Bisnis.com, MALANG — Penambahan layer cukai rokok tidak diperlukan karena struktur dan besaran tarif saat ini sudah dapat menjadi win-win solution di tengah berbagai tarikan kepentingan.

Khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT, disamping pemerintah belum melakukan penindakan rokok ilegal dan perliuasan barang kena cukai (BKC).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan moratorium kenaikan tarif cukai maupun bertahan di layer saat ini sudah tepat.

“Pemerintah jangan gegabah untuk mengambil kebijakan menambah layer baru dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal, tetapi lebih fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal pada wilayah produksi, produsennya yang ditindak,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Saat ini, kata dia, diperkirakan ada sekitar 300 mesin SKM yang beredar di Indonesia untuk produksi rokok ilegal, dan masing-masing punya kapasitas produksi sekitar 1 milyar batang per tahun.

“Tentunya, bea cukai dan APH dapat melakukan tracer pada kepemilikan dan keberadaan serta pengawasan mesin produksi SKM tersebut,” ucapnya.

Pemetaan wilayah produksi dan jalur distribusi sudah dilakukan, tinggal bagaimana keberanian pemerintah menindak produsen rokok ilegal tersebut sehingga penindakan rokok ilegal yang lebih kuat akan dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan rokok ilegal yang mencapai lebih dari Rp97 triliun.

Dia mengingatkan pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan pada konsumen dari bahaya rokok ilegal dan juga pemerintah harus lebih memberikan apresiasi pada para pelaku IHT legal yang sudah berkontribusi besar pada penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan melalui rantai pasok di IHT.

Selanjutnya, produksi rokok legal terus mengalami tren penurunan dari 2019 sampai dengan 2025, dimana tahun 2019 produksi rokok legal mencapai 355,9 miliar batang dan pada 2025 menurun menjadi 307,8 miliar batang. Hal ini juga berdampak pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik beberapa poin inti. Pertama, kebijakan tarif secara eksesif selama satu dekade terkahir telah melewati ambang batas atau titik optimum antara produksi dengan tarif cukai, hal ini terbukti dengan peningkatan tarif justru menurunkan produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau.

Poin kedua, kata dia, mekanisme tarif untuk mempengaruhi tingkat konsumsi produk Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak berjalan secara linear, hal ini dapat dilihat dari tingkat prevelansi merokok relatif stagnan dikisaran 28%.

"Kenaikan cukai yang berdampak pada kenaikan harga produk IHT tidak membuat konsumen berhenti berkonsumi produk IHT tetapi mencari produk yang lebih murah dan ini diisi oleh rokok ilegal yang kualitas dan mutunya tidak tersertifikasi. Adanya rokok ilegal berarti kerugian atau kebocoran bagi penerimaan negara," jelasnya.

Jika dilihat dari data diatas, antara stagnannya prevelansi merokok dan penurunan produksi rokok, maka secara hitungan kasar dapat diperkirakan peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 48 milyar batang, atau tingkat peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 13,5%.

Kemudian, ditengah tekanan untuk menutup defisit anggaran yang terus melebar sebagai dampak kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah berupaya menambah layer baru untuk memberi karpet merah pada masuknya rokok ilegal ke ranah legal. Hal ini bukan kebijakan yang tepat dan bijak, karena pemerintah belum mengoptimalkan penindakan rokok ilegal.

Selama ini, pemerintah hanya berkutat pada penindakan pada wilayah distribusi dan pemasaran, yaitu dengan penindakan pada pengiriman dan operasi pada toko kelontong.

“Penindakan pada wilayah produksi atau produsen masih sangat lemah, harusnya penindakan pada wilayah ini yang perlu diperkuat dan dioptimalkan bukan menambah layer baru,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Penindakan rokok ilegal menjadi garansi pemerintah untuk perlindungan pasar IHT, dan IHT adalah salah satu industri heritage nasional dan menjadi mesin uang yang menumbangkan BUMN dari sisi setoran pada penerimaan negara.

