Bisnis.com, JAKARTA -- Undang-undang No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memberi kewenangan baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing alias valas.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa peran baru menkeu di APBN 2026 itu intinya adalah untuk menjaga nilai aset. Lewat kewenangan tersebut, pemerintah dapat mengubah komposisi penyimpanan uangnya di BI dalam bentuk denominasi rupiah maupun valas.

"Sebagai pemilik uang atau pemilik rekening, maka mekanisme overbooking antar rekening yang dimiliki pemerintah tersebut sifatnya lebih ke menjaga nilai aset atau uangnya pemerintah di BI," ujar Eko, dikutip Selasa (13/1/2026).

Eko menuturkan bahwa kebijakan itu tidak serta merta mengurangi kewenangan Bank Indonesia. Apalagi, intervensi yang dilakukan oleh menkeu hanya terbatas kepada rekening milik pemerintah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan operasi moneter seperti yang sering dilakukan oleh BI.

"Sejauh berkoordinasi dengan BI sebenarnya ya ini tidak mencampuri kewenangan moneter, karena pemerintah tidak intervensi langsung ke pasar."

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menekankan bahwa rekomposisi rupiah dan valas yang dijalankan oleh Menkeu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas bank sentral.

"Rekomposisi valas pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah baik rupiah maupun valas dan untuk mitigasi risiko nilai tukar," ujar Deni, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan bahwa pengelolaan valas pemerintah dilakukan hanya antar rekening pemerintah di BI dengan mekanisme overbooking (tidak keluar ke pasar).

Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berdampak pada nilai tukar rupiah. "Hal ini berbeda dengan BI yang melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah."

Mandat Baru Menkeu

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat mandat baru di dalam Undang-undang APBN 2026 untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing (valas).

Peran baru tersebut sempat membuat tanda tanya besar mengenai kemungkinan cawe-cawe menkeu dalam kebijakan moneter yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

Terkait hal itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menekankan bahwa rekomposisi rupiah dan valas yang dijalankan oleh Menkeu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas bank sentral.

"Rekomposisi valas pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah baik rupiah maupun valas dan untuk mitigasi risiko nilai tukar," ujar Deni, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan bahwa pengelolaan valas pemerintah dilakukan hanya antar rekening pemerintah di BI dengan mekanisme overbooking (tidak keluar ke pasar).

Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berdampak pada nilai tukar rupiah. "Hal ini berbeda dengan BI yang melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah."

Mandat Baru Menkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memegang mandat baru dalam pengelolaan keuangan negara seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Salah satu poin paling krusial dalam aturan tersebut adalah kewenangan Menkeu untuk melakukan rekomposisi mata uang pada dana cadangan fiskal, sebuah fungsi yang sebelumnya secara eksklusif dijalankan oleh Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) UU APBN 2026, kewenangan ini diberikan untuk memperkuat stabilitas fiskal dan memitigasi risiko pasar di tengah ketidakpastian global.

“Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL (saldo anggaran lebih) melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing,” demikian penjelasan pemerintah dalam beleid tersebut, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Berbeda dengan regulasi tahun-tahun sebelumnya, di mana Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya ditempatkan di Bank Indonesia, aturan baru ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengelola dana tersebut secara lebih fleksibel. Pasal 31 ayat (3) merinci bahwa dana SAL kini dapat dipinjamkan kepada berbagai pihak demi mensukseskan kebijakan nasional.

Penerima pinjaman dana SAL tersebut meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta Badan hukum lain yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah.

Meskipun kewenangan ini telah sah secara undang-undang, rincian teknis mengenai prosedur rekomposisi mata uang dan pinjaman tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

UU APBN 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober lalu ini juga menetapkan dana SAL sebagai instrumen penyelamat jika terjadi guncangan ekonomi.

Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa SAL dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi jika pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik mengalami krisis, dengan catatan telah mendapatkan persetujuan DPR.

“Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya,” tulis aturan tersebut.

Mandat baru ini dipandang sebagai upaya Menkeu Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 ke level 6 persen.

Purbaya menegaskan, perluasan wewenang fiskal ini akan dilakukan melalui sinkronisasi yang erat dengan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Terus kami sinkronkan kebijakan moneter lebih baik, dengan moneter ya, bukan saya intervensi, kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral," kata Purbaya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).

Postur APBN, Asumsi Makro, dan Sasaran Pembangunan 2026

Adapun, postur APBN 2026 didesain dengan target Pendapatan Negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan Belanja Negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Artinya, defisit anggaran yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan postur itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%; inflasi diperkirakan sebesar 2,5%; nilai tukar rupiah diproyeksi mencapai Rp16.500 per dolar AS. ; dan suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9%.

Sementara berdasarkan sasaran pembangunan, kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5%–7,5%, dengan kemiskinan ekstrem mendekati 0% (0%-0,5%). Sementara itu, pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 4,44% – 4,96%.

Gini ratio alias ketimpangan ditargetkan menjadi 0,377–0,380; dan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) ditargetkan sebesar 0,57.