Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan prinsip-prinsip etika kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tengah dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden telah mengacu pada standar internasional yang berlaku.

Hal ini juga menjadi jawaban atas keraguan dan pertanyaan formal dari sejumlah asosiasi bisnis serta raksasa teknologi Amerika Serikat.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Komdigi Aju Widyasari menjelaskan kepastian tersebut diberikan untuk merespons konsultasi publik yang diajukan oleh US-ASEAN Business Council, US Chamber, serta para penyedia teknologi global asal Negeri Paman Sam mengenai arah kebijakan tata kelola inovasi digital di Indonesia.

"Kemarin ada penyampaian secara formal dari US-ASEAN Business Council, US Chamber, dan juga pelaku penyedia teknologi AS yang mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan etika kecerdasan artifisial," ujar Aju dalam sesi diskusi acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam forum tersebut, pihak perusahaan AS meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme implementasi, instrumen pengawasan, hingga indikator yang menjadi acuan penyusunan regulasi nasional.

Salah satu poin utama yang mereka pertanyakan adalah sinkronisasi antara draf aturan domestik dengan standar global.

Aju menerangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) AI bentukan pemerintah sejak awal telah merujuk pada berbagai pedoman internasional yang kredibel, seperti panduan etika AI ASEAN, UNESCO, IEEE, serta kesepakatan forum multilateral lainnya.

Langkah adopsi ini krusial untuk menjaga kompatibilitas industri teknologi tanah air dengan ekosistem global.

"Mereka membutuhkan kejelasan apakah perumusan etika ini sudah melakukan benchmark dengan standar internasional. Sudah tentu iya, karena kita cukup aktif di forum-forum internasional tersebut," kata Aju.

Selain perihal standardisasi, konsultasi intensif tersebut juga membahas pembagian peran para aktor ekosistem digital, mekanisme pengawasan, hingga ketentuan pelaporan insiden.

Salah satu poin krusial yang sempat diperdebatkan adalah batasan klasifikasi insiden yang wajib dilaporkan kepada otoritas berwenang.

Pihak industri AS mengusulkan agar kewajiban pelaporan hanya dibatasi pada insiden yang tergolong berisiko tinggi (high risk). Namun, Komdigi memilih opsi regulasi yang lebih ketat dengan mempertahankan ketentuan yang mewajibkan pelaporan seluruh jenis insiden operasional AI, tanpa memandang skala risikonya.

"Menurut kami semuanya, karena kita itu masih dalam tahap belajar. Semua dilaporkan, karena (insiden) yang kecil-kecil pun kalau dibiarkan dia akan jadi besar," ujarnya.

Pendekatan preventif ini dinilai sangat penting bagi Indonesia yang saat ini masih berada dalam tahap awal pengembangan tata kelola teknologi cerdas.

Setiap rekam jejak insiden, sekecil apa pun, akan menjadi bahan evaluasi fundamental untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan. Pemerintah mengklaim pihak AS akhirnya dapat menerima argumentasi dan substansi hukum yang tertuang di dalam draf Perpres.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa serangkaian masukan dari pelaku usaha global tersebut telah diakomodasi melalui proses penyesuaian draf kebijakan secara berimbang. Pembahasan ulang ini ditujukan demi mencari titik temu yang ideal antara ruang pertumbuhan bagi inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan nasional yang optimal.

Bisnis.com, DENPASAR — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur bakal menggunakan estate regulation atau peraturan khusus kawasan untuk memperkuat tata kelola dan arah pembangunan.

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat menjelaskan Journey Hospitality tengah menyusun Estate Regulation KEK Sanur sebagai kerangka regulasi kawasan yang terintegrasi, adaptif, dan berstandar internasional.

Penyusunan regulasi ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pedoman Bangunan atau Estate Regulation.

Estate regulation dirancang tidak hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai strategic governance framework yang menjadi fondasi pengelolaan kawasan secara menyeluruh.

Regulasi ini mencakup pengaturan pembangunan fisik, operasional usaha, standar pelayanan, pengelolaan lingkungan, standar estetika kawasan, hingga penguatan kualitas pengalaman bagi pelaku usaha, pasien, wisatawan, dan seluruh pengguna kawasan.

Christine menjelaskan penguatan tata kelola kawasan melalui estate regulation menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh ekosistem berkembang dengan standar internasional dan arah pembangunan yang selaras.

