ekBis

Saham dua emiten badan usaha milik negara (BUMN), PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT PP Properti Tbk (PPRO), terancam delisting atau dihapus pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2026. Potensi tersebut muncul setelah BEI menerbitkan Pengumuman Bursa Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 pada Desember 2025.

Dalam pengumuman tersebut, BEI menyatakan hingga 30 Desember 2025 terdapat lebih dari 70 emiten tercatat, termasuk INAF dan PPRO, yang sahamnya berada dalam status suspensi lebih dari enam bulan. Sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N tentang pembatalan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting), emiten dengan kondisi tersebut wajib diumumkan kepada publik sebagai calon emiten berpotensi delisting.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Nyoman Gede Yetna mengatakan, puluhan emiten tersebut masuk kategori berpotensi delisting karena tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat, salah satunya akibat masa suspensi yang telah melampaui 24 bulan.

Nyoman menyebut, BEI telah memberikan kesempatan untuk emiten tersebut melakukan berbagai tindakan untuk memperbaiki kondisinya agar tetap bertahan di BEI.

“Jadi kita minta maaf nih, ini mesti kita selesaikan. Caranya seperti apa? Kewajiban dari perusahaan tersebut melakukan buyback (pembelian kembali saham) yang dimiliki oleh investor di harga tertentu,” kata Nyoman ketika ditemui di BEI beberapa waktu lalu.

Ia menyebut aksi tersebut dilakukan sebagai bagian perlindungan investor pasar modal. Adapun kedua saham BUMN tersebut telah disuspensi lebih dari satu tahun.

Nasib Emiten INAF dan PPRO di BEI

Saham INAF dihentikan perdagangannya sejak 2 Juli 2024, sehingga telah disuspensi selama sekitar 18 bulan. Suspensi ini dilakukan karena memburuknya kondisi keuangan perseroan, termasuk ekuitas yang tercatat negatif.

Masalah keuangan Indofarma juga diperparah dengan tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 98,93 miliar untuk periode Maret 2024. Selain itu, perseroan terseret kasus dugaan fraud pengadaan alat kesehatan yang melibatkan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM) dengan potensi kerugian mencapai Rp 146,57 miliar. IGM sendiri telah dinyatakan pailit, sehingga sekitar 450 karyawan terancam kehilangan pekerjaan.

Selama masa suspensi, sebanyak 371,73 juta saham milik publik di INAF tidak dapat diperdagangkan. Saham emiten farmasi ini terakhir diperdagangkan pada harga Rp 126 per saham.

Dalam paparan publik yang digelar pada 22 Desember 2025, manajemen Indofarma menyatakan telah melakukan berbagai langkah efisiensi menyeluruh, terutama pada biaya produksi dan sumber daya manusia.

Perseroan melakukan penataan dan penguatan SDM untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan struktur biaya. Selain itu, Indofarma juga mengendalikan biaya operasional dan harga pokok penjualan melalui perbaikan proses dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Struktur organisasi perseroan turut dirampingkan agar lebih agile dan selaras dengan kebutuhan bisnis saat ini.

Sementara itu, saham PPRO disuspensi sejak 15 Oktober 2024 atau telah berhenti diperdagangkan selama sekitar 15 bulan. Selama periode tersebut, sebanyak 12,38 miliar saham milik publik tidak dapat diperdagangkan. Saham PPRO terakhir diperdagangkan pada harga Rp 21 per saham.

Menanggapi pengumuman BEI, PPRO telah menyampaikan laporan perkembangan realisasi rencana pemulihan kondisi atau penyebab suspensi. Pada kuartal I 2025, perseroan mencapai kesepakatan homologasi pada 17 Februari 2025, sehingga status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) resmi dicabut dan berkekuatan hukum tetap. Proses ini telah terealisasi sepenuhnya.

Pada tahap berikutnya, PPRO telah mengajukan surat kepada wali amanat terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Namun, pelaksanaan RUPO masih menunggu hasil diskusi wali amanat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan progres yang tercatat sekitar 50%.

Selain itu, perseroan juga telah berkorespondensi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk penyesuaian nilai serta jadwal pembayaran bunga dan pokok instrumen obligasi dan medium term notes (MTN) sesuai dengan putusan homologasi. Hingga kini, proses tersebut telah berjalan sekitar 60%.

