Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengungkap modus yang digunakan pelaku untuk menyelundupkan jutaan batang rokok ilegal melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada 11 Juni 2026, petugas menemukan rokok ilegal yang ada di dalam sebuah truk disembunyikan di balik muatan pakan ternak untuk mengelabui pemeriksaan.

"Modusnya pelaku menutupi ataupun mengelabui petugas dengan menyamarkan angkutannya dengan ini kebetulan menggunakan pakan ternak," kata Djaka dalam konferensi pers di Kantor Wilayah DJBC Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Menurut dia, pakan ternak sengaja digunakan karena dapat mengaburkan aroma khas rokok. Dengan begitu, pelaku bisa menghindari identifikasi petugas saat kendaraan melintas.

"Ini untuk mengelabui ataupun menyamarkan. Kalau kita menghirup aroma rokok kan itu sangat spesifik. Nah ini digabung dengan pakan ternak. Pasti tujuannya adalah untuk menghindari identifikasi dari petugas karena beberapa kali kita menemukan modus seperti itu," ujar Djaka.

Dalam operasi ini, Bea Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal. Detailnya, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek OK BOLD dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek Double Happiness.

[Gambas:Youtube]

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Oke Bold.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek Double Happiness tanpa dilekati pita cukai.

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait dengan tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemiliknya.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa terserta merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujar Djaka.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua truk yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera pada 11 Juni 2026.

"Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk. [Satu] berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten," kata Djaka dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek inisial OB dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek DH. Totalnya 8.262.000 batang.

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai sekitar Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616,34 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Merak, Kanwil DJBC Banten, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Djaka mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita sudah menetapkan satu orang tersangka karena yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pengiriman dan sialnya ketangkap di Banten," ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek OB.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek DH tanpa dilekati pita cukai

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali jaringan.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya," ujar Djaka.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi Chromebook pada Senin (11/5/2026).

Pemeriksaan salah satu Founder Gojek sebagai terdakwa itu dilakukan setelah hakim memeriksa sejumlah saksi mulai dari vendor laptop, Kemendikbudristek, ahli hingga saksi meringankan lainnya.

Dalam kesaksiannya itu, Nadiem membantah sejumlah tudingan yang dilayangkan oleh jaksa, salah satunya terkait dengan keuntungan Rp809 miliar.

Nadiem menegaskan bahwa nilai Rp809 miliar itu merupakan transaksi korporasi terkait PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang mengakuisisi PT Gojek Indonesia sebelum melantai di bursa.

Kala itu, Gojek memiliki utang kepada PT AKAB senilai Rp809 miliar. Setelah itu, Gojek kembali mentransfer uang tersebut kepada PT AKAB sebagai pembayaran utang saat investasi terjadi.

"Jadi, uangnya sama sekali tidak masuk ke pemegang saham, termasuk saya. Setelah uang itu masuk, saham saya yang tadinya 90 persen terdilusi menjadi 0,01 persen," kata Nadiem di PN Tipikor, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Simak fakta-fakta sidang dalam pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa:

1. Alasan Bawa Jurist Tan Dkk ke Kementerian

Nadiem Makarim menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahlian dan kompetensinya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, maka harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," ujar Nadiem.

2. Jurist Tan Dkk Dapat Gaji Tambahan

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem.

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

3. Pengesahan Permen Tak Terkait Investasi

Mulanya, JPU menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows dalam persidangan. Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari.

Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

Kemudian, Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud. Yang pertama adalah mayoritas daripada investasi Google itu terjadi sebelum saya menjadi Menteri," ucap Nadiem.

4. Klaim Nadiem soak Spek TIK

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan penandatanganan pengaturan spek alat TIK termasuk laptop berada di level pejabat Dirjen hingga direktur.

Sebagaimana pengetahuan Nadiem, kuasa pengguna anggaran di level Kementerian mayoritas didelegasikan oleh Dirjen terkait. Oleh sebab itu, Nadiem menuding dalam persidangan Chromebook selalu ada pengaburan pihak yang menentukan spesifikasi sistem operasi.

Pada intinya, Nadiem membantah soal tudingan meneken aturan soal spesifikasi, penunjukan tim teknis hingga kajian dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek.

"Menteri tidak menandatangani, bukan hanya tidak menandatangani dokumentasi spek, menteri juga tidak pernah menandatangani penunjukkan tim teknis, menteri tidak pernah menandatangani kajian, menteri tidak menandatangani apapun yang berhubungan dengan pengadaan Kemendikbudristek dengan laptop Chromebook selama saya menjabat," kata Nadiem.

5. Nadiem jadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025). “Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui telah memberikan gaji tambahan kepada staf khusus menteri (SKM) melalui uang pribadi sebesar Rp15 juta-Rp20 juta.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem di persidangan, Senin (11/5/2026).

