Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah besarnya kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh manusia yang kehilangan darah secara terus-menerus hingga akhirnya mengalami kolaps.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6/2026).

Prabowo Panggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana, Bahas Kejatuhan Rupiah?



“Kalau darah kita tiap hari keluar, ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjelaskan, bahwa berdasarkan data selama 22 tahun terakhir nilai dana yang keluar dari Indonesia mencapai USD343 miliar. Sementara keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS, sehingga porsi kekayaan yang benar-benar tinggal di dalam negeri dinilai sangat minim.

Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS



“Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan, di depan kita saudara-saudara sekalian,” katanya.

Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara karena sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

“Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.

Prabowo pun membeberkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD908 miliar dalam kurun waktu 34 tahun. Nilai tersebut setara sekitar Rp15.000 triliun.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk mempersiapkan kompetensi masa depan (future skills) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di panggung regional dan global.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah), bahwa tantangan ke depan terkait dengan future skills. Sudah mulai banyak teriak perusahaan (terkait) ketidaksiapan (SDM Indonesia) dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Menaker di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyoroti kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada pada angka 0,54. Hal ini berarti potensi produktivitas tenaga kerja nasional baru mencapai sekitar setengah dari kapasitas ideal.

“Terkait dengan Human Capital Index, kita perlu bekerja keras. Tingkat skill digital pekerja kita ini juga relatif kita masih harus berjuang. Dibandingkan rata-rata benchmark negara maju yang bisa sampai 40 persen, kita baru 14 persen untuk skill digital yang tingkatannya intermediate atau advanced,” ungkap Menaker.

“Dan terkait dengan skor Work Digital Competitiveness Index kita, kita juga harus terus tingkatkan. Terakhir, terkait dengan produktivitas, kita 20 persen, di bawah rata-rata negara ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dunia industri, dunia usaha, dan serikat buruh/pekerja.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kerja-kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, efektif tanpa dukungan dari semua stakeholders, termasuk serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral kritis, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global.

"Kita harus memastikan bahwa pengembangan industri hilir berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya mineral," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Cecep mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen utama berbagai mineral kritis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, besi dan lain sebagainya.

Ia mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh teknologi energi besi saat ini membutuhkan mineral kritis, mulai dari panel surya, turbin angin, jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, hingga pengembangan hidrogen.

Begitu juga dengan tembaga yang menjadi tulang punggung elektrifikasi. Nikel, kobalt, dan lithium menjadi komponen penting dalam industri baterai yang saat ini sedang terus digalakkan.

Untuk itu, kata Cecep, Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global dari konvensional menjadi energi baru terbarukan.

"Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global," ujarnya.

Cecep mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Dengan beragam cadangan mineral kritis tersebut, lanjut Cecep, perlu dibarengi dengan hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap awal pengolahan.

Kementerian ESDM, lanjut Cecep, dalam melakukan hilirisasi harus terus berkembang dari bijih menjadi "Mixed Hydroxide Precipitate" (MHP), menjadi nikel matte, kemudian menjadi prekursor dan katoda hingga menghasilkan produk akhir seperti kendaraan listrik dan energy storage system.

"Sebab semakin panjang rantai nilai yang dibangun di dalam negeri, semakin besar nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat Indonesia secara nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah.

"Mineral kritis akan menjadi salah satu penentu utama daya saing ekonomi global di masa depan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental.

Ia mengatakan bahwa dalam situasi seperti saat ini, ketahanan energi tidak lagi hanya mengenai ketersediaan energi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi fondasi teknologi masa depan.

Indonesia, kata Cecep, memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah yang setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

"Selanjutnya cadangan bauksit terbesar keempat dunia, serta tembaga, emas, perak, dan besi yang cukup," ujar Cecep saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Menurut dia, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dan masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Cecep mengatakan, isu kedaulatan energi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

"Tren global menunjukkan adanya perubahan struktur kebutuhan energi, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, grafit, tembaga, dan rare earth elements terus meningkat hingga tahun 2040 untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan jaringan listrik modern," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012–2015

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan (MHKI) 2024-2027

Aktif melakukan advokasi kebijakan kesehatan publik dan penguatansistem kesehatan nasional.

ADA dua kalimat yang lahir dari tangan berbeda, tetapi berbicara tentang hal yang sama. Emil Salim menulis: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam.” Farid Moeloek menegaskan: “Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya pasti merusak kesehatan.”

Keduanya sedang membangun satu fondasi, hanya dari sisi yang berbeda. Banjir November 2025, 776 nyawa melayang, 219 fasilitas kesehatan hancur di Sumatera, membuktikan bahwa keduanya bukan teori akademis, melainkan peringatan yang terlalu lama diabaikan.

