Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai kebijakan bebas tarif dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk sawit Indonesia dinilai belum otomatis menjadi angin segar bagi industri.

Sebab, masih ada tantangan produksi dalam negeri dan persoalan biaya logistik yang bisa membuat peluang tersebut tak optimal dimanfaatkan.

Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan euforia terhadap tarif 0% perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, produksi sawit nasional tahun ini diperkirakan turun 5%–6% dibandingkan tahun lalu akibat faktor iklim serta persoalan tata kelola lahan.

“Kalau saya bilang itu bagus, bagi kita ya. Tapi juga jangan lupa, yang sering kita lupakan itu kita merasa itu besar. Jangan lupa produksi kita tahun ini kemungkinan besar drop 5%-6%, dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Penurunan produksi tidak hanya dipicu faktor cuaca, tetapi juga dampak penertiban kebun sawit di kawasan hutan. Menurutnya, setelah lahan diambil alih, keberlanjutan produksi menjadi tanda tanya karena petani tidak lagi diperbolehkan mengelola, sementara pengawasan belum tentu efektif.

Sahat menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan gangguan pasokan, bahkan potensi kehilangan produksi akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Dalam situasi seperti itu, kapasitas memenuhi permintaan ekspor tambahan menjadi terbatas.

“Mungkin nggak, kita memenuhi kebutuhan mereka meskipun dibikin 0%? Kalau tidak memungkinkan, poinnya apa? Saya khawatir kurang,” ujarnya.

Dari sisi pasar, ekspor sawit Indonesia ke kawasan Pacific Rim atau Lingkar Pasifik, termasuk AS, Kanada, dan Meksiko disebut berkisar 3,5–4 juta ton dalam beberapa tahun terakhir. Khusus ke AS, volumenya mencapai 2,5–2,8 juta ton, dengan komposisi cukup besar dalam bentuk produk hilir.

Namun demikian, GIMNI mengingatkan bahwa keunggulan tarif belum tentu mengalahkan persoalan biaya logistik. Secara geografis, Malaysia dinilai memiliki kedekatan relatif yang membuat ongkos kirim lebih kompetitif ke pasar tertentu.

“Kita akan kalah bersaing dengan siapa? Dengan Malaysia, kan? Kita dapat 0%, Malaysia mungkin dapat sekitar 15% barangkali. Tapi kalau saya nggak melihatnya, kita tidak strategis memanfaatkan geographical advantage,” tuturnya.

Dia mencontohkan biaya distribusi dari wilayah timur Indonesia ke pasar AS yang bisa lebih tinggi dibanding pesaing. Pengiriman dari Papua ke Jakarta sebelum diekspor kembali disebut menciptakan biaya ganda yang menggerus daya saing.

Sebagai solusi, Sahat mengusulkan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Papua dengan kapasitas sekitar 3 juta ton per tahun untuk refinery dan oleokimia, serta mengundang investasi AS langsung di dekat sumber bahan baku.

“Jangan hanya senang di paper saja, terus dihitung kalkulasi,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mendukung penataan ulang tata kelola sawit nasional, termasuk sinkronisasi data luas lahan yang selama ini berbeda antarinstansi. Menurutnya, sejak reformasi 1998, pemberian izin yang terdesentralisasi membuat basis data perkebunan tidak lagi terintegrasi.

Sahat juga menyoroti perlunya kepastian batas kawasan hutan dan implementasi kebijakan satu peta (one map policy) agar konflik lahan tidak terus berulang dan mengganggu produksi.

Lebih jauh, GIMNI memperkirakan total pendapatan sawit nasional pada 2025 dapat mencapai sekitar US$63,8 miliar atau mendekati Rp1.000 triliun. Jika dikelola optimal dengan dukungan teknologi dan peningkatan produktivitas, nilai tersebut berpotensi naik hingga US$120 miliar pada 2029.

Saat ini, kontribusi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 3,5%–3,8%. Angka tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan hingga 6% melalui program peremajaan (replanting) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat yang saat ini rata-rata hanya 9,2 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau jauh di bawah potensi optimal.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kekhawatiran dampak tarif 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja ekspor nasional dan neraca perdagangan Indonesia pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kebijakan tarif tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia maupun posisi neraca dagang.

“Oh, nggak, nggak [potensi dampak tarif AS terhadap ekspor tahun ini dan neraca dagang],” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia juga memastikan kinerja perdagangan Indonesia masih surplus. Menurutnya, surplus perdagangan Indonesia masih kuat, terutama dengan sejumlah mitra dagang utama.

“Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Ya, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan sejumlah komoditas pertanian Indonesia juga dibebaskan tarif alias 0% ke Negara Paman Sam, seperti CPO hingga kakao.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa barang-barang yang diimpor dari AS merupakan komoditas yang memang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

“Kan kalau yang dari AS, yang sekarang juga mendekati 0% kan sudah banyak. Yang kedua, barang-barang yang kita impor kan, barang-barang yang memang kita butuhkan,” terangnya.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART),sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan fasilitas tarif 0%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” ujar Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% terdiri dari buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap progres negosiasi lanjutan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga menuturkan bahwa proses negosiasi tarif impor lanjutan dengan AS masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, kedua negara sedang melakukan finalisasi legal drafting dari kesepakatan tersebut.

Menurut Airlangga, Pemerintah RI menargetkan proses negosiasi lanjutan tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Sebetulnya hampir semua teks sudah kita bahas [negosiasi tarif AS]. Jadi, kita juga sudah kirim dengan AS, tinggal finalisasi legal drafting-nya. Targetnya, ya, tahun ini," kata Airlangga saat ditemui dalam 13^th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Dia menuturkan, pemerintah juga tengah berupaya mendorong pengenaan tarif 0% untuk sejumlah komoditas, terutama komoditas-komoditas Indonesia yang tidak diproduksi oleh Negeri Paman Sam seperti karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap Indonesia berhasil menyepakati besaran tarif impor tembaga sebesar 0% dengan Amerika Serikat.

Pemerintah RI juga tengah berupaya menegosiasikan tarif untuk sejumlah komoditas lain seperti nikel dan kelapa sawit.

Rosan mengatakan bahwa selain menyepakati penurunan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump dari 32% menjadi 19%, Indonesia juga berhasil mengamankan pungutan 0% untuk komoditas tembaga.

"Di beberapa barang atau komoditas yang tidak bisa dihasilkan di AS itu tarif bisa menjadi kurang dari itu [19%]. Kebetulan untuk tembaga kita 0% dan sudah disetujui," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah yakin akan mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah barang tertentu. Hal ini ditegaskannya menyusul kesepakatan tarif 0% untuk barang tertentu yang didapatkan oleh Malaysia, Kamboja dan Thailand.

Kesepakatan ini ditandatangani dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur.

"Nol persen hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Rabu (29/10/2025).

Adapun, jenis produk yang disasar untuk dikenakan tarif 0% dari AS a.l. kelapa sawit, kakao, dan karet. Airlangga memastikan ini adalah komoditas yang tidak bisa diproduksi AS.

Menurut Airlangga, pemerintah masih bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Negosiasi ini ditargetkan rampung setelah meeting APEC bulan November ini. Airlangga mengungkapkan Indonesia masih menunggu giliran, setelah Malaysia dan Kamboja, ada Jepang dan Korea Selatan.

"Kita juga menunggu besok, mungkin dalam waktu dekat China," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) akan mulai berjalan optimal pada semester II/2026 untuk mendongrak kinerja ekspor Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester II/2026 ini [IEU—CEPA],” kata Ferry.

Ferry mengatakan perjanjian IEU—CEPA akan membuat beberapa produk Indonesia ke pasar Eropa dikenai tarif 0% alias bebas bea masuk.

Nantinya, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“Tadi yang IEU-CEPA itu beberapa tarif sudah 0% sehingga kami harapkan beberapa komoditas seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini menjadi pasar kita,” tuturnya.

Selain itu, Uni Eropa juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia.

Kemenko Perekonomian menyatakan perjanjian dagang IEU—CEPA bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan kemitraan.

Lebih lanjut, pelaksanaan IEU—CEPA juga diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sama dengan yang telah dirasakan oleh Vietnam dan Singapura.

Jika dilihat menurut lini masa, perjanjian IEU—CEPA memasuki tahap pemeriksaan hukum dan prosedur domestik di kedua pihak pada September 2025–kuartal II/2026.

Kemudian, pada kuartal II atau kuartal III/2026 akan memasuki penandatangan IEU—CEPA dan memasuki tahap ratifikasi pada kuartal II sampai IV/2026.

Ferry menambahkan, pemerintah terus memperluas berbagai perjanjian kerja sama internasional maupun investasi, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang.

Adapun, strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka Asean, RCEP, BRICS, IEU—CEPA, ICA—CEPA.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.