Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang jatuh pada Rabu (24/12/2025) besok. Baru 9 gubernur yang telah mengumumkan besaran upah minimum di daerah masing-masing.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara serikat buruh dan pengusaha terjadi dalam penetapan UMP di masing-masing daerah. Dia pun meminta pemerintah secara arif mengambil keputusan dari masukan yang ada.

“Kita berharap pembahasan itu memperhatikan masalah survival dan kelangsungan dunia usaha,” kata Bob kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, besaran kenaikan yang tinggi akan berdampak terhadap industri yang sensitif terhadap kenaikan upah, terutama industri padat karya.

Bob menekankan risiko peningkatan PHK dan penambahan pengangguran apabila hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP.

Oleh karenanya, penyerapan tenaga kerja dan penyelamatan tenaga kerja dinilai patut menjadi tujuan utama dalam kebijakan pengupahan oleh pemerintah.

“Menurut saya jangan dipaksa lah, ya. Harus ada wisdom dari pemerintah untuk memperhatikan masalah pengangguran ini, terutama untuk daerah yang upahnya sudah tinggi,” ujar Bob.

Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa kenaikan UMP harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan. Oleh karenanya, apabila ketetapan oleh pemerintah dinilai tidak memenuhi harapan buruh, dia mendorong adanya ruang bipartit pembahasan upah di tingkat perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak sembilan provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 hingga Selasa (23/12/2025).

Sembilan gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, tercatat di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, hingga Gorontalo.

Sementara itu, gubernur sejumlah daerah seperti DKI Jakarta akan mengumumkan besaran UMP 2026 sesuai tenggat Rabu (24/12/2025).

Besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Berikut daftar 9 provinsi yang sudah umumkan UMP 2026:

1. Sumatra Utara

Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

2. Sumatra Selatan

Adapun, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

3. Kalimantan Tengah

Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

4. Sulawesi Utara

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

5. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) NTB 2026 sebesar Rp2.673.861 (Rp2,67 juta). Jumlah tersebut naik 2,72% dari upah minimum NTB tahun sebelumnya sebesar Rp2.602.931. Artinya, terdapat kenaikan UMP 2026 sekitar Rp70.930.

6. Sumatra Barat

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,9 jutaan.

Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

7. Gorontalo

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.405.144. Jumlah tersebut naik 5,7% dibandingkan UMP Gorontalo tahun sebelumnya senilai Rp3.221.731. Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai Rp183.413.

8. Bali

Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Bali tahun depan naik 7,04% menjadi Rp3,2 juta (Rp3.207.459).

Penetapan UMP 2026 dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1011/03-M/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2026, dengan keputusan UMP 2026 sebesar Rp3.207.459,00 per bulan.

Sementara itu, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Bali 2026 bidang pariwisata pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum pada sebesar Rp3.267.693,00 per bulan. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

9. Riau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.780.496 (Rp3,78 juta) ataun naik 7,74% dari upah minimum Riau tahun sebelumnya sebesar Rp3.508.776. Artinya, nominal kenaikan UMP Riau tahun depan berkisar Rp271.720.

Pemprov Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor strategis, seperti sektor migas dengan UMSP sebesar Rp3,9 juta.

Terdapat pula UMSP sektor pertanian dan perkebunan dengan besaran Rp3,78 juta, sementara beberapa sektor lainnya ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal kelanjutan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DKI Jakarta Nurjaman, belum ada kesepakatan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan antara pengusaha dan buruh.

“Sampai saat ini belum ada perkembangan,” kata Nurjaman kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur pengusaha ini juga menyampaikan perkembangan serupa mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Belum ada sosialisasi formula UMP 2026 yang dilakukan pemerintah pusat.

Senada, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa belum ada kelanjutan pembahasan UMP 2026 di meja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

“Belum ada ajakan atau perintah dari gubernur kepada Dewan Pengupahan untuk berunding upah,” kata Winarso kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Kendati belum terdapat sidang resmi Dewan Pengupahan, dia menjelaskan bahwa rapat khusus ataupun rapat terbatas telah berlangsung di lingkup Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Namun, Winarso tak menjelaskan lebih lanjut perihal hasil rapat tersebut, di samping belum adanya sosialisasi RPP pengupahan maupun rencana penyampaian aspirasi dari buruh agar UMP DKI Jakarta tahun depan segera ditetapkan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertutur bahwa pihaknya akan menggelar rapat khusus terkait UMP DKI Jakarta 2026 pada pekan depan.

Kendati demikian, dia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di tengah dan berusaha adil antara pengusaha dan pihak buruh dalam memutuskan besaran upah tersebut.