Dua Mazhab, Satu Gagasan

Emil Salim memperkenalkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan atau eco-development: kesejahteraan manusia hanya berkelanjutan bila ditopang ekosistem yang sehat. Bagi Emil, alam bukan latar belakang pembangunan, melainkan prasyaratnya. Ia bukan anti-pertumbuhan, tetapi ia tegas: pertumbuhan yang memangsa basis sumber daya alamnya sendiri adalah pertumbuhan yang menggali lubang kuburnya sendiri. Mazhab ini lahir dari disiplin ekonomi, politik, dan ekologi. Kemudian berbicara dalam bahasa kebijakan, tata ruang, dan akuntabilitas sumber daya alam.

Farid Moeloek berdiri di sisi berbeda dari segitiga sama kaki, yang sama. Melalui Paradigma Sehat, yang lebih dikenal sebagai Pembangunan Berwawasan Kesehatan, menegaskan bahwa kesehatan bukan tujuan akhir yang dicapai setelah pembangunan berhasil.

Kesehatan adalah penanda sejati apakah pembangunan itu sungguh-sungguh berhasil. Paradigma ini lahir dari dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ia berbicara dalam bahasa tubuh, angka kesakitan, angka kematian, dan kualitas hidup manusia yang nyata.

Dua mazhab, dua bahasa, satu mata rantai. Emil Salim berbicara tentang apa yang terjadi pada bumi; Farid Moeloek berbicara tentang apa yang kemudian terjadi pada manusia. Keduanya mendeskripsikan sebab dan akibat dari peristiwa yang sama: ekologi adalah kesehatan. Hutan yang hilang adalah paru-paru masyarakat yang diambil paksa; sungai yang tercemar adalah infus yang diracuni.

Gagasan bersamanya beririsan pada satu fondasi yang sama: ”tidak ada pembangunan yang sungguh-sungguh berhasil jika ia merusak lingkungan yang menopang kehidupan, dan tidak ada rakyat yang sungguh-sungguh sehat jika ekosistem tempat mereka hidup sedang sekarat.” Bukan kompromi antara dua visi, melainkan satu sintesis yang sudah lama diabaikan, dan kini menunggu untuk diakui.

Etika dan Sosiologi Lingkungan: Landasan Filosofis dan Keadilan

Aldo Leopold menyatakan bahwa komunitas moral manusia harus diperluas hingga mencakup tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Arne Næss selangkah lebih jauh: alam memiliki nilai intrinsik, tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Pembangunan yang memperlakukan hutan hanya sebagai komoditas beroperasi dalam logika antroposentris yang dangkal. Kerusakan lingkungan, kata Emil Salim, bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis nilai.

Ulrich Beck menunjukkan bahwa risiko lingkungan tidak terdistribusi merata: ia menghantam kelompok paling rentan. Data Indonesia 2025 membuktikannya, warga kawasan hilir membayar dengan nyawa atas keputusan tata kelola hutan yang tidak pernah mereka ambil. Robert Bullard mengingatkan: restorasi ekosistem harus disertai redistribusi kekuasaan. Komunitas yang paling menanggung beban kerusakan harus menjadi subjek kebijakan, bukan sekadar objek bantuan pascabencana.

Bukti yang Tidak Bisa Dibantah

The Lancet Planetary Health (2023) mencatat 60% penyakit menular baru sejak 1940 bersifat zoonotik, dipicu perambahan habitat akibat deforestasi. Global Environmental Change (2022) menunjukkan setiap peningkatan 10% tutupan hutan menurunkan 13% kasus diare pada balita di wilayah hilir. Nature Medicine (2021) membuktikan wilayah berhutan terjaga memiliki angka kematian akibat penyakit pernapasan 18% lebih rendah. Hutan adalah infrastruktur kesehatan publik tertua dan termurah yang ada.

Banjir Sumatera itu adalah tagihan dari 433.751 hektare hutan yang hilang dalam setahun (Kementerian LHK, 2025). Anggaran BNPB tersisa Rp 500 miliar saat kerugian mencapai Rp 68,67 triliun (BNPB, 2025), perbandingan yang menggambarkan harga dari ketidakpedulian.

Satu Kerangka, Mendesak Diadopsi

Indonesia tidak memulai dari titik nol. Moratorium hutan primer sejak 2011, restorasi gambut, dan kerangka FOLU Net Sink 2030 adalah bukti kesadaran yang ada. Namun implementasi masih kalah cepat dari laju deforestasi. Tiga langkah perlu segera ditempuh. Pertama, setiap kebijakan pembangunan harus melewati uji dampak lintas sektor, yang substantif, bukan sekadar formalitas AMDAL, dengan melibatkan epidemiolog, ekolog, sosiolog, dan komunitas terdampak sejak tahap perencanaan.

