JAKARTA, KOMPAS.com - Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan pada awal 2026.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor produk sawit sama-sama turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan itu terjadi di tengah meningkatnya biaya logistik global, melemahnya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor utama, serta tekanan dari sisi produksi domestik. Kondisi tersebut turut memengaruhi stok minyak sawit nasional dan penerimaan devisa dari ekspor.

SHUTTERSTOCK/Nirapai Boonpheng Ilustrasi minyak sawit.

Berdasarkan data GAPKI yang dikutip pada Selasa (26/5/2026), produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,403 juta ton atau turun 12,22 persen dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 5,015 juta ton.

Sementara itu, produksi palm kernel oil (PKO) juga turun menjadi 418.000 ton.

Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Maret 2026 mencapai 4,821 juta ton, turun 12,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumsi domestik juga mengalami pelemahan. Total konsumsi sawit nasional pada Maret 2026 tercatat 2,115 juta ton atau turun 8,25 persen dibanding Februari 2026.

Penurunan konsumsi terjadi di seluruh sektor, mulai dari pangan, biodiesel, hingga oleokimia.

Konsumsi untuk pangan turun 9,03 persen menjadi 897.000 ton, biodiesel turun 7,71 persen menjadi 1,056 juta ton, dan oleokimia turun 7,43 persen menjadi 162.000 ton.

Tidak hanya di pasar domestik, tekanan juga terjadi pada kinerja ekspor.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor produk sawit sama-sama turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Ekspor sawit Indonesia turun lebih dari 34 persen pada Maret 2026

GAPKI mencatat total ekspor produk sawit Indonesia pada Maret 2026 mencapai 2,168 juta ton, turun 34,25 persen dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 3,297 juta ton.

Penurunan ekspor terjadi hampir di seluruh jenis produk sawit.

Penurunan terdalam terjadi pada ekspor CPO yang anjlok 75,61 persen menjadi hanya 96.000 ton dari sebelumnya 395.000 ton. Sementara ekspor olahan minyak sawit turun 33,57 persen menjadi 1,506 juta ton, sedangkan olahan minyak inti sawit turun 44,67 persen menjadi 94.000 ton.

Di tengah penurunan tersebut, produk oleokimia menjadi satu-satunya yang masih mencatat kenaikan tipis sebesar 1,42 persen menjadi 468.000 ton.

Turunnya volume ekspor turut menekan nilai ekspor sawit nasional. Pada Maret 2026, nilai ekspor produk sawit tercatat sebesar 2,61 miliar dollar AS, turun sekitar 29,27 persen dibanding Februari 2026 yang mencapai 3,69 miliar dollar AS.

Menurut GAPKI, penurunan ekspor terjadi di sejumlah pasar utama Indonesia. China tercatat mengurangi impor hingga 314.000 ton, India turun 291.000 ton, Pakistan turun 113.000 ton, Bangladesh turun 90.000 ton, serta kawasan Afrika turun 81.000 ton.

Penurunan juga terjadi untuk tujuan Timur Tengah sebesar 77.000 ton, Malaysia 71.000 ton, Amerika Serikat 41.000 ton, dan Uni Eropa 25.000 ton.

Sementara itu, ekspor ke Rusia justru meningkat sebesar 24.000 ton.

Biaya logistik global membengkak

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sebelumnya menjelaskan, penurunan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari meningkatnya biaya pengiriman dan asuransi global akibat ketegangan geopolitik internasional.

AFP PHOTO / ADEK BERRY Ilustrasi kelapa sawit

Ia mengatakan, kenaikan biaya freight dan asuransi membuat harga minyak sawit Indonesia menjadi kurang kompetitif dibanding minyak nabati lain di pasar global.

“Ekspor Februari—Maret itu data kita menunjukkan terjadi penurunan ekspor kita. Penurunannya sekitar 30 persen ke semua negara,” kata Eddy.

Ia menjelaskan, biaya transportasi dan asuransi meningkat hingga sekitar 50 persen. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara importir mulai beralih menggunakan minyak nabati alternatif yang lebih murah.

“Karena transportasinya naik, mereka menggantikan dengan minyak nabati lain,” ujar Eddy.

Menurut dia, turunnya ekspor juga berdampak pada realisasi domestic market obligation (DMO). Namun, ia menegaskan penurunan DMO bukan karena perusahaan lebih memilih ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik.

Stok sawit kembali naik

Di tengah penurunan produksi, konsumsi, dan ekspor, stok minyak sawit Indonesia justru meningkat pada akhir Maret 2026.

GAPKI mencatat stok akhir minyak sawit Indonesia pada akhir Maret mencapai 2,568 juta ton, naik dibanding posisi akhir Februari 2026 sebesar 2,026 juta ton.

Kenaikan stok terjadi karena penurunan penyerapan pasar, baik domestik maupun ekspor, lebih besar dibandingkan penurunan produksi.

Meski demikian, secara tahunan atau year on year (yoy), kinerja industri sawit Indonesia hingga kuartal I 2026 masih menunjukkan pertumbuhan.

GAPKI mencatat produksi CPO dan PKO secara kumulatif Januari-Maret 2026 mencapai 15,558 juta ton atau naik 18,44 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,135 juta ton.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

Sementara itu, nilai ekspor kumulatif Januari-Maret 2026 tercatat sebesar 9,66 miliar dollar AS atau naik 10,40 persen dibanding periode yang sama 2025. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya volume ekspor dan harga sawit global.

GAPKI menyebut rata-rata harga CPO Januari-Maret 2026 mencapai 1.356 dollar AS per ton CIF Rotterdam, lebih tinggi dibanding rata-rata periode sama tahun sebelumnya sebesar 1.230 dollar AS per ton CIF Rotterdam.

Tekanan eksternal dan domestik membayangi industri sawit

Selain tekanan logistik global, industri sawit nasional juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan domestik dan permintaan global.

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) sebelumnya memperkirakan pungutan ekspor sawit berpotensi meningkat di atas 10 persen seiring rencana implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026.

