Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang

Kupang (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) mengerahkan sekitar 400 pekerja dan 300 unit alat berat untuk mempercepat pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

"Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang," kata Project Construction Manager PT Adhi Karya Abdul Kadir dari Sumba Timur, Selasa.

Ia mengatakan percepatan pembangunan dilakukan untuk mengejar target operasional awal kawasan budidaya udang modern yang menjadi salah satu proyek strategis di sektor perikanan budidaya.

Menurut Abdul Kadir, proyek tersebut didukung sekitar 300 unit alat berat yang terdiri atas 140 ekskavator dan sekitar 160 truk pengangkut (dump truck) yang digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, serta pembentukan kolam budidaya.

Dari total alat berat yang beroperasi, sekitar 30 unit berasal dari Pulau Sumba, sedangkan sisanya didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi kebutuhan konstruksi.

"Mobilisasi alat berat dalam jumlah besar menjadi bagian dari upaya mempercepat pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan hingga akhir Juni 2026 progres fisik pembangunan kawasan tambak udang modern telah mencapai 4,21 persen.

Capaian tersebut meliputi pembangunan fasilitas sementara, pengerjaan kolam budidaya udang, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah pada klaster kawasan budidaya.

"Progres pekerjaan 4,21 persen ini terdiri atas pekerjaan fasilitas sementara, pekerjaan kolam budidaya udang, dan pekerjaan fasilitas pengolahan limbah klaster," katanya.

Proyek tambak udang modern yang dibangun di Desa Palakahembi memiliki nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun dengan luas kawasan lebih dari 2.000 hektare.

Kawasan budidaya tersebut dirancang sebagai tambak udang terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk instalasi pengolahan limbah, guna mendukung pengelolaan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pembangunan proyek itu diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi udang nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur serta wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meluncurkan aplikasi SUMBA (Surat Muatan Barang) sebagai upaya memperkuat pengawasan angkutan barang sekaligus mendukung implementasi program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.

Mewakili Direktur Angkutan Jalan, Kepala Subdirektorat Angkutan Barang Handa Lesmana menjelaskan, aplikasiSUMBA dirancang sebagai sistem e-manifest angkutan barang yang memungkinkan proses pencatatan dan pemantauan muatan kendaraan dilakukan secara digital, terintegrasi, dan lebih akurat.

Menurutnya, kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi data muatan, memudahkan pengawasan oleh regulator, serta mendukung upaya penertiban praktik kendaraan yang melebihi dimensi maupun kapasitas muatan yang telah ditetapkan.

"Aplikasi ini dibangun guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, serta mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan sistem Pemberitahuan Barang (PAB Darat) yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan," jelas Handa dalam keterangannya, Kamis (26/5/2026).

Nantinya, dalam sistem ini data mengenai kendaraan, data transporter, data pengemudi, data pemilik barang, data penerima barang dan data barang (jenis, kelompok, dan jumlah) akan terintegrasi.

"Dashboard pada e-manifest nanti akan menampilkan data pergerakan barang dan logistik nasional, jenis komoditas yang diangkut, pola rute dan distribusi barang, serta profil transporter dan pengemudi," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SUMBA yang dirancang untuk memudahkan pelaku usaha angkutan barang dalam menyampaikan data muatan secara elektronik.

Pengguna terlebih dahulu harus melakukan registrasi akun melalui laman emanifest-hubdat.kemenhub.go.id dengan memilih tipe akun, melengkapi formulir pendaftaran, melakukan verifikasi email melalui kode OTP, dan menunggu persetujuan dari administrator sebelum akun dapat digunakan.

Setelah akun aktif, perusahaan dapat menambahkan data kendaraan utama melalui menu kendaraan dengan memasukkan nomor tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk dilakukan pengecekan data. Jika menggunakan kereta tempelan, pengguna juga dapat menambahkan data kendaraan tersebut dengan memasukkan nomor uji kendaraan pada menu yang sama.

Selanjutnya, data pengemudi perlu didaftarkan melalui menu pengemudi dengan melengkapi biodata serta informasi surat izin mengemudi (SIM). Setelah seluruh data kendaraan dan pengemudi tersimpan, pengguna dapat membuat Surat Muatan Barang secara digital melalui menu surat muatan.

