2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan penuh terhadap Sasakawa Foudation yang berkomitmen untuk membantu Indonesia menghilangkan penyakit kusta. Hal ini disampakan Duta Besar Kehormatan WHO untuk Pemberantasan Kusta yang juga Ketua Nippon Foundation; Yohei Sasakawa usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/1/2026).

"Beliau telah menunjukkan dukungan penuh kepada kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mengeliminasi penyakit ini," kata Yohei Sasakawa dalam konferensi persnya di Hotel Kempinski, Jakarta.

Yohei lebih jauh menuturkan bahwa masyarakat Indonesia masih mengalami misinformasi terkait penanganan penyakit kusta. Ia tak memungkiri jika penderita atau bahkan penyintas kusta kerap mendapat stigma negatif di tengah masyarakat.

"Ketika menyangkut penghapusan diskriminasi atau stigma, dukungan nasional secara menyeluruh sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak lagi mendiskriminasi mereka. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu pendekatan dimana kami meminta dukungan penuh dari Presiden," kata Yohei.

Dalam kesempatan yang sama, Influencer Arnold Saputra mengajut tertarik untuk membantu Sasakawa Foundation dalam melakukan pendekatan ke generasi muda terkait penanganan kusta.

Arnold akan berkontribusi untuk menyuarakan upaya penyembuhan kusta, dan menyampaikan pesan ke masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita kusta.

"Jadi langkah pertama itu online educationnya dari social media, saya dan beberapa teman-teman dan tokoh-tokoh online yang lain untuk menginfokan kalau kusta itu gak seperti yang kita semua pikir," kata Arnold.

"Jadi sebenarnya (kusta) gak gampang ketularan dan obat-obatnya Sasakawa dan dan timnya sudah sediakan ke Indonesia itu semuanya gratis," tandasnya.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) sebagai WHO Listed Authority (WLA) dalam regulasi produk medis (vaksin). Penetapan ini tercantum dalam website resmi WHO pada 21 Desember 2025.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa penetapan itu menjadikan BPOM sejajar dengan regulator kelas global, seperti seperti Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, yang juga menerima status WLA pada periode yang sama.

"Negara yang memperoleh status WLA mendapatkan pengakuan internasional, sehingga produk farmasi dan vaksinnya dapat dimasukkan ke dalam daftar produk yang direkomendasikan oleh WHO," kata Taruna Ikrar dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/12/2025).

Pencapaian status WLA ini, lanjut dia, akan memberikan dampak strategis bagi Indonesia, antara lain meningkatkan produksi dalam negeri sehingga mendukung kemandirian obat dan vaksin, mendorong ekspor produk. Dengan demikian bakal berkontribusi pada penguatan perekonomian Indonesia, mendukung rantai pasok yang lebih tangguh, khususnya dalam situasi darurat kesehatan, dan meningkatkan reputasi internasional Indonesia di kancah diplomasi kesehatan global.

Taruna Ikrar menambahkan, capaian ini merupakan hasil dari komitmen nasional jangka panjang dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, berbasis ilmu pengetahuan, transparan, dan berstandar internasional.

Dengan penetapan ini maka transisi global WHO dari skema Stringent Regulatory Authorities (SRA) telah selesai dilaksanakan. Saat ini BPOM menuju satu sistem terpadu WLA yang lebih transparan dan dapat diandalkan oleh negara, lembaga internasional, serta badan pengadaan global.

Dengan bergabungnya BPOM dan TGA Australia, kata dia, jaringan global WLA kini mencakup 41 otoritas dari 39 negara, mencerminkan ekosistem regulasi global yang semakin inklusif dan merata.

Dalam kesempatan yang sama, WHO Assistant Director-General for Health Systems, Access and Data Dr. Yukiko Nakatani menyebutkan seiring makin meluasnya jaringan WLA secara geografis, maka kolaborasi dan dukungan global dapat memperkuat rantai pasok, terutama dalam menghadapi kedaruratan.

