Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi merevisi aturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di himpunan bank milik negara (himbara). Kini, devisa hasil ekspor migas maupun nonmigas wajib diparkirkan selama periode tertentu di bank BUMN, dengan keringanan bagi sejumlah negara yang memiliki perjanjian dagang atau kerja sama dengan Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aturan wajib retensi DHE SDA ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2026 dan sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, aturan terkait yang berlaku adalah PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Beleid sebelumnya telah disoroti oleh Presiden Prabowo lantaran dinilai kurang efektif meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Apalagi, saat ini cadangan devisa Bank Indonesia (BI) cukup terkuras usai digunakan untuk stabilisasi nilai tukar.

Oleh sebab itu, tiga tujuan utama penerapan aturan anyar ini adalah mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi SDA; peningkatan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam; serta stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Airlangga menyebut beleid terbaru ini memperluas pengecualian penempatan DHE SDA bank non-himbara untuk sektor pertambangan, migas, dan non-migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman maupun kesepakatan dengan Indonesia.

"Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaian KEM & PPKF 2027, Rabu (20/5/2026).

Adapun ketentuan utama beleid ini adalah mewajibkan eksportir SDA untuk memasukkan DHE_nya sebesar 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%.

Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas, sedangkan 100% untuk industri nonmigas. Penempatannya yaitu pada rekening khusus pada SKI atau rekening khusus, dengan jangka waktu minimal bagi komoditas migas tiga bulan serta nonmigas 12 bulan.

Repatriasi atau penempatan DHE SDA ini wajib dilakukan melalui bank Himbara. Kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui Bank Himbara.

Di sisi lain, batas konversi DHE valas ke rupiah diturunkan dari 100% ke maksimal 50%.

Ada pemberlakuan khusus untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan. Bagi negara-negara dengan perjanjian kerja sama bersama Indonesia, retensi DHE sektor pertambangan sebesar 30% untuk minimal tiga. Mereka juga bisa memilih untuk tidak menempatkannya di himbara.

"Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk tiga bulan di bank non-Himbara," terang Airlangga.

Dari sisi insentif, eksportir yang meretensi DHE SDA-nya sesuai aturan diberikan keringanan PPh sampai 0% sesuai jangka waktu penempatan.

"Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2026," pungkas mantan Menteri Perindustrian ini.

Saat ditanya lebih lanjut, Menko Perekonomian sejak 2019 ini mengonfirmasi bahwa AS adalah salah satu negara mitra dagang yang diprioritaskan. Sebab, Indonesia sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Iya. Termasuk Amerika Serikat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 4,75% dinilai membuka peluang cuan bagi sejumlah sektor saham, di tengah potensi arus keluar dana asing (outflow) yang masih membayangi pasar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

Perry mengatakan keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

"BI siap menempuh penguatan lebih lanjut untuk mempertahankan stabilisiasi nilai tukar dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%," ungkap Perry.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan sejauh ini, pasar akan menerima penurunan suku bunga ini. Pasalnya, situasi dan kondisi juga tidak berubah terhadap pasar saham dan obligasi.

“Meskipun saat ini Bank Indonesia memiliki ruang untuk penurunan tingkat suku bunga, kami meyakini Bank Indonesia masih akan mempertahankan di level yang ada saat ini karena volatilitas pasar yang masih tinggi, dan rupiah yang terus mengalami pelemahan. Hal ini pun juga dapat di terima oleh pelaku pasar dan investor,” ucap Nico, Rabu (22/4/2026).

Dia melanjutkan, ⁠dengan situasi dan kondisi tingkat suku bunga yang tidak mengalami perubahan, pihaknya mengasumsikan tidak akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pasar, baik pasar saham maupun pasar obligasi.

Nico juga menjelaskan dengan penhanan suku bunga ini, aliran masuk arus dana asing atau inflow masih berpotensi untuk terjadi, meskipun ada banyak faktor yang harus diperhatikan, tidak hanya dari sisi BI Rate saja.

Menurutnya, faktor seperti tensi geopolitik, lalu keputusan lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch yang menurunkan prospek Indonesia, pengelolaan kebijakan fiskal, hingga MSCI mempengaruhi pergerakan pasar.

