Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang

Kupang (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) mengerahkan sekitar 400 pekerja dan 300 unit alat berat untuk mempercepat pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

"Total pekerja yang terlibat, termasuk operator ekskavator, saat ini mencapai sekitar 400 orang," kata Project Construction Manager PT Adhi Karya Abdul Kadir dari Sumba Timur, Selasa.

Ia mengatakan percepatan pembangunan dilakukan untuk mengejar target operasional awal kawasan budidaya udang modern yang menjadi salah satu proyek strategis di sektor perikanan budidaya.

Menurut Abdul Kadir, proyek tersebut didukung sekitar 300 unit alat berat yang terdiri atas 140 ekskavator dan sekitar 160 truk pengangkut (dump truck) yang digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, serta pembentukan kolam budidaya.

Dari total alat berat yang beroperasi, sekitar 30 unit berasal dari Pulau Sumba, sedangkan sisanya didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi kebutuhan konstruksi.

"Mobilisasi alat berat dalam jumlah besar menjadi bagian dari upaya mempercepat pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan hingga akhir Juni 2026 progres fisik pembangunan kawasan tambak udang modern telah mencapai 4,21 persen.

Capaian tersebut meliputi pembangunan fasilitas sementara, pengerjaan kolam budidaya udang, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah pada klaster kawasan budidaya.

"Progres pekerjaan 4,21 persen ini terdiri atas pekerjaan fasilitas sementara, pekerjaan kolam budidaya udang, dan pekerjaan fasilitas pengolahan limbah klaster," katanya.

Proyek tambak udang modern yang dibangun di Desa Palakahembi memiliki nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun dengan luas kawasan lebih dari 2.000 hektare.

Kawasan budidaya tersebut dirancang sebagai tambak udang terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk instalasi pengolahan limbah, guna mendukung pengelolaan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pembangunan proyek itu diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi udang nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur serta wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan tambak udang dan ikan produktif untuk memperkuat swasembada protein nasional.

“Hasil panen udang dari kawasan akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan swasembada protein,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo sebelumnya meninjau panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyaksikan proses panen udang dan ikut menarik jaring bersama Zulhas serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

​​​​​​​Pemerintah menempatkan panen raya udang tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein masyarakat sekaligus membuka peluang ekspor.

Selain kawasan tambak udang di Kebumen, Presiden juga mendorong pembangunan tambak udang di Waingapu seluas 2.000 hektare dan Gorontalo seluas 200 hektare.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan tambak ikan di kawasan pantai utara Jawa Barat seluas 14.000 hektare.

Tambak udang di Desa Tegal Retno, Kebumen, memiliki luas lahan 65 hektare dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak.

Kawasan tersebut dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah dibangun sekitar tiga tahun.

Zulhas menyebutkan bahwa setiap hektare tambak ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton udang.

Dengan harga sekitar Rp70 ribu per kilogram, kawasan tersebut ditargetkan menghasilkan produksi hingga 960 ton per siklus atau sekitar 1.920 ton per tahun.

"Nilai produksi tambak tersebut mencapai sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau Rp134,4 miliar per tahun, menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS, dengan komoditas udang menyumbang sekitar 1,87 miliar dolar AS atau hampir 30 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Pemerintah menilai sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan devisa negara.

Setelah capaian swasembada beras, jagung, telur, ayam, dan ikan, pemerintah mengarahkan pengembangan tambak udang dan ikan untuk memperkuat swasembada protein.

Zulhas menilai penguatan swasembada protein diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, kecerdasan anak, serta percepatan penurunan stunting.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa TengahAhmad Luthfi mendampingi rombongan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya udang di Desa Tegalretno, Petanahan, Kabupaten Kebumen, pada Sabtu (23/5/2026).

Panen raya tambah Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) tersebut merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan sektor budidaya perikanan, khususnya komoditas udang.

"Ini prospek bagus. Lahan 100 hektare (Ha) ini akan menambah lapangan pekerjaan baru di wilayah Kebumen, di samping pendapatan daerah tentunya. Dan secara nasional ini prospek yang bagus sekali," ujar Ahmad Luthfi di sela kegiatan tersebut.

