Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pendapatan usaha konsolidasian perseroan senilai US$762,35 juta atau sekitar Rp12,9 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.999 per 31 Maret 2026) pada kuartal I/2026.

Direktur Utama GIAA Glenny Kairupan mengatakan angka ini tumbuh sebesar 5,36% menjadi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$723,56 juta atau senilai Rp12,3 triliun. Pendapatan penerbangan berjadwal menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 7,36% menjadi US$648,10 juta atau sekitar Rp11,01 triliun dibandingkan US$603,69 juta pada kuartal I/2025.

Sepanjang periode Januari–Maret 2026, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 5,42 juta penumpang, tumbuh 6,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,08 juta penumpang. Adapun pertumbuhan trafik tersebut turut ditopang oleh peningkatan frekuensi penerbangan sebesar 5,87% menjadi 19.337 penerbangan dibandingkan 18.265 penerbangan pada kuartal I/2025.

Selain mencatatkan pertumbuhan pendapatan, perseroan juga berhasil menekan rugi bersih hingga sekitar 45,2% menjadi US$41,62 juta atau sekitar Rp707,54 miliar dibandingkan rugi bersih periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$75,93 juta.

“Pertumbuhan trafik penumpang, peningkatan kapasitas penerbangan, serta perbaikan kinerja keuangan pada kuartal I/2026 menunjukkan bahwa langkah transformasi dan penguatan fundamental bisnis yang dijalankan perusahaan mulai menunjukkan progres positif secara bertahap,” terangnya melalui keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Glenny melanjutkan mengatakan bahwa capaian kinerja pada kuartal I/2026 tersebut menjadi sinyal positif terhadap konsistensi proses penguatan fundamental operasional dan bisnis yang saat ini terus dijalankan Perseroan secara bertahap.

“Fokus kami saat ini tetap diarahkan untuk menjaga operational discipline, memperkuat service reliability, serta memastikan pertumbuhan bisnis berjalan lebih sehat dan sustainable,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia Group juga mencatatkan perbaikan tingkat ketepatan waktu penerbangan (on time performance/OTP) menjadi 91.01% pada Kuartal I 2026 dibandingkan 87,93% persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi operasional armada, hingga akhir kuartal I/2026, perseroan berhasil mengoperasikan hingga 102 armada serviceable sebagai bagian dari akselerasi program return to service (RTS) aircraft yang saat ini terus dijalankan secara bertahap guna mendukung kebutuhan kapasitas penerbangan.

Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 2,47 juta penumpang, sementara Citilink mengangkut sebanyak 2,94 juta penumpang.

Menurut Glenny, fokus utama perseroan saat ini tetap diarahkan pada penguatan fundamental bisnis melalui peningkatan operational excellence, cost discipline, penguatan service reliability, optimalisasi jaringan penerbangan, serta transformasi layanan dan digitalisasi operasional secara berkelanjutan.

Dia memastikan transformasi yang dijalankan saat ini merupakan proses rebuilding fundamentals yang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan Garuda Indonesia Group dapat tumbuh dengan fondasi bisnis yang lebih sehat, agile, dan sustainable dalam jangka panjang.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun. Namun, terdapat sejumlah risiko yang diwanti-wanti analis secara khusus dampaknya terhadap bank BUMN.

Pernyataan Presiden itu disampaikan pada saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/5/2026).

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Menurut Prabowo, rencana kebijakan ini diambil di tengah sulitnya perekonomian para buruh. Dia mencontohkan pengemudi ojek daring yang mendapatkan potongan 20% dalam bentuk biaya aplikasi oleh perusahaan penyedia aplikasi.

Prabowo juga menyatakan tidak setuju atas potongan yang dinilai olehnya terlalu besar itu.

"Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana Ojol, setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10%? Kalian minta 10%? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%," jelasnya kepada peserta acara.