Layersaat ini dinilai sudah tepat dan memberikan sedikit ruang bagi IHT untuk melakukan restrukturisasi ditengah himpitan tarif dan tekanan rokok ilegal. Selain itu, ujar dia, kebijakan layer saat ini dapat menjadi win-win solution di tengah berbagai tarikan kepentingan, khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT. Ketidakpastian kebijakan cukai ini sebenarnya juga sebagai dampak dari tak kunjung selesainya roadmap IHT yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika pemerintah jeli, maka penerimaan cukai dari IHT masih dapat dioptimalkan dengan peningkatan maupun penyesuaian tarif cukai yang berlaku pada rokok elektrik, karena tarif cukai rokok elektrik masih rendah dibandingkan rokok tembakau.

Selanjutnya, dia menegaskan, perluasan BKC pada produk makanan dan minuman yang berpemanis dan mengandung bahan pengawet harus diterapkan, jangan tarik ulur seolah pemerintah tidak ada keberanian untuk menerapkan cukai pada produk tersebut karena berbagai riset menujukkan bahwa produk-produk tersebut justru lebih berbahaya bagi kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tentu saja kinclong di sini menyangkut mandat cukai keseluruhan yakni mengendalikan konsumsi (regulerend) dan penerimaan (budgetair).

Dua fungsi ini sering disebut tidak bisa sukses bersama karena saling bertentangan. Namun, data kinerja cukai pada periode 2019—2022 membantahnya. Cukai meningkat rerata Rp10 triliun per tahun atau di kisaran 10%. Sementara itu, produksi rokok turun berkisar 1%—3% per tahun.

Kinerja cukai baik dari sisi pengendalian dan penerimaan tercatat ‘hijau’ dalam kurun waktu tersebut. Mungkinkah kinerja kinclong cukai terulang? Tentu saja itu masih memungkinkan meskipun tidak sekaligus kinerjanya berhasil dalam setahun ke depan. Meminjam kalimat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengan Komisi XI DPR, ”....situasinya menuju ke arah sana”.

HARGA JUAL ECERAN

Pertama, harga rokok sudah melampaui daya beli masyarakat Indonesia yang bisa dilihat dari kasus produsen rokok di Kediri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upah regional Kediri pada 2019 sebesar Rp1,9 juta dan rokok branded jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) 12 batang memiliki Harga Jual Eceran (HJE) senilai Rp13.440.Pada 2025, upah regional Kediri sebesar Rp2,6 juta atau hanya naik 35,4%.

Di saat yang sama, harga rokok SKM 12 batang menjadi Rp28.500 atau naik 112,1%. Wajar kiranya apabila imbas dari situasi tersebut, kinerja emiten rokok di bursa saham merah semua pada 2024—2025. Beberapa pabrik meretur rokok brand premium dari pasar dengan porsi yang signifikan karena produknya tidak terbeli oleh konsumen.

Satu model yang bisa mengukur efektivitas tarif cukai terhadap penerimaan adalah model Laffer Curve. Delta kenaikan penerimaan cukai kian mengecil dan tidak sebanding dengan kenaikan tarif cukai tahunan. Pemerintah menaikkan tarif cukai 23% pada 2021 dan hanya mendapatkan tambahan penerimaan cukai 3%. Situasi berulang kembali pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya pada 2023 tarif cukai rokok dikerek sekitar 10%, tetapi penerimaan pada tahun tersebut turun 2,35%.

Oleh karenanya, jika diteruskan kembali pada tahun berikutnya maka penerimaan cukai berpotensi kembali tidak optimal.

Pemerintah memiliki dua parameter yaitu tarif dan HJE. Dua parameter ini serupa tetapi tak sama. Serupa karena semuanya akan menambah beban perusahaan. Berbeda karena dampaknya bagi pengusaha dan negara tidak selalu sama. Pemberlakuan tarif cukai spesifik (2007) sebenarnya dilatarbelakangi agar pemerintah fokus beban fiskal ke negara yaitu tarif cukai.