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, MALANG — Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus suap yang melibatkan perusahaan rokok dan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap peredaran rokok ilegal secara lebih luas, terutama rokok polos atau tanpa pita cukai.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto mengatakan praktik pelanggaran cukai yang diungkap KPK merupakan modus salah tempel, yakni pita cukai sigaret kretek tangan (SKT) yang tarifnya lebih rendah ditempelkan pada sigaret kretek mesin (SKM).

Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara karena tarif cukai SKM lebih tinggi dibandingkan SKT.

“Kami mengapresiasi keberhasilan KPK dalam mengungkapkan praktik pelanggaran cukai oleh perusahaan yang melibatkan Bea Cukai,” ujarnya.

Dia berharap pengungkapan kasus tersebut dapat diperluas untuk menindak peredaran rokok ilegal polos yang tidak dilekati pita cukai sama sekali.

Heri menilai praktik itu merupakan tindakan koruptif karena menggerus penerimaan negara dari cukai dan pajak. Pendapatan yang seharusnya masuk ke negara, kata dia, hilang akibat produk rokok beredar tanpa cukai.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung berbagai program prioritas, dia menilai hambatan terhadap penerimaan negara harus diatasi, termasuk maraknya peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal secara masif mengganggu penjualan rokok legal dan pada akhirnya turut menekan penerimaan negara, terutama dari cukai.

Dia menyebut kondisi itu terbukti ketika pemerintah meningkatkan penindakan terhadap rokok ilegal. Saat penegakan hukum diperketat, permintaan terhadap rokok legal ikut meningkat.

“Jadi kunci untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai adalah dengan penindakan secara intensif rokok ilegal,” ucapnya.

Heri optimistis penerimaan negara dari cukai dapat meningkat signifikan apabila penindakan terhadap rokok ilegal dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada kebijakan penambahan layer baru dalam struktur tarif.

Dia juga menilai kasus tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi DJBC untuk terus memperbaiki tata kelola internal.

“Kasus tersebut juga perlu menjadi bahan introspeksi bagi DJBC, yakni terus melakukan perbaikan di internalnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK mengungkap praktik perusahaan rokok mesin yang menggunakan pita cukai rokok manual untuk menekan biaya produksi karena tarif cukainya lebih murah. Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pihak swasta kepada pegawai DJBC.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, John Field selaku pemilik PT Blueray (PT BR), Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT BR, serta Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai langkah KPK dalam mengembangkan kasus suap di DJBC merupakan kemajuan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap praktik rokok ilegal.

Menurutnya, produksi rokok legal pada 2019 sempat mencapai sekitar 355,9 miliar batang, tetapi turun menjadi sekitar 307,8 miliar batang pada 2025. Dengan asumsi prevalensi merokok stagnan di kisaran 28%, dia memperkirakan produksi rokok ilegal mencapai sekitar 48 miliar batang.

Joko menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp30 triliun.

Dia juga menyoroti realisasi penerimaan cukai rokok pada 2025 yang hanya mencapai 92,10% atau Rp211,9 triliun dari target Rp230,09 triliun. Capaian tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, menurutnya, negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk membiayai berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan agenda prioritas lainnya.

Selain itu, kebutuhan pembiayaan negara juga meningkat untuk menutup kenaikan subsidi BBM dan energi lain akibat lonjakan harga energi di tengah konflik geopolitik.

Karena itu, dia menegaskan penegakan hukum menjadi faktor utama untuk memulihkan iklim usaha yang kondusif di industri hasil tembakau (IHT).

Joko juga menilai pemerintah perlu lebih banyak melibatkan pelaku IHT legal dalam perumusan kebijakan agar tidak muncul kebijakan yang justru menambah tekanan terhadap industri legal.

Dia berpandangan rencana penambahan layer tarif untuk mengakomodasi rokok ilegal tidak akan efektif memberantas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, hanya sebagian kecil yang kemungkinan beralih ke jalur legal, sementara tambahan penerimaan negara juga dinilai terbatas.

Dia memperkirakan penambahan layer hanya berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp5 triliun. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan penegakan hukum secara intensif, masif, dan tegas, penerimaan cukai dinilai bisa meningkat lebih dari Rp20 triliun.

“Rencana penerapan aturan turunan dari PP 28/2024 sebaiknya pemerintah juga lebih intensif mengajak para pelaku IHT legal untuk diskusi agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai stakeholder demi meningkatkan penerimaan negara dan menjamin keberlangsungan IHT,” ucapnya.