Kedua, rehabilitasi daerah aliran sungai harus ditetapkan sebagai program kesehatan preventif nasional. Restorasi hutan adalah intervensi kesehatan masyarakat paling cost-effective yang tersedia, jauh lebih murah dari memulihkan fasilitas kesehatan yang hancur ditelan banjir.

Ketiga, pendekatan One Health harus diadopsi dalam kerangka hukum yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Kementerian Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, dan Kesehatan harus beroperasi dalam satu mekanisme pertanggungjawaban bersama. Keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur dari pertumbuhan GDP.

Catatan Akhir: Hutan Ditebang, Kesehatan Jadi Korban

Farid Moeloek menyebutnya kegagalan paradigma. Emil Salim menyebutnya keserakahan yang melampaui logika. Leopold menyebutnya kejahatan etis. Beck menyebutnya produksi risiko yang tidak adil. Semua nama itu menunjuk ke satu realitas: Indonesia 2025 sedang membayar harga terlalu mahal dari pembangunan yang mengabaikan ekologi dan kesehatan sekaligus.

Modal kita sesungguhnya luar biasa, keanekaragaman hayati terkaya kedua di dunia, warisan kebijakan lingkungan yang pernah diakui dunia, dan para pemikir besar yang sudah meletakkan peta jalannya. Kini hanya dibutuhkan satu keberanian: memperlakukan ekologi dan paradigma sehat bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai syarat mutlaknya. Salam Sehat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi instrumen penting pemerintah dalam pengendalian mineral kritis bagi pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

"RKAB ini memiliki peran yang sangat strategis. Bukan hanya sekedar instrumen administratif, melainkan instrumen pengendalian produksi," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penerapan RKAB pada mineral dan batu bara (minerba) dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol produksi khususnya nikel dan batu bara.

Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme RKAB, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara cadangan yang tersedia, produksi yang dilakukan, kapasitas pengolahan domestik, dan kebutuhan industri masa depan.

"Sehingga industri dapat berjalan secara sehat dan juga berkelanjutan," ujarnya.

Cecep mengatakan pada 2026, implementasi kebijakan minerba oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung dua tujuan besar yaitu swasembada energi, dan keberlanjutan.

Menurut dia, terdapat sejumlah instrumen utama di antaranya yaitu kebijakan domestic market obligation batu bara sebesar 25 persen untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi kelistrikan nasional.

Kebijakan ini kata dia, menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga listrik nasional. Kemudian penerapan RKAB per satu tahun dan penyesuaian produksi.

"Semula, kita memiliki kebijakan tiga tahun, tapi dianggap bahwa untuk tiga tahun relatif pemerintah tidak bisa mengontrol. Sehingga diberlakukan satu tahun, hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, kebutuhan industri, dan juga keberlanjutan cadangan mineral serta batu bara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai aset sumber daya alam, mestinya komoditas-komoditas penting dunia itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal Fendi Susiyanto menilai keputusan pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki relevansi dengan kondisi lalu lintas ekspor.

Fendi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan lalu lintas ekspor komoditas SDA belum sepenuhnya transparan dan masih membutuhkan penguatan akuntabilitas.

Padahal, SDA merupakan aset strategis bagi perekonomian Indonesia.

“Batu bara, sawit dan nikel sangat strategis dan volume ekspornya sangat tinggi. Sebagai aset sumber daya alam, mestinya komoditas-komoditas penting dunia itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada perekonomian,” katanya.

Ia menilai pembentukan DSI dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas SDA, terutama karena masih banyak eksportir yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan komoditas perlu terus diperbaiki.

Fendi menambahkan sebagai produsen kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia, Indonesia semestinya memiliki posisi yang lebih kuat dalam perdagangan CPO internasional, baik dari sisi harga maupun volume.

Dengan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor komoditas.

“Jika DSI mampu melakukan monitoring dan menertibkan transaksi ekspor melalui mekanisme satu pintu, rasanya akan banyak dampak positif yang bisa dinikmati pemerintah dan rakyat Indonesia dari sumber daya alamnya ini,” ujar dia.

Selain itu, Fendi menyoroti potensi pengelolaan devisa hasil ekspor atau DHE. Ia mengatakan selama ini pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menarik kembali hasil transaksi ekspor ke sistem perbankan dalam negeri.

