Kementerian Kehutanan mempercepat transformasi empat taman nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk memastikan skema pembiayaan inovatif bagi taman nasional dan konservasi spesies ikonik dapat dilaksanakan. Keempat taman nasional (TN) yang menjadi proyek percontohan (pilot project) ini adalah TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas.

Wakil Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Spesies Ikonik, Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, mengatakan mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali sepenuhnya untuk alam dan warga setempat.

"Melalui BLU, pendapatan yang dihasilkan taman nasional akan dikelola untuk membiayai operasional konservasi mandiri dan pemberdayaan komunitas lokal," ujar Mari dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation di Jakarta, Senin (8/6).

Menurutnya, prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). "Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola (governance) yang sangat ketat," kata Mari.

Pembangunan platform pendanaan inovatif ini membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dari berbagai lembaga internasional. Pemerintah Indonesia menyatakan kemitraan yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memobilisasi modal. Kemitraan ini juga akan menyerap rekam jejak, pengetahuan, dan keahlian global.

Skema Pembiayaan Inovatif Prioritaskan Kelestarian Ekologi

Pemerintah memastikan skema pembiayaan inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik akan menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi. Hal ini akan diwujudkan melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan agenda strategis ini merupakan komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif, dan produktif.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan asset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ujar Hashim.

Untuk merealisasikan misi ini, Satgas menerapkan Strategi Dua Jalur. Berikut ini detailnya:
1. Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan penyusunan kebijakan.
2. Jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrument keuangan bersama para mitra global.

Kedua jalur ini dinilai saling memperkuat dan akan dijalankan secara bertahap. Keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi secara menyeluruh.

Jakarta: PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) memperkuat komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satunya melalui program transplantasi terumbu karang di Desa Pasir Putih, Pulau Messah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program ini merupakan bagian dari inisiatif MPM Green Action 2026 yang berfokus pada pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Sebagai salah satu ekosistem laut paling penting, terumbu karang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain menjadi habitat bagi berbagai biota laut, terumbu karang juga melindungi garis pantai dari abrasi serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Di wilayah NTT yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata laut, keberadaan terumbu karang menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menopang sumber penghidupan masyarakat pesisir.

GM Corporate Communication & Sustainability MPMX, Natalia Lusnita, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam menghadirkan dampak jangka panjang.

“Kami menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan sangat berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, kami tidak hanya menjaga ekosistem laut, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Ia menambahkan, program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif pelestarian lingkungan MPMX di NTT. Pada periode 2022–2025, perusahaan telah menanam 100.000 mangrove di Desa Golo Sepang yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat, seperti budi daya kepiting bakau dan pembinaan UMKM berbasis potensi lokal. “Keberhasilan program tersebut mendorong kami untuk mengembangkan inisiatif lain yang juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi masyarakat,” jelas Natalia.

Pemilihan Pulau Messah sebagai lokasi program dilakukan berdasarkan rekomendasi dan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo. Kawasan ini dinilai sebagai salah satu lokasi prioritas yang mengalami kerusakan terumbu karang cukup signifikan.

Selain itu, Pulau Messah merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Komodo yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

Program diawali dengan kegiatan silaturahmi bersama Kepala Desa Pasir Putih, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Selanjutnya, dilakukan edukasi mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang, khususnya bagi nelayan yang beraktivitas di sekitar kawasan perairan Taman Nasional Komodo.

MPMX juga mengadakan pelatihan pembuatan media coral nursery yang diikuti oleh perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pasir Putih. Pelatihan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan wisata berbasis konservasi, seperti aktivitas penanaman baby coral.

Kepala Desa Pasir Putih, Mustaming, S.Pd.I, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program.

“Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi kelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada tahap awal, MPMX menargetkan penanaman 500 bibit terumbu karang menggunakan 20 unit spider frame sebagai media transplantasi.

Ke depan, program ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga akan dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal guna meningkatkan ekonomi warga secara berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, MPMX berupaya menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai memberlakukan kebijakan pembatasan kuota pengunjung di Taman Nasional (TN) Komodo guna menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pariwisata.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi TN Komodo sebagai rumah besar bagi satwa liar dan masyarakat lokal. Fokus pembatasan kuota dilakukan di tiga destinasi utama, yakni Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo, termasuk 23 lokasi penyelaman di sekitarnya.