Di sisi lain, pasar ekspor Eropa juga mengalami perlambatan. Data Komisi Eropa menunjukkan impor minyak sawit Uni Eropa hingga awal Maret 2026 turun menjadi 1,9 juta ton dibanding periode sebelumnya.

Pasokan dari Indonesia ke Uni Eropa juga turun sekitar 8 persen.

GAPKI sebelumnya juga mengingatkan, stagnasi produksi domestik dan peningkatan kebutuhan biodiesel dapat memberi tekanan tambahan terhadap ketersediaan pasokan ekspor sawit Indonesia.

Meski tekanan terjadi pada Maret 2026, GAPKI masih melihat adanya pertumbuhan secara tahunan, terutama dari sisi produksi dan nilai ekspor.

Namun, volatilitas permintaan global, kenaikan biaya logistik, dan dinamika kebijakan energi domestik tetap menjadi faktor yang membayangi industri sawit nasional sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Impor minyak sawit India pada April 2026 anjlok 26% ke level terendah dalam empat bulan akibat lemahnya permintaan dan kenaikan harga yang membuat minyak sawit kehilangan daya saing dibanding minyak nabati pesaing. Kondisi ini berpotensi menekan ekspor sawit Indonesia mengingat India sebagai salah satu pasar utama.

Dilansir The Edge, Jumat (15/5/2026) India tercatat mengimpor 513.403 metrik ton minyak sawit pada April 2026, turun dari 689.462 ton pada Maret 2026, menurut data Solvent Extractors' Association of India.

Penurunan impor terjadi ketika penyuling di India menahan pembelian karena margin pengolahan negatif. Kenaikan harga minyak sawit juga membuat selisih harga dengan minyak kedelai dan minyak bunga matahari semakin sempit sehingga pembeli beralih ke komoditas alternatif.

Sebaliknya, impor minyak kedelai India justru naik 25% menjadi 360.350 ton, sedangkan impor minyak bunga matahari melonjak sekitar 121% menjadi 434.240 ton, tertinggi dalam 22 bulan.

Secara total, impor minyak nabati India naik 10% menjadi 1,31 juta ton karena lonjakan pembelian minyak kedelai dan bunga matahari.

India selama ini menjadi salah satu pembeli utama minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Karena itu, penurunan impor berpotensi meningkatkan stok di negara produsen dan memberi tekanan terhadap harga minyak sawit mentah global.

Pelaku perdagangan di Mumbai menyebut para penyuling menunggu harga minyak sawit turun sebelum kembali melakukan pembelian besar-besaran.

Selain faktor harga, permintaan minyak sawit di India juga tertekan akibat krisis gas memasak yang memukul sektor restoran dan warung makan. Kondisi tersebut mengurangi konsumsi pangan gorengan yang selama ini menjadi salah satu penyerap utama minyak sawit.

India saat ini menghadapi salah satu krisis gas terburuk dalam beberapa dekade. Pemerintah setempat memangkas pasokan gas industri dan menaikkan harga tabung gas komersial demi menjaga pasokan rumah tangga.

Tekanan terhadap impor sawit India muncul di tengah posisi negara tersebut sebagai salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia.

Masih Jadi Tujuan Ekspor Utama RI

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan India masih menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar ketiga Indonesia pada Januari—Maret 2026 dengan nilai mencapai US$4,5 miliar atau naik 5,15% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke India meningkat US$220,5 juta secara tahunan. Sementara pada Maret 2026 saja, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke India mencapai US$1,39 miliar.

Meski demikian, perlambatan impor minyak sawit India berpotensi menjadi sinyal awal tekanan permintaan di pasar utama ekspor Indonesia, terutama jika harga global tetap tinggi dan krisis energi India berkepanjangan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama, mulai dari produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor.

Di saat yang sama, stok minyak sawit nasional justru mengalami penurunan, mencerminkan tingginya penyerapan pasar.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang dikutip pada Rabu (22/4/2026), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,015 juta ton.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Angka ini meningkat dibandingkan produksi Januari 2026 yang sebesar 4,778 juta ton.

Seiring dengan itu, produksi minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) juga mengalami peningkatan.

Secara total, produksi CPO dan PKO pada Februari 2026 mencapai 5,495 juta ton, naik dari bulan sebelumnya sebesar 5,232 juta ton.

Kenaikan produksi ini menjadi salah satu faktor penting yang menopang kinerja industri sawit secara keseluruhan pada awal tahun 2026.

Konsumsi domestik meningkat

Dari sisi permintaan dalam negeri, konsumsi minyak sawit juga menunjukkan tren pertumbuhan.

Pada Februari 2026, konsumsi domestik tercatat sebesar 2,305 juta ton, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 2,105 juta ton.

Peningkatan konsumsi ini terjadi di hampir seluruh sektor penggunaan, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang dikutip pada Rabu (22/4/2026), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,015 juta

Sektor pangan menjadi kontributor utama kenaikan konsumsi domestik. Penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan pangan tercatat meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, konsumsi untuk biodiesel juga mengalami kenaikan. Hal ini mencerminkan masih kuatnya kebutuhan energi berbasis sawit di dalam negeri.

Sementara itu, konsumsi untuk sektor oleokimia tercatat relatif stabil, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan konsumsi domestik ini menunjukkan bahwa permintaan dari dalam negeri tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menopang industri sawit nasional.

Ekspor tumbuh di berbagai produk

Di sisi lain, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan.

Total ekspor tercatat sebesar 3,297 juta ton, naik dari Januari yang sebesar 3,081 juta ton.

Kenaikan ekspor ini terjadi pada hampir seluruh jenis produk sawit.

Ekspor CPO mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian juga dengan ekspor produk olahan minyak sawit yang mencatat pertumbuhan.

Selain itu, ekspor produk oleokimia dan olahan minyak inti sawit juga menunjukkan tren peningkatan.

GAPKI mencatat, kenaikan ekspor terjadi secara merata di berbagai kategori produk, mencerminkan permintaan global yang masih cukup kuat terhadap produk sawit Indonesia.

Secara kumulatif, ekspor minyak sawit Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2026 mencapai 6,378 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi nilai, ekspor produk sawit pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,69 miliar dollar AS, meningkat dari Januari yang sebesar 3,36 miliar dollar AS.