Luthfi menyebut sektor usaha budidaya udang seperti yang dilakukan petambak di Kabupaten Kebumen merupakan potensi ekonomi baru yang prospektif. Sektor usaha itu diyakini bakal mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Di Kawasan BUBK Desa Tegalretno Kabupaten Kebumen sendiri, sekitar 650 tenaga kerja berhasil diserap untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Selain memiliki potensi ekonomi yang baik, Luthfi menyebut bahwa program itu juga ikut mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui produk perikanan.

Adapun Kabupaten Kebumen telah lama menjadi salah satu sentra produksi perikanan di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, produksi udang vaname di Jawa Tengah mencapai angka 26.313 ton. Dari jumlah tersebut, 1.850 ton udang vaname berasal dari Kabupaten Kebumen.

Udang tersebut tak cuma dikonsumsi di dalam negeri. Luthfi menuturkan, udang hasil budidaya petambak Jawa Tengah juga telah menembus pasar ekspor. Per kuartal I/2026, ekspor udang Jawa Tengah dilaporkan berada di angka 1.300 ton dengan nilai ekspor Rp178,8 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi produktivitas tambak udang di Kebumen yang dinilai telah mencapai standar dunia.

"Tadi saya diberi laporan satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilogram," ujarnya.

Berbekal keberhasilan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Waingapu, Gorontalo, dan Pantai Utara Jawa Barat.

"Yang harus kita dukung adalah proyek-proyek yang produktif, yang menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah untuk rakyat," katanya.

Industri perikanan modern yang terstandardisasi seperti di Kebumen diposisikan sebagai pilar penting untuk memastikan pasokan protein nasional tetap terjaga sekaligus membendung kebocoran kekayaan negara keluar sistem domestik.

Jakarta (ANTARA) - Di atas lahan seluas 100 hektare kawasan pesisir Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdiri sebuah model industrialisasi perikanan nasional melalui proyek Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen.

Tempat ini bukan hamparan kolam peliharaan biasa, melainkan sebuah cetak biru dari ambisi besar pemerintah untuk merombak total wajah budi daya perikanan nasional, dari yang semula bercorak tradisional menuju ekosistem industri modern yang terukur, presisi, dan berbasis teknologi tinggi.

Ketika diresmikan oleh pemerintah pada Maret 2023, kawasan ini dirancang khusus untuk memutus mata rantai kegagalan panen yang kerap membayangi petambak tradisional akibat penurunan kualitas lingkungan dan pencemaran air.

Dari total lahan potensial yang tersedia di pesisir Kebumen, area seluas 65 hektare telah bertransformasi menjadi jaringan infrastruktur hidrologi yang rumit, tapi sangat sistematis. Pengelolaan sirkulasi air diatur secara ketat melalui satu unit intake air laut yang mengalirkan air menuju tandon utama seluas 3 hektare, kemudian didistribusikan secara berkala ke 50 unit tandon klaster sebelum akhirnya memasuki 139 kolam produksi utama.

Seluruh sisa air pembuangan dari proses budi daya wajib melewati 17 unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) klaster, serta satu IPAL utama seluas 2 hektare sebelum dilepaskan kembali ke laut lepas. Keberadaan sistem pengelolaan limbah cair yang terpadu ini berfungsi untuk memastikan bahwa air yang kembali ke laut dalam kondisi bersih dan bebas dari sisa amonia pakan, sehingga tidak mencemari ekosistem pesisir selatan Jawa.

Standardisasi infrastruktur penunjang seperti laboratorium pemantauan penyakit, bangsal pakan yang higienis, gudang logistik, hingga bangsal khusus pascapanen dibangun saling berdekatan untuk memangkas waktu operasional di lapangan.

Hasil dari investasi infrastruktur yang ketat dan disiplin tata kelola hayati ini mulai terlihat saat kawasan ini memasuki tahun keempat masa operasionalnya.

Melalui metode jaring penangkap, panen raya udang vannamei siklus kedelapan mencatatkan angka produktivitas yang tinggi, yakni mencapai rata-rata 40 ton udang per hektare. Momen inilah yang kemudian menjadi simbol bagi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri panen raya. Bahkan, ikut menarik jaring berisi ratusan udang dalam sekali jala.