"Keputusan kami membatasi kuota turis didasarkan pada riset yang menunjukkan bahwa jika terjadi over tourism dalam jangka panjang, akan berakibat pada kerusakan kawasan dan hilangnya daya tarik wisata itu sendiri," ujar Raja Juli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI yang berlangsung pada 14-15 April 2026 di Jakarta.

Mulai 1 April 2026, kuota pengunjung ditetapkan sebanyak 1.000 orang per hari atau sekitar 365.000 orang per tahun. Raja Juli mengemukakan bahwa kebijakan ini tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan telah melalui proses panjang sejak Mei 2025 lewat berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha di Labuan Bajo.

Kebijakan ini, lanjutnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung eco-tourism yang menjaga kekayaan alam sekaligus memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan dukungannya terhadap langkah konservasi ini. Namun, ia memberikan catatan penting terkait aspek sosial.

"Pada dasarnya kami setuju untuk menjaga kelestarian TN Komodo. Namun, sosialisasi harus lebih gencar dan pemerintah harus mencari jalan keluar bagi masyarakat lokal yang terdampak kebijakan ini," tegas Titiek.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan Kemenhut untuk tetap berpegang pada mandat kesejahteraan.

"Sesuai semboyan Kemenhut 'Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera', tolong ditetapkan dengan jelas mana hutan yang harus dilestarikan dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat," ucapnya saat menutup rapat.

Sebagai langkah solutif dan alternatif wisata, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menambahkan penjelasan mengenai rencana pengembangan konservasi ex-situ Komodo.

"Ke depan, kami merencanakan pengembangbiakan Komodo di luar kawasan Taman Nasional. Ini dapat menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat tanpa mengganggu habitat aslinya," jelas Rohmat pada lanjutan rapat, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya untuk menyusun kajian daya dukung dan daya tampung kawasan TN Komodo secara berkala agar tetap adaptif terhadap kondisi terkini. Kemenhut juga diminta mempercepat pengembangan konservasi ex-situ Komodo sebagai bagian dari penguatan sistem penyangga kehidupan dan diversifikasi destinasi wisata.

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang rencana Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia hingga penetapan kuota 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Selasa (14/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Selasa (14/4) yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. RI akan beli minyak Rusia, Pertamina tindak lanjuti sesuai arahan

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan PT Pertamina (Persero) akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia.

“Saat ini, penjajakan masih di level pemerintah. Sebagai BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan,” ujar Baron kepada ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mentan tarik bantuan bila Sumbar tidak sigap tangani dampak bencana

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Pertamina Patra Niaga: Informasi pendaftaran pangkalan LPG berbayar adalah hoaks

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar, atau hoaks, yang menyesatkan.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. RI-Inggris perkuat pembangunan rendah karbon lewat pendanaan LCDI-ITF

Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BTNK tetapkan kuota 1.000 wisatawan per hari di TN Komodo

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan aturan baru terkait kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi 1.000 wisatawan per hari.

"Aturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dan sudah berjalan," kata Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur saat dihubungi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah membatasi kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo (TN Komodo), sebanyak 1.000 pengunjung per hari mulai 1 April 2026. Namun keputusan ini menuai pro dan kontra, salah satunya pendapat yang kontra khawatir pembatasan ini memengaruhi sumber ekonomi masyarakat sekitar dan penerimaan negara.

Dalam kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, pembatasan ini tidak serta-merta mengurangi jumlah kunjungan dan berimplikasi pada aspek ekonomi.

Dalam setahun, kunjungan turis di TN Komodo terkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu libur.

“Dengan kita membagi selama 12 bulan secara rata, itu tidak akan mengakibatkan berkurangnya jumlah orang sesungguhnya dalam satu tahun,” kata Raja Juli, pada Selasa (14/4).