Dalam proses pembuatan surat muatan, pengguna akan melalui lima tahapan pengisian formulir yang mencakup data pemilik barang atau asal barang, data penerima atau tujuan barang, data kendaraan dan pengemudi, rincian muatan yang diangkut, hingga rute perjalanan yang akan dilalui.

Setelah seluruh informasi terisi lengkap, Surat Muatan Barang dapat diterbitkan dan digunakan sebagai dokumen manifest elektronik untuk mendukung pengawasan angkutan barang yang lebih tertib dan terintegrasi.

Handa mengatakan harapan dengan adanya aplikasi ini, data muatan dapat terdokumentasi secara elektronik sehingga mendukung pengawasan terhadap kesesuaian berat muatan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendukung penegakan regulasi angkutan barang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

"Sosialisasi seperti ini akan dilakukan kepada semua perusahaan angkutan barang dan diharapkan para peserta akan memperoleh pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme penggunaan Aplikasi SUMBA," ujar dia.

"Dengan begitu, semua pemangku kepentingan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan angkutan barang yang lebih tertib, aman dan berkeselamatan," tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dalam sensus ekonomi di lapangan untuk 10 kabupaten/kota di daerah setempat akan melibatkan sebanyak 5.210 orang petugas atau mitra pendataan yang bertugas selama dua bulan atau hingga Agustus 2026.

“Mereka akan melakukan pendataan secara langsung kepada rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan peran mitra pendataan sangat strategis, karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara lengkap dan akurat.

Oleh karena itu, BPS membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik, tetapi juga memahami wilayah tugasnya serta siap menjalankan tanggung jawab pendataan secara profesional.

“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Karena itu, kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.

Wahyudin menambahkan, saat ini BPS juga tengah melaksanakan rekrutmen mitra tambahan melalui mekanisme yang sama. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik yang dapat mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS.

Menurutnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tambahan tersebut otomatis akan ditugaskan pada kegiatan Pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Kebutuhan mitra untuk kegiatan sensus ekonomi telah ditetapkan sebanyak 5.210 orang, sementara proses rekrutmen mitra tambahan juga diharapkan untuk menyediakan basis calon mitra yang sewaktu-waktu dapat menjadi pendukung bagi berbagai kegiatan statistik BPS sesuai kebutuhan.

“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu, kebutuhan mitra tidak hanya untuk sensus ekonomi 2026," katanya.

"Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mencatat penerimaan negara sebesar Rp1,44 triliun dalam empat bulan pertama 2026. Capaian tersebut melampaui target tahunan hingga 228,1 persen dan bahkan lebih tinggi dibandingkan total penerimaan sepanjang 2025.

“Lonjakan penerimaan ini terutama didorong ekspor konsentrat mineral yang masih mendapatkan relaksasi izin ekspor hingga April 2026,” kata Kepala KPPBC TMP C Sumbawa Sugeng Hariyanto dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kontribusi terbesar berasal dari Bea Keluar yang mencapai Rp1,43 triliun, diikuti Bea Masuk sebesar Rp14,28 miliar dan Cukai Rp274 juta. Kinerja tersebut turut ditopang kenaikan harga komoditas global, khususnya konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal tahun.

Permintaan global terhadap tembaga yang meningkat, seiring perkembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik, mendorong perusahaan tambang di Sumbawa meningkatkan volume ekspor. Salah satu kontributor utama adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang memperluas aktivitas pengiriman ke pasar internasional.

Dampak dari lonjakan ekspor tersebut turut dirasakan di tingkat daerah. Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, sektor jasa penunjang tumbuh, serta perdagangan regional ikut terdorong. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,64 persen pada triwulan I 2026, ditopang kenaikan ekspor luar negeri hingga 827 persen.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri pertambangan melalui pembangunan smelter. Seiring beroperasinya fasilitas pengolahan, ekspor konsentrat diperkirakan akan berkurang dan struktur penerimaan negara berpotensi berubah.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan penerapan bea keluar untuk komoditas emas sejak akhir 2025, guna mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, capaian penerimaan saat ini dinilai sebagai windfall atau keuntungan sementara dalam masa transisi menuju hilirisasi penuh.

