JAKARTA - Tiga bank asing terbesar di Indonesia mulai menarik dana dari Indonesia sejak 2024 di tengah meningkatnya kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi. Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC tercatat mengirimkan kembali laba mereka ke kantor pusat seiring meningkatnya peran pemerintah dalam sektor ekonomi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia menghadirkan skala pertumbuhan baru bagi Asia. Ketika peta perdagangan kawasan berubah, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan modal global dan kami akan terus fokus pada pertumbuhan tersebut," ujar juru bicara HSBC dikutip dari The Japan Times dari Bloomberg, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, unit usaha Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC di Indonesia telah merepatriasi dana sebesar USD640 juta atau setara Rp11,5 triliun sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai tersebut bahkan sedikit melampaui total laba gabungan yang mereka peroleh dalam periode yang sama.

Sebelum pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, sebagian besar laba bank asing umumnya masih ditahan di Indonesia untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat modal. Namun tren tersebut mulai berubah seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai semakin berorientasi pada peran negara.

Sejumlah bankir yang mengetahui persoalan tersebut menyebut gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo turut memengaruhi keputusan bank asing mengurangi eksposur bisnis di Indonesia.

Kekhawatiran juga muncul setelah pemerintah memperluas peran sovereign wealth fund Danantara yang kini mengelola ratusan badan usaha milik negara dengan total aset diperkirakan mencapai USD900 miliar. Dalam salah satu pertemuan awal 2025, Danantara disebut meminta komitmen pinjaman hingga USD10 miliar dari sejumlah bank sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan lembaga investasi negara tersebut.

Sebagian pelaku industri perbankan menilai langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga keuangan akan menghadapi tekanan lebih besar untuk mendukung agenda pemerintah. Kekhawatiran bertambah setelah pemerintah memberikan pengecualian pemeriksaan hukum dan pajak terhadap pembelian obligasi Danantara, yang dinilai sejumlah analis dapat memicu risiko reputasi bagi Indonesia.

Dari tiga bank asing tersebut, Standard Chartered tercatat melakukan perubahan paling agresif. Pada 2024, bank tersebut mengirimkan lebih dari Rp1,1 triliun ke kantor pusatnya atau hampir empat kali lipat dari laba yang diperoleh di Indonesia pada tahun yang sama. Citigroup juga merepatriasi hampir seluruh laba gabungan tahun 2024 dan 2025 ke induk usahanya.

Sementara itu, HSBC mengirim hampir Rp3 triliun ke kantor pusat pada tahun lalu meski laba bersihnya di Indonesia kurang dari 2,2 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadi repatriasi laba terbesar HSBC sejak 2022.

Pengamat pasar modal PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah turut mengurangi daya tarik bank asing untuk menahan laba di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut membuat bank asing lebih memilih mengalihkan modal ke pasar lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

"Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan laba di Indonesia, khususnya bagi bank yang dimiliki asing. Dengan sentimen investor yang masih berhati-hati, belum ada tanda tren ini akan berbalik dalam waktu dekat," kata Harry Su.

Di sisi lain, bank-bank global tersebut memang telah mulai mengurangi bisnis ritelnya di Indonesia sebelum pemerintahan Prabowo berjalan. Citigroup menjual bisnis perbankan ritelnya di Indonesia kepada United Overseas Bank pada 2022, Standard Chartered melepas portofolio kredit ritelnya ke PT Bank Danamon Indonesia pada 2023, sedangkan HSBC kini tengah menjual aset ritel dan wealth management kepada Oversea-Chinese Banking Corporation.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keputusan penyaluran kredit tetap berada pada pertimbangan bisnis masing-masing bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator tidak melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perbankan termasuk terkait pembiayaan program pemerintah.

"Keputusan harus didasarkan pada prospek bisnis. Tentu bank akan mengevaluasi hal tersebut. Jika suatu program pemerintah dinilai memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai aktivitas bisnis biasa," ujar Dian.

