Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun itu merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut oleh jaksa agar dibebankan dalam vonis Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui bahwa tuntutan itu dilakukan agar bisa memaksimalkan pemulihan keuangan negara.

"Majelis hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya, namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas," kata hakim di sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, hakim menilai mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Hakim pun menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menyangkal jika ada dugaan peningkatan yang tidak wajar dalam nilai terkait LHKPN Nadiem Makarim itu.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," imbuhnya.

Oleh karena itu, hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menerapkan pasal penelusuran tindak pidana pencucian uang dalam mengungkap nilai harta tidak wajar Nadiem secara terang benderang.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik kejaksaan agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, tuntutan uang pengganti yang dibebankan terhadap Nadiem yakni sebesar Rp809 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan keuntungan Nadiem dalam perkara Chromebook ini.

Namun, jika Nadiem tidak bisa membayar beban uang pengganti ratusan miliar itu maka bisa diganti dengan hukuman pidana selama lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani telah melampaui kewenangan sebagai stafsus Nadiem Makarim saat menjadi menteri.

Hakim Anggota, Sunoto mengatakan keduanya terbukti melampaui kewenangannya selaku stafsus menteri sebagaimana keterangan saksi selama persidangan.

Dalam hal ini, Nadiem dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang sebagai menteri karena menempatkan Jurist dan Fiona sebagai stafsus yang melampaui kewenangannya secara normatif.

"Saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya," ujar Sunoto di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan yang ada terkait organisasi kementerian negara, stafsus secara normatif hanya berwenang dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu.

Oleh karenanya, stafsus menteri tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon 1 dan eselon 2, dan tidak pula memiliki kewenangan untuk merumuskan atau memutuskan kebijakan.

"Menimbang bahwa penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga telah menyalahgunakan kewenangannya saat menempatkan konsultan teknologi menjadi pimpinan pada tim teknologi di bawah pusat data dan informasi kementerian.

"Saudara Ibrahim Arief tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi diberikan peran sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi," pungkasnya.

BERN, KOMPAS.com — Hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss memasuki usia ke-75 pada 2026. Pada momen ini, hubungan kerja sama dua negara ini meningkat menjadi lebih serius, dengan ditekennya Memorandum of Understanding (MoU) pada acara Industry Day di Basel, Swiss, 23 Juni 2026. Salah satu poin kesepakatan bahwa Swiss dan RI akan mempererat kerja sama bidang hilirisasi.

Untuk mengupas kerja sama RI-Swiss tersebut, Kompas.com Bersama tim jurnalis Kompas Gramedia Grup (KG Media) berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Ngurah Sanjaya di kantornya, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Swiss di Bern, Swiss, pada Senin (30/6/2026).

Bagi Ngurah Swajaya, tonggak MoU tersebut bukan sekadar perayaan hubungan bilateral yang telah terjalin sejak 1951, melainkan momentum untuk membawa kerja sama kedua negara ke level yang lebih strategis. Untuk menandai pentingnya kerja sama RI-Swiss ke 75, KBRI membuat hashtag khusus, yakni #RICH_75indonesiaswiss.

Saling Melengkapi

Menurut Ngurah, selama tujuh setengah dekade terakhir Indonesia dan Swiss telah membangun fondasi kerja sama yang kuat melalui berbagai perjanjian, mulai dari perdagangan, investasi, hingga bantuan hukum timbal balik.

Fondasi tersebut menjadi modal penting ketika dunia kini menghadapi ketidakpastian akibat meningkatnya persaingan dan konflik geopolitik.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dan Swiss dinilai memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Indonesia menawarkan sumber daya alam, pasar yang besar, dan bonus demografi, sedangkan Swiss memiliki keunggulan dalam teknologi, inovasi, investasi, dan jaringan perdagangan global.

Karena itu, hubungan kedua negara tidak dipandang sebagai hubungan yang saling bersaing, melainkan saling mengisi kebutuhan masing-masing.