“Nilai ekspor produk sawit bulan Februari meningkat dari 3,36 miliar dollar AS di bulan Januari menjadi 3,69 miliar dollar AS atau naik 9,70 persen,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono.

SHUTTERSTOCK/SAMSUL SAID Ilustrasi kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit.

Secara kumulatif, nilai ekspor pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 7,05 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Mukti juga menjelaskan, peningkatan nilai ekspor tidak hanya disebabkan oleh kenaikan volume, tetapi juga oleh faktor harga.

“Harga rata-rata Januari–Februari 2026 mencapai 1.306 dollar AS per ton CIF Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 1.218 dollar AS per ton,” ujarnya.

Distribusi pasar ekspor

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia pada Februari 2026 didorong oleh permintaan dari berbagai negara tujuan.

Beberapa pasar utama seperti China, India, dan kawasan Eropa tercatat mengalami peningkatan permintaan terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekspor.

Namun demikian, tidak semua negara tujuan menunjukkan tren yang sama. Beberapa pasar justru mengalami penurunan impor dari Indonesia.

Meski begitu, peningkatan permintaan dari pasar utama mampu mengimbangi penurunan di negara lainnya, sehingga secara keseluruhan ekspor tetap mencatat pertumbuhan.

Stok menurun

Di tengah peningkatan produksi dan ekspor, stok minyak sawit nasional justru mengalami penurunan.

Pada akhir Februari 2026, stok tercatat sebesar 2,026 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan stok pada akhir Januari 2026 yang sebesar 2,068 juta ton.

Penurunan stok ini terjadi setelah memperhitungkan produksi, konsumsi domestik, dan ekspor selama periode Januari hingga Februari 2026.

BPDP Ilustrasi minyak kelapa sawit

Dengan total produksi sebesar 10,737 juta ton, konsumsi domestik sebesar 4,409 juta ton, dan ekspor sebesar 6,378 juta ton, stok akhir mengalami penyusutan.

Kondisi ini menunjukkan penyerapan minyak sawit, baik di pasar domestik maupun internasional, berlangsung cukup tinggi.

Dinamika awal tahun

Kinerja industri sawit pada Februari 2026 mencerminkan dinamika yang terjadi pada awal tahun.

Di satu sisi, produksi mulai meningkat setelah sebelumnya berada pada level yang lebih rendah. Di sisi lain, permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri tetap terjaga.

Kenaikan konsumsi domestik menunjukkan bahwa kebutuhan dalam negeri masih kuat, terutama untuk sektor pangan dan energi.

Sementara itu, peningkatan ekspor menunjukkan bahwa produk sawit Indonesia masih memiliki daya saing di pasar global.

Namun, peningkatan permintaan yang lebih besar dibandingkan pasokan menyebabkan stok mengalami penurunan.

Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keseimbangan antara produksi dan konsumsi di industri sawit.

Keterkaitan antar indikator

Data GAPKI menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai indikator kinerja industri sawit.

Peningkatan produksi memberikan ruang bagi kenaikan konsumsi domestik dan ekspor. Namun, ketika pertumbuhan permintaan lebih tinggi, stok akan mengalami tekanan.

freepik.com Ilustrasi kelapa sawit. Harga referensi CPO untuk Juni 2025 turun 7,36 persen menjadi 856,38 dollar AS per ton. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan produksi di Malaysia dan melemahnya permintaan dari India.

Dalam konteks Februari 2026, kenaikan produksi belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan konsumsi dan ekspor.

Akibatnya, stok akhir bulan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan dan konsumsi minyak sawit dalam periode tersebut.

Tren berlanjut

Dengan capaian pada Februari 2026, industri sawit Indonesia memasuki tahun dengan tren yang cenderung positif dari sisi aktivitas.

Produksi, konsumsi, dan ekspor yang meningkat menunjukkan bahwa pergerakan industri berlangsung aktif.

Di sisi lain, penurunan stok menjadi bagian dari dinamika yang terjadi seiring dengan tingginya permintaan.

Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi industri sawit Indonesia pada awal tahun 2026, dengan berbagai faktor yang saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan kinerja keseluruhan sektor tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama, mulai dari produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor.

Di saat yang sama, stok minyak sawit nasional justru mengalami penurunan, mencerminkan tingginya penyerapan pasar.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang dikutip pada Rabu (22/4/2026), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,015 juta ton.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Angka ini meningkat dibandingkan produksi Januari 2026 yang sebesar 4,778 juta ton.

Seiring dengan itu, produksi minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) juga mengalami peningkatan.

Secara total, produksi CPO dan PKO pada Februari 2026 mencapai 5,495 juta ton, naik dari bulan sebelumnya sebesar 5,232 juta ton.

Kenaikan produksi ini menjadi salah satu faktor penting yang menopang kinerja industri sawit secara keseluruhan pada awal tahun 2026.

Konsumsi domestik meningkat

Dari sisi permintaan dalam negeri, konsumsi minyak sawit juga menunjukkan tren pertumbuhan.

Pada Februari 2026, konsumsi domestik tercatat sebesar 2,305 juta ton, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 2,105 juta ton.

Peningkatan konsumsi ini terjadi di hampir seluruh sektor penggunaan, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda.

Sektor pangan menjadi kontributor utama kenaikan konsumsi domestik. Penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan pangan tercatat meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Selain itu, konsumsi untuk biodiesel juga mengalami kenaikan. Hal ini mencerminkan masih kuatnya kebutuhan energi berbasis sawit di dalam negeri.

Sementara itu, konsumsi untuk sektor oleokimia tercatat relatif stabil, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan konsumsi domestik ini menunjukkan bahwa permintaan dari dalam negeri tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menopang industri sawit nasional.

Ekspor tumbuh di berbagai produk

Di sisi lain, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan.

Total ekspor tercatat sebesar 3,297 juta ton, naik dari Januari yang sebesar 3,081 juta ton.

Kenaikan ekspor ini terjadi pada hampir seluruh jenis produk sawit.