Janji Prabowo untuk mengucurkan kredit berbiaya rendah ini akan melalui bank-bank pelat merah. Hal ini disoroti oleh Managing Director Research Samuel Sekuritas, Harry Su.

"Berita buruk untuk bank-bank milik negara dan Samuel Sekuritas melihat adanya lima risiko," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Pertama, kompresi margin alias kondisi penurunan selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Artinya bank-bank akan mengalami net interest margin (NIM) atau rasio profitabilitas perbankan yang lebih rendah.

Kedua, kebijakan kredit yang lebih longgar. Hal ini dikhawatirkan memicu non-performing loan (NPL) atau kredit macet yang lebih tinggi.

Ketiga, potensi higher provisions atau penyisihan lebih tinggi. Pendapatan bank menjadi berkurang. Keempat, berkurangnya efisiensi modal yang terlihat dari turunnya return on equity (ROE).

Kelima, pengaruh terhadap valuasi saham perbankan yang mana nilai saham lebih rendah dari nilai aset perusahaan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai fenomena inflasi susut (shrinkflation) berpeluang besar terjadi di tengah kenaikan harga plastik imbas perang di Timur Tengah yang tak kunjung usai.

Shrinkflation terjadi ketika ukuran sejumlah produk yang beredar di pasaran kian menyusut, sementara harga jualnya sama.

Menurut Huda, langkah ini biasanya diambil saat biaya bahan baku meningkat tajam. Pengusaha biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau mengurangi ukuran.

"Pasokan bahan baku dari industri minyak di Timur Tengah terganggu dan membuat Chandra Asri, salah satu pabrik pembuat bahan baku plastik, mengumumkan force majeure," ujar Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Kenaikan harga plastik ini berdampak luas karena produk industri petrokimia itu digunakan hampir di semua sektor, mulai dari manufaktur hingga pelaku UMKM.

Dalam beberapa usaha, kontribusi biaya plastik bahkan mencapai 10 persen-15 persen dari harga jual.

Huda mencontohkan usaha laundry yang membutuhkan plastik berkualitas baik. Kenaikan harga plastik berpotensi mendorong kenaikan biaya layanan maupun harga barang kebutuhan rumah tangga yang menggunakan kemasan plastik.

Namun, menurut dia, kondisi ekonomi saat ini membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga secara langsung. Oleh karena itu, pengusaha cenderung memilih mengurangi ukuran produk agar tidak merugi.

Industri makanan dan minuman disebut paling rentan menerapkan shrinkflation karena ukuran produk relatif mudah disesuaikan tanpa terlalu terlihat. Selain itu, sektor ini juga sangat bergantung pada bahan baku yang menjadi komponen biaya terbesar.

Hal itu berbeda dengan produk manufaktur lainnya yang akan sangat ketara perbedaan ukurannya.

"Jadi, shrinkflation sering kali dilakukan guna menghindari kerugian," ujar Huda.

Ia menilai biasanya masyarakat tetap akan membeli jika tidak ada kenaikan harga. Dalam hal ini, harga tetap menjadi daya tarik utama konsumen, meskipun ukuran barangnya mengecil.

Karenanya, bagi pengusaha, shrinkflation bisa menjadi pilihan utama dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

"Shrinkflation sangat besar peluangnya terjadi saat ini, tapi biasanya akan cukup ketara di jangka menengah dan panjang. Saat ini mungkin terjadi shrinkflation, namun tidak signifikan penurunan ukurannya. Ketika setahun, baru akan kelihatan penurunan ukuran," ucap Huda.

Kenaikan harga plastik saat ini dipicu tekanan pada bahan bakunya. Pasokan nafta sebagai bahan baku utama tertekan akibat perang di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak global.

Berdasarkan penjelasan di situs Chandra Asri, perusahaan petrokimia di Indonesia yang memproduksi bahan baku plastik dan biji plastik, nafta merupakan cairan hidrokarbon menengah yang diolah dari minyak mentah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan 60 persen nafta masih diimpor dari Timur Tengah.

"Kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan ketergantungan terhadap impor bahan baku dari kawasan tersebut membuat Indonesia ikut terdampak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Kondisi ini kemudian berimbas pada kenaikan harga plastik di dalam negeri

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar.

"Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain," ujarnya.

Senada, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri tengah mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Meski harga mahal, Agus memastikan ketersediaan produk plastik tetap aman.

"Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4) lalu.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia turun menjadi US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026 dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Meski menurun, BI menilai posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman.

Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan.

Bank sentral memandang ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga seiring posisi cadangan devisa yang memadai.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga dinilai masih berpotensi berlanjut, didukung persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Lebih lanjut, BI menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar US$154,6 miliar pada akhir Januari 2026. Angkanya turun 1,2 persen dibandingkan posisi akhir Desember 2025, US$156,5 miliar.

"Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (6/2).

Ramdan menerangkan posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2026 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, bank sentral meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak khawatir meski defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendekati batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam kerangka ekonomi makro, pemerintah memang menetapkan batas aman defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Defisit yang melebar dinilai sebagai konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi dunia.

Airlangga menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun ruang fiskal semakin terbatas.

"Enggak apa-apa (defisit dekati 3 persen), yang penting pertumbuhan bisa dicapai," ujar Airlangga ditemui di Istana Negara, Kamis (8/1).

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga kesinambungan fiskal pada tahun-tahun mendatang, terutama melalui penguatan penerimaan negara.

"Kita harus dorong penerimaan negara, dengan penerimaan negara tentu masalah defisit itu akan decrease (susut)," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui konferensi pers hari ini, defisit sepanjang 2025 tembus 2,92 persen atau Rp695,1 triliun, jauh di atas asumsi awal yang dipatok hanya 2,53 persen atau Rp616,2 triliun.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Purbaya.

Defisit sendiri terjadi karena belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pemasukan. Pengeluaran negara tahun lalu tercatat Rp3.451,4 triliun, sedangkan pemasukan hanya Rp2.756,3 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indointernet Tbk. (EDGE) atau Indonet mencatatkan penurunan laba periode berjalan sebesar 53% secara tahunan menjadi Rp81 miliar pada kuartal III/2025.

Salah satu faktor yang membuat laba perusahaan turun adalah penyusutan pendapatan. EDGE membukukan pendapatan sebesar Rp595 miliar pada kuartal III/2025, turun 22,62% dibandingkan dengan kuartal III/2024 yang sebesar Rp769 miliar.

Pendapatan EDGE dikontribusikan dari sejumlah lini bisnis seperti konektivitas yang menyumbang Rp199,6 miliar, data center sebesar Rp372,4 miliar, layanan komputasi awan (cloud) sebesar Rp10 miliar, layanan lainnya Rp13 miliar, eliminasi antar segmen rugi Rp75 miliar.

Adapun penurunan pendapatan terjadi pada lini komputasi awan yang susut 96% dari posisi kuartal III/2024 sebesar Rp288 miliar. Sementara itu layanan lainnya juga turun 17% dari Rp15,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan perusahaan juga menyusut dari Rp452 miliar menjadi Rp317 miliar pada kuartal III/2025. Namun, penurunan tersebut tak berdampak pada laba periode berjalan sehingga tetap turun dari Rp175 miliar menjadi Rp81 miliar.

Sebelumnya, EDGE, penyedia layanan infrastruktur digital terintegrasi, memperoleh fasilitas kredit senilai Rp5,5 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Pinjaman ini diberikan tidak hanya kepada Indonet, tetapi juga mencakup anak perusahaannya, PT Ekagrata Data Gemilang (“EDGE DC”), yang bergerak di bidang layanan pusat data.

Melalui fasilitas pinjaman ini, perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi pada pusat data (data center) berstandar internasional dan jaringan konektivitas yang andal, guna menjawab meningkatnya kebutuhan perusahaan, institusi keuangan, serta pelaku industri di era transformasi digital.