Momentum 75 tahun hubungan diplomatik juga ditandai dengan lahirnya kerja sama baru di bidang pengolahan mineral dan logam yang dinilai membuka babak baru kemitraan ekonomi kedua negara. Bagi Ngurah, kerja sama itu menunjukkan bahwa Indonesia dan Swiss mampu melihat peluang di tengah tantangan global.

KONTAN/TRI YUWONO Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya dan Andrea Rauber Saxer menandatangani MoU kerja sama mineral dan logam yang disaksikan Guy Parmelin dan Presiden Swissmem Martin Hirzel di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

Berikut petikan wawancara Kompas.com bersama tim KG Media dengan Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya di Bern, Swiss, dalam format tanya-jawab.

Apa makna 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss?

Tahun ini kita memang merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Switzerland. Hubungan diplomatik dimulai pada 1951, sehingga ini merupakan perjalanan yang cukup panjang.

Selama kurun waktu tersebut, hubungan bilateral berjalan stabil dan kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Namun, peringatan 75 tahun ini tidak ingin kami jadikan sekadar seremoni. Kami ingin menjadikannya momentum untuk mengoptimalkan seluruh potensi kerja sama yang masih bisa dikembangkan.

Dalam perjalanan itu, kedua negara telah menandatangani sejumlah perjanjian yang menjadi fondasi hubungan bilateral.

Yang pertama adalah perjanjian perdagangan melalui Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Swiss merupakan bagian dari European Free Trade Association (EFTA), dan perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan perdagangan maupun investasi.

Selain itu, Indonesia dan Swiss juga telah memiliki Bilateral Investment Treaty (BIT) yang menjadi dasar perlindungan investasi kedua negara.

Di luar bidang ekonomi, kedua negara juga memiliki Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, sehingga terdapat mekanisme kerja sama apabila diperlukan bantuan hukum dalam perkara pidana.

Kami juga mempunyai Young Professionals Exchange Programme, yaitu program yang memungkinkan profesional muda Indonesia bekerja di Swiss dan profesional muda Swiss bekerja di Indonesia selama 18 bulan. Tujuannya memberikan pengalaman mengenai dunia usaha dan perekonomian masing-masing negara.

Kuotanya mencapai 100 orang setiap tahun, meskipun hingga kini belum seluruhnya dimanfaatkan. Sebagian besar pesertanya berasal dari sektor jasa, terutama perhotelan.

Mengapa 75 tahun ini disebut sebagai momentum?

Karena kondisi dunia sekarang berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Ketegangan dan konflik geopolitik memang menjadi tantangan, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang baru bagi Indonesia maupun Swiss.

Saya melihat ada tiga momentum besar yang bisa dimanfaatkan.

Pertama adalah kerja sama pengolahan sumber daya mineral dan logam yang ditandatangani dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik.

Kerja sama ini menurut saya bersifat saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang besar, sementara Swiss memiliki teknologi, inovasi, investasi, jaringan global commodity trading, dan sumber daya manusia yang dapat mendukung hilirisasi industri di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia memperoleh nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam, sedangkan Swiss dapat berkontribusi melalui teknologi dan investasi.

Apa yang membuat kerja sama mineral dan logam ini istimewa?

Kerja sama tersebut merupakan langkah yang sangat penting.

Bagi Indonesia, kerja sama ini memberikan alternatif sumber teknologi untuk mendukung program hilirisasi nasional.

Artinya, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sumber teknologi dari satu negara, tetapi memiliki lebih banyak pilihan mitra.

Teknologi Swiss selama ini identik dengan inovasi, efisiensi, serta upaya mengurangi emisi karbon. Selain itu, teknologi mereka selalu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah terhadap suatu produk.

Karena itu, kami melihat kerja sama ini sebagai peluang yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Selain hilirisasi, apa momentum kedua yang Bapak maksud?

Momentum kedua berkaitan dengan posisi kedua negara dalam geopolitik dunia.

Swiss memiliki prinsip politik luar negeri yang netral, sedangkan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif.