Bisnis.com, MALANG — Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II menindak peredaran 94,6 juta batang rokok ilegal, 2.050 kg tembakau iris, 36.515 liter MME, dan 325.944 butir narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), serta 500 gram NPP sepanjang 2025.

Kepala Kanwil DJBC Jatim II Agus Sudarmadi mengatakan perkiraan nilai barang yang ditindak mencapai Rp143,373 miliar, sedangkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp88 miliar.

"Tahun ini kami akan terus melakukan penindakan, termasuk peredaran rokok ilegal," ujar Agus Sudarmadi di sela-sela Coffee Morning di Malang, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, dengan terus digencarkan penindakan peredaran rokok ilegal, maka iklim usaha pelaku rokok legal menjadi lebih baik sehingga penerimaan cukainya juga otomatis meningkat.

Penindakan juga termasuk dari hulu, yakni produsennya. Caranya dengan menelusuri keberadaan mesin produksi SKM.

Namun, dia menekankan, apa yang dilakukan Kanwil DJBC lebih mengedepankan langkah persuasif. Ke depannya, baru dilakukan tindakan penindakan yang lebih keras.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian penerimaan Kanwil DJBC Jatim II sepanjang 2025 yang terealisasi sekitar 91,2% tidak bisa lepas dari menjamurnya rokok ilegal. Tim bea cukai tidak bisa sendirian menghadapi dan memberantas produksi dan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun institusi lainnya yang masih kurang optimal dalam kontribusinya bagi penindakan rokok ilegal semakin memperberat tugas tim Bea Cukai.

Dia menilai pula, pengembangan ekosistem IHT yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat baik sebagai informasi awal dalam melakukan pemetaan proaktif rokok ilegal, namun eksekusi di lapangan, tim Bea Cukai masih sangat butuh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat sampai Pemda, APH, media, dan masyarakat.

Dengan struktur tarif yang sudah ada saat ini (10 layer) dan moratorium kenaikan tarif cukai, kata dia, seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menarik produsen ilegal masuk ke legal, sekaligus momentum ini dilakukan penindakan yang lebih masif dan kuat pada produksi rokok ilegal.

"Jadi, pemerintah jangan menambah gaduh untuk membuat kebijakan yang destruktif bagi iklim IHT, seperti rencana kebijakan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal,” ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Dia menambahkan, langkah yang paling tepat adalah evaluasi penindakan rokok ilegal dan selanjutnya perkuat penindakan khususnya alokasi DBHCHT untuk penindakan rokok ilegal dapat ditingkatkan melalui revisi PMK yang mengatur penggunaan DBHCHT. Idealnya dengan masifnya peredaran rokok ilegal, maka penindakan rokok ilegal harus menjadi prioritas.

Pangkalan Bun, Kalimantan Teng (ANTARA) - PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) melalui anak usahanya, PT Sukses Karya Mandiri (PT SKM), memperkuat pemberdayaan petani sawit dengan menerapkan kemitraan plasma satu atap.

Salah satu implementasi program tersebut dijalankan melalui Koperasi Plasma Jati Sejahtera di Desa Laman Baru, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

Koperasi ini menaungi sekitar 130 petani plasma dengan total lahan perkebunan seluas 282,43 hektare, dengan tahun tanam 2017 dan 2018.

“Skema koperasi satu atap memungkinkan perusahaan untuk mengelola kebun mereka sampai nanti panen. Petani hanya menyediakan lahan,” kata Estate Manager PT SKM Syahrial Purba saat menerima kunjungan media ke Koperasi Plasma Jati Sejahtera, Rabu (10/12).

Sebagai inti, ia menyebutkan perusahaan berkewajiban membangun kebun, menyediakan bibit, perawatan dan pemberian pupuk, hingga memastikan pemasaran hasil panen.

Manfaat skema plasma satu atap dirasakan langsung oleh petani. Salah satu petani yang juga anggota Koperasi Plasma Jati Sejahtera, Indra Ayu, menyebut dirinya terbantu sejak tahap pembukaan lahan hingga proses panen.

Menurutnya, petani yang tidak ikut dalam skema plasma satu atap kerap menghadapi hasil kebun yang kurang maksimal. Ia mengaku bersyukur lantaran kebunnya dapat dikelola oleh mitra yang dipercaya, sehingga produktivitas sawit tetap terjaga.

“Saya bisa menerima sisa hasil usaha (SHU) sekitar Rp2 juta per bulan untuk 2 hektare lahan sawit,” katanya.

Koperasi Plasma Jati Sejahtera mencatatkan tren positif dalam produktivitas pertanian selama empat tahun terakhir.

Berdasarkan data koperasi, yield per hectare (YPH) meningkat dari 14,26 ton per hektare pada 2022 menjadi 21,37 ton per hektare pada 2025.