Manajemen juga menegaskan bahwa transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Direktur Indonet Donauly Situmorang mengatakan transaksi ini memperkuat komitmen Indonet group dalam mendorong tercapainya tujuan keberlanjutan perusahaan.

Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah agenda strategis Indonet group, seperti ekspansi fiber optic di pusat kota Jakarta dan wilayah sekitarnya, refinancing fasilitas kredit terdahulu, pembiayaan penyelesaian konstruksi fase akhir pusat data EDGE2, serta untuk keperluan general corporate purpose, termasuk modal kerja, pengembangan bisnis data center dan fiber optic (FO).

“Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan infrastruktur digital yang andal dan kompetitif, serta menegaskan dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujar Donauly dikutip, Rabu (8/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar pengembangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak hanya sampai Surabaya, Jawa Timur saja, melainkan juga sampai ke Banyuwangi.

Permintaan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (5/11/2025).

Adapun, terdapat sejumlah perusahaan terbuka yang berperan dalam proyek Whoosh, termasuk BUMN karya. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Sementara itu, dari perwakilan China, terdapat konsorsium perusahaan perkeretaapian melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Kedua konsorsium tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menjadi operator Whoosh.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan porsi 75%. Sementara itu, 25% sisanya merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen).

Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. alias WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR sebesar 7,08%.

Sementara itu, pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri dari CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Sejak resmi beroperasi penuh pada 17 Oktober 2023, proyek ambisius yang diinisiasi Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu menyisakan polemik utang sekitar Rp119 triliun. Dengan kepemilikan 60 persen, porsi kewajiban yang harus ditanggung Indonesia mencapai sekitar Rp71,4 triliun.

Dengan beban utang tersebut, kinerja keuangan emiten yang terlibat langsung dalam konsorsium menjadi sorotan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) membukukan pendapatan Rp21,08 triliun per akhir September 2025, turun 6,11 persen dari Rp22,45 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan tol sebagai kontributor utama naik 5,31 persen menjadi Rp13,41 triliun dari Rp12,74 triliun. Pendapatan usaha lainnya relatif stabil di Rp1,10 triliun, turun tipis 0,66 persen secara tahunan.

Sementara itu, beban pokok menurun 12,68 persen menjadi Rp12,50 triliun dari Rp14,32 triliun, sehingga laba kotor naik 5,48 persen menjadi Rp8,57 triliun sepanjang Januari–September 2025.

Namun setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, JSMR mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,72 triliun, turun 17,33 persen dari Rp3,3 triliun pada kuartal III 2024.

Total aset JSMR tumbuh 4,29 persen menjadi Rp155,02 triliun. Liabilitas naik 4,71 persen menjadi Rp94,04 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 3,65 persen menjadi Rp60,98 triliun.

Berdasarkan catatan, JSMR pada 30 Juli 2025 memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp116,49 miliar kepada PSBI. Langkah tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi.

“Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan cash deficiency support PT Kereta Cepat Indonesia China tahun 2023–2024 yang dilakukan melalui PSBI,” tulis keterbukaan informasi JSMR.

Nilai pinjaman tersebut dicatatkan sebagai pengalihan kas menjadi piutang lain-lain. Manajemen memastikan tidak ada perubahan pada pendapatan maupun beban setelah transaksi tersebut.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencatat kerugian bersih Rp3,21 triliun pada Januari–September 2025, berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan kinerja ini seiring pendapatan bersih yang turun 27,54 persen menjadi Rp9,09 triliun dari Rp12,54 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan dari segmen infrastruktur dan gedung turun 41,73 persen menjadi Rp3,95 triliun, kemudian segmen industri turun 25,36 persen menjadi Rp2,63 triliun.

WIKA mencatat beban pokok sebesar Rp8,33 triliun, turun 27,46 persen. Laba kotor turun 28,46 persen menjadi Rp758,31 miliar. Setelah memperhitungkan beban dan pendapatan lain, WIKA mencatat rugi usaha Rp215,99 miliar, berbalik dari laba usaha Rp3,94 triliun tahun sebelumnya.