Posisi tersebut membuat kedua negara sama-sama tidak memiliki hambatan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang saat ini berada dalam kubu-kubu yang saling berkompetisi.

Indonesia memiliki keunggulan karena mampu bekerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terjebak dalam blok tertentu. Di sisi lain, Swiss memiliki reputasi sebagai negara netral dengan penguasaan teknologi yang sangat maju.

Kombinasi tersebut menurut saya menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

Apa momentum ketiga yang melihat peluang baru hubungan Indonesia-Swiss?

Selama ini hubungan bilateral memang berjalan sangat baik, tetapi saya melihat Indonesia dan Swiss belum sepenuhnya menempatkan satu sama lain dalam global mindset masing-masing.

Indonesia belum benar-benar melihat Swiss sebagai mitra strategis dalam banyak sektor. Sebaliknya, Swiss juga belum sepenuhnya memandang Indonesia sebagai salah satu prioritas utama.

Padahal situasi geopolitik saat ini membuat banyak negara Eropa, termasuk Swiss, mulai melakukan diversifikasi mitra.

Mereka tidak lagi hanya bergantung pada mitra tradisional, tetapi mulai melihat Asia sebagai kawasan yang sangat penting.

Dalam konteks itu, Indonesia memiliki posisi yang sangat menarik.

Apa yang membuat Indonesia menarik bagi Swiss?

Indonesia adalah bagian dari pasar ASEAN yang jumlah penduduknya sekitar 700 juta jiwa.

Selain itu, Indonesia berada di kawasan yang relatif stabil dari sisi keamanan maupun politik dibandingkan beberapa kawasan lain di dunia.

Indonesia juga memiliki bonus demografi. Penduduk usia mudanya besar dan siap dilatih untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan.

Saya melihat ketiga faktor tersebut menjadi daya tarik yang mulai dipahami oleh Swiss.

Salah satu contohnya terlihat ketika Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diundang dalam Swissmem Industry Day, sebuah agenda tahunan yang dihadiri sekitar 2.000 pelaku industri Swiss.

Sepanjang penyelenggaraannya, belum pernah ada negara ASEAN lain yang memperoleh undangan seperti Indonesia.

Menurut saya, itu menunjukkan perhatian Swiss terhadap Indonesia semakin besar.

Lalu apa yang dimiliki Swiss sehingga penting bagi Indonesia?

Swiss selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia.

Mereka juga merupakan sumber investasi yang sangat besar bagi berbagai negara.

Keunggulan Swiss bukan hanya pada teknologi, tetapi juga kemampuan melakukan inovasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ukuran negaranya relatif kecil sehingga ketika perusahaan-perusahaan Swiss ingin meningkatkan skala produksi, mereka membutuhkan mitra di luar negeri.

Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan karena memiliki pasar, tenaga kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan.

Kalau investasi Swiss masuk ke Indonesia, maka bukan hanya modal yang datang, tetapi juga peluang alih teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Karena itulah saya selalu menekankan bahwa Indonesia dan Swiss memiliki hubungan yang saling melengkapi.

Kita tidak bersaing dengan Swiss. Justru masing-masing memiliki keunggulan yang bisa dipadukan untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua negara.

Melalui rangkaian kegiatan sepanjang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik, kami berharap pemahaman masyarakat Swiss terhadap Indonesia semakin baik, demikian pula pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Swiss.

Di tengah tantangan geopolitik yang dihadapi dunia saat ini, saya melihat hubungan Indonesia dan Swiss justru memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang lebih strategis pada masa mendatang.

Lanjut ke Bagian Kedua.

#RICH_75indonesiaswiss

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap hari pemerintah mengambil berbagai keputusan yang memengaruhi ekonomi masyarakat. Mulai dari menyusun program pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, penciptaan modal, mendorong investasi, hingga evaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Agar keputusan tepat, pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting sebab mengumpulkan data dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional.