Namun, pembatasan kunjungan tetap berdampak positif pada kondisi alam sehingga membuat potensi ekonomi di daerah tersebut lebih baik. Raja Juli juga menyinggung kemungkinan pengenaan tarif lebih tinggi untuk turis mancanegara.

“Saya sempat diskusi dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), mungkin untuk wisatawan mancanegara biayanya bahkan bisa kita tinggikan, karena ini ada keunikan tersendiri,” ujarnya. Usulan tersebut masih diperhitungkan untung dan ruginya oleh pemerintah.

Menhut Raja Juli mengatakan, keputusan Kemenhut untuk membatasi kunjungan di Taman Nasional Komodo telah diperhitungkan dan mengacu pada informasi ilmiah. Apabila tidak dibatasi, kawasan konservasi ini dikhawatirkan mengalami overtourism.

“Ini akibat berakibat pada kerusakan dan tidak ada daya tarik apa-apa lagi,” kata Raja Juli.

Pembatasan Mencakup Tiga Destinasi Wisata TN Komodo

Pembatasan difokuskan pada tiga destinasi wisata di Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Selain itu, pembatasan juga berlaku di 23 lokasi penyelaman di area taman nasional.

Raja Juli mengatakan, pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian taman nasional yang menjadi rumah bagi satwa liar darat dan laut, serta bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan.

Keputusan ini tidak dilakukan terburu-buru. Inisiasinya telah dilakukan sejak Mei tahun lalu, hingga proses uji coba dan monitoring pada Februari 2026, kemudian penetapan pembatasan kuota kunjungan mulai 1 April 2026.

Penetapan ini juga didasarkan pada Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Taman Nasional Komodo 2018 dan 2022, yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dengan sejumlah pihak.

JAKARTA - Aktivitas pariwisata di Taman Nasional (TN) Komodo kembali berhenti setelah otoritas menutup kunjungan wisata ke perairan dan kawasan pulau akibat cuaca buruk yang berkepanjangan. Penutupan ini telah berlangsung hampir sebulan dan diperpanjang hingga 27 Januari 2026.

Selain itu menunda pelayaran kapal wisata yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, aliran kunjungan wisatawan yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama kini terhenti, mendorong kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi keluarga di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya.

Hal ini juga menjadi sorotan anggota DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hasanudin yang mencermati sejak kebijakan itu diberlakukan, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo dan kawasan TN Komodo tengah menghadapi realitas pendapatan yang nyaris nol.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat lokal," katanya, Kamis (22/1/2026).

Penghentian aktivitas pariwisata selama hampir sebulan ini telah mengakibatkan terganggunya arus pendapatan masyarakat, sementara kebutuhan hidup terus berjalan tanpa komponen penghasilan yang layak dari sektor lain.

“Penutupan destinasi wisata secara terus-menerus membuat perekonomian masyarakat terhenti total. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa diandalkan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Partai Perindo ini menekankan bahwa kebutuhan perlindungan sosial dan ruang dukungan ekonomi harus diprioritaskan dalam kebijakan pengelolaan TN Komodo.

Lihat video: Sensasi Diving di Hamparan Laut Area Shotgun Labuan Bajo, NTT



Lebih jauh, Hasanudin mengingatkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk TN Komodo mencapai angka yang signifikan sepanjang tahun lalu.

Pria yang aktif di Komisi 3 dan bermitra kerja dengan OPD Pendapatan dan Keuangan, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah ini juga memperhatikan porsi pendapatan dari TN Komodo. Besarnya kontribusi kawasan konservasi ini terhadap pendapatan negara seharusnya diimbangi dengan bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada komunitas lokal yang menopang perkembangan sektor wisata tersebut.

Hasanudin yang juga Plt. Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat ini juga mendesak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kemenhut untuk segera merumuskan langkah-langkah nyata, baik berupa bantuan langsung, program pemberdayaan ekonomi, maupun alternatif lapangan kerja bagi masyarakat terdampak.

Ditekankan pula, kebijakan pendukung yang bersifat terbuka dan responsif terhadap kenyataan sosial di lapangan menjadi penting untuk mencegah penurunan ekonomi berlarut di wilayah pesisir tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama di tengah lonjakan aktivitas wisata laut di Labuan Bajo selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penegasan tersebut disampaikan menyusul insiden tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo, pada Jumat malam (26/12/2025).