“Penguatan tata kelola kawasan melalui estate regulation memastikan bahwa seluruh ekosistem The Sanur tumbuh dengan standar internasional, memiliki arah pembangunan yang selaras, serta mampu menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat, investor, maupun mitra global. Ini adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan dunia terhadap The Sanur sebagai International Health & Wellness Destination,” jelas Christine, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, The Sanur bukan sekadar pengembangan kawasan, melainkan legacy untuk Indonesia. Dari Sanur, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tanah Air mampu menghadirkan pusat kesehatan dan wellness berstandar internasional yang berakar pada nilai dan karakter Indonesia.

Sementara itu, Rizal Edwin Manansang dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menjelaskan pengembangan KEK kesehatan memiliki peran yang sangat strategis. Pasalnya, hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya dengan potensi kehilangan devisa hingga Rp200 triliun per tahun.

“Dengan hadirnya fasilitas kesehatan bertaraf internasional di KEK Sanur, kita berharap masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Penang, Singapura, atau negara lainnya. Cukup datang ke KEK Sanur. Di sini masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan kelas dunia, tetapi juga dapat menikmati keindahan Bali. Inilah yang menjadikan KEK Sanur sebagai kawasan dengan tema health tourism,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya peredaran produk kosmetik palsu dinilai membuat kepercayaan masyarakat terhadap produk kecantikan, termasuk merek lokal, ikut menurun.

Kondisi ini membuat sebagian konsumen masih menganggap produk impor lebih aman di tengah upaya industri kosmetik nasional mendorong identitas Indonesian Beauty.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Taruna Ikrar, menegaskan standar pengawasan kosmetik di Indonesia saat ini sudah berada pada level internasional.

Menurut dia, pengakuan itu bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dari posisi badan POM yang masuk dalam jajaran regulator terbaik dunia.

Menjelaskan posisi Indonesia di tingkat global, Taruna mengatakan badan POM telah memperoleh pengakuan World Health Organization melalui status WHO Listed Authority pada Desember tahun lalu.

“Badan POM itu merupakan regulator 10 top di dunia. Itu pengakuan bahwa standar keamanan, standar stabilitas, standar kewaspadaan, dan standar marketing authorization kita sudah setara dengan regulator-regulator besar dunia,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, standar yang diterapkan Indonesia saat ini telah disejajarkan dengan sejumlah otoritas internasional. Di antaranya United States Food and Drug Administration, European Medicines Agency, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, otoritas keamanan pangan dan obat South Korea, Therapeutic Goods Administration, hingga regulator kesehatan di Singapore.

Taruna mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek pengawasan produk kosmetik di Indonesia sudah memenuhi standar global. Mulai dari keamanan, mutu, hingga proses evaluasi sebelum produk beredar di pasaran.

Menegaskan soal kualitas produk, Taruna menyebut kosmetik lokal yang telah lolos izin edar memiliki standar yang sama dengan produk impor.

“Semua yang sudah distandarisasi, sudah mendapatkan nomor izin edar, sudah disetujui oleh Badan POM, berarti standarnya sudah sama,” katanya.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu lagi memandang produk impor selalu lebih unggul dibandingkan produk lokal. Selama produk telah memiliki izin edar resmi, maka kualitas dan keamanannya telah melalui proses penilaian yang sama.

Taruna menambahkan, Indonesia juga telah menerapkan sistem notifikasi yang terintegrasi dengan komitmen kawasan Association of Southeast Asian Nations. Sistem tersebut menjadi salah satu bukti bahwa standar pengawasan produk di Indonesia sejalan dengan negara lain.

Dia menilai anggapan bahwa produk luar negeri otomatis lebih aman perlu mulai diubah. Kepercayaan terhadap produk lokal, menurut dia, perlu dibangun dari keyakinan bahwa Indonesia sudah memiliki regulator, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Mendorong masyarakat agar lebih percaya diri terhadap produk dalam negeri, Taruna menegaskan tidak ada alasan untuk merasa kalah dari produk impor.

“Tidak perlu ada keraguan bahwa produk lokal dengan produk impor, itu sama. Kita harus percaya diri, kosmetik Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga tamu terhormat di negeri sahabat,” tegasnya.

Dia juga menyinggung munculnya produk-produk inovatif baru dalam industri kosmetik nasional sebagai bukti perkembangan sektor tersebut. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa industri kecantikan Indonesia tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah merek, tetapi juga dari sisi kualitas dan inovasi.