KUPANG - Potensi besar UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat karena masih terkendala daya saing dan akses pasar yang terbatas. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan silaturahmi antara DPW Partai Perindo NTT dan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di GMIT Center.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Samuel Pandie, S.Th, mengatakan ribuan UMKM binaan GMIT masih terkendala pada aspek hilirisasi dan daya saing produk. Karena itu, dia mendorong sinergi berbagai pihak guna meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.

"Persoalan utama yang dihadapi adalah hilirisasi. Karena itu diperlukan sinergi program untuk peningkatan UMKM," kata Samuel Pandie.

Perindo Soroti Daya Saing Produk UMKM

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa, menilai penguatan UMKM harus menjadi agenda bersama karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Perindo melihat Sinode GMIT sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat. Kami ingin memperkuat kolaborasi yang berdampak langsung pada pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Simson dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/26).

Menurut dia, banyak produk UMKM NTT memiliki kualitas yang baik dan potensi pasar yang besar. Namun, keterbatasan standarisasi masih menjadi hambatan sehingga produk lokal belum mampu bersaing secara optimal di tingkat nasional maupun internasional.

"Banyak produk UMKM NTT memiliki potensi besar, namun masih menghadapi tantangan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan standarisasi, termasuk pemenuhan sertifikasi SNI, agar produk-produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," ujar ahli Sistem Manajemen Mutu Standar Nasional Indonesia (SMM SNI) ISO 9001:2005 ini.

Kolaborasi Dorong Ekonomi Kerakyatan

Menurut Simson, standarisasi produk melalui sertifikasi SNI menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, dia mendorong sinergi seluruh elemen masyarakat agar potensi ekonomi lokal mampu berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat NTT.

"Pembangunan daerah membutuhkan kerja sama semua pihak. Perindo berkomitmen membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat NTT," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, kolaborasi yang dibangun juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan. Sinergi antara Perindo dan GMIT diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas peluang kemajuan masyarakat NTT.

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan IPB University menghadiri program SNI Goes to Campus di IPB University. Acara ini untuk mendukung penguatan standardisasi nasional dan tata kelola pangan berkelanjutan di Indonesia.

Program ‘SNI Goes to Campus’ di IPB University merupakan sinergi strategis antara Badan Standar Nasional (BSN)

, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Garudafood sebagai salah satu pelaku industri nasional.

Kolaborasi lintas sektor ini dijadwalkan akan terus bergulir dan menyambangi berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026, guna mencetak generasi muda yang sadar mutu dan siap berdaya saing tinggi.

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari selaku Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Institut Pertanian Bogor (IPB University) dalam sambutannya menekankan pentingnya pengintegrasian aspek standardisasi ke dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya strategis meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Nindya Malvins Trimadya selaku Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi industri dalam program ‘SNI Goes to Campus’.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha memegang peran penting dalam mendekatkan pemahaman standardisasi dengan praktik nyata di dunia kerja.

‘Keterlibatan perusahaan seperti Garudafood membuktikan bahwa penerapan standar bukan hanya urusan laboratorium, tetapi menyentuh seluruh aspek operasional bisnis. Ini pesan yang perlu diterima mahasiswa sedini mungkin’, ungkapnya, melalui siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Garudafood menghadirkan Head of Q-SHE & MFG Innovation, Bangun Raharjo, sebagai narasumber utama.

Kehadiran perwakilan manajemen ini bertujuan untuk membagikan pengalaman empiris serta praktik terbaik implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rantai produksi industri makanan dan minuman skala besar.

Dalam paparannya, Bangun Raharjo menegaskan bahwa SNI bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang mengakar.

‘Standar bukan hanya tentang memenuhi persyaratan dan regulasi, tetapi tentang membangun disiplin, konsistensi, dan kepercayaan sehingga menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Karena itu, kami percaya mahasiswa yang memahami pentingnya standardisasi sejak dini akan memiliki kesiapan lebih baik untuk masuk ke dunia industri, yang kemudian berkembang dengan berkontribusi pada produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing’, ujar Bangun Raharjo.