Selain YPH, total produksi juga naik signifikan. Pada 2022, produksi tercatat sebesar 3.479,36 ton, kemudian naik menjadi 6.122,72 ton hingga 8 Desember 2025.

Dari sisi keuangan pada tahun ini, koperasi mencatatkan sisa hasil usaha (SHU) tertinggi pada Januari–Februari 2025 sebesar Rp7.503.057,69.

SHU berikutnya tercatat Rp6.230.866,81 pada Maret–April, Rp6.934.244,04 pada Mei–Juni, Rp5.611.033,95 pada Juli–Agustus, dan Rp4.067.436,91 pada September–Oktober.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) diprediksi mulai pulih pada akhir tahun ini sebelum tumbuh positif pada tutup tahun 2026.

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, konsensus analis meramal kinerja keuangan GGRM dan HMSP baru akan tumbuh positif pada tutup tahun 2026. Adapun, di akhir 2025 ini diprediksi keuangan akan pulih, terlihat dari koreksi yang menipis.

Bahkan, untuk GGRM realisasi laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang Januari-September 2025 telah melampaui prediksi konsensus.

Analis memperkirakan pendapatan GGRM pada akhir 2025 mencapai Rp88,90 triliun, atau turun 9,88% YoY dari realisasi 2024 mencapai Rp98,66 triliun. Dari ramalan tersebut, segmen SKM diprediksi tetap akan susut 9,15% YoY menjadi Rp78,69 triliun. Sedangkan, laba bersih GGRM akhir tahun ini diestimasi mencapai Rp642,30 miliar, atau turun 34,51% YoY.

Kemudian, pada 2026 konsensus mengestimasi pendapatan GGRM akan meningkat 1,45% YoY menjadi Rp90,19 triliun, dengan pendapatan segmen SKM yang ikut diramal naik 0,93% YoY menjadi Rp79,43 triliun. Dari bottom line, laba bersih GGRM diramal akan melonjak 86,89% YoY menjadi Rp1,20 triliun.

Sedangkan untuk HMSP, konsensus memperkirakan pendapatan perseroan akhir 2025 ini akan berada di Rp117,24 triliun, alias susut 0,54% YoY dibanding realisasi 2024 mencapai Rp117,88 triliun. Dari ramalan ini, penjualan SKM diproyeksi ikut menyusut 7,57% YoY menjadi Rp61,22 triliun. Laba bersih HMSP di akhir 2025 diperkirakan juga turun 0,19% YoY menjadi Rp6,63 triliun.

Berikutnya pada akhir 2026, ramalan konsensus memperkirakan pendapatan HMSP akan tumbuh 4,67% YoY menjadi Rp122,72 triliun. Bedanya dengan GGRM, HMSP diprediksi akan semakin meninggalkan SKM sebagai andalan utama. Pasalnya, meski keseluruhan pendapatan diprediksi naik, konsensus meramal penjualan SKM akan susut 0,64% YoY menjadi Rp60,83 triliun. Dari bottom line, laba bersih HMSP di akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp8,67 triliun atau naik 30,76% YoY.

Untuk rekomendasi saham, sebanyak 5 dari 12 analis (41%) merekomendasikan hold untuk GGRM dengan target harga Rp17.230 dalam 12 bulan ke depan, mencerminkan potensial koreksi 2,4% dari harga Rp17.650.

Dari 12 analis yang memberikan rating, hanya 3 analis (25%) yang merekomendasikan buy. Salah satunya adalah analis dari Panin Sekuritas yang merilis riset pada 3 November 2025 dengan target harga GGRM di Rp21.850.

Sementara untuk kompetitornya, sebanyak 11 dari 14 analis (78,6%) merekomendasikan buy untuk saham HMSP. Target harga konsensus berada di level Rp1.001, mencerminkan potensial return sebesar 10% dari harga HMSP di level Rp910.

Realisasi Kuartal III/2025

Berdasarkan laporan keuangan, GGRM hingga akhir September 2025 membukukan pendapatan sebesar Rp67,33 triliun. Angka ini terpangkas 8,89% year on year (YoY) dibanding raihan akhir September 2024 mencapai Rp73,89 triliun.

Dari pendapatan tersebut, kontributor utama berasal dari penjualan segmen SKM yang berkontribusi atas 89,12% dari total pendapatan. Hanya saja, pendapatan segmen SKM dalam periode ini terpangkas 8,97% YoY dari Rp65,92 triliun menjadi Rp60,00 triliun.

Dalam sembilan bulan awal 2025 ini, mayoritas segmen pendapatan GGRM terpangkas. Terdapat pendapatan dari konstruksi di tahun ini sebesar Rp475,70 miliar, yang pada periode tahun lalu belum tercatat. Selain itu, pendapatan lainnya melompat 128,49% YoY menjadi Rp287,96 miliar.