Kementerian Perhubungan mencatat peningkatan signifikan permintaan layanan transportasi laut di kawasan wisata tersebut mendorong padatnya pergerakan kapal. Pada hari insiden, otoritas pelabuhan setempat menerbitkan sekitar 186 izin berlayar setelah mempertimbangkan kelayakan kapal dan prakiraan cuaca.

“Memang pada masa libur Nataru permintaan layanan cukup tinggi. Kadang saudara-saudara kita yang sudah puluhan tahun melaut merasa memahami karakter cuaca dan laut,” kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Insiden KM Putri Sakinah terjadi sekitar pukul 21.00 WITA saat kapal melintas di Selat Padar. Otoritas pelayaran menyebut kondisi cuaca saat izin berlayar diterbitkan terpantau normal, namun perubahan cuaca berlangsung cepat di tengah perjalanan sehingga memicu gelombang tinggi.

Dudy menjelaskan, dari ratusan kapal yang beroperasi pada hari tersebut, hanya satu kapal yang mengalami insiden akibat perubahan kondisi perairan. Informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi rujukan utama dalam penentuan izin berlayar di kawasan wisata Labuan Bajo.

“Namun perlu diketahui, karakter cuaca saat ini sudah banyak berubah dan tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan pengalaman,” ujarnya.

Menhub menegaskan larangan berlayar akan diberlakukan ketika hasil evaluasi menunjukkan kondisi cuaca dan perairan tidak aman. Pemeriksaan izin meliputi kelayakan kapal, kesiapan awak, jumlah penumpang, serta kesesuaian dengan prakiraan cuaca resmi.

Setiap operator kapal wajib mematuhi ketentuan keselamatan yang ditetapkan otoritas pelayaran. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan penumpang sekaligus memastikan aktivitas wisata laut tetap berjalan aman dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapal wisata KM Putri Sakinah dilaporkan tenggelam di perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat malam (26/12/2025) sekitar pukul 21.00 WITA.

Kepala Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo Stephanus Risdiyanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

Kapal berbendera Indonesia itu diketahui mengangkut 11 orang, terdiri dari awak kapal, pemandu wisata, dan penumpang, termasuk wisatawan mancanegara.

Berdasarkan laporan awal, kecelakaan diduga dipicu anomali gelombang laut dengan ketinggian lebih dari dua meter, yang menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam.

“Terjadi anomali cuaca yang tidak terprediksi berupa gelombang tinggi swell yang berlangsung dalam periode singkat dan membuat kapal tenggelam,” kata Stephanus Risdiyanto, dalam pernyataan resminya, Sabtu (27/12/2025).

Setelah menerima laporan dari agen kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo langsung berkoordinasi dan mengerahkan tim tanggap darurat bersama Basarnas, TNI AL, Polairud, serta unsur terkait lainnya untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Hingga saat ini, tujuh orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, terdiri dari dua wisatawan mancanegara asal Spanyol, empat awak kapal, dan satu pemandu wisata.

Seluruh korban selamat telah dievakuasi ke Labuan Bajo dan mendapatkan penanganan.

Sementara itu, empat orang lainnya masih dinyatakan hilang dan terus dicari oleh tim SAR gabungan.

Keempat korban tersebut merupakan wisatawan mancanegara warga negara Spanyol yang diduga berada dalam satu rombongan keluarga.

Stephanus menjelaskan, saat kapal diberangkatkan, kondisi kapal dinyatakan laik laut dan prakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan kondisi relatif aman dengan tinggi gelombang di bawah 0,5 meter.

“Pada hari yang sama, terdapat sekitar 189 kapal yang diberangkatkan, dan hanya satu kapal yang mengalami kondisi darurat,” ujarnya.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan operasi SAR masih terus dilanjutkan, dengan mengutamakan keselamatan personel serta mempertimbangkan kondisi cuaca dan perairan di lokasi kejadian.