Pengetahuan ini menjadi navigasi pembangunan. Seperti GPS yang membantu menentukan arah perjalanan, hasil Sensus Ekonomi membantu pemerintah melihat di mana kegiatan ekonomi berkembang, sektor apa yang membutuhkan perhatian, wilayah mana yang perlu didorong, serta kelompok mana yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, keputusan tidak berdasarkan perkiraan, tetapi kondisi sesungguhnya.

Manfaat Sensus Ekonomi tidak berhenti saat pendataan selesai. Nilai terbesar dari sensus justru hadir ketika data digunakan sebagai dasar dalam keputusan. Semakin baik pemahaman semakin tepat pula membaca kebutuhan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jawaban yang benar, lengkap, dan jujur akan menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat memperkaya pengetahuan, memperjelas navigasi pembangunan, dan membantu menghasilkan keputusan yang.

Melaksanakan Sensus Ekonomi di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, kondisi geografis yang beragam, serta jutaan pelaku usaha yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut, Sensus Ekonomi 2026 melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pelaksanaan sensus dalam skala nasional membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi diselenggarakan satu kali dalam sepuluh tahun, biasanya pada pertengahan tahun. Sensus ekonomi ini juga dilakukan oleh banyak negara lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024, lebih 2 tahun lamanya.

Anggaran Sensus Ekonomi adalah investasi pengetahuan. Investasi ini menghasilkan pengetahuan yang menjadi navigasi bagi pembangunan Indonesia. Nilainya bukan hanya pada biaya yang dikeluarkan saat pendataan berlangsung, tetapi pada manfaat yang dihasilkan ketika data digunakan sebagai navigasi keputusan. Bukan hanya keputusan pemerintah, tapi juga pelaku bisnis saat ekspansi usaha, keputusan para peneliti dalam memberikan rekomendasi, calon pengusaha saat ingin membuka bisnis pertamanya, UMKM saat ingin naik kelas, serta masyarakat saat merasakan ekonomi yang berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, BAMDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karenanya, masyarakat diimbau jujur saat petugas sensus datang untuk mendata.

"Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat serta sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Bandarlampung, Sabtu (27/6/2026).

Kemudian, lanjut dia, keberhasilan Sensus Ekonomi juga diukur dari tidak adanya usaha maupun rumah tangga yang terlewat dalam pendataan oleh petugas.

"Semua harus tercatat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama memastikan tidak ada satu pun usaha yang terlewat karena setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, memiliki arti penting bagi perekonomian kita, perekonomian Lampung, hingga perekonomian Indonesia," katanya.

Ia pun memberikan apresiasi dan semangat kepada para petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung. Sebanyak 8.619 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Petugas di lapangan adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Maka kami mengajak seluruh petugas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi," katanya.

Ia pun berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan seluruh petugas sensus, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret utuh kondisi perekonomian Lampung yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -Tidak sedikit responden Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus 2026 merasa pertanyaan yang diajukan sangat terperinci.

Umumnya, responden mempertanyakan mengapa petugas perlu mengetahui jenis usaha, jumlah tenaga kerja, sarana produksi, hingga aset. Bahkan, sebagian responden SE2026 khawatir informasi tersebut berkaitan dengan penilaian kekayaan atau kepentingan perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Namun, informasi yang lebih terperinci dalam SE2026 tersebut membantu menjelaskan skala dan kapasitas usaha, serta karakteristik usaha tersebut.

Bayangkan jika Sensus Ekonomi hanya menanyakan satu hal; apakah Anda memiliki usaha? Jawaban itu benar memberi informasi bahwa sebuah usaha berdiri, tetapi belum menjelaskan seperti apa usaha tersebut.

Padahal, usaha yang menggunakan satu mesin jahit tentu berbeda dengan usaha konveksi yang mempekerjakan puluhan pekerja. Demikian pula, toko rumahan berbeda dengan usaha online yang melayani ribuan transaksi setiap hari melalui platform digital. Perbedaan-perbedaan itulah yang perlu dipahami agar statistik mampu menggambarkan dunia usaha lebih akurat.