“Minggu depan, saya akan merapatkan khusus untuk UMP karena pembahasan sekarang sedang berlangsung antara pengusaha dan pihak buruh,” kata Pramono, Selasa (9/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang belum kunjung terbit memasuki pekan kedua Desember.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, isu UMP terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

Menurutnya, persoalan besaran upah maupun variasi upah di daerah, diharapkan pemerintah dapat menemukan titik terang sehingga tak melulu menjadi pembahasan setiap tahunnya.

“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

Padahal, dalam pengupahan pun juga terdapat struktur skala upah, upah produktivitas, insentif, bonus, dan lain-lain yang perusahaan berikan, bukan sekadar UMP.

Bob menjelaskan, sekitar 90% perusahaan di bawah Apindo merupakan perusahaan kecil atau UMKM dengan kemampuan bayar upah minimum di bawah 50%.

Dengan demikian, munculah istilah upah kesepakatan atas dasar ketidakmampuan tersebut. Meski demikian, Bob juga menegaskan bukan berarti Apindo mendukung upah rendah.

“Namanya juga minimum. Upah efektifnya ya silakan kalau perusahaannya mampu ya kasih lebih besar lagi. Bicara dengan serikat pekerjanya di perusahaan masing-masing. Jadi enggak boleh ada pemaksaan dan ancaman, setiap tahun kami diancam terus loh,” ungkapnya.

Harapannya, pemerintah dapat membangun ekosistem pengupahan sebaik mungkin, bukan hanya sebatas UMP.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyesuaian kenaikan gaji atau upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak lagi mengikuti pola kenaikan tunggal seperti tahun sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila UMP yang diumumkan tak sesuai harapan buruh.

"Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum (UMP) 2026 berdasarkan formula, bukan satu angka secara nasional sebagaimana kenaikan UMP 2025 lalu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

“Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

“Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah tentang pengupahan.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan usulan formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dari perspektif dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan bahwa penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto dalam temu media di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak.

“Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa.

Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

“Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah tentang pengupahan.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang mundur dari tenggat seharusnya pada 21 November. Tanggal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyoroti berulangnya proses pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu, tak terkecuali pada tahun ini.

“Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia juga menyinggung ketidakpastian yang timbul bagi dunia usaha akibat pengumuman besaran UMP yang mundur. Menurut Bob, kenaikan upah minimum tiap tahun semestinya lebih terukur, seiring implikasinya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.

“Upah minimum harusnya bisa diprediksi hingga 5 tahun ke depan, supaya perusahaan bisa menghitung biaya dan bikin kontrak-kontrak dengan bujet jangka panjang,” terangnya.

Dirinya lantas menyebut pemerintah telah menyosialisasikan formula kenaikan UMP 2026, tetapi muncul beragam persoalan dari sudut pandang pengusaha.

Salah satunya berkaitan dengan penentuan alfa alias indeks tertentu dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor industri. Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel.

“Namun, industri lainnya tidak seperti itu, bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Nah, bagaimana mau menghitung alfa dikali pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan.

Proses itu disebutnya juga membuat ketentuan tenggat waktu pengumuman UMP yang jatuh pada 21 November, sebagaimana PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat. Selain itu, dia juga memastikan kenaikan UMP tahun depan tidak berlaku satu angka seperti tahun sebelumnya.

“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka. Draft, ya, saya tidak mengatakan final. Kalau final itu adalah dokumen yang ditandatangani oleh bapak presiden,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Indah, dalam PP No.51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.

Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.

“Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya yakni besok 21 November 2025.

Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dengan demikian, pemerintah tidak terikat batas pengumuman pada PP sebelumnya.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa pemerintah tidak memberlakukan kenaikan UMP satu angka sebagaimana tahun lalu, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut juga bergantung kepada kondisi perekonomian di masing-masing daerah, juga dengan adanya disparitas upah antardaerah yang berusaha diatasi pemerintah.

Selain itu, Yassierli juga hendak mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengusulkan besaran upah layak masing-masing daerah.

“Jadi kalau ada berita naiknya sekian [persen], itu kita tidak ke sana, tapi akan seperti apa, itu mohon maaf masih proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran upah minimum provinsi 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Tanggal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya yakni besok 21 November 2025.

Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dengan demikian, pemerintah tidak terikat batas pengumuman pada PP sebelumnya.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa pemerintah tidak memberlakukan kenaikan UMP satu angka sebagaimana tahun lalu, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut juga bergantung kepada kondisi perekonomian di masing-masing daerah, juga dengan adanya disparitas upah antardaerah yang berusaha diatasi pemerintah.

Selain itu, Yassierli juga hendak mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengusulkan besaran upah layak masing-masing daerah.

“Jadi kalau ada berita naiknya sekian [persen], itu kita tidak ke sana, tapi akan seperti apa, itu mohon maaf masih proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran upah minimum provinsi 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Tanggal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Tanggal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, dinamika penetapan UMP 2026 hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Dia memaparkan bahwa penetapan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yang salah satunya harus memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL).