Pemerintah juga menyatakan akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait hingga seluruh korban ditemukan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Tim gabungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kepolisian mencegat aksi perburuan liar bersenjata di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pada Minggu (14/12). Petugas sempat terlibat kontak senjata dengan terduga kelompok pemburu liar, yang disinyalir berulang kali menyasar satwa dilindungi, seperti rusa timor.

Kejadian bermula pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.30 WITA, saat tim gabungan mendapati kapal kayu di perairan Loh Serikaya, Pulau Komodo. Tim gabungan mencurigai kapal tersebut membawa sekelompok pemburu liar.

“Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan dan justru melarikan diri,” kata Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kementerian Kehutanan, Aswin Bangun, dalam keterangan resmi dikutip Kamis (18/12).

Aswin lalu menjelaskan, pelaku bahkan melakukan perlawanan bersenjata dengan menembaki tim. “Personel memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan perlawanan dan mencegah jatuhnya korban, namun pelaku tetap melawan sehingga dilakukan tindakan penegakan hukum lanjutan,” ujar Aswin.

Kontak senjata kemudian berlanjut hingga perairan Selat Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim memilih melumpuhkan kapal yang digunakan kelompok pemburu hingga kapal pecah dan tenggelam. Petugas lalu menangkap tiga orang terduga pemburu liar.

Pada penyisiran lanjutan di lokasi kejadian, tim menemukan barang bukti berupa bangkai rusa, senjata api rakitan, amunisi, dan senjata tajam.

Berdasarkan keterangan awal, kelompok pemburu diduga berjumlah delapan orang, lima orang lainnya termasuk pimpinan kelompok berinisial MS masih dalam pengejaran. Aswin mengungkap, MS merupakan residivis kasus perburuan liar dan telah lama menjadi target operasi Ditjen Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan.

NTT - Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan adanya tambang emas illegal di Pulau Sebayur Besar, Labuan Bajo, NTT. Hal itu penting karena bisa berdampak pada pariwisata dan kelestarian lingkungan.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira.

“Polri dan aparat terkait di Manggarai Barat segera menindaklanjuti temuan KPK. Apa yang terjadi di Taman Nasional Komodo, kalau temuan tersebut valid, menjadi berita buruk bagi pariwisata dan kelestarian lingkungan. Kita sedang prihatin dan ikut merasakan penderitaan yang dialami saudara-saudari kita di Sumatera akibat banjir yang disebabkan penambangan dan penebangan pohon secara liar. Kasus serupa justru terjadi di depan mata kita,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Menurut Andreas, aktivitas tambang liar di Taman Nasional Komodo akan merusak citra Komodo sebagai objek wisata premium di Tanah Air. “Para wisatawan, terutama wisatawan asing sangat sensitif dengan isu lingkungan. Karena itu, penemuan tambang liar akan mengganggu animo wisatawan asing untuk datang ke Taman Nasional Komodo,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, lokasi tambang liar berada tak jauh dari kawasan Taman Nasional Komodo, wilayah konservasi penting yang menjadi habitat satwa endemik komodo. Temuan tersebut terungkap setelah KPK melalui Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi Wilayah V, Dian Patra melakukan sidak ke Kabupaten Manggarai Barat.

"Kemarin kita lewat kan, jadi kita kaget juga ternyata ada tambang emas ilegal. Langsung kita konfirmasi ke TNK, ternyata itu di luar taman nasional. Tapi ini kan tidak boleh terjadi," kata Dian, Sabtu, 29 November 2025.

Dian menerangkan lokasi penambangan emas tersebut sudah direkam lewat foto drone. Dian mengkhawatirkan penambangan tersebut akan mengancam ekosistem bawah laut Labuan Bajo yang sudah mendunia.

"Kami concern dengan tambang-tambang ilegal khususnya tambang-tambang emas dan di Indonesia ini banyak. Kami kaget ternyata ada juga di wilayah sekitar Taman Nasional Komodo, di Pulau Sebayur besar, bersebelahan dengan Taman Nasional Komodo," ungkapnya.