Taruna mengatakan potensi Indonesia sebenarnya sangat besar untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik maupun global. Kekayaan sumber daya alam, dukungan regulator, dan kehadiran tenaga ahli dinilai menjadi modal kuat untuk membangun daya saing industri kosmetik nasional.

Karena itu, kepala badan POM menilai masyarakat tidak perlu ragu menggunakan produk lokal yang telah terdaftar resmi. Selama telah memenuhi ketentuan regulator, produk tersebut memiliki jaminan keamanan yang setara dengan merek internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bisa menjadi beban bagi pelaku bisnis over-the-top (OTT).

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan PP Tunas pada dasarnya merupakan langkah positif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

PP Tunas juga tidak dimaksudkan untuk merugikan industri. Namun, dalam praktiknya, Alex khawatir muncul biaya baru yang harus dikeluarkan platform demi mematuhi regulasi tersebut, misalnya dari sisi perangkat baru atau sumber daya manusia untuk membantu verifikasi perangkat.

Beban tambahan seperti verifikasi usia dan pengelolaan data pengguna menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan startup. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Selanjutnya terdapat risiko over-compliance. Untuk menghindari sanksi, perusahaan bisa memilih langkah paling aman, yaitu membatasi akses anak sepenuhnya. Jika dilakukan secara luas, hal ini justru berpotensi menghambat literasi digital generasi muda.

Tidak hanya itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi perhatian. Transformasi sistem digital yang kompleks membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.

Alex juga mengingatkan jika hambatan implementasi tidak segera diatasi, PP Tunas berpotensi mempengaruhi iklim investasi di sektor digital. Ketidakpastian regulasi dapat membuat pelaku usaha menunda inovasi atau bahkan membatasi ekspansi layanan.

“Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Alex di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, adopsi standar internasional tanpa penyesuaian dengan konteks lokal juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Alex menekankan solusi utama bukanlah pelonggaran perlindungan anak, melainkan penguatan kolaborasi. Pemerintah didorong untuk memberikan kejelasan standar teknis, membuka ruang dialog dengan industri, serta melibatkan asosiasi dalam proses perumusan kebijakan.

“Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya,” jelas Alex.

Asosiasi dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan tidak menghambat inovasi.

Di sisi lain, industri juga diharapkan proaktif dalam meningkatkan standar keamanan dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sebuah kawasan industri di Cikarang, suara mesin berdenyut seperti detak yang tak pernah berhenti. Logam dipanaskan, dibentuk, lalu didinginkan dengan presisi. Di antara proses yang tampak teknis itu, tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar produksi, ada harapan yang perlahan dirakit.

Akhir April 2026, sebuah momen sederhana berlangsung. Dua puluh ton pipa stainless steel dilepas menuju Jerman. Sepintas, ia tampak seperti seremoni bisnis yang biasa, foto, sambutan, lalu selesai. Namun, di balik itu, ada cerita panjang tentang industri yang berusaha menemukan keberanian untuk berdiri di panggung global.

Langkah ini menjadi menarik bukan karena volumenya, tetapi karena pesan yang dibawanya. Selama bertahun-tahun, industri manufaktur Indonesia kerap berada di posisi sebagai pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi. Nilai tambah sering kali berhenti di negara lain. Kini, perlahan, arah itu mulai berubah.

Pipa yang dikirim bukan sekadar komoditas. Ia adalah hasil dari proses teknologi, standardisasi, dan disiplin kualitas yang ketat. Untuk menembus pasar seperti Jerman, yang dikenal memiliki standar industri tinggi, yang diuji bukan hanya produknya, tetapi seluruh sistem yang melahirkannya, dari manajemen mutu hingga kepercayaan terhadap asal produksinya.

Di sinilah standar internasional menemukan maknanya. Ia bukan sekadar label teknis, tetapi bahasa yang dipahami lintas negara. Melalui standar, sebuah produk dapat berbicara, menjelaskan kualitasnya tanpa perlu banyak kata. Ia menjadi jembatan antara produsen dan pasar global.

Dengan kapasitas produksi yang mencapai 1.100 ton per tahun, arah ekspor sebenarnya bukan langkah tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Namun, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri.