Sementara untuk HMSP dalam Januari-September 2025 mencatat penjualan bersih Rp83,74 triliun, turun 5,34% YoY dari Rp88,47 triliun. Kontributor utama penjualan adalah segmen SKM di pasar lokal yang mewakili 54,25% dari total penjualan, meskipun nilainya susut 10,06% YoY dari Rp50,51 triliun menjadi Rp45,43 triliun.

Sejumlah segmen penjualan HMSP menunjukkan pertumbuhan. Untuk penjualan pihak ketiga di pasar domestik, segmen sigaret putih tangan (SPT) naik 11,25% YoY menjadi Rp720,93 miliar, sementara penjualan produk bebas asap melompat 49,42% YoY menjadi Rp1,79 triliun, sedangkan segmen lainnya ikut melesat 314,49% YoY menjadi Rp350,47 miliar.

Lompatan besar pada beberapa segmen ini tak mampu mengerek signifikan total penjualan HMSP lantaran bahkan jika nilainya ditotal semua, porsinya tak lebih dari 4% atas jumlah penjualan HMSP keseluruhan.

Sementara, untuk penjualan berelasi, penjualan pasar ekspor meningkat 75,16% YoY menjadi Rp1,69 triliun, dan penjualan pasar lokal tumbuh 22,69% YoY menjadi Rp424,97 miliar. Kontribusi penjualan pihak berelasi ini hanya sekitar 2,5% dari total penjualan perseroan dalam sembilan pertama 2025.

Adapun, jika mengadu dari beban pokok pendapatan, kedua emiten sama-sama menanggung cukai yang dominan dari seluruh pos beban. Tercatat, pita cukai, PPN dan pajak rokok yang ditanggung GGRM per kuartal III/2025 sebesar Rp48,63 triliun atau 79,69% dari biaya pokok pendapatan mencapai Rp61,02 triliun.

Sedangkan bagi HMSP, perseroan menanggung pita cukai senilai Rp47,96 triliun, atau 70,19% dari total beban pokok penjualan senilai Rp68,33 triliun.

Namun yang membedakan, GGRM tercatat lebih mampu menjalankan efisiensi bisnis. Biaya pokok pendapatan GGRM per akhir September 2025 susut 8,34% YoY, sedangkan beban pokok penjualan HMSP secara tahunan turun 8,54% YoY.

Dengan menghitung sejumlah pos beban dan pendapatan lainnya, GGRM per akhir September 2025 menorehkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp1,12 triliun, atau naik 11,55% YoY dari Rp992,203 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan, untuk laba bersih HMSP di periode ini mencapai Rp4,51 triliun, atau susut 13,65% YoY dari Rp5,22 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua pemain besar emiten rokok, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) telah merilis laporan keuangan kuartal III/2025.

Kedua emiten tersebut membukukan koreksi pada kinerja penjualan, dan sama-sama mengandalkan segmen sigaret kretek mesin (SKM) sebagai motor utama pendulang pundi pendapatan dengan porsi paling besar.

Bedanya, GGRM sukses membukukan pertumbuhan laba bersih, sedangkan HMSP mengalami koreksi. Efisiensi bisnis yang sukses ditetapkan GGRM menjadi pembeda.

Berdasarkan forecast konsensus Bloomberg, performa GGRM dalam jangka panjang diramal akan membukukan pertumbuhan lebih tinggi dibanding kompetitornya. Bahkan, laba bersih per kuartal III/2025 GGRM telah melampaui ramalan konsensus.

Berdasarkan laporan keuangan, GGRM hingga akhir September 2025 membukukan pendapatan sebesar Rp67,33 triliun. Angka ini terpangkas 8,89% year on year (YoY) dibanding raihan akhir September 2024 mencapai Rp73,89 triliun.

Dari pendapatan tersebut, kontributor utama berasal dari penjualan segmen SKM yang berkontribusi atas 89,12% dari total pendapatan. Hanya saja, pendapatan segmen SKM dalam periode ini terpangkas 8,97% YoY dari Rp65,92 triliun menjadi Rp60,00 triliun.

Dalam sembilan bulan awal 2025 ini, mayoritas segmen pendapatan GGRM terpangkas. Hanya saja, terdapat pendapatan dari konstruksi di tahun ini sebesar Rp475,70 miliar, yang pada periode tahun lalu belum tercatat. Selain itu, pendapatan lainnya melompat 128,49% YoY menjadi Rp287,96 miliar.

Sementara untuk kompetitor, HMSP dalam Januari-September 2025 mencatat penjualan bersih Rp83,74 triliun, turun 5,34% YoY dari Rp88,47 triliun. Kontributor utama penjualan adalah segmen SKM di pasar lokal yang mewakili 54,25% dari total penjualan, meskipun nilainya susut 10,06% YoY dari Rp50,51 triliun menjadi Rp45,43 triliun.