Aset WIKA tercatat Rp57,01 triliun, liabilitas Rp48,44 triliun, dan ekuitas Rp8,57 triliun per 30 September 2025.

Perseroan masih menunggu kepastian pembayaran klaim Rp5,01 triliun atas proyek Whoosh, yang tercatat sebagai piutang pada penyelesaian kontrak. Nilai tersebut merupakan permohonan pembayaran atas cost overrun yang timbul selama konstruksi dan masih dinegosiasikan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa penguatan fundamental dan dukungan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi kondisi industri infrastruktur yang menantang.

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Berdasarkan catatan, manajemen WIKA sempat optimistis bahwa keterlibatan perseroan dalam proyek kereta cepat akan memberikan dorongan positif bagi kinerja perusahaan.

Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA pada periode itu, menyampaikan bahwa perseroan telah mencatatkan penjualan penuh dari nilai kontrak seiring rampungnya fase konstruksi.

"Dengan selesainya fase konstruksi, menandakan tercatatnya penjualan sepenuhnya dari nilai kontrak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di mana WIKA mengerjakan 30% dari nilai konstruksi KCJB," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/10/2023).

Nilai konstruksi proyek Whoosh tercatat US$7,3 miliar atau sekitar Rp109,5 triliun. Dengan porsi kerja 30 persen, WIKA diperkirakan meraup sekitar Rp32,85 triliun dari proyek tersebut.

Mahendra menyampaikan bahwa perbaikan kinerja keuangan menjadi fokus transformasi perusahaan, termasuk melalui strategi refocusing proyek dengan meningkatkan porsi pekerjaan dari pemerintah yang memiliki skema pembayaran progresif.

"Dengan model pembayaran ini, perseroan mengupayakan pengelolaan arus kas dapat dilakukan secara mandiri di setiap proyek tersebut serta menghindari terjadinya defisit pada arus kas di proyek," tutur Mahendra.

Adapun posisi Sekretaris Perusahaan WIKA berubah sejak 21 Mei 2025 dan kini dijabat oleh Ngatemin

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah rencana Bursa menurunkan sejumlah target pada 2026, pelaku pasar modal tidak memandang hal itu sebagai sikap pesimisme dari Bursa. Melainkan, Bursa dinilai lebih baik fokus pada kualitas pasar modal ketimbang kuantitas target itu sendiri.

Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada 2026 sebesar Rp14,5 triliun dan jumlah IPO sebanyak 50 emiten. Target RNTH tersebut susut dibandingkan realisasi RNTH tiga bulan terakhir senilai Rp16,5 triliun.

Sementara itu, Bursa pada tahun ini turut mengoreksi target IPO mereka menjadi 45 emiten dari 66 emiten. Dengan begitu, target IPO pada tahun mendatang lebih kecil dibandingkan target awal tahun yang sempat ditetapkan oleh Bursa.

Meskipun begitu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, menilai bahwa rencana Bursa menurunkan RNTH tidak menjadi sinyal pesimisme Bursa terhadap kondisi pasar modal di tahun mendatang. Melainkan, upaya tersebut merupakan langkah realistis yang diambil oleh Bursa.

“Langkah BEI menurunkan target transaksi dan IPO bukan tanda pesimisme, tapi bentuk realisme terhadap kondisi pasar. Aktivitas memang tinggi, tapi masih banyak ditopang euforia jangka pendek. BEI kini memilih fokus pada kualitas emiten dan tata kelola, bukan sekadar jumlah IPO,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/10/2025).

Justru, menurut Liza, Bursa seharusnya lebih berfokus pada pengawasan terhadap saham gorengan dan kualitas IPO. Hal itu dinilai bakal memperkuat kredibilitas Bursa ke depan.