“Namun menilik tingkat suku bunga BI Rate yang masih seperti ini dan beberapa sentimen lainnya, kami pikir potensi outflow masih berpotensi terjadi,” ucap Nico.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai dampak dari BI yang mempertahankan suku bunga adalah tekanan jual jangka pendek.

“Pasar saat ini lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar dibandingkan stimulus pertumbuhan,” tutur Wafi, Rabu (22/4/2026).

Wafi juga menyebut saat ini, mayoritas investor asing masih mencatatkan outflow. Tekanan tersebut dipicu perpindahan aset ke obligasi AS karena tingginya yield global dan depresiasi rupiah.

Wafi juga menyarankan investor saat ini untuk fokus pada saham-saham perbankan big caps dan sektor defensif seperti konsumer dengan keputusan BI.

“Hindari dulu sektor properti dan konstruksi,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai penetapan suku bunga di level saat ini sebenarnya sudah cukup menenangkan pasar.

“Artinya BI tetap menjaga stabilitas, terutama di tengah tekanan global dan rupiah yang masih relatif lemah,” ucap David, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan dampak dari penetapan suku bunga acuan ini ke IHSG juga lebih ke arah menahan penurunan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan yang agresif. Dengan demikian, arah dari penetapan suku bunga ini menurutnya masih cenderung sideways, dengan pendekatan defensif.

David juga melihat aliran dana asing saat ini memang masih naik turun dan cukup selektif ke pasar modal seiring penetapan suku bunga BI. Menurutnya, belum ada outflow besar, tetapi juga belum inflow yang masuk secara agresif.

“Biasanya pasar tetap fokus di saham-saham besar dan sektor yang punya fundamental kuat, jadi pergerakannya masih sangat dipengaruhi sentimen global,” tuturnya.

Adapun untuk strategi investor, saat ini David melihat sektor yang lebih menarik justru adalah sektor energi dan komoditas, karena didukung oleh harga global yang masih tinggi dan menjadi semacam buffer terhadap inflasi dan gejolak eksternal.

“Selain itu, saham-saham high dividend dan defensif juga menarik, karena di tengah suku bunga yang masih relatif tinggi, investor cenderung mencari yield yang stabil,” kata dia.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada posisi akhir Maret 2026 berada pada level tinggi sebesar US$148,2 miliar. Level ini sedikit menurun dibandingkan posisi akhir Februari 2026 yang tercatat sebesar US$151,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Dia menjelaskan pergerakan cadangan devisa per Maret 2026 juga dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembayaran utang luar negeri dan Bank Indonesia menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons terhadap dinamika pasar global.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level tersebut masih berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang berkisar sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia juga menilai tingkat cadangan devisa tersebut masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan domestik.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini potensi aliran masuk modal asing yang masih berlanjut seiring persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang dinilai tetap menarik akan membuat cadangan devisa kembali tumbuh.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor dapat mempertimbangkan reksa dana pasar uang dan/atau reksa dana pendapatan tetap sebagai penyeimbang portofolio di tengah ketidakpastian global dan ekspektasi penurunan suku bunga global yang lebih lambat.

Head of Fund Services Mirae Asset Sekuritas Francisca Gerungan menilai dari sisi makro, Bank Indonesia masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan (BI Rate), meski sepanjang 2025 telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali. Saat ini BI Rate masih tertahan dan berada di level 4,75%.

Menurutnya, Keputusan BI pada 19 Februari 2026 untuk mempertahankan suku bunga menunjukkan fokus bank sentral pada stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kondisi ini membuat sebagian investor bersikap wait & see. Namun, dia mengingatkan bahwa sikap menunggu tidak berarti membiarkan dana menganggur tanpa imbal hasil.

“Harus juga disadari meskipun wait and see jangan membiarkan dana menganggur tidak menghasilkan. Investor dapat menerapkan prinsip diversifikasi dengan pilihan masuk ke reksa dana pasar uang dan atau reksa dana pendapatan tetap,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Saat ini, Francisca menilai investor dapat melakukan diversifikasi portofolio ke aset kelas yang lebih konservatif, moderat supaya bisa menjadi penyeimbang dalam keseluruhan portofolio nasabah dan memberikan solusi untuk dana menganggur.