Nurjaman menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat kementerian oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Pihaknya berharap agar penetapan UMP tahun depan tetap mengikuti mekanisme tersebut, bukan lagi berdasarkan diskresi presiden seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

“Justru dibentuknya lembaga itu berdasarkan undang-undang untuk membantu pemerintah. Kalau semuanya diambil alih buat apa ada pengusaha, ada pemerintah daerah,” ujar Nurjaman.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa belum ada keputusan akhir mengenai UMP tahun depan, seiring dengan pembahasan yang terus berlangsung dengan unsur buruh dan pengusaha.

Dia menjelaskan, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

“UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan bahwa besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 harus terjangkau oleh perusahaan demi menjamin keberlangsungan usaha.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji besaran indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula kenaikan UMP maksimal 0,5, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

“Tentu kami berharap besaran alfanya itu antara 0,1 sampai 0,3, atau kalau bergerak sedikit maksimal 0,2 sampai 0,5. Itu yang kami harapkan,” kata Nurjaman saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, usulan tersebut mencakup pertimbangan terhadap kemampuan perusahaan serta kesiapan perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan ketentuan.

Dia tak menampik bahwa kalangan serikat pekerja memiliki harapan bahwa indeks tertentu dapat lebih besar, sehingga kenaikan UMP tahun depan lebih signifikan.

Namun demikian, Nurjaman mempertanyakan usulan buruh terkait indeks tertentu sebesar 1,0 atau kenaikan UMP 7,7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus sejalan antara perusahaan dan pekerja, bukan berat sebelah.

“Makanya [formula UMP] pakai alfa supaya ada pembagiannya. Pertumbuhan ekonomi itu lahir karena ada produktivitas, produktivitas lahir karena ada aktivitas. Siapa yang beraktivitas? Pengusaha dan pekerja,” ujar Nurjaman.

Terkait dinamika penetapan UMP 2026, dia mengakui bahwa keputusannya masih menjadi tanda tanya bagi dunia usaha maupun pekerja. Pasalnya, Nurjaman menyebut belum ada regulasi teranyar yang diterbitkan pemerintah. Pihaknya pun masih menanti pembahasan di tingkat kementerian, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeklaim bahwa Kemnaker hanya akan menaikkan UMP 2026 sekitar 3,75%.

Dia menyebut Kemnaker bersama Apindo telah menyepakati indeks tertentu, yang mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya ditetapkan sebesar 0,2.

“Jadi dengan menggunakan rumus Menaker, indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, maka ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75%,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (18/11/2025).

Sebagai kompromi, pihaknya mengusulkan indeks tertentu sebesar 1,0. Said menjelaskan, jika dihitung dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,12% per kuartal II/2025 dan angka inflasi 2,65% (YoY) per September 2025, maka kenaikan UMP tahun depan berkisar 7,77%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal formulasi kenaikan upah minimum (UMP) 2026 yang disebut kalangan buruh telah disepakati oleh pengusaha dan pemerintah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan usulan terkait dengan formula UMP 2026 disampaikan dalam pertemuan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan bersifat konsultatif, bukan merupakan keputusan yang telah diambil.

“Itu meeting Depenas, sedangkan Depenas itu laporan ke Menaker [Menteri Ketenagakerjaan]. Jadi bukan forum negosiasi, tapi lebih ke konsultasi,” kata Bob saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan formulasi upah minimum memang tak semestinya berubah dalam jangka waktu pendek seperti dua tahun sekali.

Bob lantas mengamini bahwa perumusan UMP 2026 terlalu dekat dengan tenggat pengumuman pada 21 November, sehingga pembahasan cenderung menjadi pembenaran terhadap angka yang sudah ada.

Menurutnya, formula upah minimum seharusnya diputuskan jauh-jauh hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Tetapi begini terus, tidak ada perubahan. Produktivitas juga tidak menjadi pertimbangan, padahal kita selalu bicara produktivitas,” ujar Bob.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa pemerintah dan pengusaha telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026 tanpa melibatkan buruh.

Dia menyebut pihak Apindo telah mengusulkan indeks tertentu sebesar 0,1–0,5 dalam formula UMP 2026 yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan komponen pengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) anyar tentang pengupahan, yang memuat besaran indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7. Padahal, dalam kenaikan UMP 2025 lalu yang sebesar 6,5%, indeks tertentu dipatok sekitar 0,9.

Dia lantas mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Apindo juga mengusulkan besaran indeks tertentu yang jauh lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

“Tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembahasan sebuah produk peraturan pemerintah dalam hal ini tentang pengupahan yang tidak melibatkan serikat buruh,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).