Secara kumulatif, total volume produksi yang dihasilkan dari 139 petak kolam komersial yang beroperasi optimal tersebut kini telah menembus angka 1,15 kilo ton. Catatan performa produksi ini memberikan kontribusi finansial langsung terhadap kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp83,34 miliar.

Angka-angka pencapaian dari pesisir selatan Kebumen tersebut tidak berdiri sendiri sebagai kesuksesan sektoral, melainkan menjadi landasan kalkulasi bagi arah kebijakan ekonomi makro nasional yang lebih luas.

Dengan tingkat harga pasar yang stabil di angka Rp70.000 per kilogram atau setara Rp70 juta per ton, satu siklus produksi penuh di BUBK Kebumen mampu menggerakkan nilai ekonomi sebesar Rp67,2 miliar, dengan potensi pendapatan tahunan total mencapai Rp134,4 miliar.

Pada skala ekonomi mikro daerah, aktivitas industri perikanan ini juga menjadi katup penyelamat ketenagakerjaan dengan menyerap 145 pekerja tetap serta 500 tenaga harian lepas yang seluruhnya merupakan warga setempat.

Keberhasilan formula ekonomi mikro di Kebumen ini memicu pergeseran substansial dalam orientasi kebijakan tata kelola anggaran belanja negara.

Pemerintah mengambil keputusan strategis dengan menunda sejumlah "proyek pembangunan gedung perkantoran baru", yang dinilai memiliki kontribusi minim terhadap produktivitas riil nasional. Fokus pembiayaan negara kini dialihkan untuk mendanai proyek-proyek produktif di sektor pangan yang mampu menghasilkan sumber protein bagi masyarakat luas sekaligus berorientasi ekspor.

Dalam kalkulasi pemerintah, indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi diletakkan pada kemampuan menciptakan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan masyarakat bawah, bukan pada kemegahan fisik birokrasi pemerintahan.

Pilihan pemerintah untuk memprioritaskan komoditas udang didorong oleh posisinya yang strategis sebagai penopang utama perolehan devisa di sektor kelautan. Berdasarkan data resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total nilai ekspor produk perikanan Indonesia tumbuh 5,2 persen dengan capaian 6,27 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, komoditas udang menyumbang porsi terbesar senilai 1,87 miliar dolar AS atau setara 29,8 persen dari total nilai ekspor nasional.

Angka ekspor udang ini berada jauh di atas komoditas unggulan lainnya seperti kelompok ikan tuna-cakalang-tongkol yang mencatatkan nilai ekspor 1,04 miliar dolar AS, serta kelompok cumi-sotong-gurita yang menyumbang sebesar 889,73 juta dolar AS ke dalam kas negara.

Duplikasi nasional

Rencana duplikasi model tambak modern Kebumen dalam skala lahan yang jauh lebih masif kini sedang berjalan di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah Indonesia timur tersebut, pemerintah tengah membangun pusat budi daya udang terintegrasi seluas 2.000 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun, yang ditargetkan mampu memproduksi 52.800 ton udang per tahun.

Langkah ekspansi geografis itu juga diikuti dengan rencana pembangunan sentra budi daya udang komersial seluas 200 hektare di Gorontalo, serta pemanfaatan kawasan pantai utara (pantura) Jawa Barat seluas 14.000 hektare yang dialokasikan khusus untuk komoditas perikanan ikan budi daya.

Langkah akselerasi di sektor kelautan dan perikanan itu menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan domestik di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.

Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya telah meraih capaian swasembada pada komoditas karbohidrat utama seperti beras dan jagung dalam kurun waktu 19 bulan menjabat. Kini, pemenuhan sektor protein hewani menjadi target prioritas berikutnya. Pemerintah memproyeksikan penataan tata kelola produksi untuk mencapai swasembada daging sapi secara bertahap dapat diselesaikan dalam jangka waktu empat hingga lima tahun ke depan.

Industri perikanan modern yang terstandardisasi seperti di Kebumen diposisikan sebagai pilar penting untuk memastikan pasokan protein nasional tetap terjaga sekaligus membendung kebocoran kekayaan negara keluar sistem domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Pendaftaran rekrutmen sumber daya manusia (SDM) untuk program tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program ini merupakan bagian dari upaya strategis KKP dalam memperkuat sektor perikanan budi daya nasional sekaligus mendukung agenda besar ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi biru.