Ekspor CPO mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian juga dengan ekspor produk olahan minyak sawit yang mencatat pertumbuhan.

Selain itu, ekspor produk oleokimia dan olahan minyak inti sawit juga menunjukkan tren peningkatan.

GAPKI mencatat, kenaikan ekspor terjadi secara merata di berbagai kategori produk, mencerminkan permintaan global yang masih cukup kuat terhadap produk sawit Indonesia.

Secara kumulatif, ekspor minyak sawit Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2026 mencapai 6,378 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi nilai, ekspor produk sawit pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,69 miliar dollar AS, meningkat dari Januari yang sebesar 3,36 miliar dollar AS.

“Nilai ekspor produk sawit bulan Februari meningkat dari 3,36 miliar dollar AS di bulan Januari menjadi 3,69 miliar dollar AS atau naik 9,70 persen,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono.

SHUTTERSTOCK/SAMSUL SAID Ilustrasi kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit.

Secara kumulatif, nilai ekspor pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 7,05 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Mukti juga menjelaskan, peningkatan nilai ekspor tidak hanya disebabkan oleh kenaikan volume, tetapi juga oleh faktor harga.

“Harga rata-rata Januari–Februari 2026 mencapai 1.306 dollar AS per ton CIF Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 1.218 dollar AS per ton,” ujarnya.

Distribusi pasar ekspor

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia pada Februari 2026 didorong oleh permintaan dari berbagai negara tujuan.

Beberapa pasar utama seperti China, India, dan kawasan Eropa tercatat mengalami peningkatan permintaan terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekspor.

Namun demikian, tidak semua negara tujuan menunjukkan tren yang sama. Beberapa pasar justru mengalami penurunan impor dari Indonesia.

Meski begitu, peningkatan permintaan dari pasar utama mampu mengimbangi penurunan di negara lainnya, sehingga secara keseluruhan ekspor tetap mencatat pertumbuhan.

Stok menurun

Di tengah peningkatan produksi dan ekspor, stok minyak sawit nasional justru mengalami penurunan.

Pada akhir Februari 2026, stok tercatat sebesar 2,026 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan stok pada akhir Januari 2026 yang sebesar 2,068 juta ton.

Penurunan stok ini terjadi setelah memperhitungkan produksi, konsumsi domestik, dan ekspor selama periode Januari hingga Februari 2026.

BPDP Ilustrasi minyak kelapa sawit

Dengan total produksi sebesar 10,737 juta ton, konsumsi domestik sebesar 4,409 juta ton, dan ekspor sebesar 6,378 juta ton, stok akhir mengalami penyusutan.

Kondisi ini menunjukkan penyerapan minyak sawit, baik di pasar domestik maupun internasional, berlangsung cukup tinggi.

Dinamika awal tahun

Kinerja industri sawit pada Februari 2026 mencerminkan dinamika yang terjadi pada awal tahun.

Di satu sisi, produksi mulai meningkat setelah sebelumnya berada pada level yang lebih rendah. Di sisi lain, permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri tetap terjaga.

Kenaikan konsumsi domestik menunjukkan bahwa kebutuhan dalam negeri masih kuat, terutama untuk sektor pangan dan energi.

Sementara itu, peningkatan ekspor menunjukkan bahwa produk sawit Indonesia masih memiliki daya saing di pasar global.

Namun, peningkatan permintaan yang lebih besar dibandingkan pasokan menyebabkan stok mengalami penurunan.

Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keseimbangan antara produksi dan konsumsi di industri sawit.

Keterkaitan antar indikator

Data GAPKI menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai indikator kinerja industri sawit.

Peningkatan produksi memberikan ruang bagi kenaikan konsumsi domestik dan ekspor. Namun, ketika pertumbuhan permintaan lebih tinggi, stok akan mengalami tekanan.

freepik.com Ilustrasi kelapa sawit. Harga referensi CPO untuk Juni 2025 turun 7,36 persen menjadi 856,38 dollar AS per ton. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan produksi di Malaysia dan melemahnya permintaan dari India.

Dalam konteks Februari 2026, kenaikan produksi belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan konsumsi dan ekspor.

Akibatnya, stok akhir bulan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan dan konsumsi minyak sawit dalam periode tersebut.

Tren berlanjut

Dengan capaian pada Februari 2026, industri sawit Indonesia memasuki tahun dengan tren yang cenderung positif dari sisi aktivitas.

Produksi, konsumsi, dan ekspor yang meningkat menunjukkan bahwa pergerakan industri berlangsung aktif.

Di sisi lain, penurunan stok menjadi bagian dari dinamika yang terjadi seiring dengan tingginya permintaan.

Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi industri sawit Indonesia pada awal tahun 2026, dengan berbagai faktor yang saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan kinerja keseluruhan sektor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai kebijakan bebas tarif dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk sawit Indonesia dinilai belum otomatis menjadi angin segar bagi industri.

Sebab, masih ada tantangan produksi dalam negeri dan persoalan biaya logistik yang bisa membuat peluang tersebut tak optimal dimanfaatkan.

Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan euforia terhadap tarif 0% perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, produksi sawit nasional tahun ini diperkirakan turun 5%–6% dibandingkan tahun lalu akibat faktor iklim serta persoalan tata kelola lahan.

“Kalau saya bilang itu bagus, bagi kita ya. Tapi juga jangan lupa, yang sering kita lupakan itu kita merasa itu besar. Jangan lupa produksi kita tahun ini kemungkinan besar drop 5%-6%, dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Penurunan produksi tidak hanya dipicu faktor cuaca, tetapi juga dampak penertiban kebun sawit di kawasan hutan. Menurutnya, setelah lahan diambil alih, keberlanjutan produksi menjadi tanda tanya karena petani tidak lagi diperbolehkan mengelola, sementara pengawasan belum tentu efektif.

Sahat menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan gangguan pasokan, bahkan potensi kehilangan produksi akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Dalam situasi seperti itu, kapasitas memenuhi permintaan ekspor tambahan menjadi terbatas.

“Mungkin nggak, kita memenuhi kebutuhan mereka meskipun dibikin 0%? Kalau tidak memungkinkan, poinnya apa? Saya khawatir kurang,” ujarnya.