Kinerja Keuangan INAF dan PPRO hingga September 2025

Apabila merujuk laporan keuangan hingga kuartal ketiga 2025, terlihat kondisi keuangan kedua perseroan mulai pulih. INAF membukukan rugi bersih sebesar Rp 179.73 miliar sepanjang periode sembilan bulan pertama 2025. Jumlah tersebut susut 57,39% dari rugi yang perseroan catatkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 421,83 miliar.

Meski laba bersih perseroan mengalami penyusutan, namun penjualan KAEF tercatat turun tipis menjadi Rp 7 triliun dari Rp 7,86 triliun secara yoy. Penjualan perseroan diperoleh dari penjualan lokal sebesar Rp 6,88 triliun dan penjualan ekspor yang meliputi penjualan garam kina dan essential oil serta obat dan alat kesehatan sebesar Rp 126,95 miliar.

Seiring dengan turunnya rugi KAEF, beban pokok penjualan perseroan juga menipis menjadi Rp 4,56 triliun dari Rp 5,51 triliun secara tahunan.

Kemudian, PPRO mencatatkan penurunan rugi bersih sebesar 94,85% dari Rp 720,23 miliar menjadi Rp 37,02 miliar. Sementara itu, pendapatan PPRO justru menurun dari Rp 287,81 miliar menjadi Rp 230,97 miliar. Meski begitu, perusahaan mampu menurunkan beban pokok pendapatan dari Rp 256,37 miliar menjadi Rp 223,89 miliar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan 70 emiten berpotensi menghadapi delisting atau penghapusan pencatatan saham pada 2026. Emiten-emiten tersebut tercatat telah mengalami suspensi perdagangan saham selama enam bulan atau lebih hingga akhir 2025.

Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor, termasuk emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya seperti PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), serta PT PP Properti Tbk (PPRO).

Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Bursa Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 yang dirilis pada Desember 2025. BEI menyatakan bahwa per 30 Desember 2025, saham puluhan perusahaan tercatat telah berada dalam status suspensi yang mencapai atau melampaui batas waktu enam bulan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Adi Pratomo Aryanto, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan bursa, saham yang disuspensi dalam jangka waktu tersebut masuk kategori yang wajib diumumkan kepada publik sebagai calon emiten berpotensi delisting.

“Per tanggal 30 Desember 2025, suspensi efek atas perusahaan tercatat berikut ini telah mencapai jangka waktu enam bulan atau lebih,” ujar Adi dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (30/12).

Mengacu pada Aturan Delisting BEI

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Dalam aturan itu, BEI berwenang melakukan delisting apabila perusahaan tercatat:

Mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha,
Tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan,
Atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maupun di seluruh pasar, selama paling singkat 24 bulan.

Namun, aturan yang sama juga mewajibkan BEI untuk mengumumkan potensi delisting lebih dini, yakni ketika saham emiten telah disuspensi selama enam bulan berturut-turut. Pengumuman ini disampaikan secara berkala setiap Juni dan Desember hingga status suspensi dicabut atau delisting resmi dilakukan.

BEI mencatat, hingga akhir Desember 2025, emiten yang masuk dalam daftar ini berasal dari beragam sektor, mulai dari industri dasar, properti dan real estat, energi, sektor siklikal dan non-siklikal, teknologi, infrastruktur, hingga keuangan. Durasi suspensi yang dialami pun bervariasi, dari enam bulan hingga bahkan lebih dari 80 bulan.

BEI mengimbau investor dan pemangku kepentingan untuk mencermati kondisi masing-masing emiten dan mengakses informasi resmi melalui keterbukaan informasi perusahaan.

“Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan, dapat menghubungi sekretaris perusahaan masing-masing. Informasi profil dan keterbukaan terakhir dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia,” kata Adi.

Daftar 70 emiten yang berpotensi delisting oleh BEI:

PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI)
PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)
PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA)
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF)
PT Cowell Development Tbk (COWL)
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL)
PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)
PT Aksara Global Development Tbk (GAMA)
PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
PT Indofarma Tbk (INAF)
PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH)
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP)
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI)
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT)
PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
PT Metro Realty Tbk (MTSM)
PT Asia Pacific Investama Tbk (MYTX)
PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)
PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL)
PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL)
PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
PT PP Properti Tbk (PPRO)
PT Master Print Tbk (PTMR)
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK)
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)
PT SMR Utama Tbk (SMRU)
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR)
PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)
PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)
PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

Sejumlah emiten sektor farmasi pelat merah telah melaporkan kinerja keuangan hingga kuartal ketiga 2025. Laporan itu merupakan kinerja perusahaan di tengah upaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menyehatkannya.

Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi tersebut di antaranya adalah PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF). Sementara itu, PT Phapros Tbk (PEHA) terpantau belum melaporkan kinerja keuangan hingga triwulan III 2025.

Bila menelisik kinerja keuangannya, kedua emiten tersebut menunjukkan kinerja yang kian membaik selama sembilan bulan pertama 2025 dengan penyusutan rugi yang dicatat perseroan.

Misalnya KAEF yang membukukan penyusutan rugi sebesar 57,39% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara itu, INAF mampu menekan rugi yang dicatat perseroan hingga 23,66% secara yoy.

Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai, kinerja perusahaan terbuka BUMN farmasi mulai menunjukkan perbaikan. Sepanjang Januari hingga September 2025, sejumlah emiten farmasi pelat merah tercatat berhasil menekan kerugian.

Menurut Wafi perbaikan kinerja enjadi sinyal bahwa proses restrukturisasi dan efisiensi biaya mulai berjalan efektif. Dia menjelaskan, langkah restrukturisasi yang akan digiatkan Danantara terhadap emiten BUMN juga menjadi sentimen positif bagi sektor ini.

Program tersebut dinilai dapat mendorong integrasi rantai pasok (supply chain), meningkatkan efisiensi produksi, serta memperbaiki struktur keuangan perusahaan.

“Tapi so far [sejauh ini] fundamental masih dalam fase pemulihan, belum bisa dibilang sepenuhnya sehat,” kata Wafi kepada Katadata, Selasa (4/11).

Kendati demikian, Wafi juga menyatakan terdapat tantangan yang masih dipikul emiten BUMN farmasi yakni di rantai pasok, beban bunga tinggi dan kapasitas produksi yang belum optimal.

Lantas, bagaimana kinerja keuangan masing-masing emiten tersebut?

Rugi Bersih Kimia Farma (KAEF) Susut 57%

Emiten BUMN farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membukukan rugi bersih sebesar Rp 179.73 miliar sepanjang periode sembilan bulan pertama 2025. Jumlah tersebut susut 57,39% dari rugi yang perseroan catatkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 421,83 miliar.

Meski laba bersih perseroan mengalami penyusutan, namun penjualan KAEF tercatat turun tipis menjadi Rp 7 triliun dari Rp 7,86 triliun secara yoy. Penjualan perseroan diperoleh dari penjualan lokal sebesar Rp 6,88 triliun dan penjualan ekspor yang meliputi penjualan garam kina dan essential oil serta obat dan alat kesehatan sebesar Rp 126,95 miliar.

Seiring dengan turunnya rugi KAEF, beban pokok penjualan perseroan juga menipis menjadi Rp 4,56 triliun dari Rp 5,51 triliun secara tahunan.

Indofarma (INAF) Bukukan Penurunan Rugi hingga 23%

Emiten di bidang kesehatan lainnya, PT Indofarma Tbk (INAF) juga mengalami penyusutan rugi menjadi Rp 127,09 miliar. Torehan tersebut tertekan 23,66% dibandingkan rugi perseroan pada periode hingga triwulan III 2024 sebesar Rp 166,48 miliar.

Sama seperti KAEF, INAF mencatatkan penurunan penjualan sepanjang periode Januari - September 2025 menjadi Rp 133.73 miliar dari Rp 137.87 miliar secara yoy. Penjualan perseroan diperoleh dari penjualan lokal sebesar Rp 117,50 miliar dan penjualan ekspor yang meliputi penjualan over the counter, ethical dan alat kesehatan sebesar Rp 16,23 miliar.

Sementara itu, beban pokok penjualan perseroan mampu ditekan menjadi Rp 145,30 miliar dari Rp 149,67 miliar secara tahunan.

Tahun lalu, pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara menyatakan tengah merancang upaya untuk menyelamatkan INAF. Rancangan etsebut dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, diketahui anak usaha INAF, PT Indofarma Global Medika terkena gagal bayar atau pailit Februari tahun ini.