Negara, dalam hal ini, memainkan peran yang semakin aktif. Melalui fasilitasi promosi, pameran dagang, hingga business matching, pemerintah hadir sebagai penghubung antara produsen dalam negeri dan pasar global yang sering kali sulit ditembus tanpa jejaring yang kuat. Pendekatan ini menandai perubahan peran negara, dari sekadar regulator menjadi enabler yang membuka jalan.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Ekspor

Ekspor, dalam konteks ini, bukanlah tujuan akhir. Ia adalah bagian dari proses yang lebih besar, membangun ekosistem industri yang tangguh dan berkelanjutan.

Produk yang dihasilkan pun menunjukkan arah yang semakin jelas. Pipa stainless steel tidak lagi hanya ditujukan untuk satu sektor. Ia dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, farmasi, hingga energi. Setiap sektor membawa tuntutan yang berbeda, dari standar higienitas hingga ketahanan material.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan pasar modal domestik dengan standar internasional.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/CGC) emiten, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, khususnya investor asing, terhadap kredibilitas pasar Indonesia.

Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan reformasi ini akan membawa dampak signifikan terhadap wajah pasar modal nasional. Dengan standar yang lebih ketat, transparansi meningkat dan praktik-praktik yang berpotensi merugikan investor dapat ditekan.

"Hal ini signifikan menaikkan CGC emiten dan memperkuat kepercayaan investor, terutama asing, untuk masuk ke pasar domestik," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Wafi menyoroti sejumlah kebijakan dalam reformasi ini, di antaranya implementasi Full Call Auction atau FCA serta pengetatan batas minimal free float. Langkah tersebut dinilai memperkuat perlindungan investor dengan mengurangi potensi manipulasi harga saham dan menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih wajar.

Namun demikian, reformasi ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka pendek, pasar diperkirakan akan mengalami tekanan dan volatilitas yang lebih tinggi.

Sementara rebalancing portofolio oleh investor institusi serta potensi outflow dari emiten yang belum memenuhi standar baru menjadi faktor utama yang membayangi pergerakan indeks. Tak hanya itu, lanjutnya, investor ritel juga berisiko mengalami kepanikan seiring proses adaptasi terhadap sistem dan aturan baru.

Di sisi lain, dalam jangka panjang, reformasi ini justru dinilai akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia. Indeks saham diproyeksikan menjadi lebih berkualitas dan mencerminkan kondisi fundamental emiten yang lebih sehat. Dengan demikian, peluang masuknya dana asing dalam skala besar akan semakin terbuka.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai reformasi transparansi pasar modal kian menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di level global.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki sejumlah aspek krusial, mulai dari kualitas free float, transparansi struktur kepemilikan, klasifikasi investor, hingga pengawasan terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting karena faktor-faktor ini menjadi perhatian utama investor institusi global dan penyedia indeks terkemuka seperti MSCI dan FTSE Russell dalam menilai kelayakan investasi suatu pasar.

Secara jangka menengah hingga panjang, sebutnya, reformasi ini membawa prospek yang menjanjikan. Peningkatan transparansi diyakini mampu memperkuat kepercayaan investor asing, menekan risk premium, serta menyelaraskan standar pasar Indonesia dengan praktik internasional.

Dampaknya, kualitas emiten berpotensi meningkat, partisipasi investor institusi semakin luas, dan peluang kenaikan bobot Indonesia dalam indeks global pun terbuka.

Namun, di balik optimisme tersebut, pelaku pasar juga dihadapkan pada tantangan jangka pendek. Pengetatan aturan seperti kenaikan batas minimum free float dan penerapan filter konsentrasi kepemilikan berpotensi memicu volatilitas, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan struktur kepemilikan yang terpusat. Risiko rebalancing indeks, perubahan bobot, hingga potensi arus keluar dana pasif menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.

"Kebijakan yang paling menjadi sorotan mencakup rencana kenaikan minimum free float ke 15%, peningkatan transparansi pemegang saham, serta implementasi kerangka High Shareholding Concentration atau HSC," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Lebih jauh dia menilai, MSCI masih melanjutkan evaluasi terhadap reformasi yang tengah berjalan. Di sisi lain, FTSE Russell memilih mempertahankan status Indonesia tanpa perubahan, mencerminkan bahwa proses pemulihan kepercayaan investor global masih berlangsung secara bertahap.

Ke depan, prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tetap konstruktif, meskipun dibayangi volatilitas tinggi dalam jangka pendek. Reformasi ini secara struktural memberikan arah positif, tetapi pasar membutuhkan waktu untuk menguji konsistensi implementasi kebijakan.