Di sisi pengawasan, Bea Cukai Sumbawa mencatat penindakan terhadap 626.816 batang rokok ilegal hingga April 2026, mendekati total penindakan sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran di sektor cukai masih menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara dan industri legal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan diperkuat melalui operasi pasar terpadu, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi intelijen antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Sumbawa dan sekitarnya.

Sugeng menegaskan pihaknya akan terus menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan pengawasan. “Di satu sisi kami mendukung kelancaran perdagangan dan ekspor, namun di sisi lain pengawasan terhadap potensi pelanggaran juga terus diperkuat agar penerimaan negara dan iklim usaha tetap terjaga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk tenun berbasis pewarna alami kian menunjukkan daya saing di pasar internasional seiring meningkatnya tren fesyen ramah lingkungan.

Hal tersebut tercermin dari keikutsertaan produk wastra tersebut dalam ajang Tenun Exhibition di Indonesia House Amsterdam (IHA), Belanda, yang berlangsung pada 24 April hingga 15 September 2026.

Partisipasi dalam pameran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada komunitas global, termasuk diaspora, pelaku ekonomi kreatif, hingga jejaring potensial di Eropa.

Dalam pembukaan pameran, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Mariska Dwianti Dhanutirto, turut hadir dan mendukung promosi wastra berbasis pewarna alami sebagai bagian dari identitas budaya nasional yang berkelanjutan.

Tak sekadar pameran, kegiatan ini juga diisi dengan talkshow terkait pengembangan pewarna alami dan praktik produksi berkelanjutan, serta pengalaman interaktif bagi pengunjung untuk mengenal teknik pewarnaan tradisional. Agenda ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus membuka peluang inovasi bagi pelaku industri tenun di Tanah Air.

Salah satu penenun asal Sumba Timur, Kornelius Ndapakamang, turut ambil bagian dengan menampilkan demo dan workshop teknik pewarnaan merah dan biru khas Sumba. Ia menilai ajang internasional ini menjadi peluang penting untuk memperkenalkan keunggulan tenun berbasis bahan alami.

“Penggunaan pewarna alami bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Kornelius juga menyoroti adanya inovasi produk turunan dari kain tenun, seperti busana dan tas, yang dinilai mampu meningkatkan nilai tambah serta daya tarik pasar. Ia berharap keterampilan ini terus diwariskan ke generasi muda, termasuk melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan dukungan terhadap pengembangan ekosistem tenun dilakukan melalui berbagai program pembinaan Bakti BCA di sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Baduy, Sumba Timur, dan Sumatra Utara.

“Kami berharap pameran di Indonesia House Amsterdam dapat menciptakan peluang melestarikan budaya, memperluas jangkauan bisnis, mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan daerah,” ujar Hera.

Sepanjang 2025, program tersebut tercatat memberikan tambahan penghasilan bagi komunitas penenun lebih dari Rp367 juta atau tumbuh 34% secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk fesyen berkelanjutan di pasar domestik maupun global.

Selain itu, inisiatif juga mencakup penanaman kapas dan tanaman pewarna alami seperti indigofera guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan industri tenun berbasis alam tetap kompetitif.

Keikutsertaan dalam pameran di Amsterdam diharapkan dapat memperkuat posisi wastra Indonesia di pasar global sekaligus membuka peluang bisnis baru. Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari pelestarian budaya yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas meninjau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Pariaman dan Padang, Sumatera Barat, untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

"Kami telah melakukan pengecekan terhadap penjualan BBM, termasuk pengecekan rekaman transaksi. Hasil sementara, untuk CCTV, Alhamdulillah, kapasitas penyimpanan CCTV tiga bulan, penyimpanannya cukup lama," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam peninjauan yang berlangsung Kamis (16/4) tersebut, Wahyudi mengatakan melakukan pengecekan terhadap sistem penyaluran BBM subsidi yang mencakup sistem transaksi penyaluran BBM di SPBU yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi, sehingga data penerimaan dan penjualan (material balance) dapat dipantau secara tepat dan cepat.