Menurut kesaksian seorang mantan pekerja tambang emas ilegal, dalam sepekan penambang liar menghasilkan 100 karung emas yang masih bercampur lumpur. Pria berinisial Y ikut mengangkut lumpur emas itu menggunakan speedboat ke Labuan Bajo. "Sempat bawa ke Bajo sini ada sekitar 100 karung. Karung beras 50 Kg. 100 karung hasil tujuh hari kerja," ungkap Y di Labuan Bajo, Senin (1/12/2025).

Penambangan emas ilegal di Pulau Sebayur Besar itu dilakukan dengan cara mengebor bukit, menghasilkan dua goa besar. Penambangan emas dilakukan di dalam goa. Penambangan menggunakan mesin bor. Panjang goa diperkirakan 50 meter dengan diameter sekitar 15 meter. Namun lubang goa itu kecil. Masuknya harus menunduk. Y menjelaskan mesin genset ditaruh di luar goa selama pengeboran.

Lokasi tambang emas ilegal itu di zona penyangga Taman Nasional Komodo. Perairan Pulau Sebayur Besar salah satu spot favorit wisatawan untuk snorkeling dan diving. Pulau Sebayur Besar tak jauh dari Labuan Bajo, hanya sekitar 20 menit perjalanan dengan speedboat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdami bersama RSU Siloam, dengan dukungan Forkopimda, BTNK, PHC, NDC, Gahawisri, dan KWE, melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di kawasan Taman Nasional Komodo. Program ini menjadi upaya nyata kolaborasi lintas sektor untuk memberikan pelayanan kesehatan mata yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai institusi sesuai kapasitas masing-masing. Tim medis dari Perdami dan RSU Siloam menangani seluruh proses pemeriksaan dan tindakan medis, sementara PHC menyediakan transportasi bagi pasien dan tim lapangan. Dukungan konsumsi disiapkan oleh NDC, sedangkan Brimob menyediakan armada bus untuk mobilisasi di darat serta personel penjagaan bersama TNI AD. KSOP memberikan fasilitas ruang tunggu pelabuhan serta pasokan air bersih, sementara kebutuhan akomodasi selama kegiatan ditunjang oleh PHC dan Disnakertrans. Sinergi seluruh pemangku kepentingan ini memastikan kelancaran kegiatan sejak tahap awal hingga akhir.

Direktur RSU Siloam Labuan Bajo, dr. Theresia Nina Novirianamengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya dan akses layanan kesehatan mata.

"Harapannnya kegiatan ini menjadi agenda rutin, sebagai bentuk kepedulian lintas lembaga dalam mengatasi kasus katarak yang masih tinggi di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi antarinstansi dan komunitas lokal disebut menjadi penopang utama keberhasilan kegiatan ini," ujar Theresia

Tahapan kegiatan dimulai dari proses skrining mata yang dilaksanakan langsung di pulau-pulau oleh tim medis dari Siloam, PHC, NDC, dan Gahawisri. Kunjungan dilakukan pada 28 Oktoberdi Pulau Komodo dengan 11 pasien, serta pada 5 November di Pulau Papagarang dengan 9 pasien dan Pulau Rinca dengan 24 pasien. Setelah proses skrining, pada 12-13 November dilakukan pengantaran pasien dari masing-masing pulau menuju Labuan Bajo.

Namun, tidak semua pasien dapat melanjutkan tindakan operasi karena beberapa faktor seperti rasa takut, tidak mendapat izin keluarga, atau kendala pribadi lainnya. Dari hasil akhir pendataan, hanya 10 pasien dari Pulau Komodo, 6 dari Pulau Papagarang, dan 17 dari Pulau Rinca yang dapat hadir, sehingga total pasien pulau yang mengikuti tindakan adalah 33 orang. Bersama 62 pasien dari daratan, total pasien yang terdata hadir mencapai 95 orang.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan dari desa-desa di pulau Komodo, Papagarang, Rinca untuk dapat mengantarkan warganya operasi katarak di Labuan Bajo.Kami berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini semakin tumbuh rasa solidaritas dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli dengan sesama," terang Dian Sagita selaku perwakilan dari Padar Haritage Conservation (PHC) melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).