Berdasarkan data dashboard pendaftaran yang dikelola Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), tercatat 4.796 pendaftar mengikuti proses rekrutmen, yang telah dibuka sejak Februari 2026.

Tingginya jumlah pendaftar dinilai mencerminkan besarnya minat masyarakat terhadap peluang kerja di sektor kelautan dan perikanan, khususnya pada program budi daya berbasis kawasan.

“Antusiasme ini menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan semakin diminati sebagai ruang tumbuh ekonomi baru, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (17/4).

Nyoman menerangkan, mayoritas pendaftar berasal dari Kabupaten Sumba Timur sebagai lokasi program, dengan jumlah mencapai sekitar 73 persen dari total keseluruhan pendaftar. Angka tersebut menurutnya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat lokal terhadap peluang kerja di sektor budi daya.

Namun demikian, pendaftar tidak hanya berasal dari Kabupaten Sumba Timur, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Nusa Tenggara Timur seperti Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang, serta sejumlah wilayah lainnya.

Dari sisi demografi, mayoritas pendaftar berada pada rentang usia produktif, yakni 21–30 tahun, yang mencerminkan tingginya partisipasi generasi muda dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, latar belakang pendidikan pendaftar didominasi oleh lulusan SMA/sederajat dan sarjana (S1), menunjukkan kombinasi potensi tenaga kerja siap latih dan tenaga kerja terdidik.

Sebagian besar pendaftar tercatat belum memiliki pengalaman kerja relevan di bidang tambak, sehingga program SDM ini diharapkan menjadi pintu masuk pengembangan kompetensi baru melalui kelas khusus, kegiatan pelatihan dan pendampingan terstruktur.

Tahapan selanjutnya mencakup seleksi kesehatan, wawancara, dan psikotes, dengan pengumuman final yang dijadwalkan pada 15 Juli 2026. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan SDM yang profesional dan kompeten dalam mendukung operasional tambak budi daya di Waingapu.

Program tambak budi daya di Waingapu sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas dalam mendorong peningkatan produksi perikanan nasional berbasis kawasan, yang terintegrasi dengan penguatan SDM, teknologi, dan manajemen usaha. KKP optimistis dapat menciptakan ekosistem budi daya yang produktif, berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan ekonomi daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan bahwa penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing program budi daya nasional.

Kami sangat fokus terkait penyiapan SDM, khususnya masyarakat Sumba Timur

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan dan operasional tambak udang terintegrasi Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Proyek strategis senilai Rp7,2 triliun itu diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, menyampaikan KKP akan memastikan tenaga kerja lokal menjadi bagian utama dari program tersebut.

“Kami memastikan penyiapan tenaga kerja lokal ikut berkontribusi. Kami sangat fokus terkait penyiapan SDM, khususnya masyarakat Sumba Timur yang tidak berpengalaman. Kami akan memberikan pelatihan melalui kelas khusus selama 12–16 bulan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian awal KKP, tambak udang terintegrasi ini berpotensi menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

Selain itu, KKP memperkirakan tahap konstruksi dan operasional mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 55 persen serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 35.820 jiwa, termasuk keluarga para pekerja.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan tambak udang di Waingapu dirancang sebagai model percontohan budidaya modern dan berkelanjutan dengan penerapan praktik akuakultur baik.

“Kami menerapkan SOP dari praktik terbaik, mulai dari pengambilan intake, proses ke tandon, tata kelola di petakan budi daya, hingga pengelolaan IPAL agar tidak berdampak negatif pada lingkungan,” tuturnya.

Ia menjelaskan pembangunan tambak ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya di Kebumen, Jawa Tengah, yang masih berbasis kawasan dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir.

Namun, menurutnya, sistem tambak udang di Waingapu ditingkatkan menjadi terpadu untuk memastikan keberlanjutan produksi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Kawasan tambak udang Waingapu berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur.