Wahyudi menambahkan seluruh hasil pengecekan tersebut akan ditelaah bersama PT Pertamina Patra Niaga sebagai dasar penarikan kesimpulan, termasuk kemungkinan langkah tindak lanjut, seperti pembinaan hingga pemberian sanksi kepada SPBU jika ditemukan adanya penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang tidak berhak.

Langkah ini menjadi komitmen BPH Migas memastikan tata kelola penyediaan dan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran.

"Hasil pemantauan atau pengawasan akan dikoordinasikan lebih lanjut secara komprehensif dan perbaikan pelayanan untuk menjamin penyaluran BBM subsidi adalah kepada masyarakat yang berhak," kata Wahyudi menambahkan.

BPH Migas bersama Pertamina akan terus berkolaborasi untuk memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi sesuai amanat pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, BPH Migas juga mendorong seluruh SPBU agar konsisten menjalankan penyaluran BBM subsidi secara tepat melalui mekanisme preventif dan selektif kepada konsumen yang berhak.

Lebih lanjut, Wahyudi menilai penggunaan sistem QR code juga menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.

Sistem itu penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.

"Verifikasi QR code harus dilakukan secara disiplin oleh SPBU untuk mencegah pembelian berulang. Ini (QR code) diperlukan agar penyaluran BBM subsidi sesuai dengan tata kelola regulasi yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan. Sehingga, pemanfaatan BBM subsidi makin tepat volume dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya menerangkan.

Wahyudi juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang membantu menjaga penyaluran BBM subsidi kepada yang berhak agar alokasi BBM subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) benar-benar tepat sasaran.

Jika masyarakat melihat dugaan penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran, dapat menyampaikan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136.

Pemerintah, lanjutnya, memastikan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan lancar dan masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Masyarakat tidak perlu panic buying (membeli secara berlebihan karena khawatir habis) BBM di SPBU. Membeli BBM dengan wajar dan bijak," katanya menambahkan.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sunardi mengatakan pemantauan ini sebagai langkah nyata bersama untuk menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan peninjauan itu juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dan Sales Branch Manager Sumatera Barat 1 Fuel Pertamina Patra Niaga Faris Aceriza.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita juga punya cokelat, kopi hingga peternakan yang bisa diserap,

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi kerja sama penguatan ketahanan pangan yang meliputi pertanian dan peternakan.

"Ada beberapa opsi, bisa BUMD atau bisa langsung lewat petani-petani di Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Kota Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Vasko Ruseimy usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama bidang pertanian hingga peternakan.

Vasko sendiri menyambut baik gagasan kerja sama tersebut. Apalagi, Sumbar sudah swasembada pangan khususnya beras. Artinya, Ranah Minang siap menjalin kerja sama dengan DKI Jakarta terutama penyediaan beras.

Dalam gambarannya, Vasko menyebut pemerintah provinsi akan memfasilitasi para petani untuk menyuplai pangan terutama beras ke Food Station DKI Jakarta.

Selain itu, Sumbar juga siap menjadi pemasok bawang merah ke Jakarta. Hal ini juga diperkuat keberadaan Kabupaten Solok sebagai salah satu sentra bawang merah nasional.

"Kita juga punya cokelat, kopi hingga peternakan yang bisa diserap," kata dia.

Ia menjelaskan, penjajakan kerja sama kedua belah pihak akan memberikan keuntungan. Di satu sisi, DKI Jakarta mempunyai kekuatan fiskal atau anggaran yang mencukupi namun terkendala lahan pertanian. Sementara, Provinsi Sumbar mempunyai lahan yang luas dan potensial namun terkendala anggaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam kunjungannya ke Sumbar mengatakan, terdapat potensi besar kerja sama ketahanan pangan antara kedua belah pihak.

Apalagi, kata dia, para ahli meteorologi dunia memperkirakan potensi Indonesia terdampak fenomena Godzilla El Nino yang bisa mempengaruhi sektor pertanian nasional.

Ia meyakini kekuatan fiskal yang dimiliki DKI Jakarta akan bisa dikolaborasikan dengan sumber daya pertanian dan peternakan yang dimiliki Ranah Minang. Selama ini, Jakarta membeli beras dari Cianjur dan daerah lain karena keterbatasan.