Sementara itu, pada 14 November, seluruh pasien menjalani tindakan operasi katarak di RSU Siloam Labuan Bajo, diikuti pemeriksaan pascaoperasi dan pengantaran kembali pasien pulau pada 15 November. Kegiatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian layanan-mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan-tersedia tanpa membebani pasien, khususnya mereka yang berasal dari pulau-pulau terpencil.

Inisiatif ini dilandasi keprihatinan terhadap keterbatasan masyarakat kepulauan yang sering kali tidak mampu menjangkau layanan kesehatan di daratan karena hambatan biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan logistik lainnya. Melalui kegiatan ini, berbagai pihak tergerak untuk memastikan bahwa masyarakat pulau dapat memperoleh layanan operasi katarak secara layak, aman, dan tanpa harus menanggung beban biaya yang berat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional.

"Terima kasih banyak kepada RSU Siloam. Selama ini praktis saya tidak membayangkan bisa mendapat pelayanan operasi gratis di Siloam. Selama ini periksa mata saja harus ke Ende," kata Damianus salah satu pasien dari Kuwus Barat.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi salah satu ikon pariwisatanya dengan membatasi jumlah pengunjung harian sebanyak 1.000 pengunjung di Pulau Padar, bagian dari Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini akan berlaku mulai April 2026.

Taman Nasional Komodo, meliputi beberapa pulau seperti Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang dan Nusa Kode, yang dalam 10 tahun terakhir mengalami lonjakan pariwisata.

Tahun lalu, taman tersebut mencatat 340.000 pengunjung. Jumlah turis yang luar biasa mengkhawatirkan otoritas lokal, dan konservasionis. Hal ini menjadi sinyal kuat tentang meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan pariwisata dengan konservasi.

Langkah ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kawasan konservasi besar lainnya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon.

Terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon adalah Situs Warisan Dunia UNESCO. Status ini bukan tanpa alasan. Kawasan ini adalah rumah bagi beragam ekosistem, termasuk hutan pesisir, hutan hujan dataran rendah dan pegunungan, hutan rawa air tawar, bakau, dan sabana.

Di sini, kawasan ini juga menjadi benteng pertahanan terakhir bagi badak Jawa yang terancam punah (Rhinoceros sondaicus), gibbon Jawa, banteng, dan beberapa spesies burung dan reptil yang unik. Taman ini dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Krakatau, Pulau Peucang, Pulau Handeleum, Pulau Panaitan, dan Gunung Honje.

Setiap bagian dari Ujung Kulon memiliki pesona dan upaya konservasi yang unik, menjadikannya tujuan yang ideal untuk ekowisata. Namun, hal ini juga datang dengan tanggung jawab besar untuk tidak mengganggu ekosistem yang sangat rapuh ini.

Kebijakan pembatasan di Pulau Padar adalah cerminan dari dampak pariwisata massal. Agar Ujung Kulon tidak mengalami nasib serupa, setiap pengunjung harus menjadi bagian dari solusi. Berikut adalah panduan untuk kunjungan yang tak terlupakan sekaligus bertanggung jawab:

1. Hormati Satwa Liar: Selalu jaga jarak aman. Jangan pernah memberi makan, menyentuh, atau mengganggu hewan apa pun. Ingat, Anda adalah tamu di rumah mereka.
2. Bawa Pulang Sampah Anda: Pastikan semua sampah Anda bawa kembali dan buang di tempat yang semestinya.
3. Gunakan Pemandu Lokal: Menyewa pemandu lokal tidak hanya akan membuat perjalanan Anda lebih aman dan informatif, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat sekitar.
4. Patuhi Aturan Taman Nasional: Ikuti semua arahan dari petugas dan pemandu. Aturan dibuat untuk melindungi Anda dan kelestarian alam.
5. Minimalkan Dampak: Gunakan tabir surya yang ramah terumbu karang (reef-safe sunscreen), jangan gunakan parfum dan sabun pewangi saat berada di hutan, jangan merokok untuk menghindari kebakaran hutan, dan hindari penggunaan plastik sekali pakai.
Dengan menjadi turis yang sadar, kita bisa memastikan bahwa keindahan alam akan tetap ada untuk dinikmati generasi mendatang.