Jika DHE komoditas dapat dikelola lebih optimal oleh bank-bank domestik, hal itu dinilai dapat membantu memperkuat cadangan devisa dan mendukung stabilitas rupiah.

“Indonesia harus berani mengambil kebijakan yang mendukung penguatan rupiah melalui aset-aset strategis seperti ekspor komoditas ini,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BAT Indonesia kembali mencetak prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) . Mereka meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 dalam ajang HR Asia Awards di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Atas konsistensinya tersebut, BAT Indonesia dianugerahi Platinum Harmonia Award, penghargaan khusus yang diberikan kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan predikat Best Companies to Work for in Asia selama minimal 10 tahun secara berturut-turut. BAT Indonesia menjadi salah satu dari tiga perusahaan di Indonesia yang menerima penghargaan ini sejak pertama kali penyelenggaraanya. BAT Indonesia Kembali Dinobatkan Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Pada ajang yang sama, untuk pertama kalinya perusahaan juga menerima penghargaan HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026. Hal ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmennya dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman, mencakup latar belakang suku, budaya, gender, kebutuhan khusus, serta aspek terkait lainnya.

Area Commercial HR Partner BAT Indonesia, Kemala Hayati mengatakan, penghargaan ini merupakan milik seluruh karyawan BAT Indonesia dan mencerminkan budaya perusahaan . Yang tidak hanya tertuang dalam nilai-nilai perusahaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui setiap tindakan dan keputusan di seluruh organisasi.

Penghargaan ini semakin bermakna karena pengakuan ini lahir dari pengalaman nyata para karyawan, yang menunjukkan bahwa kepercayaan, inklusivitas, dan rasa saling menghargai benar-benar menjadi bagian dari etos kerja. ”Mempertahankan pencapaian ini selama satu dekade tentu membutuhkan komitmen yang kuat, sehingga kami memastikan bahwa nilai dan budaya perusahaan dijalankan oleh setiap orang dalam organisasi kami, bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi HR (human resources) semata,” katanya dalam siaran tertulis, Jumat (12/6/2026).

HR Asia Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di kawasan Asia yang menilai praktik sumber daya manusia terbaik, tingkat keterlibatan karyawan, serta budaya kerja perusahaan. Seluruh penghargaan diraih melalui proses evaluasi yang komprehensif dan ketat, mulai dari tahap screening, survei internal karyawan menggunakan metode Total Engagement Assessment Model (TEAM), hingga proses audit dan presentasi di hadapan dewan juri profesional. Pria China Meninggal akibat Kerja Lembur, 8 Jam setelah Kematian Masih Diberi Tugas Kantor via Ponsel

Salah satu aspek yang memperoleh penilaian unggul adalah budaya komunikasi terbuka yang diterapkan di BAT Indonesia. BAT Indonesia terus berkomitmen membangun budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, keterbukaan, serta kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Frangky Selamat

Dosen Tetap Program Studi Sarjana Manajemen, FEB Universitas Tarumanagara

SEMBURAN angin dingin dari blower AC menerpa seluruh hadirin yang hadir di sebuah aula gedung pertemuan besar. Pancaran sorot lampu seolah tak mampu menghalau dinginnya suhu ruangan. Wajah-wajah ceria dengan senyum penuh kehangatan menghiasi seisi ruang dalam tampilan busana toga yang begitu gagah dan anggun. Hari itu adalah upacara wisuda yang kesekian kalinya di sebuah universitas terkemuka.

Sehari sebelumnya kampus menyelenggarakan acara bursa kerja (job fair). Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada lulusan yang mungkin masih “mencari” kerja di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Pada saat bersamaan juga diadakan pertemuan dengan bagian sumber daya manusia (human resources) sejumlah perusahaan, membicarakan banyak hal terkait kualitas lulusan saat ini, dan hal-hal lain yang mungkin harus diperbaiki agar kampus dapat menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

Tak ayal lagi, kampus dicap sebagai pabrik tenaga kerja oleh sejumlah pihak. Belum lagi wacana dari pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri, makin menegaskan pendapat itu.

Namun jika memang kampus dianggap sebagai pemasok tenaga kerja, apakah sungguh demikian fakta yang terjadi? Ada syarat yang mesti dipenuhi jika kampus mau dijadikan “pabrik” untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar (industri) sebagai pengguna.

Pertama, layaknya pabrik, jika ingin menghasilkan produk yang berkualitas, maka bahan baku yang mesti digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Syarat tersebut tidak selalu mudah untuk dipenuhi.

Kualitas calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi sangat beragam. Tidak semua perguruan tinggi “kebanjiran” calon mahasiswa. Ada yang justru “sangat membutuhkan” kehadiran mahasiswa baru.