Dari sisi pasar, ekspor sawit Indonesia ke kawasan Pacific Rim atau Lingkar Pasifik, termasuk AS, Kanada, dan Meksiko disebut berkisar 3,5–4 juta ton dalam beberapa tahun terakhir. Khusus ke AS, volumenya mencapai 2,5–2,8 juta ton, dengan komposisi cukup besar dalam bentuk produk hilir.

Namun demikian, GIMNI mengingatkan bahwa keunggulan tarif belum tentu mengalahkan persoalan biaya logistik. Secara geografis, Malaysia dinilai memiliki kedekatan relatif yang membuat ongkos kirim lebih kompetitif ke pasar tertentu.

“Kita akan kalah bersaing dengan siapa? Dengan Malaysia, kan? Kita dapat 0%, Malaysia mungkin dapat sekitar 15% barangkali. Tapi kalau saya nggak melihatnya, kita tidak strategis memanfaatkan geographical advantage,” tuturnya.

Dia mencontohkan biaya distribusi dari wilayah timur Indonesia ke pasar AS yang bisa lebih tinggi dibanding pesaing. Pengiriman dari Papua ke Jakarta sebelum diekspor kembali disebut menciptakan biaya ganda yang menggerus daya saing.

Sebagai solusi, Sahat mengusulkan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Papua dengan kapasitas sekitar 3 juta ton per tahun untuk refinery dan oleokimia, serta mengundang investasi AS langsung di dekat sumber bahan baku.

“Jangan hanya senang di paper saja, terus dihitung kalkulasi,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mendukung penataan ulang tata kelola sawit nasional, termasuk sinkronisasi data luas lahan yang selama ini berbeda antarinstansi. Menurutnya, sejak reformasi 1998, pemberian izin yang terdesentralisasi membuat basis data perkebunan tidak lagi terintegrasi.

Sahat juga menyoroti perlunya kepastian batas kawasan hutan dan implementasi kebijakan satu peta (one map policy) agar konflik lahan tidak terus berulang dan mengganggu produksi.

Lebih jauh, GIMNI memperkirakan total pendapatan sawit nasional pada 2025 dapat mencapai sekitar US$63,8 miliar atau mendekati Rp1.000 triliun. Jika dikelola optimal dengan dukungan teknologi dan peningkatan produktivitas, nilai tersebut berpotensi naik hingga US$120 miliar pada 2029.

Saat ini, kontribusi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 3,5%–3,8%. Angka tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan hingga 6% melalui program peremajaan (replanting) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat yang saat ini rata-rata hanya 9,2 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau jauh di bawah potensi optimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Perkebunan dan produk turunan kelapa sawit dituding sebagai pemicu deforestasi. Di Sumatra, misalnya, kelapa sawit yang tergolong sebagai tanaman monokultur secara massif menggantikan kawasan hutan yang memiliki biodiversitas tinggi.

Di sisi lain, sawit sejauh ini juga menjadi tumpuan ekonomi. Ekspor sawit menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2024 lalu, total eksportasi kelapa sawit mencapai US$22,9 miliar atau kembali naik dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar US$25 miliar.

Namun di balik capaian tersebut, isu deforestasi hingga masalah lain dalam proses eksportasi, salah satunya praktik underinvoicing, menjadi catatan yang sulit hilang dari ekosistem industri sawit.

Merujuk data Kementerian Pertanian, setiap tahun lahan sawit terus mengalami perluasan. Pada tahun 1998 atau ketika Indonesia mengalami transisi kekuasaan dari Orde Baru ke era demokratisasi, luas lahan sawit hanya sebesar 3,56 juta hektare. Saat ini atau tahun 2025, Kementerian Pertanian alias Kementan, mengestimasi bahwa luas lahan sawit berada di angka 16,83 juta hektare.

Hal itu berarti terjadi kenaikan luas sawit sebesar 13,27 hektare atau sebanyak 372,53% dari posisi tahun 1998. Angka ini belum memperhitungkan lahan yang akan dikonfirmasi (LAD), jumlahnya jutaan hektare. Tahun 2021 saja, ada sebanyak 2,21 juta hektare lahan sawit yang berstatus LAD.

Kalau dilihat secara komposisi, mayoritas perkebunan sawit dikuasai oleh private sector. Pada tahun 1998, dari 3,56 juta hektare, luas perkebunan sawit yang dikuasai swasta mencapai 2,11 juta. Jumlah ini setara dengan 59,3%. Perkebunan rakyat luasnya mencapai 890.506 hektare atau sekitar 25% serta perkebunan sawit negara sebesar 556.460. Luas perkebunan negara setara dengan 15,6%.

Sementara kalau dibandingkan dengan estimasi 2025 dari luas sebesar 16,83 juta, porsi perkebunan swasta sedikit menciut menjadi sebesar 54,4%. Namun secara jumlah, luasnya naik signifikan dari 2,11 juta pada tahun 1998 menjadi 9,16 juta (estimasi 2025). Terjadi kenaikan sebesar 7,05 juta hektare atau 334,12%.

Selain swasta, luas areal sawit yang mengalami kenaikan signifikan adalah perkebunan rakyat. Pada tahun 1998, luas perkebunan rakyat hanya sebesar 890.506 hektare menjadi 6.90 juta hektare atau mengalami kenaikan sekitar 6,01 juta atau 674,9%. Secara persentase, perkebunan rakyat merangkak naik menjadi 35,7%.

Alih Fungsi Hutan untuk Sawit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019 lalu menerbitkan sebuah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu alias PDTT terkait perizinan sawit di Sumatra hingga Kalimantan. Pada tahun 2000-2018 saja, setidaknya ada 2,3 juta hektare kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan sawit.

Artinya kalau dibagi 18 sesuai periode tahun 2000-2018, setiap tahunnya ada sebanyak 128.156,97 hektare hutan yang dilepas untuk perkebunan sawit. Sementara itu, kalau jumlah itu ditambahkan dengan periode sebelum tahun 2000 yang mencapai 3,11 juta hektare, total pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menembus kisaran angka 5,41 juta hektare.