Itulah sebabnya SE2026 tidak hanya mencatat keberadaan suatu usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan karakteristik dan kapasitas usaha tersebut. Pertanyaan yang lebih terperinci dapat menggambarkan perbedaan karakteristik usaha yang serupa dalam satu sektor.

Sensus Ekonomi 2026 yang digelar serentak di seluruh Tanah Air juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya.

Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh. Dunia usaha dan rumah tangga saling memengaruhi. Ketika keduanya dipahami secara bersamaan, gambaran mengenai kondisi ekonomi nasional menjadi lebih lengkap.

Selanjutnya, data mengenai aset tidak digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi pribadi responden maupun sebagai dasar penghitungan pajak. Fokusnya adalah memahami struktur dan kapasitas usaha atau rumah tangga sehingga statistik yang dihasilkan dapat memberikan gambaran karakteristik yang lebih akurat.

Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan.

Semua penjelasan terperinci tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurutnya, SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia dalam siaran pers resmi BPS.

Menurutnya, hasil SE2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, imbuhnya, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Amalia menyatakan pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang akan memperoleh manfaat besar dari hasil SE2026.

Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) tanpa harus mengeluarkan anggaran pendataan secara mandiri melalui APBD. Tentu, prasyaratnya adalah dukungan penuh selama pelaksanaan SE2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengalihkan seluruh aktivitas pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah serta jemaah haji khusus melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ke Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh jemaah yang menggunakan penerbangan langsung maupun transit melalui negara ketiga dari dan menuju Arab Saudi. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat layanan terpadu sekaligus meningkatkan pelindungan bagi jemaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, mengatakan bahwa pemusatan layanan di Terminal 2F merupakan tindak lanjut optimalisasi terminal khusus yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2025 serta implementasi aturan teknis Kementerian Perhubungan.

"Mulai 1 Juli 2026, seluruh jemaah umrah dan haji khusus yang berangkat maupun pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta, baik menggunakan penerbangan langsung maupun transit melalui negara ketiga, wajib melalui Terminal Khusus 2F. Surat Edaran ini kami tetapkan sebagai pedoman resmi agar seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dapat melaksanakan pemindahan operasional ini dengan tertib," ujar Puji di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Puji menjelaskan bahwa pemusatan layanan di Terminal 2F bertujuan menghadirkan pelayanan yang aman, tertib, dan terintegrasi sejak jemaah memasuki bandara.

Melalui skema tersebut, seluruh proses pemeriksaan orang dan barang, termasuk layanan customs, immigration, and quarantine (CIQ), pengambilan bagasi, hingga distribusi air zamzam akan dilakukan melalui satu pintu di Terminal 2F.

"Kebijakan ini diharapkan memperkuat pembinaan dan pelindungan jemaah serta meningkatkan kenyamanan sejak keberangkatan hingga kepulangan," katanya.

Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memperketat manajemen keberangkatan.

Jemaah diwajibkan tiba di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F minimal empat jam sebelum jadwal penerbangan. Selain itu, seluruh jemaah diminta mengenakan atribut resmi seperti seragam, kartu identitas, slayer, serta menggunakan tas bagasi yang mencantumkan identitas travel masing-masing guna mempermudah identifikasi dan mobilisasi di bandara.

Meskipun bersifat mengikat, Kemenhaj tetap membuka kemungkinan pengalihan operasional apabila terjadi keadaan kahar, gangguan operasional, maupun perubahan kebijakan dari otoritas terkait. Dalam kondisi tertentu, proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah dapat dipindahkan ke terminal lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemenhaj berharap implementasi Surat Edaran Nomor SE-153/BN/2026 dapat meningkatkan tertib administrasi sekaligus memberikan pengalaman perjalanan ibadah yang lebih nyaman bagi jemaah umrah dan haji khusus.

Pemusatan layanan di Terminal 2F juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pelayanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pelindungan jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin mewacanakan perombakan struktur satuan kerja (satker) di Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan menggabungkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Sebagaimana diketahui, Jampidum dan Jampidsus memiliki kewenangan berbeda meski sama-sama menjadi pilar penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan utama terletak pada Jampidsus yang memiliki kewenangan penyidikan hingga penuntutan.

