Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Adapun, kata Yusril, pelarangan di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram, UIN Mataram hingga di salah satu daerah Lombok hanya persoalan administrasi. Sementara itu, nobar di kampus lain Bandung dan Sukabumi masih bisa digelar tanpa halangan apapun.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Sekadar informasi, film Pesta Babi diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama dua pejabat kunci OJK dinilai sebagai langkah yang sarat makna simbolik di tengah tekanan berat yang tengah melanda pasar modal nasional.

Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral, meski gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok dalam dua hari terakhir belum tentu sepenuhnya bersumber dari kebijakan regulator.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lain yang turut mengajukan pengunduran diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara pada Jumat (30/1/2026). Sebelumnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman turut mengundurkan diri dari jabatannya yang diumumkan pada pagi hari ini.

Dalam pernyataan resminya, Mahendra menegaskan bahwa keputusan tersebut telah disampaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK),” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Mahendra menyatakan pengunduran dirinya bersama jajaran pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah pemulihan yang diperlukan. Dia juga menegaskan bahwa proses tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Meski demikian, pengamat menilai langkah mundur ini tetap membawa konsekuensi serius bagi tata kelola dan kepercayaan pasar, terutama di tengah kondisi IHSG yang masih tertekan dan sentimen investor yang rapuh.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai pengunduran diri para pejabat OJK tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral, terlepas dari apakah gejolak pasar sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan otoritas.

“Pertama, tentu kita perlu apresiasi pejabat-pejabat yang berinisiasi mengundurkan diri, pasca serangkaian peristiwa yang terjadi di pasar modal dalam sepekan ini. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral dari seorang pejabat terkait, meskipun peristiwa yang terjadi belakangan ini belum tentu akibat dari kebijakan yang dikeluarkannya sebagai otoritas,” ujarnya.

Namun, Ryan menekankan bahwa langkah tersebut harus segera diikuti oleh mekanisme organisasi yang sigap agar OJK tidak mengalami kekosongan kepemimpinan atau leaderless. Menurutnya, keberadaan pelaksana tugas atau caretaker menjadi krusial agar pengambilan keputusan strategis tetap berjalan secara terkelola dan patuh terhadap prinsip tata kelola.

“Penting juga untuk diupayakan segera Plt atau Plh atau caretaker supaya organisasi tidak leaderless dan mekanisme pengambilan keputusan tetap dapat dikerjakan dengan baik, governed dan comply,” katanya.

Lebih lanjut, Ryan menilai bahwa secara internal OJK juga perlu melakukan penyesuaian struktural hingga ke level bawah agar distribusi tugas dan tanggung jawab tetap jelas. Organisasi yang menghadapi kekosongan pimpinan, kata dia, tidak boleh gagap atau gugup, melainkan harus segera beradaptasi dengan situasi yang ada.

“Organisasi yang dihadapkan pada kekosongan kekuasaan pimpinan tidak boleh gagap dan gugup, tetapi harus segera menyelaraskan dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka, konsolidasi organisasi dan unsur pimpinannya dari atas ke bawah harus berjalan smooth mengingat organisasi harus berjalan dalam koridor tata kelola dan kepatuhan yang baik,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip. Dia menilai pengunduran diri ini merupakan sinyal etika yang jarang terjadi di sektor publik, namun tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata.

“Pertama, tentu kita perlu apresiasi pejabat-pejabat yang berinisiasi mengundurkan diri, pasca serangkaian peristiwa yang terjadi di pasar modal dalam sepekan ini. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral dari seorang pejabat terkait, meskipun peristiwa yang terjadi belakangan ini belum tentu akibat dari kebijakan yang dikeluarkannya sebagai otoritas,” kata Sunarsip.

Namun, dia menegaskan bahwa kekosongan pimpinan di OJK, khususnya pada sektor pasar modal, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kondisi pasar yang belum pulih membutuhkan kebijakan yang bersifat cepat, tegas, dan memiliki otoritas kuat untuk memulihkan kepercayaan investor.