"Jadi, kalau ada beberapa titik-titik yang bisa menyuplai, kita akan sambut baik," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SUMBA TIMUR - Di Sumba, tepatnya kawasan wisata pantai Walakiri, seorang nelayan perempuan memiliki cara yang berbeda untuk menjual hasil tangkapan lautnya. Katredha Lodo (32) merupakan nelayan perempuan asal Sumba yang sudah aktif melaut sejak belia. Perempuan yang akrab disapa Mama Redha ini, sehari-harinya pergi ke laut untuk menangkap ikan, gurita, siput gonggong, sayur laut, kerang, dan lain-lain.

Ia menggunakan tombak besi untuk menangkap hasil laut saat kondisi air laut sedang surut. Mama Redha membagikan kisahnya menjadi nelayan perempuan di Pantai Walakiri, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. “Laut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Sejak kecil, saya sudah diajak melaut oleh ayah saya, mencari siput, gurita, ikan, dan lain-lain untuk kami jual ke rumah makan atau konsumsi harian masyarakat di sini,” katanya. Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu minggu, Mama Redha bisa memperoleh tangkapan laut sebanyak 9-10 kg. Jadwal melautnya memang tidak tentu, tergantung bagaimana bulan memengaruhi pasang surut air laut. Di saat lautnya pasang, Mama Redha tidak akan melaut dan fokus menjual tangkapan yang sudah diperoleh.

Mama Redha menjadi nelayan perempuan pertama yang menjual tangkapan laut lewat media sosial. “Awalnya saya tidak bermaksud menjual di media sosial. Siang itu, saya hanya memfoto saja tangkapan saya. Lalu saya tuliskan caption: Berkat dari laut hari ini. Ternyata banyak warga yang akhirnya tertarik dan justru ingin membeli. Sejak itu, saya jadi memakai media sosial untuk menjual hasil laut,” ujarnya.

Meskipun pengalamannya dalam menggunakan media sosial dilakukan secara otodidak, Mama Redha tidak berhenti untuk mencoba hal baru. Dari sekadar mengunggah foto, Mama Redha bahkan kini menjual hasil tangkapan laut melalui TikTok Live , dan aktif sebagai streamer.

“Saya pernah diejek orang saat berjualan. Dia bilang, masa perempuan cantik jualan produk yang berbau amis di media sosial? Tapi saya pikir, untuk apa saya malu menjual hasil laut di media sosial? Saya yakin produk ini segar dan terbukti, permintaan selalu ada. Setiap saya posting dan live, semua tangkapan pasti laku terjual”, kenang Mama Redha.

Dengan melek digital, Mama Redha bahkan bisa memperluas jangkauan pasarnya. Bahkan restoran lokal pun sudah menjadi pelanggannya untuk membeli hasil laut yang segar. “Terkadang malah saya yang tidak bisa memenuhi permintaan, karena tangkapan laut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air lautnya. Jadi sering kali stoknya habis padahal permintaan tinggi,” ungkapnya.

Meskipun bisnisnya berjalan baik, Mama Redha menyadari bahwa Ia tidak bisa terus menerus bergantung pada satu pekerjaan saja. Pada 2024, ia pun bergabung menjadi mitra Amartha dan memperoleh pinjaman modal Rp5 juta.

Modal itu ia pergunakan untuk membuka warung kelontong. “Karena hasil laut tidak terlalu stabil dan sangat dipengaruhi oleh gerak bulan, saya berpikir untuk memiliki pendapatan sampingan dengan membuka warung kelontong. Untung saja ada Amartha, yang mau meminjamkan modal tanpa agunan. Sekarang saya jadi punya warung kelontong,” jelasnya.

Mama Redha sempat menceritakan pengalamannya meminjam uang dari lembaga keuangan lain. Namun, Ia mengalami kendala karena persyaratan yang rumit dan bunga yang tinggi. Hadirnya Amartha menjadi solusi bagi Mama Redha untuk mengakses permodalan.