Data Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sawit 2000-2018

Sumber: BPK 2019

BPK juga mencatat bahwa ada sekitar 194 perusahaan yang berada di 15 kabupaten belum memiliki hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Luasnya mencakup 1,02 juta hektare. Lembaga auditor negara juga menemukan sekitar 349.634,68 hektare area pelepasan untuk sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Selain itu, kurang lebih 345.236,73 hektare usaha perkebunan kelapa sawit berada di Kawasan Gambut dan Hutan Lindung. Kondisi itu terutama terjadi di tiga provinsi yakni Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam sebuah acara pekan lalu mengungkapkan adanya masalah mendasar di sektor kelapa sawit. Dia menyebut bahwa ada beberapa kawasan taman nasional yang jelas haram untuk diserobot telah dieksploitasi untuk perkebunan sawit.

“Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80% area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo, Kamis pekan lalu.

Selain Bimo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan bahwa peninjauan udara yang menyusuri wilayah pesisir timur Aceh, dengan lintasan Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang, pihaknya menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk pada wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.

Praktik ini secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Hanif mengatakan pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Praktik ilegal semacam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Kemplang Pajak Ekspor CPO

Selain masalah tentang deforestasi, sektor kelapa sawit juga disorot karena dugaan pengemplangan pajak dengan modus underinvoicing. Praktik ini diduga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak hingga triliunan rupiah.

Data BPK dalam audit yang berlangsung selama Semester 1/2025 mencatat adanya dugaan ketidakwajaran transaksi crude palm oil alias CPO dan produk turunannya. Lembaga auditor negara itu melakukan simulasi dengan membandingkan harga patokan ekspor alias HPE dengan data volume ekspor yang terdapat di dalam Costums Exise Information System and Autmation alias CIESA.

Hasil simulasi BPK menemukan fakta bahwa Kementerian Perdagangan hanya menetapkan harga referensi dan tidak menetapkan secara rutin HPE secara rutin sejak pertengahan tahun 2015. Hasilnya rasio perbandingan HPE dengan harga referensi pada tahun 2014-2015 mencapai 86,98% - 141,37%.

HPE sendiri merupakan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar penghitungan bea keluar dan pungutan ekspor (PE) untuk mendukung industri kelapa sawit nasional dan penerimaan negara. Sementara itu harga referensi merupakan harga rata-rata internasional atau harga rata- rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif bea keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri perdagangan.

Perkiraan HPE itu kemudian dibandingkan data CIESA di Bea Cukai dan menghasilkan angka ekspor CPO dari tahun 2022-2023 yang tercatat senilai total sebesar Rp55,3 triliun. Angka tersebut kemudian kembali dianalisis dan menghasilkan sebanyak 13.174 transaksi ekspor CPO dan produk turunannya miliki harga satuan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan HPE.

Nilainya mencapai US$1,59 miliar atau sekitar Rp23,96 triliun dengan kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Potensi PPh badan dengan tarif 22% adalah Rp5,27 triliun.

Adapun Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

Bimo mengimbau para "raja sawit" tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum). "Kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," kata Bimo saat sosialisasi dengan pengusaha sawit belum lama ini.

Bantah Deforesitasi, Tawarkan Solusi

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyanggah jika sawit dijadikan kambing hitam dari deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Eddy mengemukakan saat ini produksi sawit cenderung stagnan dan luasan menurut data Kementan itupun tidak ada penambahan (16,8 juta hektare termasuk milik rakyat atau pentani yang 41℅). Dia juga menyatakan bahwa perusahaannya sudah moratorium perluasan perkebunan sejak 2011.

Apalagi menurutnya sejak tahun 2019 dengan Inpres No.5, pemerintah sudah tidak memperbolehkan penerbitan izin baru. Eddy menuturkan bahwa perusahaannya saat ini lebih konsentrasi kepada intensifikasi termasuk peremajaan sawit milik perusahaan untuk peningkatan produktivitas dan produksi, memang untuk masyarakat tidak ada moratorium.

“Tetapi saya belum mendapatkan data terakhir luasan kebun sawit rakyat tetapi luasan keseluruhan termasuk perusahaan dan petani masih belum berubah. Seharusnya ini tidak ada deforestasi dari perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, menuturkan dibukanya data sawit Indonesia oleh Satgas PKH, telah semakin menggambarkan bahwa bukan sawit penyebab deforestasi, itu poin penting yang harus dicatat bangsa ini.

Dia juga menekankan klaim 3,4 juta hektare kawasan hutan ditanami kelapa sawit tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi berbagai usaha dan penopang hidup manusia.

Menurutnya, hutan Indonesia 20 tahun lalu jangan dibandingkan dengan hutan indonesia 2025, manusia bertambah, kebutuhan bertambah, pembangunan membutuhkan ruang dan interaksi antara kebutuhan dan pembangunan menghasilkan Indonesia yang maju dan sejahtera seperti apa yang sudah dirasakan.

“Ia adalah benar ada kekurangan yang harus diperbaiki terkait perkebunan sawit dan itu sangat wajar, disaat negara-negara eropa dan amerika butuh ratusan tahun untuk menjadi negara maju, tentu dengan kemajuan Indonesia saat ini jauh lebih singkat dan memakmurkan dan ini sangat tidak disenangi negara lain yang mengharapkan Indonesia tetap menjadi konsumen mereka negara maju”

Terkait dengan pernyataan Bimo, Gulat menekankan bahwa pihaknya 2 tahun lalu sudah mengusulkan supaya semua produsen CPO dan pabrikan kelapa sawit menjual CPO melalui satu bursa yang dikenal sebagai Bursa CPO Indonesia ICDX.

“Dengan satu bursa semua akan tercatat, siapa yang menjual dan siapa yang membelikan untuk apa digunakan,” jelasnya.

“Satu Bursa ini akan menjadi sumber data penting di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak Khususnya untuk menghitung dari A sd Z, terkhusus pemasukan negara yang sepadan. Tidak terintegrasinya penjualan CPO menjadi peluang untuk praktek underinvoicing dan semua tau tentang itu.”