Pasalnya, Liza menilai bahwa pada 2026, kondisi pasar modal Tanah Air akan cenderung positif, meski lebih selektif. Menurutnya, penurunan suku bunga lanjutan dan arus masuk dana asing akibat hal itu, mampu menopang IHSG ke depan.

“Reformasi free float, penguatan pengawasan, dan edukasi investor penting agar pasar makin kredibel dan tak lagi didominasi spekulasi jangka pendek,” kata Liza.

Namun, Liza memprediksi, volatilitas global akan tetap tinggi di tahun mendatang. Hal itu yang dinilai bakal menjadi salah satu tantangan Bursa dalam mengelola pasar modal di 2026.

“Hanya saham berfundamental kuat yang akan menarik,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto, menilai penetapan target RNTH dan IPO yang menyusut dari Bursa, bukan berarti Bursa memandang pesimis kondisi pasar tahun depan. Menurutnya, ada baiknya Bursa menetapkan target yang konservatif.

Artinya, yang lebih penting bagi Bursa adalah memastikan kualitas pasar modal Tanah Air itu sendiri, ketimbang mengejar kuantitas.

“Karena banyak transaksi tapi rugi, akhirnya investor akan kabur juga. Lebih baik wajar tapi investor untung, meskipun tugas Bursa bukan memastikan untung tapi lebih ke wajar, transparan, dan setiap investor punya akses informasi yang sama,” tegas Rudi, Rabu (29/10/2025).

Menurut Rudi, sebab pasar modal Tanah Air masih dibayangi olehnet sellasing, penting bagi Bursa untuk memberikan kenyamanan bagi investor asing dalam berinvestasi di Tanah Air, seperti melalui keterbukaan informasi yang lebih baik.

Rudi memberikan contoh, ihwal keterbukaan informasi bagi pemegang saham yang memiliki lebih dari 5%. Menurutnya, ada baiknya Bursa mempertimbangkan kewajiban keterbukaan informasi bagi pemegang saham yang menggenggam 3–4% saham sebuah emiten.

“Kemudian jika kurang dari 3% namun pemiliknya ternyata 1 pihak dengan total lebih dari 3,4 atau 5%, tetap perlu diungkap,” tegasnya.

Senada, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai bahwa penyesuaian target yang dilakukan oleh Bursa, merupakan langkah realistis danrisk-awaredi tengah kondisi pasar saat ini.

Alih-alih menilai penyesuaian target tersebut sebagai sikap pesimisme Bursa, Wafi menilai bahwa upaya tersebut merupakan langkah Bursa untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal Tanah Air.

“Aktivitas transaksi memang sedang tinggi, tetapi struktur likuiditasnya masih belum merata. Sebagian besar volume masih terkonsentrasi di saham-saham tertentu,” tegas Wafi, Rabu (29/10/2025).

Senada dengan Kiwoom, Wafi mendesak pengawasan Bursa terhadap saham gorengan dan praktikpump and dumpyang perlu diperketat ke depan. Selain itu, menurut Wafi, Bursa perlu untuk memperketat transparansi emiten baru yang melantai di Bursa.

Pasalnya, dia memprediksi bahwa pada tahun mendatang, pasar masih akan positif tetapi cenderung selektif. Artinya, katalis seperti penurunan suku bunga dan stimulus fiskal bisa mendorong optimisme pasar, tetapi tekanan global masih akan membuat volatilitas yang tinggi di pasar modal.

“Penguatan sistem pemantauan transaksi, edukasi investor ritel, dan peningkatan standarcorporate governancejuga penting banget, agar pasar kita makin kredibel dan dipercaya investor global,” tegas Wafi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten afiliasi konsorsium Halim Jusuf, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) membukukan pertumbuhan pendapatan hingga ratusan persen selama kuartal III/2025. Kendati demikian, perseroan dalam periode ini membukukan penurunan laba bersih.