Dengan luas lahan sekitar 2.150 hektare dan lahan terbangun 1.361 hektare, ISF Waingapu diproyeksikan mampu menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

Hingga saat ini, pembangunan tambak udang Waingapu masih sebatas petakan-petakan tambak. Dokumentasi terbaru per 31 Maret 2026 menunjukkan sejumlah alat berat sudah beroperasi di lokasi.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat sepenuhnya rampung dalam tiga tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar proyek strategis tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini masih berada pada tahap awal, namun pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaiannya.

“Kita memang baru memulai. Kalau ditanya progresnya, kemungkinan belum mencapai 10 persen dari keseluruhan pekerjaan,” ujar Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, KKP menargetkan percepatan pembangunan agar kawasan tambak udang terintegrasi tersebut dapat segera dimanfaatkan.

“Kami ingin melakukan percepatan-percepatan supaya bisa diselesaikan lebih awal. Kenapa? Karena kami ingin program ini bisa secepatnya berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, KKP juga terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak konsorsium yang terlibat dalam pembangunan.

“Setelah agenda ini, kami akan menggelar rapat dengan tim konsorsium untuk memastikan proses pelaksanaan di lapangan, termasuk desain dan aspek teknis lainnya tetap terkawal dengan baik,” ujar Haeru.

Sebelumnya, KKP menargetkan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun, dengan sebagian area sudah mulai dioperasikan lebih awal.

Haeru menyatakan bahwa percepatan pembangunan menjadi fokus utama agar manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera dirasakan.

“Kita harapkan dalam dua tahun ini bisa kita tuntaskan. Di tahun depan, Insya Allah sudah ada yang bisa kita operasionalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah percepatan saat ini tengah dikonsultasikan bersama konsorsium pelaksana guna memastikan proses pembangunan berjalan optimal.

“Kita ingin lakukan percepatan-percepatan. Ini yang sedang kami konsultasikan, kami diskusikan dengan kawan-kawan konsorsium yang memang sudah diberikan mandat untuk melakukan pembangunan ini,” tegas dia.

Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan. Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak,

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan tambak udang terintegrasi Waingapu di Nusa Tenggara Timur (NTT), dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan melalui penerapan best practices dan benchmark internasional, kata pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, desain tambak dibuat dengan sistem pengelolaan air yang ketat agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap ekosistem sekitar.

“Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan. Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Untuk menjaga kualitas lingkungan, kawasan tambak dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seluas 60 hektare. Menurutnya, sistem IPAL dirancang baik secara kluster maupun komunal sehingga limbah budidaya tidak mencemari ekosistem laut.

“IPAL ini saya lihat luar biasa besar, dengan pendekatan mekanik, biologi, dan bila diperlukan sedikit sentuhan kimia,” katanya.

Tb Haeru menambahkan bahwa pembangunan tambak udang Waingapu dilakukan di areal terbuka yang tidak produktif dan bukan kawasan konservasi maupun hutan lindung.

Selain itu, ia menyatakan praktik akuakultur berkelanjutan akan diterapkan di setiap proses produksi, mencakup penggunaan pakan bermutu, benih berkualitas, biosekuriti ketat, serta monitoring penyakit dan kualitas air secara berkala.

Potensi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berupa panel surya juga diyakini terbuka lebar, mengingat ketersediaan lahan yang luas.

KKP meyakini EBT dapat mengurangi biaya operasional sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan.

Tb Haeru menambahkan bahwa proyek tambang udang di Waingapu menggunakan pendekatan design and build agar desain bisa terus disesuaikan dengan dinamika lapangan.

“Kalau lelang desain dilakukan di awal, fleksibilitas terbatas. Dengan rancang bangun, kami bisa mengawal dan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kawasan tambak udang Waingapu berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur.

Proyek strategis senilai Rp7,2 triliun ini diharapkan menjadi model budidaya udang berkelanjutan dengan penerapan praktik akuakultur terbaik.

Proyek ini dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu hingga hilir seperti intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas industri pendukung, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dengan luas lahan sekitar 2.150 hektare dan lahan terbangun 1.361 hektare, kawasan ISF Waingapu diproyeksikan mampu menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

KKP memproyeksikan proyek ini menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Hingga saat ini, pembangunan tambak udang Waingapu masih sebatas petakan-petakan tambak. Dokumentasi terbaru per 31 Maret 2026 menunjukkan sejumlah alat berat sudah beroperasi di lokasi.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat sepenuhnya rampung dalam tiga tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, rampung dalam dua tahun.

