Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar pengembangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak hanya sampai Surabaya, Jawa Timur saja, melainkan juga sampai ke Banyuwangi.

Permintaan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (5/11/2025).

Adapun, terdapat sejumlah perusahaan terbuka yang berperan dalam proyek Whoosh, termasuk BUMN karya. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Sementara itu, dari perwakilan China, terdapat konsorsium perusahaan perkeretaapian melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Kedua konsorsium tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menjadi operator Whoosh.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan porsi 75%. Sementara itu, 25% sisanya merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen).

Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. alias WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR sebesar 7,08%.

Sementara itu, pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri dari CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Sejak resmi beroperasi penuh pada 17 Oktober 2023, proyek ambisius yang diinisiasi Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu menyisakan polemik utang sekitar Rp119 triliun. Dengan kepemilikan 60 persen, porsi kewajiban yang harus ditanggung Indonesia mencapai sekitar Rp71,4 triliun.

Dengan beban utang tersebut, kinerja keuangan emiten yang terlibat langsung dalam konsorsium menjadi sorotan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) membukukan pendapatan Rp21,08 triliun per akhir September 2025, turun 6,11 persen dari Rp22,45 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan tol sebagai kontributor utama naik 5,31 persen menjadi Rp13,41 triliun dari Rp12,74 triliun. Pendapatan usaha lainnya relatif stabil di Rp1,10 triliun, turun tipis 0,66 persen secara tahunan.

Sementara itu, beban pokok menurun 12,68 persen menjadi Rp12,50 triliun dari Rp14,32 triliun, sehingga laba kotor naik 5,48 persen menjadi Rp8,57 triliun sepanjang Januari–September 2025.

Namun setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, JSMR mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,72 triliun, turun 17,33 persen dari Rp3,3 triliun pada kuartal III 2024.

Total aset JSMR tumbuh 4,29 persen menjadi Rp155,02 triliun. Liabilitas naik 4,71 persen menjadi Rp94,04 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 3,65 persen menjadi Rp60,98 triliun.

Berdasarkan catatan, JSMR pada 30 Juli 2025 memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp116,49 miliar kepada PSBI. Langkah tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi.

“Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan cash deficiency support PT Kereta Cepat Indonesia China tahun 2023–2024 yang dilakukan melalui PSBI,” tulis keterbukaan informasi JSMR.

Nilai pinjaman tersebut dicatatkan sebagai pengalihan kas menjadi piutang lain-lain. Manajemen memastikan tidak ada perubahan pada pendapatan maupun beban setelah transaksi tersebut.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencatat kerugian bersih Rp3,21 triliun pada Januari–September 2025, berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan kinerja ini seiring pendapatan bersih yang turun 27,54 persen menjadi Rp9,09 triliun dari Rp12,54 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan dari segmen infrastruktur dan gedung turun 41,73 persen menjadi Rp3,95 triliun, kemudian segmen industri turun 25,36 persen menjadi Rp2,63 triliun.

WIKA mencatat beban pokok sebesar Rp8,33 triliun, turun 27,46 persen. Laba kotor turun 28,46 persen menjadi Rp758,31 miliar. Setelah memperhitungkan beban dan pendapatan lain, WIKA mencatat rugi usaha Rp215,99 miliar, berbalik dari laba usaha Rp3,94 triliun tahun sebelumnya.

Aset WIKA tercatat Rp57,01 triliun, liabilitas Rp48,44 triliun, dan ekuitas Rp8,57 triliun per 30 September 2025.

Perseroan masih menunggu kepastian pembayaran klaim Rp5,01 triliun atas proyek Whoosh, yang tercatat sebagai piutang pada penyelesaian kontrak. Nilai tersebut merupakan permohonan pembayaran atas cost overrun yang timbul selama konstruksi dan masih dinegosiasikan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa penguatan fundamental dan dukungan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi kondisi industri infrastruktur yang menantang.

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Berdasarkan catatan, manajemen WIKA sempat optimistis bahwa keterlibatan perseroan dalam proyek kereta cepat akan memberikan dorongan positif bagi kinerja perusahaan.

Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA pada periode itu, menyampaikan bahwa perseroan telah mencatatkan penjualan penuh dari nilai kontrak seiring rampungnya fase konstruksi.

"Dengan selesainya fase konstruksi, menandakan tercatatnya penjualan sepenuhnya dari nilai kontrak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di mana WIKA mengerjakan 30% dari nilai konstruksi KCJB," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/10/2023).

Nilai konstruksi proyek Whoosh tercatat US$7,3 miliar atau sekitar Rp109,5 triliun. Dengan porsi kerja 30 persen, WIKA diperkirakan meraup sekitar Rp32,85 triliun dari proyek tersebut.

Mahendra menyampaikan bahwa perbaikan kinerja keuangan menjadi fokus transformasi perusahaan, termasuk melalui strategi refocusing proyek dengan meningkatkan porsi pekerjaan dari pemerintah yang memiliki skema pembayaran progresif.

"Dengan model pembayaran ini, perseroan mengupayakan pengelolaan arus kas dapat dilakukan secara mandiri di setiap proyek tersebut serta menghindari terjadinya defisit pada arus kas di proyek," tutur Mahendra.

Adapun posisi Sekretaris Perusahaan WIKA berubah sejak 21 Mei 2025 dan kini dijabat oleh Ngatemin