Berdasarkan laporan keuangan, ITMA membukukan pendapatan sebesar US$935.769 sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut melesat 442,10% dibanding pendapatan kuartal III/2024 mencapai US$172.620.

Pendapatan dari segmen jasa sewa pembangkit listrik melonjak 1.414% dari US$33.011 pada kuartal III/2024 menjadi US$499.871 sepanjang kuartal III/2025. Namun, pendapatan segmen jasa konsultasi turun 2,66% dari US$139.609 menjadi US$135.892. Sementara itu, periode tahun ini perseroan membukukan pendapatan dari segmen jasa mobilisasi pembangkit sebesar US$300.006, yang dalam periode sebelumnya belum mencatat kontribusi.

Meski dari sisi top line kinerja Sumber Energi Andalan cukup impresif, beberapa pos beban yang ditanggung perseroan menggerus kinerja bottom line secara signifikan.

Beban pokok pendapatan yang ditanggung ITMA sepanjang kuartal III/2025 naik 2.814% year on year (YoY) menjadi US$732.688. Alhasil, meski pendapatan melesat ratusan persen laba bruto perseroan hanya naik 37,70% YoY menjadi US$203.081.

Dari sejumlah pos beban lainnya, terdapat beban bank yang melejit dari US$408 dalam kuartal III/2024 menjadi US$1.016 pada kuartal III/2025. Perseroan juga mencatatkan bagian atas rugi neto ventura bersama sebesar US$1,31 juta sepanjang Januari-September 2025.

Hasilnya, laba neto periode berjalan yang dicatat ITMA sepanjang kuartal III/2025 terpangkas 44,15% YoY menjadi US$802.255, dibandingkan US$1,43 juta pada periode yang sama di 2024.

Dari angka tersebut, laba neto yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih perseroan tercatat sebesar US$900.647 atau turun 40,32% YoY. Sedangkan yang diatribusikan untuk kepentingan non-pengendali menorehkan rugi neto sebesar US$98.392.

Dari sisi neraca keuangan, ITMA sepanjang Januari-September 2025 membukukan pertumbuhan total aset sebesar 2,99% YoY menjadi US$258,50 juta. Total ekuitas perseroan dalam periode ini juga naik 1,06% YoY menjadi US$215,03 juta, sedangkan total liabilitas naik 13,78% YoY menjadi US$43,46 juta.

Sedangkan di lantai bursa, hingga sesi I perdagangan hari ini, Rabu (29/10/2025), harga saham ITMA turun 6,90% ke Rp1.350. Namun, level harga tersebut mencerminkan pertumbuhan 87,50% secara year to date (YtD).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti susutnya realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama dua kuartal beruntun.

Realisasi PMA pada kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penurunan PMA harus dievaluasi. Pemerintah harus menggali akar masalah penurunan minat investor asing.

“Bila perlu, pemerintah melakukan survei kepada calon investor maupun investor yang sudah masuk, apa kira-kira keluhan dan harapan mereka," ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, faktor-faktor seperti perizinan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, keamanan politik, situasi ekonomi dan industri, hingga ketenagakerjaan perlu diperbaiki agar para investor asing memiliki tingkat keyakinan yang tinggi menanamkan modalnya di RI.

Lebih lanjut dia mengatakan pelaku usaha dalam negeri selama ini menunjukkan keterbukaan tinggi terhadap kemitraan dengan investor asing. Kalangan pengusaha domestik juga tidak melihat adanya hambatan berarti dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri.

Sebaliknya, meningkatnya arus investasi asing dinilai membuka peluang lebih besar bagi kolaborasi dan pengembangan usaha bersama di tingkat nasional.

Di lain sisi, saat investasi asing telah terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru meningkat. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun, serta menyerap tenaga kerja 696.478 orang.

Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta.

Alhasil, Sarman menilai pemerintah perlu segera mencari akar penyebab turunnya investasi asing di Indonesia, agar realisasi PMA dapat meningkat.