Sejumlah segmen penjualan HMSP menunjukkan pertumbuhan. Untuk penjualan pihak ketiga di pasar domestik, segmen sigaret putih tangan (SPT) naik 11,25% YoY menjadi Rp720,93 miliar, sementara penjualan produk bebas asap melompat 49,42% YoY menjadi Rp1,79 triliun, sedangkan segmen lainnya ikut melesat 314,49% YoY menjadi Rp350,47 miliar.

Lompatan besar pada beberapa segmen ini tak mampu mengerek signifikan total penjualan HMSP lantaran bahkan jika nilainya ditotal semua, porsinya tak lebih dari 4% atas jumlah penjualan HMSP keseluruhan.

Sementara, untuk penjualan berelasi, penjualan pasar ekspor meningkat 75,16% YoY menjadi Rp1,69 triliun, dan penjuala pasar lokal tumbuh 22,69% YoY menjadi Rp424,97 miliar. Kontribusi penjualan pihak berelasi ini hanya sekitar 2,5% dari total penjualan perseroan dalam sembilan pertama 2025.

Adapun, jika mengadu dari beban pokok pendapatan, kedua emiten sama-sama menanggung cukai yang dominan dari seluruh pos beban. Tercatat, pita cukai, PPN dan pajak rokok yang ditanggung GGRM per kuartal III/2025 sebesar Rp48,63 triliun atau 79,69% dari biaya pokok pendapatan mencapai Rp61,02 triliun.

Sedangkan bagi HMSP, perseroan menanggung pita cukai senilai Rp47,96 triliun, atau 70,19% dari total beban pokok penjualan senilai Rp68,33 triliun.

Namun yang membedakan, GGRM tercatat lebih mampu menjalankan efisiensi bisnis. Biaya pokok pendapatan GGRM per akhir September 2025 susut 8,34% YoY, sedangkan beban pokok penjualan HMSP secara tahunan turun 8,54% YoY.

Dengan menghitung sejumlah pos beban dan pendapatan lainnya, GGRM per akhir September 2025 menorehkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp1,12 triliun, atau naik 11,55% YoY dari Rp992,203 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif GGRM tersebut juga sejalan dengan raihan positif seperti lonjakan pendapatan lainnya 86,05% YoY menjadi Rp393,29 miliar, beban usaha yang susut 15,47% YoY menjadi Rp4,81 triliun, sampai selisih kurs mata uang yang periode tahun ini mencatat laba Rp10,76 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu mengalami rugi Rp15,81 miliar.

Sedangkan, untuk laba bersih HMSP di periode ini mencapai Rp4,51 triliun, atau susut 13,65% YoY dari Rp5,22 triliun.

Forecast dan Rekomendasi Saham

Berdasarkan Bloomberg Terminal, konsensus analis meramal kinerja keuangan GGRM dan HMSP baru akan tumbuh positif pada tutup tahun 2026. Adapun, di akhir 2025 ini diprediksi keuangan akan pulih, terlihat dari koreksi yang menipis.

Hanya saja, untuk GGRM realisasi laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang Januari-September 2025 telah melampaui prediksi konsensus.

Untuk GGRM, konsensus meramal pendapatan perseroan di akhir 2025 mencapai Rp88,90 triliun, atau turun 9,88% YoY dari realisasi 2024 mencapai Rp98,66 triliun. Dari ramalan tersebut, segmen SKM diprediksi tetap akan susut 9,15% YoY menjadi Rp78,69 triliun. Sedangkan, laba bersih GGRM akhir tahun ini diestimasi mencapai Rp642,30 miliar, atau turun 34,51% YoY.

Kemudian, pada 2026 konsensus mengestimasi pendapatan GGRM akan meningkat 1,45% YoY menjadi Rp90,19 triliun, dengan pendapatan segmen SKM yang ikut diramal naik 0,93% YoY menjadi Rp79,43 triliun. Dari bottom line, laba bersih GGRM diramal akan melonjak 86,89% YoY menjadi Rp1,20 triliun.

Sedangkan untuk HMSP, konsensus memperkirakan pendapatan perseroan akhir 2025 ini akan berada di Rp117,24 triliun, alias susut 0,54% YoY dibanding realisasi 2024 mencapai Rp117,88 triliun. Dari ramalan ini, penjualan SKM diproyeksi ikut menyusut 7,57% YoY menjadi Rp61,22 triliun. Laba bersih HMSP di akhir 2025 diperkirakan juga turun 0,19% YoY menjadi Rp6,63 triliun.