Akibatnya sangat mungkin terjadi, seleksi yang sesungguhnya tidak terjadi. Calon mahasiswa yang diterima di bawah kualitas minimal.

Dosen dipaksa bekerja keras “mengubah” kondisi yang “tidak bagus” menjadi “lumayan” ketika mereka lulus. Proses pembelajaran yang melelahkan, terjadi.

Tidak semata mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Syarat kampus sebagai “pabrik” tampaknya tidak memenuhi untuk kriteria ini. Proses “memanusiakan manusia” tidak dapat disetarakan dengan pabrik penghasil produk.

Kedua, proses yang dijalankan dalam menghasilkan produk juga harus memenuhi standar yang diakui dunia industri. Banyak kampus mengikuti standar ISO atau sertifikasi lainnya. Atau minimal akreditasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Cara kerja perguruan tinggi berproses seperti layaknya sebuah industri dalam arti umum, tidak selalu identik dengan lembaga pendidikan konvensional yang penuh pengabdian dan dedikasi.

Ketiga, kendali kualitas (quality control/qc) harus dijalankan sebelum produk “dilempar” ke pasar. Produk jadi yang dianggap tidak memenuhi standar, harus dibuang.

Rasanya tidak ada perguruan tinggi yang “setega” ini. Mahasiswa dibantu semaksimal mungkin agar mereka dapat lulus dengan memenuhi segala persyaratan, yang minimal sekalipun. Bahkan seperti cerita di awal, kampus tetap “ngejagain” lulusannya agar cepat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai.

Keempat, pabrik selaku produsen harus siap menerima umpan balik (feed back) dari pengguna. Maka, layanan pelanggan harus disediakan.

Karena perguruan tinggi zaman sekarang harus cepat beradaptasi dengan perkembangan terkini, maka selalu mendengar apa kata “pasar” adalah jalan terbaik. Aspirasi mahasiswa, alumni dan perusahaan selaku mitra, tidak dapat diabaikan.

Kelima, karena pabrik berproduksi sesuai permintaan pasar, maka jika produk dianggap tidak lagi diperlukan, karena tren telah berubah, maka tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan atau mengganti dengan produk baru lain, dengan konsekuensi, mengubah proses produksi lama yang biasa dijalankan.

Jika kampus sepenuhnya menjalankan proses itu, memang layak disebut sebagai pabrik. Jika tidak, karena ada hal-hal tertentu di luar itu, karena menyangkut penyiapan sumber daya manusia yang unggul, maka kampus tak pantas disebut sebagai pabrik tenaga kerja. Memperlakukan manusia seperti barang, tentu di luar kepatutan.

Maka “lagu” lama yang harus dijalankan adalah menjaga agar kampus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus cepat beradaptasi, bukan program studinya yang ditutup. Entah apa sering kali langkah tergesa sering dilakukan, karena tidak mau menjalani proses yang mungkin panjang dan kadang berliku.

Mengelola dunia pendidikan bukan seperti mengelola industri yang semata mengikuti permintaan pasar. Apalagi menyangkut eksistensi sumber daya manusia yang menentukan nasib satu bangsa dan negara. Kebijakan dan kebijaksanaan patut berjalan seiring. Masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan sering kali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit.

Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program.

Di balik seluruh angka tersebut, ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu.

Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut.

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar pun menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian, untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda Orang Asli Papua (OAP) memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional.

Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata.

Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama.

Di berbagai kampung di Papua, tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani.

Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata.

Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara jalur pemasaran sering kali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar. Bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Akses sumber daya

Dalam situasi seperti itu, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai, Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal.

Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekadar menanam dan memanen.

Pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua.

Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern.

Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

Dampak ekonomi

Lebih jauh lagi, pelibatan petani asli Papua sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi pangan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai produksi, manfaat ekonomi akan berputar di wilayah tersebut. Pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat bertambah, usaha-usaha kecil tumbuh, dan lapangan kerja baru tercipta.

Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai efek pengganda ekonomi. Setiap peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat akan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan yang memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian Papua tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah hektare yang ditanami atau tonase hasil panen yang diproduksi.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat asli Papua terlibat dalam proses tersebut dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan yang berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan yang paling berkelanjutan adalah pembangunan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap program yang dijalankan.

Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi juga terus mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Papua sesungguhnya tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Hal yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan yang konsisten, serta kemauan untuk menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek pembangunan.

Sebab ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika petani asli Papua diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar produksi pangan, tetapi juga sebuah kemandirian ekonomi, optimisme generasi muda, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari Tanah Papua.

Copyright © ANTARA 2026

MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.