Hal itu, lanjutnya, dengan tetap menyesuaikan profil risiko investor, tujuan investasi dan jangka waktu investasi.

Sepanjang 2025, reksa dana pendapatan tetap menjadi primadona. Di Mirae Asset, bobotnya mencapai lebih dari 75% dari total Aset Under Administration (AUA) reksa dana per Desember 2025.

Kinerja produk reksa dana pendapatan tetap dari sejumlah manajer investasi rekanan bahkan mencatatkan hasil yang kompetitif. Beberapa produk mampu mencatatkan imbal hasil sekitar 8%–10% secara tahunan per Desember 2025.

Meski instrumen defensif mendominasi, potensi kenaikan pasar saham tetap menarik perhatian. Untuk investor yang ingin menangkap peluang tersebut secara bertahap, reksa dana campuran dengan porsi saham lebih besar menjadi alternatif.

Sepanjang 2025, terdapat reksa dana campuran yang mencatatkan kinerja lebih dari 30% YoY. Namun, produk ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam karena profil risikonya lebih tinggi. Namun tentunya dibutuhkan pendekatan edukatif dan analisis mendalam sebelum masuk ke instrumen ini.

Sementara itu, data Infovesta Utama mencatat kinerja reksa dana saham paling moncer secara year-to-date dibandingkan dengan kinerja reksa dana lainnya.

Produk reksa dana saham Cipta Saham Unggulan Syariah cetak return tertinggi. Berdasarkan data Infovesta, Infovesta Equity Fund Index naik 3,65% YtD, disusul Infovesta Balanced Fund Index yang menguat 2,33% sejak awal 2026. Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.
Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.

Adapun selama sepekan, kinerja reksa dana juga ditutup menguat dengan reksa dana saham mencatatkan return positif terbesar yakni 3,71%, disusul reksa dana campuran sebesar 2,28%, reksa dana pendapatan tetap sebesar 0,20%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengkaim fundamental ekonomi Indonesia sehingga tren depresiasi rupiah tidak akan terjadi dalam waktu yang lama.

Purbaya bahkan meyakini aliran modal asing, maupun milik investor dalam negeri yang disimpan di luar negeri, akan kembali ke pasar keuangan RI.

"Orang Indonesia yang naruh uangnya di luar negeri juga akan balik. Kenapa? Dia akan berbisnis di sini karena orang Indonesia enggak bisa berbisnis di luar negeri, mereka enggak biasa bersaing sehat di sana," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, dikutip Kamis (15/1/2025).

Purbaya menekankan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar rupiah merupakan urusan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Namun demikian, dia menyebut rupiah akan kembali menguat sejalan dengan perbaikan ekonomi ke depannya.

"Karena modal-modal asing akan masuk. Mereka akan masuk ke negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat [2025] 5,45% kali ya. Triwulan tahun-tahun ini mungkin kita bisa tumbuh ke arah 6%. Kami akan dorong ke arah sana," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Bisa Tembus Rp17.000 per Dolar

Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari memprediksi nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat (AS) bisa semakin mengalami tekanan akibat kinerja neraca pembayaran. Dia memprediksi nilai tukar rupiah bisa tembus Rp17.000 per dolar AS utamanya akibat defisit transaksi modal dan finansial.

"Kita mungkin akan terus melihat tekanan depresiasi pada rupiah karena neraca pembayaran. Kami pikir, pada akhir 2026, kita mungkin akan berada di angka Rp17.000 [per dolar AS] atau di kisaran itu," terangnya pada media briefing, Senin (12/1/2026).

Menurut Pranjul, faktor yang membuat ketahanan eksternal RI rentan cenderung disebabkan oleh aliran modal asing keluar atau capital outflow baik di pasar saham maupun obligasi.

Dia melihat hal tersebut berdasarkan kondisi aliran modal asing dalam bentuk portofolio sepanjang 2025, sekaligus capaian penanaman modal asing (PMA) jangka panjang atau foreign direct investment (FDI).