“Kekosongan pimpinan, terutama di OJK, tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Terlebih, kondisi pasar modal saat ini belum pulih dan tentunya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat urgen dan otoritatif untuk menyakinkan pasar, sekaligus mengarahkan pasar ke kondisi semula,” ujarnya.

Sunarsip juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tidak boleh sekadar bersifat administratif. Menurutnya, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis di OJK harus memiliki kredibilitas tinggi dan kemampuan untuk membangkitkan kembali optimisme pasar.

“Yang paling penting adalah, pengisian kekosongan pimpinan tersebut harus merupakan figur-figur yang kredibel dan mampu membangkitkan kembali kepercayaan investor di pasar modal. Jadi, tidak sekadar pengisian pimpinan yang sifatnya administratif belaka,” tegasnya.

Ke depan, pengamat menilai langkah cepat pemerintah dan otoritas terkait dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan OJK akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, sekaligus menguji ketangguhan tata kelola regulator di tengah tekanan pasar yang kian kompleks.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi mundurnya sejumlah pejabat puncak lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra menyatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung upaya pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar keuangan nasional.

OJK menegaskan, mundurnya jajaran pimpinan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Untuk sementara, pelaksanaan tugas Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK, dan DKTK akan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola yang berlaku, guna memastikan kesinambungan kebijakan, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses kelembagaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, mundurnya Iman Rachman dari posisi Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan karena tekanan dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan Iman mundur di tengah kondisi pasar modal terpuruk selama dua hari belakangan, merupakan keputusan pribadi dan berada di luar kewenangan pemerintah.

"Kan enggak bisa, kan itu kewenangan tersendiri kan," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah tidak berada dalam posisi mengatur apakah seorang direksi BEI harus mundur atau tidak. Peran negara, kata dia, fokus pada upaya memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia dikelola secara sehat, transparan, serta memenuhi kaidah tata kelola yang baik.

"Jadi, bagaimana juga negara mengatur supaya perusahaan kita sehat, perusahaan kita transparan, memenuhi kaedah-kaedah sebagaimana perusahaan-perusahaan di negara yang lain. Sebenarnya salah satu masalahnya kan itu," ucap dia.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut profil Iman Rachman

Dalam pernyataannya kepada media, Iman menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional sebagai pimpinan tertinggi bursa.

"Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," imbuhnya.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar agar pergerakan indeks dapat kembali stabil.

Terkait dengan keberlangsungan organisasi, Iman memastikan seluruh proses administratif akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Untuk sementara waktu, posisi Dirut BEI akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga ditetapkannya Dirut definitif.

"Dokumentasi administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Nanti akan ada sementara Plt yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama yang baru," kata Iman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, mundurnya Iman Rachman dari posisi Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan karena tekanan dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan Iman mundur di tengah kondisi pasar modal terpuruk selama dua hari belakangan, merupakan keputusan pribadi dan berada di luar kewenangan pemerintah.

"Kan enggak bisa, kan itu kewenangan tersendiri kan," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah tidak berada dalam posisi mengatur apakah seorang direksi BEI harus mundur atau tidak. Peran negara, kata dia, fokus pada upaya memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia dikelola secara sehat, transparan, serta memenuhi kaidah tata kelola yang baik.

"Jadi, bagaimana juga negara mengatur supaya perusahaan kita sehat, perusahaan kita transparan, memenuhi kaedah-kaedah sebagaimana perusahaan-perusahaan di negara yang lain. Sebenarnya salah satu masalahnya kan itu," ucap dia.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut profil Iman Rachman

Dalam pernyataannya kepada media, Iman menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional sebagai pimpinan tertinggi bursa.

"Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," imbuhnya.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar agar pergerakan indeks dapat kembali stabil.

Terkait dengan keberlangsungan organisasi, Iman memastikan seluruh proses administratif akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Untuk sementara waktu, posisi Dirut BEI akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga ditetapkannya Dirut definitif.