“Saya bersyukur dapat mengenal fintech Amartha. Saya bisa mendapatkan modal tanpa agunan, persyaratannya mudah, dan kita bisa tambah terus plafon pinjaman kalau kita disiplin dalam melakukan pembayaran. Petugas Amartha juga sangat ramah. Jadi saya sangat terbantu,” ungkapnya.

Pekerjaan sebagai nelayan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang pernah dijalani Mama Redha. Sebelumnya, Ia pernah bekerja di pabrik cengkeh sebagai tim monitoring pertumbuhan cengkeh. Namun ia memutuskan berhenti karena sering sakit-sakitan dan terkena batu ginjal.

“Mungkin saya memang tak boleh berpisah dari laut. Setelah kembali menjadi nelayan, saya tidak pernah sakit. Padahal angin laut dan ombak bisa saja membuat sakit, kan?,” katanya sambil tertawa.

Dari hasil melaut dan berjualan warung kelontong, Mama Redha berhasil membeli sepeda motor dan membangun rumah yang terbuat dari beton. Mama Redha berencana untuk terus bergabung dengan Amartha dan mengajukan pinjaman lebih besar lagi. “Cita-cita saya, ingin punya warung makan seafood sendiri. Dari hasil tangkapan laut yang segar, dan dimasak dengan bumbu lokal. Maka dari itu, pinjaman modal akan sangat membantu untuk mengembangkan kuliner laut di Walakiri,” tandasnya.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan LPG di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat tetap aman setelah kapal LPG Gas Camellia bersandar di pusat distribusi dan penyimpanan LPG Integrated Terminal Bima pada Senin (13/4).

"Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat," tulis takarir akun Instagram Integrated Terminal Bima, yang dikutip dari siaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Selasa.

Kehadiran kapal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa.

Integrated Terminal Bima berperan sebagai pusat suplai LPG ke seluruh kota dan kabupaten di Pulau Sumbawa, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Setelah proses sandar, kegiatan bongkar muat segera dilaksanakan guna memastikan distribusi LPG dapat berjalan lancar dan aman tanpa hambatan.

Selanjutnya, LPG akan didistribusikan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Sumbawa.

Pertamina Patra Niaga menyatakan, terus menunjukkan komitmen dalam menyediakan energi hingga ke daerah dengan keterbatasan akses melalui dukungan armada distribusi yang memadai.

Saat ini, distribusi LPG didukung oleh sembilan kapal LPG milik Pertamina serta lebih dari 30 kapal charter yang beroperasi untuk menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan karakteristik geografis yang beragam.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Astra melalui Yayasan Astra – Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPA MDR) kembali menghadirkan inisiatif nyata untuk mendekatkan masa depan yang lebih baik di tengah bentang alam Sumba Timur , di mana semangat belajar anak-anak tumbuh di berbagai keterbatasan.

Melalui kolaborasi bersama komunitas Perempuan Astra, kegiatan Volunteering Program: Pemberdayaan Pendidikan di Sumba Timur yang berlangsung pada 10–11 April 2026 menjadi ruang berbagi inspirasi sekaligus penguatan ekosistem pendidikan.

Program ini menjangkau 14 sekolah binaan Yayasan Astra - YPA MDR serta wilayah Desa Sejahtera Astra di Sumba Timur, dengan melibatkan 12 relawan Perempuan Astra yang terdiri dari karyawan dan jajaran eksekutif Grup Astra yang hadir secara langsung untuk berbagi inspirasi dan berdiskusi bersama siswa, guru, dan orang tua.

Kegiatan ini juga terlaksana berkat kolaborasi berbagai perusahaan dalam Grup Astra yang berkontribusi dalam penyaluran bantuan pendidikan berupa 17 unit laptop, 18 unit tablet, 20 paket alat permainan edukatif, dan 308 buku serta paket alat tulis yang diserahkan kepada perwakilan sekolah binaan sebagai bentuk dukungan nyata untuk sarana pembelajaran yang lebih baik.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan atas terselenggaranya kegiatan ini yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan. Ke depan, kami berharap program serupa dapat terus dilanjutkan di daerah binaan lainnya, sebagai upaya bersama dalam menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi pendidikan di Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR Gunawan Salim, melalui siaran pers, Senin (13/4/2026).