Di sisi lain, dia memandang current account deficit (CAD) dari sisi perdagangan barang masih menunjukkan performa yang baik di 2025. Hal itu terlihat dari posisi cadangan devisa Indonesia yang dilaporkan masih berada di level US$156,5 miliar per akhir Desember tahun lalu.

Kinerja neraca perdagangan pun masih menunjukkan tren positif, di mana surplus berlanjut hingga 67 bulan beruntun sampai dengan November 2025 lalu. "Saya pikir apa yang terjadi di Indonesia bahwa perdagangan bukan suatu masalah yang mencolok saat ini. Surplus neraca dagang juga cukup kuat pada 2025," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Undang-undang No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memberi kewenangan baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing alias valas.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa peran baru menkeu di APBN 2026 itu intinya adalah untuk menjaga nilai aset. Lewat kewenangan tersebut, pemerintah dapat mengubah komposisi penyimpanan uangnya di BI dalam bentuk denominasi rupiah maupun valas.

"Sebagai pemilik uang atau pemilik rekening, maka mekanisme overbooking antar rekening yang dimiliki pemerintah tersebut sifatnya lebih ke menjaga nilai aset atau uangnya pemerintah di BI," ujar Eko, dikutip Selasa (13/1/2026).

Eko menuturkan bahwa kebijakan itu tidak serta merta mengurangi kewenangan Bank Indonesia. Apalagi, intervensi yang dilakukan oleh menkeu hanya terbatas kepada rekening milik pemerintah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan operasi moneter seperti yang sering dilakukan oleh BI.

"Sejauh berkoordinasi dengan BI sebenarnya ya ini tidak mencampuri kewenangan moneter, karena pemerintah tidak intervensi langsung ke pasar."

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menekankan bahwa rekomposisi rupiah dan valas yang dijalankan oleh Menkeu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas bank sentral.

"Rekomposisi valas pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah baik rupiah maupun valas dan untuk mitigasi risiko nilai tukar," ujar Deni, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan bahwa pengelolaan valas pemerintah dilakukan hanya antar rekening pemerintah di BI dengan mekanisme overbooking (tidak keluar ke pasar).

Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berdampak pada nilai tukar rupiah. "Hal ini berbeda dengan BI yang melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah."

Mandat Baru Menkeu

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat mandat baru di dalam Undang-undang APBN 2026 untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing (valas).

Peran baru tersebut sempat membuat tanda tanya besar mengenai kemungkinan cawe-cawe menkeu dalam kebijakan moneter yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

Terkait hal itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menekankan bahwa rekomposisi rupiah dan valas yang dijalankan oleh Menkeu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas bank sentral.

"Rekomposisi valas pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah baik rupiah maupun valas dan untuk mitigasi risiko nilai tukar," ujar Deni, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan bahwa pengelolaan valas pemerintah dilakukan hanya antar rekening pemerintah di BI dengan mekanisme overbooking (tidak keluar ke pasar).

Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berdampak pada nilai tukar rupiah. "Hal ini berbeda dengan BI yang melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah."

Mandat Baru Menkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengirimkan sinyal kuat bahwa kebijakan moneter pada 2026 akan tetap berorientasi pada pertumbuhan alias pro-growth

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa bank sentral akan menggunakan tiga kebijakan moneter utama pada 2026 yaitu suku bunga, stabilisasi nilai tukar, dan manajemen likuiditas.

Dari sisi suku bunga, Perry memberi angin segar bagi pelaku pasar dan sektor riil. Setelah memangkas BI Rate sebanyak enam kali dengan total 150 basis poin (bps) menjadi 4,75% sepanjang 2024—2025, BI memastikan siklus pelonggaran belum berakhir.

"Kami sampaikan bahwa ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran dan perlunya untuk bersama pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers Hasil RDG Desember 2025 secara daring, Rabu (17/12/2025).

Meski demikian, Perry menekankan bahwa waktu dan besaran pemangkasan bunga akan tetap bergantung pada data bulanan dengan mencermati inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar.

Banjir Likuiditas 'Double Digit'

Selain suku bunga, strategi pamungkas BI pada 2026 adalah ekspansi likuiditas besar-besaran. Perry menargetkan pertumbuhan uang primer (primary money) akan didorong menyentuh angka dua digit (double digit) alias 10% ke atas mulai Desember 2025 dan sepanjang tahun depan.