Sementara itu, Jampidum tidak memiliki kewenangan penyidikan. Namun, Jampidum berperan sebagai pengendali perkara (dominus litis) dengan kewenangan melakukan penuntutan dan menerima pelimpahan berkas perkara.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemisahan kedua satuan kerja tersebut tidak lagi efektif, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem hukum modern. Menurutnya, penggabungan Pidum dan Pidsus akan memudahkan penyusunan regulasi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.

Pasalnya, masing-masing satuan kerja saat ini menyusun aturan secara terpisah sehingga dinilai kurang efektif. Karena itu, Burhanuddin mewacanakan pembentukan satuan kerja baru yang menaungi Pidum dan Pidsus, yakni Jaksa Agung Muda (JAM) Operasi.

"Sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga aturan-aturan yang baku yang kami buat tidak dipisah-pisah seperti sekarang," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan penyatuan satuan kerja di Kejaksaan Agung tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, proses pembentukannya masih panjang dan memerlukan masukan dari berbagai pihak.

"Saya mengharapkan ada masukan-masukan di dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun juga kita akan lebih menyempurnakan KUHAP ini, KUHP ini, sehingga di dalam pelaksanaan kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara pemisahan Pidum dan Pidsus," pungkasnya.

Pro dan Kontra Penggabungan

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Fadjar menilai penggabungan Pidum dan Pidsus perlu dilakukan. Menurutnya, secara garis besar keduanya memiliki fungsi yang sama, yakni membuktikan tindak pidana di pengadilan.

Fickar mengatakan jaksa merupakan penuntut umum negara. Karena itu, pemisahan kedua bidang tersebut dinilai tidak lagi relevan karena perbedaannya hanya terletak pada karakter pembuktian perkara.

"Tidak ada perbedaan signifikan dalam penanganan perkara tipidum dan tipidsus. Dua-duanya penanganan perkara di pengadilan, sama-sama membuktikan dakwaan, sehingga tidak bermanfaat dipisahkan," ujar Fickar saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Senada dengan Burhanuddin, Fickar menilai penggabungan Pidum dan Pidsus dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus menghemat anggaran Kejaksaan.

"Penyatuan pasti efektif, dampaknya kejaksaan akan bekerja efektif dan efisien," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Aan Eko Widiarto menilai penggabungan Pidum dan Pidsus memang relevan dengan implementasi KUHP baru. Menurutnya, ketentuan yang selama ini diatur dalam tindak pidana khusus kini telah banyak diakomodasi dalam KUHP.

"Jadi ketentuan-ketentuan yang selama ini masuk dalam pidana khusus sudah dimasukkan ke dalam KUHP. Nah, kalau kemudian ini mau diberlakukan juga pada aspek kelembagaan, mungkin secara substansi memang selaras, substansi hukum pidana," ujar Aan saat dihubungi, Kamis (26/6/2026).

Kendati demikian, Aan berpandangan Pidum dan Pidsus tetap perlu dipisahkan karena Kejaksaan masih memerlukan spesialisasi, terutama dalam penanganan tindak pidana khusus.

Selain itu, penggabungan kedua bidang tersebut juga berpotensi menimbulkan masa transisi yang dapat mengganggu kinerja penegakan hukum. Karena itu, Aan lebih memilih agar struktur yang ada tetap dipertahankan, mengingat kinerja Kejaksaan saat ini dinilai semakin baik.

"Sementara kalau tidak dilakukan penggabungan kenyataannya sudah baik. Jadi dalam hal ini menurut saya lebih baik dengan kinerja yang ada saat ini," pungkasnya.

Jalan Panjang Fusi Pidum-Pidsus

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi mengatakan penggabungan Pidum dan Pidsus akan melalui proses yang panjang.