"Saya melihat pasti ada sesuatu yang harus kita cari akar masalahnya. Presiden setiap kunjungan luar negeri selalu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terbuka dengan investor," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal III/2025 kembali melambat. Pada Juli-September 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy) dari periode yang sama di 2024.

Kendati naik secara nominal, pertumbuhan investasi di kuartal III/2025 tercatat hanya sebesar 13,9% (yoy) atau melambat dari laju kuartal III/2024 yang tumbuh 15,24% (yoy). Pada saat itu, realisasi investasi tercatat sebesar Rp431,4 triliun.

Pada Juli-September 20245, pertumbuhan investasi diikuti oleh penyerapan tenaga kerja hingga 696.478 orang. Apabila dilihat dari porsinya, penanaman modal asing (PMA) semakin susut sejalan dengan semakin naiknya porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Realisasi PMA pada kuartal III/2025 adalah sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

Sementara itu, kontribusi PMDN semakin besar. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

Rosan Akui Ada Pelambatan

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui bahwa ada perlambatan investasi dari luar negeri apabila dilihat dari persentasenya. Hal itu, terangnya, turut disebabkan oleh pertumbuhan investasi domestik yang lebih cepat.

"Ini kita bisa lihat dari dua sisi, pertama memang dalam negeri yang pertumbuhan yang lebih cepat karena hal-hal yang positif, atau memang yang dari luar negeri yang melambat. Tapi kalau kita lihat absolute numbers-nya tetap meningkat, mungkin dalam negeri peningkatannya lebih cepat," terangnya pada konferensi pers realisasi investasi triwulan III/2025 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ke depan, Rosan menyebut kana terus mendorong masuknya FDI ke dalam negeri dengan meningkatkan kualitas talenta kerja Indonesia, kepastian hukum dan stabilitas.

Untuk mendorong kualitas SDM, lanjut Rosan, pemerintah telah memberikan program magang termasuk di BUMN, Sebagai pria yang juga menjabat CEO Danantara, dia menyebut program magang di BUMN itu bisa mempersiapkan SDM Indonesia untuk mengantisipasi investasi asing yang masuk.

"Terutama misalnya bidang manufacturing butuh waktu misalnya dua tahun atau dua tahun lebih sampai dengan operation. Kita sedang belum menyiapkan talent-nya secara baik, secara benar dan kalau kita bicara mengenai talent Indonesia, alhamdulillah sih talent kita ini terus kita tingkatkan, kita promosikan dan kita berikan kesempatan untuk bisa berkontribusi secara pasti dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya," terangnya.

Di sisi lain, mengenai naiknya PMDN, Rosan menjelaskan bahwa kontribusi terbesar dari semakin besarnya investasi dalam negeri adalah dari proyek hilirisasi mineral. Misalnya, dari Amman Group maupun BUMN.

Di sisi lain, Rosan juga memandang bahwa hal itu turut ditopang oleh semakin tingginya kepercayaan investor dalam negeri. Pria yang pernah menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyebut akan terus menjalin komunikasi dengan para pengusaha.

"Responsnya kita selalu terbuka karena dalam setiap perjalanan pasti ada hal-hal yang harus kita perbaiki, kita harus sempurnakan," terangnya.

Realisasi Investasi

Adapun realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun itu menyerap tenaga kerja 696.478 orang. Berdasarkan porsinya, PMA mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

Berdasarkan sebarannya, investasi kuartal III/2025 yakni Rp225,6 triliun di Jawa atau 45,6% dan luar Jawa Rp265,8 triliun atau 54,1%. Menurut Rosan, sebaran investasi di luar Jawa paling banyak berada di Sulawesi Tengah berkat proyek hilirisasi.

Di sisi lain, secara sektoral, investasi kuartal III/2025 terbanyak berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp62 triliun. Kemudian, pertambangan Rp55,9 triliun; transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp52,6 triliun;jasa lainnya Rp44,3 triliun serta perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta. "Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura," terang Rosan.