"Itulah cara untuk bagaimana kita turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekspansi likuiditas yang kami sudah alirkan ke perbankan itu bisa mengalir ke sektor riil," katanya.

Strategi guyuran likuiditas itu dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, pengurangan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perry mencatat posisi SRBI telah turun signifikan dari puncaknya sekitar Rp920 triliun di awal tahun menjadi kisaran Rp700 triliun saat ini. Penurunan posisi ini setara dengan suntikan likuiditas lebih dari Rp200 triliun ke pasar.

Kedua, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sepanjang 2025, BI tercatat telah melakukan pembelian SBN senilai total Rp327,45 triliun sebagai bagian dari operasi moneter untuk menambah likuiditas.

Ketiga, pemberian insentif berupa remunerasi bagi perbankan yang menempatkan kelebihan likuiditasnya (excess reserve) di BI. Remunerasi ditetapkan sebesar 3,5% atau 25 bps di bawah suku bunga Deposit Facility sehingga diharapkan memberikan fleksibilitas bagi bank untuk lebih aktif menyalurkan kredit.

Di sisi lain, Perry mengingatkan bahwa derasnya likuiditas dari bank sentral tidak akan efektif tanpa sinergi dengan kebijakan fiskal.

"Bank sentral tidak bisa mengalirkan likuiditas [langsung] ke sektor riil. Makanya kami koordinasi erat dengan Pak Menteri Keuangan yang terus mendorong ekspansi fiskal," pungkasnya.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, BI berkomitmen melanjutkan intervensi pasar non-deliverable forward (NDF) di pasar domestik maupun luar negeri selama 24 jam, serta intervensi di pasar spot dan pasar sekunder SBN.

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$150,1 miliar pada akhir November 2025, naik dari posisi Oktober sebesar US$149,9 miliar.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh BI saat ketidakpastian pasar keuangan global masih meningkat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan tambahan cadangan devisa terutama berasal dari penerimaan negara dan penarikan pembiayaan luar negeri.

"Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," kata Ramdan melalui keterangan resmi, Jumat (5/12).

Dengan posisi saat ini, cadangan devisa setara pembiayaan 6,2 bulan impor atau enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

BI mencatat angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor, sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal Indonesia serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ramdan menyampaikan keyakinan bank sentral bahwa ketahanan sektor eksternal akan tetap solid dalam beberapa waktu ke depan.

"Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," ujarnya.

Ia menambahkan koordinasi BI dengan pemerintah akan terus diperkuat.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ramdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan arah seluruh bauran kebijakan Bank Sentral pada 2026 di depan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang justru diminta untuk dievaluasi oleh Kepala Negara.

Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025), Perry memaparkan lima arah bauran kebijakan bank sentral tahun depan.

Pertama, dari sisi kebijakan moneter berupa kebijakan suku bunga acuan, Perry mengatakan BI akan mengkaji peluang penurunan suku bunga acuan.

"Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan," ujarnya.

Kemudian dalam aspek stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak global, BI akan melakukan intervensi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot domesticnon-delivery forward (DNDF), serta pembelian di pasar sekunder dalam negeri.

Selanjutnya, ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang.

"Kecukupan cadangan devisa dijaga, instrumen penempatan valas DHE SDA diperluas," papar Perry.

Kedua, untuk kebijakan makroprudensial, Perry menyebut kebijakan makroprudensial longgar akan diperkuat tahun depan untuk mendorong kredit perbankan yang lebih tinggi lagi. Khususnya kredit kepada sektor-sektor pemerintah.

"Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini," terang Perry.

Bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga. Adapun untuk masalah special rate, BI selaku anggota KSSK akan berkoordinasi dengan Kemenkeu, OJK dan LPS untuk mengatasi hasil tersebut.

Bauran kebijakan kedua itu juga meliputi penguatan surveillance atau pemantauan sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, dalam aspek sistem pembayaran, BI akan terus mengakselerasi digitalisasi sesuai cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2030 dengan semboyan 'Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa'.