Berikutnya pada akhir 2026, ramalan konsensus memperkirakan pendapatan HMSP akan tumbuh 4,67% YoY menjadi Rp122,72 triliun. Bedanya dengan GGRM, HMSP diprediksi akan semakin meninggalkan SKM sebagai andalan utama. Pasalnya, meski keseluruhan pendapatan diprediksi naik, konsensus meramal penjualan SKM akan susut 0,64% YoY menjadi Rp60,83 triliun. Dari bottom line, laba bersih HMSP di akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp8,67 triliun atau naik 30,76% YoY.

Untuk rekomendasi saham, sebanyak 5 dari 12 analis (41%) merekomendasikan hold untuk GGRM dengan target harga Rp17.230 dalam 12 bulan ke depan, mencerminkan potensial koreksi 2,4% dari harga Rp17.650.

Dari 12 analis yang memberikan rating, hanya 3 analis (25%) yang merekomendasikan buy. Salah satunya adalah analis dari Panin Sekuritas yang merilis riset pada 3 November 2025 dengan target harga GGRM di Rp21.850.

Sementara untuk kompetitornya, sebanyak 11 dari 14 analis (78,6%) merekomendasikan buy untuk saham HMSP. Target harga konsensus berada di level Rp1.001, mencerminkan potensial return sebesar 10% dari harga HMSP di level Rp910.

Berdasarkan data pasar intraday hari ini, Rabu (5/11/2025) pukul 14.00 WIB, harga GGRM terpantau koreksi 2,12% ke Rp17.275. Di saat yang sama, harga HMSP juga koreksi 0,55% ke Rp905.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Tentu saja kinclong di sini menyangkut mandat cukai keseluruhan yakni mengendalikan konsumsi (regulerend) dan penerimaan (budgetair).

Dua fungsi ini sering disebut tidak bisa sukses bersama karena saling bertentangan. Namun, data kinerja cukai pada periode 2019—2022 membantahnya. Cukai meningkat rerata Rp10 triliun per tahun atau di kisaran 10%. Sementara itu, produksi rokok turun berkisar 1%—3% per tahun.

Kinerja cukai baik dari sisi pengendalian dan penerimaan tercatat ‘hijau’ dalam kurun waktu tersebut. Mungkinkah kinerja kinclong cukai terulang? Tentu saja itu masih memungkinkan meskipun tidak sekaligus kinerjanya berhasil dalam setahun ke depan. Meminjam kalimat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengan Komisi XI DPR, ”....situasinya menuju ke arah sana”.

HARGA JUAL ECERAN

Pertama, harga rokok sudah melampaui daya beli masyarakat Indonesia yang bisa dilihat dari kasus produsen rokok di Kediri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upah regional Kediri pada 2019 sebesar Rp1,9 juta dan rokok branded jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) 12 batang memiliki Harga Jual Eceran (HJE) senilai Rp13.440.Pada 2025, upah regional Kediri sebesar Rp2,6 juta atau hanya naik 35,4%.

Di saat yang sama, harga rokok SKM 12 batang menjadi Rp28.500 atau naik 112,1%. Wajar kiranya apabila imbas dari situasi tersebut, kinerja emiten rokok di bursa saham merah semua pada 2024—2025. Beberapa pabrik meretur rokok brand premium dari pasar dengan porsi yang signifikan karena produknya tidak terbeli oleh konsumen.

Satu model yang bisa mengukur efektivitas tarif cukai terhadap penerimaan adalah model Laffer Curve. Delta kenaikan penerimaan cukai kian mengecil dan tidak sebanding dengan kenaikan tarif cukai tahunan. Pemerintah menaikkan tarif cukai 23% pada 2021 dan hanya mendapatkan tambahan penerimaan cukai 3%. Situasi berulang kembali pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya pada 2023 tarif cukai rokok dikerek sekitar 10%, tetapi penerimaan pada tahun tersebut turun 2,35%.

Oleh karenanya, jika diteruskan kembali pada tahun berikutnya maka penerimaan cukai berpotensi kembali tidak optimal.

Pemerintah memiliki dua parameter yaitu tarif dan HJE. Dua parameter ini serupa tetapi tak sama. Serupa karena semuanya akan menambah beban perusahaan. Berbeda karena dampaknya bagi pengusaha dan negara tidak selalu sama. Pemberlakuan tarif cukai spesifik (2007) sebenarnya dilatarbelakangi agar pemerintah fokus beban fiskal ke negara yaitu tarif cukai.

Parameter HJE ditetapkan sebagai dampak kenaikan tarif cukai alias bukan parameter tersendiri untuk kebijakan. Kapan perlu menaikan HJE jika tarif cukai telah 57% dari HJE. Undang-Undang cukai melarangnya. Kebijakan tarif dan HJE pemerintah akan direspons berbeda oleh pengusaha. Jika HJE dinaikkan tidak serta merta pengusaha dideliver beban fiskal kepada konsumen.

