Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai kebijakan bebas tarif dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk sawit Indonesia dinilai belum otomatis menjadi angin segar bagi industri.

Sebab, masih ada tantangan produksi dalam negeri dan persoalan biaya logistik yang bisa membuat peluang tersebut tak optimal dimanfaatkan.

Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan euforia terhadap tarif 0% perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, produksi sawit nasional tahun ini diperkirakan turun 5%–6% dibandingkan tahun lalu akibat faktor iklim serta persoalan tata kelola lahan.

“Kalau saya bilang itu bagus, bagi kita ya. Tapi juga jangan lupa, yang sering kita lupakan itu kita merasa itu besar. Jangan lupa produksi kita tahun ini kemungkinan besar drop 5%-6%, dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Penurunan produksi tidak hanya dipicu faktor cuaca, tetapi juga dampak penertiban kebun sawit di kawasan hutan. Menurutnya, setelah lahan diambil alih, keberlanjutan produksi menjadi tanda tanya karena petani tidak lagi diperbolehkan mengelola, sementara pengawasan belum tentu efektif.

Sahat menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan gangguan pasokan, bahkan potensi kehilangan produksi akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Dalam situasi seperti itu, kapasitas memenuhi permintaan ekspor tambahan menjadi terbatas.

“Mungkin nggak, kita memenuhi kebutuhan mereka meskipun dibikin 0%? Kalau tidak memungkinkan, poinnya apa? Saya khawatir kurang,” ujarnya.

Dari sisi pasar, ekspor sawit Indonesia ke kawasan Pacific Rim atau Lingkar Pasifik, termasuk AS, Kanada, dan Meksiko disebut berkisar 3,5–4 juta ton dalam beberapa tahun terakhir. Khusus ke AS, volumenya mencapai 2,5–2,8 juta ton, dengan komposisi cukup besar dalam bentuk produk hilir.

Namun demikian, GIMNI mengingatkan bahwa keunggulan tarif belum tentu mengalahkan persoalan biaya logistik. Secara geografis, Malaysia dinilai memiliki kedekatan relatif yang membuat ongkos kirim lebih kompetitif ke pasar tertentu.

“Kita akan kalah bersaing dengan siapa? Dengan Malaysia, kan? Kita dapat 0%, Malaysia mungkin dapat sekitar 15% barangkali. Tapi kalau saya nggak melihatnya, kita tidak strategis memanfaatkan geographical advantage,” tuturnya.

Dia mencontohkan biaya distribusi dari wilayah timur Indonesia ke pasar AS yang bisa lebih tinggi dibanding pesaing. Pengiriman dari Papua ke Jakarta sebelum diekspor kembali disebut menciptakan biaya ganda yang menggerus daya saing.

Sebagai solusi, Sahat mengusulkan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Papua dengan kapasitas sekitar 3 juta ton per tahun untuk refinery dan oleokimia, serta mengundang investasi AS langsung di dekat sumber bahan baku.

“Jangan hanya senang di paper saja, terus dihitung kalkulasi,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mendukung penataan ulang tata kelola sawit nasional, termasuk sinkronisasi data luas lahan yang selama ini berbeda antarinstansi. Menurutnya, sejak reformasi 1998, pemberian izin yang terdesentralisasi membuat basis data perkebunan tidak lagi terintegrasi.

Sahat juga menyoroti perlunya kepastian batas kawasan hutan dan implementasi kebijakan satu peta (one map policy) agar konflik lahan tidak terus berulang dan mengganggu produksi.

Lebih jauh, GIMNI memperkirakan total pendapatan sawit nasional pada 2025 dapat mencapai sekitar US$63,8 miliar atau mendekati Rp1.000 triliun. Jika dikelola optimal dengan dukungan teknologi dan peningkatan produktivitas, nilai tersebut berpotensi naik hingga US$120 miliar pada 2029.

Saat ini, kontribusi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 3,5%–3,8%. Angka tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan hingga 6% melalui program peremajaan (replanting) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat yang saat ini rata-rata hanya 9,2 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau jauh di bawah potensi optimal.