Sebagai wujud komitmen terhadap budaya mutu, Garudafood secara sukarela telah menerapkan SNI pada kategori produk biskuit sejak tahun 2014, meskipun regulasi belum mewajibkannya. Langkah ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa standardisasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting bagi Garudafood untuk menggaungkan edukasi mengenai keamanan pangan (food safety) dan standardisasi produk kepada civitas academica. Perusahaan menilai bahwa sektor perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki sistem ketertelusuran yang jelas, sehingga asal bahan baku hingga proses distribusinya dapat diketahui.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan sinergi dan benchmarking dengan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat standardisasi laboratorium pengujian halal nasional serta pengembangan jejaring layanan di berbagai daerah.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan benchmarking tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem layanan halal nasional, khususnya melalui pengembangan laboratorium yang terstandarisasi, andal, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

“Benchmarking ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas laboratorium halal nasional melalui pembelajaran praktik terbaik, standardisasi metode uji, serta peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal,” ujar Aqil Irham.

Lebih lanjut, ia menambahkan, laboratorium yang kuat menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan sertifikasi halal yang kredibel, cepat, dan terpercaya.

Selain itu, BPJPH juga menggali pengalaman BPOM terkait tata kelola laboratorium nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan jejaring laboratorium di daerah sebagai referensi dalam membangun sistem laboratorium halal yang terintegrasi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menegaskan bahwa salah satu poin strategis yang menjadi perhatian adalah penetapan marker peptide porcine sebagai acuan nasional dalam identifikasi kandungan babi pada produk.

“Penetapan marker peptide porcine penting agar seluruh laboratorium memiliki standar yang sama. Dengan demikian, hasil pengujian menjadi lebih konsisten, valid, dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal,” kata Chuzaemi.

Kedua pihak juga membahas aspek teknis pengujian kandungan porcine sebagai parameter penting dalam penetapan status kehalalan produk, termasuk pentingnya harmonisasi metode pengujian antar laboratorium.

Bagi BPJPH, penguatan kapasitas laboratorium merupakan kebutuhan yang akan terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan metode uji, serta perluasan jejaring laboratorium halal di berbagai daerah.

“Kegiatan benchmarking ini menjadi bagian dari upaya BPJPH dalam memperkuat standardisasi metode uji, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan jejaring laboratorium halal di daerah,” kata Chuzaemi.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung tersedianya layanan pengujian halal yang lebih konsisten dan terukur dalam proses sertifikasi halal,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Downstream Pertamina memperkuat distribusi energi nasional melalui penerapan standar keselamatan dan kepatuhan pada seluruh armadanya.

Standar seperti Ship Inspection Report Programme (SIRE) dan Tanker Management and Self Assessment (TMSA) menjadi fondasi dalam memastikan setiap operasional kapal berjalan aman, terkendali, dan selaras dengan praktik terbaik industri maritim dunia.

Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan konsistensi penerapan standar global tersebut menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia.

"Bagi kami, keselamatan dan kepatuhan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga distribusi energi tetap andal. Dengan standar global seperti SIRE dan TMSA serta penguatan implementasi HSSE (health, safety, security, and environment), kami memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi dan memenuhi standar industri internasional," ujar Arif.

Peran armada Pertamina Patra Niaga menjadi krusial dalam memastikan energi tetap tersedia di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki tantangan logistik lebih kompleks.

Untuk itu, setiap operasi dijalankan dengan pengawasan ketat dan standar keselamatan yang terukur guna meminimalkan potensi risiko.

Selain aspek operasional, kata Arif, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama.

Seluruh awak kapal dibekali pelatihan dan sertifikasi sesuai regulasi nasional maupun internasional, mulai dari keselamatan kerja, penanganan kondisi darurat hingga perlindungan lingkungan.

Hal itu memastikan setiap personel memiliki kompetensi dan respons yang tepat dalam menghadapi dinamika operasional di laut.

Dalam praktiknya, jelas Arif, Pertamina Patra Niaga memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi berkala, audit internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi monitoring secara real-time untuk meningkatkan visibilitas dan pengendalian operasional armada.

Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan secara menyeluruh.

Implementasi standar internasional seperti International Safety Management (ISM) Code dan pedoman dari Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) turut menjadi bagian dari sistem yang dijalankan.