"Dengan memperluas dan mendiversifikasi jaringan otoritas terdaftar, WHO dan negara anggota semakin maju meraih ekosistem regulatori yang inklusif, efisien, dan terkoneksi secara global, yang mendukung akses yang adil dan cepat ke produk-produk kesehatan yang aman, efektif, berkualitas, di mana pun," kata Yukiko.

JAKARTA - Ratusan peserta menghadiri International Military Medicine Symposium and Workshop (IMEDIC) ke-2. Kegiatan yang diselenggarakan pada 22-24 Oktober 2025 di Aston-Kartika Hotel, Grogol Jakarta ini membahas pengembangan sektorkesehatan.

Mengangkat tema “Biosecurity and Biosafety in Healthcare Services” IMEDIC bertujuan mempromosikan pertukaran pengetahuan, penyajian teknologi inovatif, dan pengembangan strategi kolaboratif yang menjunjung tinggi integritas sistem kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesehatan kerja.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, mantan Kepala Pusat Kesehatan TNI dan Chairman International Committee of Military Medicine (ICCM) Daniel Tjen, serta Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama World Health Organization (WHO) Prof Tikki Pangestu hadir dalam pembukaan acara.

Ketua Panitia Penyelenggara IMEDIC 2025 Dian Andriani mengungkapkan IMEDIC 2025 merupakan forum yang strategis khususnya dalam membahas strategi dan inovasi di sektor kesehatan dan obat-obatan.

Karena itu, dr. Dian mendorong peran aktif dan partisipasi dari peserta IMEDIC 2025 dalam berbagai kegiatan simposium dan workshop. “Mari kita berbagi ilmu pengetahuan, membangun kemitraan, dan memperbarui komitmen untuk melindungi manusia melalui ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan kasih sayang,” katanya, Senin (3/11/2025).

Dirinya mengingatkan, dalam ancaman biologi, kekuatan pertahanan ada di kerjasama lintas sektor. Karenanya, ia yakin diskusi yang diselenggarakan bermanfaat. “Sehingga jaringan kita dapat terus berkembang, dan mampu menghasilkan dampak yang positif terhadap sektor Kesehatan nasional,” tambah dr. Dian.

Mewakili panitia penyelenggara, dr. Dian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan IMEDIC 2025 dan seluruh pesera yang hadir.

Ia berharap, IMEDIC 2025 memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sektor kesehatan dan obat-obatan nasional.

“Saya ingin berterimakasih terhadap seluruh kontribusi yang telah diberikan terutama dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Perdokmil, partner nasional dan internasional,” tambahnya sembari mengucapkan selamat datang bagi perwakilan kedutaan besar dari Sri Lanka, Malaysia, dan Kanada.

Dalam keynote speech-nya mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerjasama WHO Prof Tikki Pangestu menjelaskan inovasi harus diimplementasikan untuk menghasilkan obat-obatan yang mampu mengatasi penyakit masyarakat.

“Setidaknya terdapat dua inovasi penting yang baru saya dengar yaitu stem cell therapy dan tobacco harm reduction" ungkap Prof Tikki.

Ketua BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan dalam paparannya bahwa potensi ekonomi sektor obat dan makanan nasional yang sangat besar, mencapai Rp6 ribu triliun per tahun. Menurutnya, potensi ini dapat dicapai melalui keterlibatan ratusan ribu pelaku usaha skala kecil hingga besar.

“Indonesia memiliki 18.000 jenis obat herbal asli, tertinggi di dunia. BPOM melihat ini sebagai peluang yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi produk medis global,” papar Taruna.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terdapat peran dan tanggung jawab yang serupa antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan.

“Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pertahanan memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman kematian. Oleh karena itu, sektor kesehatan dan pertahanan perlu bekerja sama untuk memetakan dan mencegah potensi penyakit yang berkembang di masyarakat,” jelas Budi.

Budi juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak untuk mewaspadai berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen. Hal ini penting karena penyakit akibat patogen menyebabkan korban jiwa yang cukup besar.

“Jika kita well-prepared dan ada kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan, maka wabah penyakit yang berdampak fatal bagi umat manusia dapat kita tangani dengan baik,” pungkas Menkes.