Respons lanjutan dari MSCI dan FTSE Russell akan menjadi katalis kunci. Hasil evaluasi yang positif berpotensi mendorong kembalinya aliran dana asing secara signifikan. Sebaliknya, jika ekspektasi belum terpenuhi, tekanan terhadap pasar bisa berlanjut lebih lama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan penyesuaian aturan Risk-Based Capital atau New RBC bertujuan meningkatkan transparansi kondisi keuangan perusahaan asuransi.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo menuturkan hingga kini pihaknya dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terus berdiskusi secara insentif untuk mencari cara implementasi yang terbaik.

“Dengan RBC yang baru ini tentunya tujuan daripada OJK akan memperlihatkan atau menampilkan kondisi keuangan yang lebih transparan, lebih merefleksikan kondisi keuangan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Kamis (25/3/2026).

Dia turut menyebut penerapan New RBC nantinya akan dilakukan secara bertahap oleh perusahaan asuransi. Hal ini karena supaya ada waktu bagi para pelaku industri untuk menyesuaikan diri.

“Jadi, akan diterapkan dulu ke asuransi jiwa yang besar, yang asetnya diatas Rp5 triliun, jadi bertahap,” tuturnya.

AAJI, kata Albertus, menilai New RBC akan berdampak positif terhadap industri asuransi di Indonesia, mengingat RBC baru ini merupakan standar internasional.

“Jadi OJK juga melihat negara-negara lain mana penerapan RBC-nya yang paling cocok buat Indonesia sesuai dengan perkembangan negara kita. Jadi sudah waktunya juga kita akan upgrade juga RBC ini di negara kita,” jelasnya.

Senada, Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI Harsya Wardhana Prasetyo berpendapat New RBC bertujuan untuk mengukur risiko yang dihadapi perusahaan dengan lebih akurat, dibandingkan dengan metode yang lama.

“Kita pasti ingin melakukan pengukuran yang memastikan modal cukup untuk memenuhi kewajiban klaim serta meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dia meneruskan, OJK saat ini sedang melakukan uji coba New RBC khusus untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang ekuitasnya di atas Rp5 triliun. Hal ini membuat perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang lebih disiplin.

Oleh karena itu, Harsya berpendapat bahwa New RBC berdampak positif bagi industri asuransi dan reasuransi serta para pemegang polis untuk mengetahui cadangan teknis secara lebih teliti.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders. Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menandatangani nota kesepahaman kerja sama penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar internasional pada 2 Maret 2026. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sistem pembiayaan yang transparan, tangguh, dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia Eximbank didorong memperkuat kesiapan institusi dalam menerapkan praktik pembiayaan yang selaras dengan standar global. Langkah ini juga mendukung agenda penguatan daya saing lembaga pembiayaan nasional.

IIF akan memberikan pendampingan strategis untuk memperkuat kebijakan, sistem, dan kapasitas internal Indonesia Eximbank dalam penerapan prinsip ESG secara komprehensif. Dukungan itu mencakup penguatan kebijakan ESG, sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta pengelolaan emisi karbon.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis IIF untuk mendukung transformasi perusahaan di Indonesia melalui penguatan kerangka ESG yang terstruktur. Kami percaya bahwa implementasi ESG akan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi kedua institusi,” kata Rizki dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).

Selain menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur, IIF juga memberikan layanan konsultansi kepada sektor publik dan swasta. Layanan tersebut mencakup feasibility study preparation, transaction advisory, financial advisory, strategy and business advisory, economic atau financial assessment, social and environment advisory, serta policy advisory.

Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas praktik pembiayaan ekspor. Menurut dia, penerapan ESG diperlukan agar praktik pembiayaan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

“Kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya Indonesia Eximbank dalam meningkatkan kualitas praktik pembiayaan ekspor agar selaras dengan praktik global yang prudent dan prinsip keberlanjutan,” kata Sukatmo.

Indonesia Eximbank juga terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, serta mengembangkan pengelolaan risiko yang lebih komprehensif. Upaya tersebut menegaskan komitmen lembaga dalam mendorong transformasi praktik pembiayaan yang berdaya saing global dan memenuhi standar internasional.

Kolaborasi IIF dan Indonesia Eximbank diharapkan memperkuat peran lembaga pembiayaan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui penerapan standar dan praktik terbaik internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menuntaskan pembangunan Tahap II kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp674,66 miliar.