Sebagian kawasan ditargetkan mulai beroperasi lebih awal.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menyebut percepatan dilakukan melalui koordinasi dengan konsorsium pelaksana.

“Kita harapkan dalam dua tahun ini bisa kita tuntaskan, dan di tahun depan Insya Allah sudah ada yang bisa kita operasionalkan,” kata Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia mengatakan proses percepatan masih dibahas bersama konsorsium yang telah mendapat mandat pembangunan.

“Kita ingin lakukan percepatan-percepatan. Ini yang sedang kami konsultasikan, kami diskusikan dengan kawan-kawan konsorsium yang memang sudah diberikan mandat untuk melakukan pembangunan ini,” katanya.

KKP juga menyiapkan langkah pengawasan teknis. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Setelah agenda ini, kami akan menggelar rapat dengan tim konsorsium untuk memastikan proses pelaksanaan di lapangan, termasuk desain dan aspek teknis lainnya tetap terkawal dengan baik,” ujar Haeru.

Proyek ini dirancang sebagai model budidaya udang terintegrasi. Sistem mencakup seluruh rantai produksi hingga pengelolaan limbah.

Kawasan ini menggunakan pendekatan ramah lingkungan. Proses meliputi pengambilan air, pengolahan di tandon, kegiatan budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah.

Proyek dibangun di atas lahan 2.150 hektare. Nilai investasi mencapai Rp 7,2 triliun.

Anggaran tersebut mencakup kebutuhan manajemen konstruksi dan konstruksi utama sekitar Rp 7,1 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, diproyeksikan memberi dampak ekonomi besar.

Proyek ini dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja hingga kontribusi devisa ekspor.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan I Nyoman Radiarta menyebut kajian awal telah dilakukan.

“Dari total investasi sebesar Rp 7,2 triliun, diperkirakan akan mendorong peningkatan PDRB hingga 34,7 persen serta potensi serapan tenaga kerja mencapai sekitar 8.820 orang,” ujar Nyoman di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kapasitas produksi tambak diperkirakan mencapai 52.000 ton per tahun. Angka ini dinilai memberi kontribusi besar bagi ekonomi daerah dan nasional.

Nyoman menjelaskan, dampak ekonomi terbagi dalam tiga pilar utama. Salah satunya muncul pada fase konstruksi.

Fase konstruksi berlangsung sekitar tiga tahun. Aktivitas ini diproyeksikan memicu lonjakan ekonomi sementara.

“Pada fase konstruksi, akan terjadi lonjakan ekonomi antara 39,4 persen hingga 40,7 persen per tahun secara temporer, serta menyerap sekitar 1.889 tenaga kerja konstruksi lokal,” jelasnya.

Pembangunan ini juga mendorong percepatan infrastruktur. Akses jalan dan utilitas di Kecamatan Pandawai ikut terdorong.

Fase operasional diproyeksikan memberi dampak jangka panjang yang lebih besar. Nilai PDRB Sumba Timur diperkirakan naik dari Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun.

“Nilai ekonomi dari produksi udang diperkirakan mencapai Rp 3,38 triliun per tahun, dengan kontribusi devisa negara sekitar 285 juta dollar AS dari ekspor,” kata Nyoman.

Jika dikonversi, devisa tersebut setara sekitar Rp 4,5 triliun per tahun.

Dampak sosial juga ikut disorot. Proyek ini dikaitkan dengan penurunan kemiskinan di wilayah setempat.

“Pembangunan ini berpotensi mengangkat hingga 55 persen penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural,” ujarnya.

Perputaran ekonomi lokal diperkirakan meningkat melalui distribusi upah. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

“Perputaran upah di tingkat lokal diprediksi mencapai Rp 260 miliar per tahun dan dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 35.280 jiwa, termasuk keluarga pekerja,” tegasnya.