"Dokumentasi administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Nanti akan ada sementara Plt yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama yang baru," kata Iman.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebuah insiden tak terduga terjadi saat siaran langsung (live) pada akun media sosialInstagram resmi milik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang kemudian memantik perbincangan dan sorotan dari khalayak ramai.

Suara dari seseorang yang disebut-sebut adalah admin dari akun media sosial Instagram Eri Cahyadi tidak sengaja terdengar saat siaran langsung dihentikan sementara waktu.

Hal itu kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan warganet yang menilai percakapan itu sebagai bentuk setting konten atau pencitraan dari seorang pejabat publik.

Dalam rekaman yang telah beredar luas, salah seorang admin terdengar berucap bahwa rekaman video dari kegiatan lapangan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dapat disimpan dan diunggah kembali di lain waktu.

"Lekkaya gitu (kalau seperti itu) Mat, ini kan videone bagus. Kita simpen dulu ae. Nek bek-bek (mungkin) besok hujan bisa dipakai, epok-epok (pura-pura) keliling (terjun ke lapangan)," kata suara dari seorang admin tersebut yang kemudian telah tersebar luas di media sosial.

Potongan dari rekaman suara yang ditengarai terjadi saat admin tersebut berbincang santai dengan koleganya ketika jeda siaran langsung itu kemudian direkam dan diunggah ulang di media sosial oleh warganet.

Tak ayal, banyak komentar negatif yang kemudian dituai atas kejadian tersebut hingga memenuhi kolom komentar unggahan akun Instagram resmi milik Eri Cahyadi.

Sebagai respons atas kejadian tersebut, sang admin akun media sosial Instagram Eri Cahyadi, Hening Dzikrillah, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan rasa menyesal atas insiden tersebut.

"Terkait kejadian pengelolaan akun media sosial milik Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi), saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya lakukan. Ini murni kesalahan pribadi saya, meskipun konteksnya saya bercanda dengan teman semobil saya, tetapi saya tahu hal ini berdampak besar bagi Pak Wali Kota," kata Hening Dzikrillah dalam unggahan video pada akun media sosial pribadi miliknya.

Dalam unggahan tersebut, Hening juga menyampaikan rasa penyesalannya yang sebesar-besarnya karena insiden tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pandangan publik terhadap Eri Cahyadi.

Dirinya pun lalu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai tim media sosial Eri Cahyadi sebagai bentuk tanggung jawab moral yang diembannya.

"Apa yang saya lakukan berdampak besar kepada Bapak Wali Kota Surabaya, beliau telah mempercayakan saya untuk melakukan pengunggahan konten. Sebenarnya, beliau tidak pernah terlibat langsung dalam pengunggahan konten beliau di media sosial. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa tanggung jawab, saya memohon maaf kepada Pak Wali, dan saya mengajukan permohonan pengunduran diri. Besar harapan saya Bapak Wali Kota dapat memaafkan saya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa insiden tersebut sebaiknya tidak dibesar-besarkan.

Menurutnya, kesalahan tersebut murni human error, dan tidak relevan dengan gaya kepemimpinan Eri Cahyadi.

"Saya kira itu murni kelalaian individu. Tidak elok kalau kemudian dipukul rata seolah kegiatan lapangan Pak Wali hanya pencitraan," ungkap Arif Fathoni, Senin, (3/11/2025).

Politikus Golkar itu pun menegaskan, langkah cepat dari sang admin yang mengaku salah, meminta maaf, dan mengajukan permohonan pengunduran diri dari anggota tim media sosial Eri Cahyadi telah menunjukkan tanggung jawab moral yang patut diapresiasi.

"Manusia tempatnya salah dan khilaf. Yang penting ketika salah, dia berani bertanggung jawab. Staf itu sudah minta maaf dan mengundurkan diri. Itu langkah terhormat, yang jarang dilakukan di birokrasi," pungkasnya.