SIRE memastikan kapal memenuhi standar inspeksi global yang ketat, sementara TMSA mendorong peningkatan berkelanjutan melalui pendekatan manajemen risiko yang terstruktur.

Sejalan dengan itu, Pertamina Patra Niaga juga terus membangun budaya keselamatan di seluruh lini organisasi melalui sosialisasi, kampanye internal, serta penguatan disiplin operasional.

Sinergi dengan regulator, otoritas pelabuhan, dan mitra operasional juga terus diperkuat untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat standar keselamatan, meningkatkan kapabilitas SDM serta mengoptimalkan teknologi guna memastikan distribusi energi nasional tetap terjaga dengan baik. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ucap Arif.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan nasional dengan menghadirkan produsen bahan acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan, pengembangan bahan acuan merupakan langkah strategis KKP untuk memperkuat daya saing produk perikanan.

“Pengembangan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Machmud menjelaskan, bahan acuan ini berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium sekaligus meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Menurut dia, dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Staphylococcus aureus menjadi salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar keamanan pangan. Bakteri ini menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk pangan sudah dimasak.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menambahkan, bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses ketat untuk menjamin kemurnian, homogenitas, dan stabilitas.

“Bahan acuan ini membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam mendeteksi cemaran mikroba pada produk perikanan,” katanya.

Rahmadi menjelaskan, bahan acuan tersebut tidak hanya digunakan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh laboratorium mitra, guna memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Ia menambahkan, bahan acuan tersebut telah memenuhi standar internasional ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024.

Dengan pemenuhan standar tersebut, bahan acuan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Standard Chartered memperkirakan ekonomi Indonesia akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih siklikal, dengan PDB Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau meningkat dari proyeksi 5 persen pada 2025.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia akan mempertahankan sikap yang berhati-hati sepanjang 2026.

Sikap bank sentral ini dilakukan dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Merujuk laporan “Global Market Outlook 2026 – Blowing Bubbles?”, Standard Chartered turut menyoroti bahwa meskipun valuasi sejumlah aset telah meningkat, kondisi saat ini belum menunjukkan karakteristik bubble sistemik seperti pada periode sebelumnya.

Laporan juga memproyeksikan bahwa aset berisiko, khususnya ekuitas, masih berpotensi mencatat kinerja positif pada 2026 yang didorong oleh pertumbuhan laba perusahaan, termasuk dari tema struktural seperti adopsi teknologi dan AI.

Dalam laporannya, Standard Chartered mengidentifikasi tiga tema utama investasi 2026, termasuk tema ekuitas dengan fokus pada pasar yang ditopang pertumbuhan laba.

Selanjutnya, tema income khususnya obligasi emerging markets yang menawarkan yield menarik sekaligus diversifikasi, serta tema diversifiers, seperti emas dan strategi alternatif, untuk membantu meredam volatilitas portofolio.

Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi lintas kelas aset dan kawasan, serta alokasi portofolio yang lebih terstruktur, mencakup komponen inti (core), taktis (tactical), dan oportunistik (opportunistic), agar investasi dapat menyeimbangkan potensi imbal hasil dengan pengelolaan risiko jangka panjang.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menyampaikan pihaknya tetap optimistis terhadap potensi investasi jangka panjang Indonesia, di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Menurutnya, langkah-langkah reformasi yang cepat dari regulator, serta fokus yang berkelanjutan pada fundamental ekonomi, menjadi fondasi penting untuk pemulihan.

“Dalam situasi seperti ini, disiplin dalam membangun portofolio dan diversifikasi menjadi semakin krusial agar nasabah dapat melewati volatilitas sekaligus tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka,” kata Donny.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan peningkatan minimal free float saham sebesar 15 persen dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan upaya untuk memenuhi standar internasional sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

"Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI)," ujar Ibrahim saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Senin.

Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia.

"MSCI itu meminta reformasi, semua direformasi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi," kata Ibrahim.

Sebagai informasi, OJK menargetkan penerapan untuk peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi sebesar 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky memastikan bahwa OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan proposal sesuai yang dibutuhkan ke MSCI.