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Komunitas Perempuan Astra sekaligus Division Head of Corporate Information System & Technology Astra, Elmira Pirianti, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi Perempuan Astra dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi Perempuan Astra bersama Yayasan Astra – YPA MDR, kami membawa tema Vision & Purpose: Empowering the Next Generation, tidak hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman tetapi juga menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri bagi anak-anak serta memperkuat peran keluarga dan guru dalam mendukung pendidikan anak bangsa usia SD, SMP dan SMK di Sumba Timur. Kami percaya bahwa ketika seluruh pihak berdaya dan bersatu untuk mendukung mimpi dan cita-cita mereka dan tujuan yang mulia maka generasi berikutnya akan tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Lebih dari sekadar kegiatan sosial, kolaborasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara komunitas Astra dan Yayasan Astra dalam menghadirkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Yayasan Astra - YPA MDR, setiap inisiatif dirancang untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Bunga dalam kondisi mekar sempurna dan beberapa hari ke depan sudah layu dan membusuk,

Lubuk Basung (ANTARA) - Bunga bangkai jenis Amorphopallus titanum mekar sempurna di Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk melihat secara langsung.

Pegiat Wisata Palupuh Joni Hartono di Lubuk Basung, Minggu mengatakan, bunga bangkai dalam kondisi mekar sempurna di lahan perkebunan milik masyarakat Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh.

"Bunga dalam kondisi mekar sempurna dan beberapa hari ke depan sudah layu dan membusuk," katanya.

Ia mengatakan, keberadaan bunga langka ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk melihat secara langsung ke lokasi.

Setidaknya ada belasan wisatawan dari Malaysia, Rusia dan Prancis berkunjung ke lokasi bunga.

Sebelumnya bunga bangkai jenis yang sama juga mekar di Padang Hijau tidak jauh dari lokasi pada akhir Maret 2026. Bunga itu dikunjungi wisatawan dari Ceko, Slovenia, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Pengunjung merasa senang dan beruntung melihat bunga itu, karena dari setelah mekar sampai mekar kembali membutuhkan waktu 3-5 tahun dan mekar hanya beberapa hari.

"Ada sekitar puluhan wisatawan berkunjung di dua lokasi bunga bangkai mekar itu setelah saya mempromosikan ke biro perjalanan, hotel dan lainnya," katanya.

Sementara Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Ade Putra mengatakan, bunga bangkai tersebut jenis Amorphopallus titanum.

Bunga tersebut merupakan puspa langka dan dilindungi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Bunga dilindungi undang-undang dan tidak boleh dirusak," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan adanya kebijakan yang belum memberikan izin kepada usaha ritel dari luar daerah masuk atau mengembangkan bisnisnya di daerah tersebut ditujukan untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

"Aturan resminya memang tidak ada, itu seperti kesepakatan saja demi melindungi UMKM lokal," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar Endrizal di Kota Padang, Jumat.

Endrizal mengatakan kesepakatan itu semata-mata agar pelaku usaha atau UMKM yang ada di Ranah Minang terus tumbuh, dan berdampak pada perekonomian daerah. Langkah itu juga mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

"Ini untuk melindungi para UMKM kita agar mereka bisa hidup, lalu ekonomi bisa bergerak di tingkat lokal," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menegaskan pemerintah daerah tidak memberikan izin masuk atau beroperasi kepada ritel luar demi menjaga dan melindungi UMKM lokal.

Raju mengatakan langkah tersebut sekaligus mempertegas upaya dan rencana Pemerintah Kota Padang agar UMKM lokal dapat naik kelas, serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Nantinya, setiap usaha ritel lokal yang ada di Kota Padang akan menyiapkan pojok bagi merek atau produk-produk UMKM lokal. Di saat bersamaan UMKM lokal juga harus terus meningkatkan kualitas agar berdaya saing.

Tidak hanya itu, para pengusaha ritel di Kota Padang juga meminta agar pelaku UMKM untuk menyiapkan kemasan yang menarik. Sebab, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.

"Pengusaha minta agar produk UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), karena setiap pengusaha ritel punya standar agar produk aman dan dapat terjual habis," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026