Menurutnya, langkah tersebut memerlukan perubahan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, serta penyesuaian kultur organisasi yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Agak berat dan prosesnya agak lama saya pikir. Karena ada beberapa regulasi yang harus berubah, salah satunya UU Kejaksaan. Di samping itu, kultur/perilaku pasti akan sangat lama juga," ujar Pujiyono saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Pujiyono berpandangan pernyataan Jaksa Agung lebih dimaksudkan untuk mempercepat respons terhadap aturan teknis pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru.

"Kalau pandangan saya kemarin merespons apa yang disampaikan bapak Jaksa Agung, bukan pada urgensi penggabungan dua JAM itu, tapi lebih ke arah percepatan masing-masing dalam merespons aturan teknis terhadap perubahan KUHP dan KUHAP baru," imbuhnya.

Karena itu, Pujiyono menilai hal yang lebih mendesak adalah percepatan penyusunan aturan turunan KUHP dan KUHAP baru oleh Kementerian Hukum.

"Nah menurut saya beban itu sebenarnya bukan pada kurang cepatnya kejaksaan, tapi lambatnya Kementerian Hukum dalam membuat aturan turunan terkait, khususnya PP," pungkasnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik mendapat beragam respons. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif.

Petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan atau perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun, pendekatan instrumen pengisian yang mendalam ini sangat diperlukan agar hasil pendataan tidak bersifat superfisial.

Jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Melalui indikator kapasitas, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara riil dan objektif.

Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Toko kelontong fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital.

Variabel pertanyaan yang detail sengaja dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenis. Langkah ini krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat kapasitas riil dari setiap klaster unit usaha.

Berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor rumah tangga. Kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu memberikan data valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan diatur ketat oleh undang-undang. Seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan wisata minat khusus terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di balik tren tersebut, standar keselamatan dan mitigasi risiko dinilai masih tertinggal.

Pengamat pariwisata Politeknik Sahid, FX Setiyo Wibowo, menilai wisata minat khusus terus berkembang karena menawarkan pengalaman yang lebih personal dan mendalam.

Meski demikian, menurut dia, wisata pendakian gunung masih menjadi aktivitas dengan tingkat risiko paling tinggi.

Faktor cuaca ekstrem, medan yang berat, hingga keterbatasan jaringan komunikasi kerap menjadi penyebab wisatawan tersesat, mengalami hipotermia, hingga terjatuh di jalur pendakian.

"Pendampingan, SOP, dan rambu-rambu keselamatan memang sangat lemah," ujar FX.

Dia menilai karakter geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi turut memperbesar potensi risiko.

Jalur pendakian seperti Rinjani, Semeru, hingga Slamet memiliki tingkat bahaya tinggi apabila tidak diimbangi sistem mitigasi yang memadai.

Sementara itu, Ketua Bali Trail Run, Budiana, mengatakan pertumbuhan eco-adventure tourism dan sports tourism dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat.

Namun, kesiapan sistem keselamatan di lapangan belum berkembang secepat tren industrinya.

"Trennya naik cepat, tapi kesiapan infrastruktur masih timpang," ujarnya.

Budiana mengatakan persoalan paling mendasar masih terlihat pada akses evakuasi dan komunikasi darurat di destinasi wisata alam.

Masih banyak jalur pegunungan yang hanya memiliki satu akses sehingga sulit dilalui kendaraan penyelamat ketika terjadi kondisi darurat.

Kondisi itu diperparah oleh keterbatasan jaringan komunikasi. Di sejumlah titik pegunungan, sinyal telepon seluler bahkan hilang sehingga memperlambat koordinasi saat terjadi insiden.

Selain infrastruktur, Budiana menilai kualitas sumber daya manusia di sektor wisata petualangan juga belum merata.

Sebagian pemandu telah memiliki kemampuan mitigasi risiko dan penyelamatan, tetapi tidak sedikit yang hanya mengandalkan pengalaman lapangan.

Sertifikasi dan pelatihan bagi pemandu, operator, hingga tenaga medis wisata alam juga belum diterapkan secara luas.