Ia mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh MSCI adalah keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam melaksanakan action plan terkait proposal yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan dengan MSCI, OJK dan SRO menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia, diantaranya melalui pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

Selain itu, penerapan klasifikasi investor yang lebih granular dari sebelumnya tujuh sub-tipe investor menjadi 27 sub-tipe investor, serta menyampaikan terkait dengan rencana kenaikan free float saham dari saat minimum sebesar 7,5 persen menjadi minimum 15 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

pertumbuhan Indonesia tetap kuat memasuki tahun 2026, dengan ditopang kuatnya permintaan domestik serta kerangka kebijakan makro yang mendukung

Jakarta (ANTARA) - Standard Chatered Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sebesar 5,2 persen pada 2026.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini akan ditopang oleh konsumsi domestik yang stabil, hingga momentum investasi yang terjaga.

"Indonesia akan mengalami pertumbuhan siklikal di mana Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen di tahun 2026, atau meningkat dari 5 persen di tahun 2025, dengan didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, pembelanjaan pemerintah yang tinggi, serta momentum investasi yang terjaga, khususnya yang sejalan dengan program prioritas pemerintah," ujar Aldian dalam Global Research Briefing (GRB) H1 2026 di Jakarta, Rabu.

Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tumbuh sekitar 4,8-5 persen didukung oleh inflasi yang terkendali, belanja sosial pemerintah, serta perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.

"Prospek pertumbuhan Indonesia tetap kuat memasuki tahun 2026, dengan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik serta kerangka kebijakan makro yang relatif mendukung, meskipun sentimen global masih cenderung berhati-hati dan ketidakpastian geopolitik masih berlanjut," ujar CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE.

Menurut Donny, di tengah kondisi di mana permodalan global semakin selektif, dunia usaha membutuhkan kejelasan arah, konektivitas lintas pasar, dan mitra jangka panjang.

Dari sisi kebijakan moneter, Standard Chartered memperkirakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan sikap yang berhati-hati sepanjang tahun 2026, dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Meskipun ruang penurunan diperkirakan semakin terbatas sebesar 25 bps tahun ini, kebijakan likuiditas dan kebijakan makroprudensial akan tetap mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor prioritas.

Donny menilai investasi diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan, khususnya melalui pembangunan kapasitas industri hilirisasi, belanja modal pemerintah termasuk di dalamnya badan usaha dan investasi pemerintah serta infrastruktur.

Namun, peran sektor swasta dan arus investasi asing langsung (FDI) akan menjadi semakin penting seiring terbatasnya ruang fiskal.

Chief Economist ASEAN and South Asia Standard Chartered Edward Lee menggarisbawahi bahwa perekonomian global diperkirakan tetap stabil di kisaran 3,4 persen di tahun 2026, didukung oleh kebijakan moneter yang masih akomodatif, sikap fiskal yang suportif, serta meningkatnya investasi terkait AI.

"Di kawasan ASEAN, pertumbuhan diproyeksikan sedikit melambat, terutama bagi negara yang lebih terekspos secara eksternal seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, seiring normalisasi percepatan ekspor ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Sebaliknya, negara-negara dengan basis permintaan domestik yang lebih kuat, termasuk Indonesia, India dan Filipina, diperkirakan relatif lebih tangguh," tambahnya.

Edward juga menjelaskan bahwa restrukturisasi perdagangan yang tengah berlangsung serta fragmentasi geopolitik,akan terus membentuk arah arus modal dan keputusan investasi di negara negara berkembang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

awal 2026 bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan tambang diminta untuk menerapkan standar internasional yang dinilai memiliki kriteria lebih tinggi sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan seperti bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII) Jalal mengatakan pemerintah memang sudah menerapkan aturan standardisasi tata kelola sektor pertambangan, namun standar internasional memiliki kriteria yang lebih tinggi, sehingga menjadi acuan pengelolaan tambang yang lebih baik.

Menurut dia, implementasi standar internasional bisa menjadi insentif bagi perusahaan tambang yang pembeli produknya menetapkan syarat tata kelola yang ketat, atau bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan maupun investor dengan cost of capital yang lebih murah.