Bisnis.com, JAKARTA – Perkebunan dan produk turunan kelapa sawit dituding sebagai pemicu deforestasi. Di Sumatra, misalnya, kelapa sawit yang tergolong sebagai tanaman monokultur secara massif menggantikan kawasan hutan yang memiliki biodiversitas tinggi.

Di sisi lain, sawit sejauh ini juga menjadi tumpuan ekonomi. Ekspor sawit menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2024 lalu, total eksportasi kelapa sawit mencapai US$22,9 miliar atau kembali naik dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar US$25 miliar.

Namun di balik capaian tersebut, isu deforestasi hingga masalah lain dalam proses eksportasi, salah satunya praktik underinvoicing, menjadi catatan yang sulit hilang dari ekosistem industri sawit.

Merujuk data Kementerian Pertanian, setiap tahun lahan sawit terus mengalami perluasan. Pada tahun 1998 atau ketika Indonesia mengalami transisi kekuasaan dari Orde Baru ke era demokratisasi, luas lahan sawit hanya sebesar 3,56 juta hektare. Saat ini atau tahun 2025, Kementerian Pertanian alias Kementan, mengestimasi bahwa luas lahan sawit berada di angka 16,83 juta hektare.

Hal itu berarti terjadi kenaikan luas sawit sebesar 13,27 hektare atau sebanyak 372,53% dari posisi tahun 1998. Angka ini belum memperhitungkan lahan yang akan dikonfirmasi (LAD), jumlahnya jutaan hektare. Tahun 2021 saja, ada sebanyak 2,21 juta hektare lahan sawit yang berstatus LAD.

Kalau dilihat secara komposisi, mayoritas perkebunan sawit dikuasai oleh private sector. Pada tahun 1998, dari 3,56 juta hektare, luas perkebunan sawit yang dikuasai swasta mencapai 2,11 juta. Jumlah ini setara dengan 59,3%. Perkebunan rakyat luasnya mencapai 890.506 hektare atau sekitar 25% serta perkebunan sawit negara sebesar 556.460. Luas perkebunan negara setara dengan 15,6%.

Sementara kalau dibandingkan dengan estimasi 2025 dari luas sebesar 16,83 juta, porsi perkebunan swasta sedikit menciut menjadi sebesar 54,4%. Namun secara jumlah, luasnya naik signifikan dari 2,11 juta pada tahun 1998 menjadi 9,16 juta (estimasi 2025). Terjadi kenaikan sebesar 7,05 juta hektare atau 334,12%.

Selain swasta, luas areal sawit yang mengalami kenaikan signifikan adalah perkebunan rakyat. Pada tahun 1998, luas perkebunan rakyat hanya sebesar 890.506 hektare menjadi 6.90 juta hektare atau mengalami kenaikan sekitar 6,01 juta atau 674,9%. Secara persentase, perkebunan rakyat merangkak naik menjadi 35,7%.

Alih Fungsi Hutan untuk Sawit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019 lalu menerbitkan sebuah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu alias PDTT terkait perizinan sawit di Sumatra hingga Kalimantan. Pada tahun 2000-2018 saja, setidaknya ada 2,3 juta hektare kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan sawit.

Artinya kalau dibagi 18 sesuai periode tahun 2000-2018, setiap tahunnya ada sebanyak 128.156,97 hektare hutan yang dilepas untuk perkebunan sawit. Sementara itu, kalau jumlah itu ditambahkan dengan periode sebelum tahun 2000 yang mencapai 3,11 juta hektare, total pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menembus kisaran angka 5,41 juta hektare.

Data Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sawit 2000-2018

Sumber: BPK 2019

BPK juga mencatat bahwa ada sekitar 194 perusahaan yang berada di 15 kabupaten belum memiliki hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Luasnya mencakup 1,02 juta hektare. Lembaga auditor negara juga menemukan sekitar 349.634,68 hektare area pelepasan untuk sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Selain itu, kurang lebih 345.236,73 hektare usaha perkebunan kelapa sawit berada di Kawasan Gambut dan Hutan Lindung. Kondisi itu terutama terjadi di tiga provinsi yakni Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam sebuah acara pekan lalu mengungkapkan adanya masalah mendasar di sektor kelapa sawit. Dia menyebut bahwa ada beberapa kawasan taman nasional yang jelas haram untuk diserobot telah dieksploitasi untuk perkebunan sawit.

“Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80% area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo, Kamis pekan lalu.

Selain Bimo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan bahwa peninjauan udara yang menyusuri wilayah pesisir timur Aceh, dengan lintasan Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang, pihaknya menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk pada wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.

Praktik ini secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Hanif mengatakan pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Praktik ilegal semacam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Kemplang Pajak Ekspor CPO

Selain masalah tentang deforestasi, sektor kelapa sawit juga disorot karena dugaan pengemplangan pajak dengan modus underinvoicing. Praktik ini diduga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak hingga triliunan rupiah.

Data BPK dalam audit yang berlangsung selama Semester 1/2025 mencatat adanya dugaan ketidakwajaran transaksi crude palm oil alias CPO dan produk turunannya. Lembaga auditor negara itu melakukan simulasi dengan membandingkan harga patokan ekspor alias HPE dengan data volume ekspor yang terdapat di dalam Costums Exise Information System and Autmation alias CIESA.

Hasil simulasi BPK menemukan fakta bahwa Kementerian Perdagangan hanya menetapkan harga referensi dan tidak menetapkan secara rutin HPE secara rutin sejak pertengahan tahun 2015. Hasilnya rasio perbandingan HPE dengan harga referensi pada tahun 2014-2015 mencapai 86,98% - 141,37%.

HPE sendiri merupakan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar penghitungan bea keluar dan pungutan ekspor (PE) untuk mendukung industri kelapa sawit nasional dan penerimaan negara. Sementara itu harga referensi merupakan harga rata-rata internasional atau harga rata- rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif bea keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri perdagangan.

Perkiraan HPE itu kemudian dibandingkan data CIESA di Bea Cukai dan menghasilkan angka ekspor CPO dari tahun 2022-2023 yang tercatat senilai total sebesar Rp55,3 triliun. Angka tersebut kemudian kembali dianalisis dan menghasilkan sebanyak 13.174 transaksi ekspor CPO dan produk turunannya miliki harga satuan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan HPE.