Proyek yang dikerjakan untuk Kementerian Agama Republik Indonesia ini didukung pendanaan dari Saudi Fund for Development serta menerapkan standar pengendalian mutu dan tata kelola proyek berstandar internasional.

Keberhasilan penyelesaian proyek ditandai dengan raihan rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia dengan desain bangunan berlafaz “Ar-Rahim”.

Desain tersebut tidak hanya menjadi identitas arsitektural kampus, tetapi juga merepresentasikan nilai kasih sayang, kemanusiaan, dan spiritualitas sebagai fondasi pendidikan.

Pengembangan tahap kedua merupakan bagian dari pembangunan kawasan kampus terpadu yang mencakup fasilitas akademik, hunian mahasiswa, serta infrastruktur pendukung dalam satu ekosistem terintegrasi.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, asrama mahasiswa, pusat kegiatan keislaman, jaringan jalan utama kawasan, sistem pencahayaan, dinding penahan tanah, hingga instalasi panel surya sebagai bagian dari efisiensi energi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan penyelesaian proyek ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menjaga kualitas konstruksi sekaligus menghadirkan nilai tambah sosial.

Menurutnya, proyek tersebut menunjukkan kemampuan PTPP mengelola pembangunan kawasan berkompleksitas tinggi dengan standar tata kelola global.

“Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahap II menunjukkan bagaimana PTPP mampu mengelola proyek Kawasan dengan kompleksitas tinggi dan standar tata kelola internasional," kata Joko di keterbukaan informasi, Jumat (13/2/2026).

Ia menilai capaian rekor MURI menjadi simbol bahwa pembangunan infrastruktur tidak sekadar menghadirkan fungsi fisik, tetapi juga membawa makna kultural dan sosial bagi masyarakat.

Lebih jauh, proyek ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan akses pembelajaran di Jawa Timur maupun nasional.

Kehadiran fasilitas modern diyakini dapat mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul sekaligus menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja dan penguatan aktivitas usaha di sekitar kampus.

Joko menambahkan proyek tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana tercermin dalam agenda prioritas pemerintah.

Sebagai perusahaan konstruksi di bawah naungan Danantara Indonesia, PTPP terus memperkuat kapabilitas operasional melalui pemanfaatan teknologi konstruksi, sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dan Building Information Modeling (BIM) guna menjaga efisiensi pelaksanaan proyek serta kualitas hasil pekerjaan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyiapkan beras premium khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 dengan standar internasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jamaah haji Indonesia di Arab Saudi menggunakan beras nasional.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan selama ini kebutuhan beras jamaah haji Indonesia dipenuhi dari Vietnam dan Thailand. Karena itu, pemerintah meminta Bulog menyiapkan beras dengan kualitas khusus untuk konsumsi jamaah haji Indonesia.

“Haji tahun 2026 ini diperintahkan wajib menggunakan beras nasional, beras Indonesia. Sekarang Indonesia sudah swasembada pangan, maka beras Indonesia harus digunakan untuk seluruh jamaah kita,” kata Rizal saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menerangkan Bulog menyiapkan beras premium dengan spesifikasi tingkat pecahan maksimal 5 persen dan kadar air 14 persen atau di bawahnya. Standar tersebut lebih tinggi dibandingkan beras premium nasional yang umumnya memiliki tingkat pecahan sekitar 15 persen.

Beras haji tersebut, lanjut Rizal, diproduksi dari gabah kering panen yang baru dipanen dari sawah. Gabah itu langsung digiling untuk menjaga kesegaran dan mutu beras sebelum dikirim ke Arab Saudi.

Untuk memenuhi standar tersebut, Bulog memanfaatkan fasilitas penggilingan milik Wilmar dengan skema pinjam pakai. Fasilitas itu digunakan setelah memperoleh izin dari Kepolisian melalui Kabareskrim.

“Wilmar alatnya canggih, sudah computerized, hasilnya bagus sekali. Kami sudah mendapat surat izin pinjam pakai, sehingga gabah bisa diolah menjadi beras premium dengan pecahan 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen,” ujar Rizal.

Menurut Direktur Utama Bulog, beras premium tersebut disiapkan sesuai permintaan para pengelola dapur jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Seluruh dapur jamaah haji kini diwajibkan menggunakan beras Indonesia untuk konsumsi jamaah.

Bulog merencanakan pengiriman awal beras haji pada pekan ketiga Februari 2026. Volume pengiriman sesuai permintaan mencapai 2.280 ton, dengan cadangan yang disiapkan hingga 3.000 ton untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan.