"Itu bisa menjadi iming-iming bagi perusahaan yang menerapkan tata kelola standar internasional,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun demikian, tambahnya, tidak semua perusahaan tambang memiliki kepentingan dengan insentif tersebut sebab ada perusahaan yang pembeli atau kreditornya tidak memberikan syarat tata kelola yang ketat sehingga banyak perusahaan mengambil langkah untuk tidak mau repot-repot mengikuti standar internasional.

"Di sinilah sebenarnya peran pemerintah untuk meminta perusahaan menegakkan aturan. Misalnya melalui adopsi standar internasional yang lebih tinggi," katanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa standar yang digunakan oleh sektor tambang di Indonesia, di antaranya standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI).

Salah satu standar Indonesia yang banyak diadopsi di Indonesia adalah ISO 14001, yang merupakan standar internasional terkait sistem manajemen lingkungan untuk memastikan perusahaan mengelola dampak operasional secara bertanggung jawab.

TCFD & IFRS Sustainability Standards yang menjadi kerangka global terkait transparansi dalam pelaporan risiko dampak lingkungan dan keberlanjutan keuangan.

Sementara itu salah satu standar dalam praktik pertambangan global yakni The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang merupakan lembaga audit independen dengan standar tertinggi dalam praktik pertambangan secara sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, implementasi standar IRMA sudah mulai dijalankan oleh industri nikel. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengajukan diri untuk diaudit IRMA. Langkah perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi ini kemudian diikuti oleh Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako.

Jalal mengatakan adopsi standar internasional oleh perusahaan tambang memang belum menjadi ketentuan yang mengikat.

Namun, tambahnya, belajar dari kejadian bencana di Sumatera yang masih dalam proses audit oleh pemerintah, implementasi standar internasional bisa menjadi salah satu jalan untuk memastikan operasional tambang dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, maupun biodiversity dengan lebih ketat.

"Karena itu, awal 2026 ini bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam industri pupuk menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.

Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Ligayanti mengatakan penerapan SNI merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan kualitas dan keamanan produk industri dalam negeri. SNI bukan sekadar kepatuhan, tetapi cerminan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan.

"Dengan penerapan SNI, industri pupuk diharapkan dapat menghasilkan produk yang konsisten, efisien, dan ramah lingkungan," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Minggu (18/1/2026).

Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan Sertifikat dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 2803:2024 Pupuk NPK Padat kepada PT Sentana Adidaya Pratama (SADP), Wilmar Group, di Dumai, 8 Januari lalu.

Tri mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem standardisasi yang berdaya saing tinggi. Pihaknya mengapresiasi PT SADP atas komitmen kuatnya dalam memenuhi sertifikasi SNI. “Ini diharapkan menjadi contoh bagi industri lainnya untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan berpartisipasi dalam membangun industri nasional berbasis mutu,” jelasnya.

Dalam proses sertifikasi ini, PT SADP menggandeng Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru. Penyerahan sertifikat tersebut menandai komitmen bersama antara pemerintah dan industri, dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan SNI sebagai instrumen penting menuju industri pupuk yang berdaya saing tinggi, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan.

Sementara, Presiden Direktur PT SADP Riki menyampaikan apresiasinya kepada Kemenperin atas dukungan dan pendampingan selama proses sertifikasi. Penerapan SNI merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan produk pupuk berkualitas bagi petani Indonesia. “Sertifikasi ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan kami dalam menjaga mutu, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Riki.

Dia menambahkan, pihaknya telah mengimplementasikan sistem pengendalian mutu terpadu sesuai standar nasional. Dengan diperolehnya sertifikat dan SPPT SNI, perusahaan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pupuk yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar. "PT SADP menjadi salah satu pelaku industri yang siap menerapkan SNI wajib sesuai jadwal yang telah ditetapkan," tutup Riki.

Dalam pengimplementasian SNI skema baru, produsen Pupuk Mahkota tersebut telah menggunakan barcode dikemasannya, yang memungkinkan petani mengakses sekaligus memastikan legalitas pupuk yang di beli. Mereka juga dapat memverifikasi dan memvalidasi produk yang dibeli guna menghindari pupuk palsu.