Bagi pengusaha yang produknya dijual dengan harga riil di bawah HJE, tak perlu menaikan HJE tetapi cukup mendekatkan harga riil ke HJE (gapmengecil). Mereka yang menjual produknya dengan harga riil sama dengan HJE atau bahkan di atasnya akan menaikkan HJE. Elastisitas produk masing masing pengusaha menjadi pembeda lantaran kurang elastis directly shifting forward kepada konsumen.

Sebaliknya yang sangat elastis memilih backward shifting efisiensi bahan baku atau komponen HJE lainnya. Inilah kenapa jika pemerintah selalu mengupdrade HJE padahal inflasi tahunan kisaran 3% HJE rokok menjadi tidak riil di pasaran (Sunaryo dkk., 2019).

Jika pemerintah menaik-kan tarif cukai saja, secara umum pengusaha akan menaikan harga riil dan shifting forward. Harga rokok lebih riil di pasar. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijkan Fiskal (BKF) tahun 2008, menyampaikan bahwa “Pemerintah jangan terlalu mencampuri harga”. Bahkan pada 2009 dilakukan rasionalisasi HJE rokok golongan menengah dan kecil 15%.

Kinerja penerimaan cukai tetap mencapai target APBN ditetapkan pada tahun ter-sebut. ROKOK ILEGALPusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0% hingga 50% mendorong peredaran rokok ilegal di golongan menengah dari 6,8% menjadi 11,6%.

Klaim bahwa rokok ilegal semata-mata faktor enforcement perlu dilihat konsisinya. Sebuah screenshoot WhatsApp dari handphone pelaku rokok ilegal ketika pemerintah menaikan tarif cukai sebesar 23%,”...kita akan kaya!....” Hal ini kian menguatkan bahwa rokok ilegal bukan semata-mata enforcement. Karenanya, pendekatan fiskal juga perlu ditempuh.

Penambahan layer adalah satu opsi membendung rokok ilegal. Pabrik yang tidak mampu membayar cukai sebelumnya bisa membayar dengan tarif realistis. Opsi ini pasti banyak ditentang bagi mereka yang mengaitkan dengan tax avoidance. Sepanjang 2008—2025, layer tarif cukai dari 21 layer menjadi 8 tarif secara teori fiskal menjadi sebuah pencapaian.

Namun, jika melihat kinerja penerimaan dan rokok ilegal saat ini, wacana penambahan tarif boleh dikaji kembali. Bukankah kinerja pengendalian dari aspek prevalensi juga belum optimal? Mengambil data rokok ilegal Nielsen 12,6%, Indodata 46,95%, bahkan survei UGM 6,8% (2024), prevalensi merokok hanya menurun secara formalitas, bukan realitas.

Dengan situasi ini, pemerintah mengalami tekor ganda yakni sudah tak membayar cukai, merokok pula. Tidak ada kebijakan yang ideal untuk sektor cukai pada situasi terkini. Kebijakan menaikkan tarif atau HJE kemudian berharap dapat menambah penerimaan, tidak sejalan dengan data di atas.

Menurunkan tarif atau HJE secara teori memungkinkan dan laffer curve sejalan dengan itu.

TARIF TURUN

Dalam jangka pendek, kinerja cukai dari fungsi penerimaan cepat terwujud. Jenis SKM di mana 50% berkontribusi penerimaan akan mendongkrak penerimaan dengan cepat (tahun 2019). Apakah lazim secara praktik? Indonesia pernah menurunkan tarif atau HJE rokok dua kali.

Presiden Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 21/1946 dalam satu konside-ranya, ”Percentage cukai tembakau dirasakan amat tinggi dan memberatkan kepada rakyat”. Dan kemudian diturunkan cukainya.

Pada 2009 melalui PMK: 181/PMK.011/2009, peme-rintah juga menurunkan tarif cukai golongan III dari Rp65 ke Rp50 per batang serta HJE turun 15% dengan pertimbangan harga riil rokok 50% di bawah HJE.Opsi realisitis kebijakan cukai 2026 adalah tidak ada perubahan tarif dan HJE.

Perlu waktu recovery selama 2 tahun ke depan apabila menginginkan industri rokok recovery dan ditata kembali. Kebijakan cukai yang perlu dihindari adalah menaikkan tarif atau HJE.Rokok ilegal kembali diberi ruang bersaing oleh pemerintah itu sendiri.

Karenanya menjadi pertanyaan apakah pemerintah akan mengulang hal serupa? Tentu kita semua tidak mau seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa ”Definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda!”. Semoga.