“Yang dikirim 2.280 ton. Kami siapkan 3.000 ton supaya ada cadangan jika ada kebutuhan tambahan, termasuk untuk jamaah umroh,” jelas Rizal.

Direktur Utama Bulog memastikan pengiriman beras haji tidak mengganggu pasokan dalam negeri. Saat ini, stok beras Bulog mencapai sekitar 3,2 juta ton, dengan target penyerapan 4 juta ton sepanjang 2026.

Selain pengiriman beras, Bulog juga menjajaki pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi. Gudang tersebut direncanakan berkapasitas awal sekitar 1.000 ton dan dapat dikembangkan secara bertahap. Menurut Rizal, gudang itu nantinya tidak hanya menyimpan beras, tetapi juga komoditas pangan lain seperti minyak, ikan, dan daging untuk mendukung kebutuhan logistik jamaah haji dan umroh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan peningkatan minimal free float saham sebesar 15 persen dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan upaya untuk memenuhi standar internasional sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

"Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI)," ujar Ibrahim saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Senin.

Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia.

"MSCI itu meminta reformasi, semua direformasi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi," kata Ibrahim.

Sebagai informasi, OJK menargetkan penerapan untuk peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi sebesar 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky memastikan bahwa OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan proposal sesuai yang dibutuhkan ke MSCI.

Ia mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh MSCI adalah keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam melaksanakan action plan terkait proposal yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan dengan MSCI, OJK dan SRO menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia, diantaranya melalui pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

Selain itu, penerapan klasifikasi investor yang lebih granular dari sebelumnya tujuh sub-tipe investor menjadi 27 sub-tipe investor, serta menyampaikan terkait dengan rencana kenaikan free float saham dari saat minimum sebesar 7,5 persen menjadi minimum 15 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

awal 2026 bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan tambang diminta untuk menerapkan standar internasional yang dinilai memiliki kriteria lebih tinggi sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan seperti bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII) Jalal mengatakan pemerintah memang sudah menerapkan aturan standardisasi tata kelola sektor pertambangan, namun standar internasional memiliki kriteria yang lebih tinggi, sehingga menjadi acuan pengelolaan tambang yang lebih baik.

Menurut dia, implementasi standar internasional bisa menjadi insentif bagi perusahaan tambang yang pembeli produknya menetapkan syarat tata kelola yang ketat, atau bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan maupun investor dengan cost of capital yang lebih murah.

"Itu bisa menjadi iming-iming bagi perusahaan yang menerapkan tata kelola standar internasional,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun demikian, tambahnya, tidak semua perusahaan tambang memiliki kepentingan dengan insentif tersebut sebab ada perusahaan yang pembeli atau kreditornya tidak memberikan syarat tata kelola yang ketat sehingga banyak perusahaan mengambil langkah untuk tidak mau repot-repot mengikuti standar internasional.

"Di sinilah sebenarnya peran pemerintah untuk meminta perusahaan menegakkan aturan. Misalnya melalui adopsi standar internasional yang lebih tinggi," katanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa standar yang digunakan oleh sektor tambang di Indonesia, di antaranya standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI).

Salah satu standar Indonesia yang banyak diadopsi di Indonesia adalah ISO 14001, yang merupakan standar internasional terkait sistem manajemen lingkungan untuk memastikan perusahaan mengelola dampak operasional secara bertanggung jawab.

TCFD & IFRS Sustainability Standards yang menjadi kerangka global terkait transparansi dalam pelaporan risiko dampak lingkungan dan keberlanjutan keuangan.

Sementara itu salah satu standar dalam praktik pertambangan global yakni The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang merupakan lembaga audit independen dengan standar tertinggi dalam praktik pertambangan secara sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, implementasi standar IRMA sudah mulai dijalankan oleh industri nikel. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengajukan diri untuk diaudit IRMA. Langkah perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi ini kemudian diikuti oleh Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako.

Jalal mengatakan adopsi standar internasional oleh perusahaan tambang memang belum menjadi ketentuan yang mengikat.

Namun, tambahnya, belajar dari kejadian bencana di Sumatera yang masih dalam proses audit oleh pemerintah, implementasi standar internasional bisa menjadi salah satu jalan untuk memastikan operasional tambang dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, maupun biodiversity dengan lebih ketat.

"Karena itu, awal 2026 ini bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026