Tambak ini berpotensi mengangkat 55 persen penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT), diproyeksikan menyumbang devisa hingga 285 juta dolar AS atau sekitar Rp4,85 triliun per tahun melalui ekspor, menurut pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Nyoman Radiarta, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan proyeksi tersebut didapat berdasarkan kajian awal Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Ia menambahkan dari total investasi Rp7,2 triliun, tambak udang Waingapu juga diperkirakan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Timur sebesar 34,7 persen, dari sekitar Rp7,8 triliun menjadi Rp10,5 triliun.

“Adapun nilai ekonomi udang mencapai Rp3,38 triliun per tahun,” katanya.

Selain itu, Nyoman mengatakan proyek ini berpotensi menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Perputaran upah di tingkat lokal, lanjut dia, diperkirakan mencapai Rp260 miliar per tahun.

Menurut dia, dampak sosial yang dihasilkan juga signifikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja termasuk keluarganya.

“Tambak ini berpotensi mengangkat 55 persen penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural,” ujarnya.

Kawasan tambak udang Waingapu berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur, NTT.

Proyek strategis ini diharapkan menjadi model budidaya udang berkelanjutan dengan penerapan praktik akuakultur terbaik.

Proyek ini dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF), kawasan ini mencakup pembangunan sarana hulu hingga hilir seperti intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas industri pendukung, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dengan luas lahan sekitar 2.150 hektare dan lahan terbangun 1.361 hektare, kawasan ISF Waingapu diproyeksikan mampu menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

Adapun kebutuhan investasi mencapai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,2 triliun, terdiri atas Rp6,1 triliun dari pinjaman luar negeri dan Rp1,1 triliun rupiah murni pendamping (RMP).

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat sepenuhnya rampung dalam tiga tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan ribuan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan hingga operasional kawasan tambak udang terintegrasi seluas 1.361 hektar di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama keberhasilan proyek strategis tersebut.

“Penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan budidaya udang terintegrasi di Waingapu ini menjadi komponen yang sangat penting,” ujar Haeru, di Jakarta, Rabu (1/3/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja mencakup seluruh rantai kegiatan, mulai dari tahap konstruksi, sektor hulu, operasional tambak (on-farm), hingga sektor hilir dan kawasan pendukung.

Untuk operasional tambak, KKP telah membagi kebutuhan tenaga kerja dalam lima level, mulai dari manajemen hingga tenaga teknis dasar.

Level tertinggi ditempati oleh general manager, diikuti manajer dan supervisor pada berbagai bidang seperti intake, stasiun pompa, pembesaran, hingga instalasi pengolahan limbah (IPAL).

Sementara itu, level teknis mencakup operator, teknisi mesin dan listrik, hingga petugas laboratorium kesehatan ikan.

“Di level 4 diperlukan tenaga kerja dengan pengalaman minimal dua tahun, sedangkan level 5 tidak mensyaratkan pengalaman, sehingga menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Pada level 5, kebutuhan tenaga kerja meliputi operator anak kolam, asisten mesin dan listrik, serta tenaga panen parsial, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat.

KKP mencatat tingginya minat masyarakat terhadap proyek ini. Hingga saat ini, sebanyak 4.414 orang telah mendaftar, dengan 2.335 orang di antaranya telah melengkapi persyaratan administrasi.

“Ini menunjukkan animo masyarakat lokal sangat tinggi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan tambak udang di Sumba Timur,” kata Haeru.

Ia menambahkan, rekrutmen difokuskan bagi masyarakat di wilayah Sumba dan NTT, khususnya Kabupaten Sumba Timur. Proses pendaftaran dibuka hingga April 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, tes kesehatan, wawancara, dan psikotes.

Pengumuman akhir tenaga kerja terpilih dijadwalkan pada pertengahan Juli 2026. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti pelatihan intensif, termasuk program pembekalan dasar melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

“Kami akan melakukan pembekalan awal untuk menyamakan pola pikir dan kesiapan kerja, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan teknis sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.

KKP juga akan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki, seperti politeknik dan balai pelatihan, untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang memadai.

“Tidak hanya satuan pendidikan, bisa jadi di balai-balai pelatihan di KKP. Karena saya kira dengan jumlah orang sampai 3.000 orang tersebut, ini perlu memanfaatkan seluruh resources, fasilitas, sarana-prasarana yang ada di KKP,” tegas dia.