Hal tersebut dicapai dengan membangun infrastruktur baru New BI-Fast yang terhubung dengan fast payment industri serta modernisasi BI-RTGS, Pusat Data Transaksi Pembayaran; konsolidasi industri dengan klasifikasi perusahaan sistem pembayaran utama dan nonutama; dan inovasi QRIS dengan target 60 juta pengguna serta 45 juta merchant yang sebagian besar adalah UMKM.

Tidak sampai di situ, BI berencana membangun pusat inovasi digital nasional berkolaborasi dengan ASPI, serta memperluas kerja sama QRIS cross border dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

"Eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia," tuturnya.

Keempat, pendalaman pasar uang. BI menargetkan transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030, serta pasar valas US$18 miliar per hari pada 2030.

Pada bauran kebijakan tersebut, BI berencana meningkatkan transaksi repo dan DNDF; memperkuat pelaku pasar bersama Apuvindo; dan sinergi pembiayaan ekonomi dengan pemerintah, KSSK, Danantara serta asosiasi industri.

Kelima, di bidang kelembagaan transformasi kebijakan SDM, BI terus meningkatkan digitalisasi melalui Integrated Digital Center Bank, didukung pusat data dan kapabilitas artificial intelligence (AI).

"Dan tentu saja, akuntabilitas dengan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, juga transparansi publik," pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menyambut baik arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) 2026. Kerangka kebijakan yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan ini dipandang akan menjadi peta jalan yang menjanjikan kepastian investasi dan keberlanjutan ekspansi bisnis di tengah tantangan global.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang menjelaskan Arah kebijakan moneter tersebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi tinggi arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2026," ujar Sarman Simanjorang saat dihubungi Bisnis pada Jumat (28/11/2025).

Menurut Sarman, tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian memang menuntut kebijakan moneter yang fleksibel, tetapi tetap fokus.

Terlebih, tambah Sarman, elemen stabilitas menjadi fondasi utama yang membuat pengusaha optimistis. Pengendalian inflasi yang terukur dan stabilisasi nilai tukar rupiah dinilai esensial dalam menjaga daya saing produk domestik.

Lebih lanjut, Sarman berharap implementasi kebijakan tersebut ke depannya tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada optimalisasi instrumen makroprudensial untuk memastikan likuiditas yang cukup di perbankan.

"Kami berharap kebijakan moneter BI juga mampu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit produktif. Sinyal pro pertumbuhan yang diberikan BI harus diterjemahkan menjadi ekspansi kredit yang terjangkau bagi sektor riil, khususnya UMKM dan industri padat karya," imbuhnya.

Senada, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menyatakan bahwa kerangka kebijakan yang disampaikan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan strategi yang tepat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Rencana BI untuk mencermati ruang penurunan BI-Rate dan mendorong ekspansi likuiditas yang lebih pro market merupakan inisiatif yang dinantikan oleh para pelaku usaha.

"Rencana BI Rate yang berpotensi turun dan dorongan likuiditas yang akomodatif menjadi angin segar bagi sektor riil. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund), memperbaiki arus kas, serta memperluas akses pembiayaan produktif," ujar Anggawira.

Angga memberikan catatan soal penyaluran pembiayaan produktif yang perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti sektor padat karya, manufaktur, dan UMKM.

"Pelonggaran likuiditas perlu benar-benar mendorong kredit produktif, tidak boleh sekadar berputar di sektor keuangan. Efektivitas transmisi ini adalah kunci agar stimulus moneter sampai ke lapangan," tambahnya.

Sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih suportif, Hipmi memproyeksikan iklim investasi pada 2026 memiliki peluang membaik. Suku bunga yang lebih kompetitif diyakini akan meningkatkan minat ekspansi dunia usaha dan menarik investasi baru di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi, hingga ekonomi digital.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter 2026 akan tetap pro terhadap keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro stability and growth," terangnya pada seluruh peserta acara.

Perry menjelaskan, empat bauran kebijakan BI lainnya tahun depan akan diarahkan untuk pro pertumbuhan alias pro growth. Pada materi yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026 dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

Untuk mendukung arah kebijakan moneter mendatang, Perry menyebut sejumlah langkah yang akan diambil. Di antaranya adalah pengendalian inflasi, mencermati penurunan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, hingga intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.