Nilainya mencapai US$1,59 miliar atau sekitar Rp23,96 triliun dengan kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Potensi PPh badan dengan tarif 22% adalah Rp5,27 triliun.

Adapun Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

Bimo mengimbau para "raja sawit" tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum). "Kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," kata Bimo saat sosialisasi dengan pengusaha sawit belum lama ini.

Bantah Deforesitasi, Tawarkan Solusi

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyanggah jika sawit dijadikan kambing hitam dari deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Eddy mengemukakan saat ini produksi sawit cenderung stagnan dan luasan menurut data Kementan itupun tidak ada penambahan (16,8 juta hektare termasuk milik rakyat atau pentani yang 41℅). Dia juga menyatakan bahwa perusahaannya sudah moratorium perluasan perkebunan sejak 2011.

Apalagi menurutnya sejak tahun 2019 dengan Inpres No.5, pemerintah sudah tidak memperbolehkan penerbitan izin baru. Eddy menuturkan bahwa perusahaannya saat ini lebih konsentrasi kepada intensifikasi termasuk peremajaan sawit milik perusahaan untuk peningkatan produktivitas dan produksi, memang untuk masyarakat tidak ada moratorium.

“Tetapi saya belum mendapatkan data terakhir luasan kebun sawit rakyat tetapi luasan keseluruhan termasuk perusahaan dan petani masih belum berubah. Seharusnya ini tidak ada deforestasi dari perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, menuturkan dibukanya data sawit Indonesia oleh Satgas PKH, telah semakin menggambarkan bahwa bukan sawit penyebab deforestasi, itu poin penting yang harus dicatat bangsa ini.

Dia juga menekankan klaim 3,4 juta hektare kawasan hutan ditanami kelapa sawit tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi berbagai usaha dan penopang hidup manusia.

Menurutnya, hutan Indonesia 20 tahun lalu jangan dibandingkan dengan hutan indonesia 2025, manusia bertambah, kebutuhan bertambah, pembangunan membutuhkan ruang dan interaksi antara kebutuhan dan pembangunan menghasilkan Indonesia yang maju dan sejahtera seperti apa yang sudah dirasakan.

“Ia adalah benar ada kekurangan yang harus diperbaiki terkait perkebunan sawit dan itu sangat wajar, disaat negara-negara eropa dan amerika butuh ratusan tahun untuk menjadi negara maju, tentu dengan kemajuan Indonesia saat ini jauh lebih singkat dan memakmurkan dan ini sangat tidak disenangi negara lain yang mengharapkan Indonesia tetap menjadi konsumen mereka negara maju”

Terkait dengan pernyataan Bimo, Gulat menekankan bahwa pihaknya 2 tahun lalu sudah mengusulkan supaya semua produsen CPO dan pabrikan kelapa sawit menjual CPO melalui satu bursa yang dikenal sebagai Bursa CPO Indonesia ICDX.

“Dengan satu bursa semua akan tercatat, siapa yang menjual dan siapa yang membelikan untuk apa digunakan,” jelasnya.

“Satu Bursa ini akan menjadi sumber data penting di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak Khususnya untuk menghitung dari A sd Z, terkhusus pemasukan negara yang sepadan. Tidak terintegrasinya penjualan CPO menjadi peluang untuk praktek underinvoicing dan semua tau tentang itu.”

Bisnis.com,JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Amerika Serikat (AS) tak tergerus kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump.
Terbaru, Trump memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang dari Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Ketiga negara tersebut mendapatkan tarif resiprokal baru sebesar 0% untuk sejumlah produk.

Sejumlah produk yang dimaksud seperti peralatan kedirgantaraan, produk farmasi, serta komoditas seperti minyak sawit, kakao, dan karet. Di sisi lain, Malaysia merupakan salah satu produsen minyak sawit, seperti halnya Indonesia.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pihaknya tetap optimistis ekspor CPO Indonesia ke Negeri Paman Sam tetap solid meski Indonesia masih dikenakan tarif 19% atau jauh lebih besar dari Malaysia yang 0%.
Optimisme ini didasarkan pada dominasi pangsa pasar Indonesia yang mencapai hampir 90% di negara tersebut. Eddy menyebut, AS berada pada urutan keempat sebagai negara tujuan ekspor sawit, setelah China, India, dan Pakistan.
“Market share kita di AS itu sangat tinggi, 89,9% atau hampir 90%. Jadi kita masih optimis untuk pasar Amerika, masih cukup bagus,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Eddy menjelaskan ekspor sawit ke AS sempat mengalami penurunan pada 2023—2024. Kendati demikian, pelaku usaha menargetkan pengiriman tahun ini dapat minimal menyamai capaian 2024.
“Memang terjadi penurunan di 2023–2024. Mudah-mudahan bisa kembali seperti 2023, walaupun agak susah. Paling tidak sama dengan 2024. Tapi artinya bahwa pangsa pasar kita di Amerika masih cukup bagus,” jelasnya.
Selain itu, Eddy menekankan bahwa salah satu faktor utama kuatnya posisi Indonesia di AS adalah minimnya isu negatif terhadap sektor sawit nasional di pasar tersebut. Berbeda dengan Eropa yang kerap mengangkat isu lingkungan dan tenaga kerja, AS dinilai tidak menempatkan isu tersebut sebagai hambatan utama.
“Di Amerika kita tidak ada isu. Isu tenaga kerja tidak ada, isu trade labor juga nggak ada. Jadi ini cukup bagus,” ujarnya.
Seperti diketahui, Trump memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang dari Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Kesepakatan ini ditandatangani dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu.
Dilansir dari Reuters, sebelumnya ketiga negara tersebut mendapatkan tarif resiprokal sebesar 19%. Namun, dengan kesepakatan baru ini, beberapa produk kini memperoleh bea masuk 0%.
Adapun Malaysia mendapat pembebasan tarif untuk peralatan kedirgantaraan, produk farmasi, serta komoditas seperti minyak sawit, kakao, dan karet.