"Penting untuk dibenahi aturan, SOP, infrastruktur, pelatihan dan sertifikasi, termasuk kesiapan dan kecepatan tim rescue," ujar Budiana.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak tata cara perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga (K/L), yang salah satunya memberikan ruang fleksibilitas bagi K/L untuk mengalokasikan anggaran 'mendadak' akibat arahan langsung dari Presiden di pertengahan tahun berjalan.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Beleid ini ditandatangani Purbaya pada 12 Juni 2026 dan diundangkan pada 22 Juni 2026.

"Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menindaklanjuti dinamika pengelolaan anggaran agar tetap akuntabel, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, antara lain berupa pemenuhan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden," jelas pertimbangan PMK 41/2026 tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan analisis terhadap dokumen PMK 41/2026, setidaknya ada lima perubahan utama. Pertama, pengenalan terminologi Rincian Output (RO) Khusus.

Berdasarkan Pasal 1 PMK 41/2026, pemerintah menambahkan definisi RO Khusus, Komponen Khusus, dan Izin Presiden. Ketentuan ini belum ada di PMK 62/2023.

Dengan adanya RO Khusus, K/L kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk langsung mengalokasikan anggaran pada tahun pelaksanaan berjalan guna merespons arahan strategis dan mendesak dari Presiden, baik yang berasal dari risalah sidang kabinet maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Lebih lanjut, fleksibilitas penganggaran untuk RO Khusus ini diatur secara terperinci dalam Pasal 157 dan Pasal 158A. Melalui pasal-pasal ini, K/L diizinkan melakukan pergeseran anggaran antar-RO di dalam Bagian Anggaran (BA) K/L yang sama untuk membentuk Komponen Khusus, selama didasari oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mencantumkan arahan Presiden.

Kedua, relaksasi batas kewenangan penyelesaian tunggakan. dalam Pasal 16 dan Pasal 150, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerek naik batas nilai (treshold) dokumen pendukung tunggakan secara signifikan.

Sebagai perbandingan, pada aturan lama (PMK 62/2023), penyelesaian tunggakan dengan dokumen Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dibatasi sampai dengan Rp200 juta. Dalam aturan baru, batas kewenangan KPA dinaikkan hingga Rp3 miliar.

Sementara itu, untuk rentang nilai di atas Rp3 miliar hingga Rp30 miliar, kini cukup menggunakan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L. Keterlibatan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini hanya diwajibkan untuk tunggakan bernilai di atas Rp30 miliar, melesat dari syarat sebelumnya yang mewajibkan audit BPKP untuk tunggakan di atas Rp2 miliar.

Ketiga, pengetatan tata kelola pergeseran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Kemenkeu menghapus mekanisme pergeseran antarsubbagian BA BUN via SPP BA BUN yang tadinya diatur dalam Pasal 111.

Sebagai gantinya, melalui Pasal 118, Pasal 118A, dan Pasal 118B, pemerintah memperketat proses penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA). Aturan baru menetapkan batas waktu maksimal 2 hari kerja untuk pemenuhan dokumen SP SABA dan memperkenalkan syarat baru berupa rekomendasi dari alat kelengkapan DPR RI untuk pergeseran anggaran tertentu.

Keempat, syarat revisi sisa anggaran prioritas. Untuk urusan sisa anggaran DIPA K/L yang bersumber dari BA BUN, Pasal 159 dan Pasal 165 mengatur bahwa sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk menambah alokasi pada RO yang berbeda, dengan syarat mutlak: harus mengantongi Izin Presiden.

Sisa anggaran ini juga dapat dikembalikan ke BA BUN dengan alasan force majeure atau adanya direktif prioritas dari Kepala Negara.

Kelima, penajaman alokasi Bantuan Pemerintah. Dalam Pasal 40, pemerintah mempertegas bahwa Bantuan Pemerintah harus secara eksplisit tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau diamanatkan regulasi/penugasan Presiden.

Pasal ini juga merinci peruntukan spesifik bantuan tersebut, mulai dari beasiswa, tunjangan profesi, sarana prasarana, hingga rehabilitasi gedung, asalkan disalurkan kepada lembaga non-perangkat daerah yang bersifat nirlaba.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 41/2026.