Parameter HJE ditetapkan sebagai dampak kenaikan tarif cukai alias bukan parameter tersendiri untuk kebijakan. Kapan perlu menaikan HJE jika tarif cukai telah 57% dari HJE. Undang-Undang cukai melarangnya. Kebijakan tarif dan HJE pemerintah akan direspons berbeda oleh pengusaha. Jika HJE dinaikkan tidak serta merta pengusaha dideliver beban fiskal kepada konsumen.

Bagi pengusaha yang produknya dijual dengan harga riil di bawah HJE, tak perlu menaikan HJE tetapi cukup mendekatkan harga riil ke HJE (gapmengecil). Mereka yang menjual produknya dengan harga riil sama dengan HJE atau bahkan di atasnya akan menaikkan HJE. Elastisitas produk masing masing pengusaha menjadi pembeda lantaran kurang elastis directly shifting forward kepada konsumen.

Sebaliknya yang sangat elastis memilih backward shifting efisiensi bahan baku atau komponen HJE lainnya. Inilah kenapa jika pemerintah selalu mengupdrade HJE padahal inflasi tahunan kisaran 3% HJE rokok menjadi tidak riil di pasaran (Sunaryo dkk., 2019).

Jika pemerintah menaik-kan tarif cukai saja, secara umum pengusaha akan menaikan harga riil dan shifting forward. Harga rokok lebih riil di pasar. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijkan Fiskal (BKF) tahun 2008, menyampaikan bahwa “Pemerintah jangan terlalu mencampuri harga”. Bahkan pada 2009 dilakukan rasionalisasi HJE rokok golongan menengah dan kecil 15%.

Kinerja penerimaan cukai tetap mencapai target APBN ditetapkan pada tahun ter-sebut. ROKOK ILEGALPusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0% hingga 50% mendorong peredaran rokok ilegal di golongan menengah dari 6,8% menjadi 11,6%.

Klaim bahwa rokok ilegal semata-mata faktor enforcement perlu dilihat konsisinya. Sebuah screenshoot WhatsApp dari handphone pelaku rokok ilegal ketika pemerintah menaikan tarif cukai sebesar 23%,”...kita akan kaya!....” Hal ini kian menguatkan bahwa rokok ilegal bukan semata-mata enforcement. Karenanya, pendekatan fiskal juga perlu ditempuh.

Penambahan layer adalah satu opsi membendung rokok ilegal. Pabrik yang tidak mampu membayar cukai sebelumnya bisa membayar dengan tarif realistis. Opsi ini pasti banyak ditentang bagi mereka yang mengaitkan dengan tax avoidance. Sepanjang 2008—2025, layer tarif cukai dari 21 layer menjadi 8 tarif secara teori fiskal menjadi sebuah pencapaian.

Namun, jika melihat kinerja penerimaan dan rokok ilegal saat ini, wacana penambahan tarif boleh dikaji kembali. Bukankah kinerja pengendalian dari aspek prevalensi juga belum optimal? Mengambil data rokok ilegal Nielsen 12,6%, Indodata 46,95%, bahkan survei UGM 6,8% (2024), prevalensi merokok hanya menurun secara formalitas, bukan realitas.

Dengan situasi ini, pemerintah mengalami tekor ganda yakni sudah tak membayar cukai, merokok pula. Tidak ada kebijakan yang ideal untuk sektor cukai pada situasi terkini. Kebijakan menaikkan tarif atau HJE kemudian berharap dapat menambah penerimaan, tidak sejalan dengan data di atas.

Menurunkan tarif atau HJE secara teori memungkinkan dan laffer curve sejalan dengan itu.

TARIF TURUN

Dalam jangka pendek, kinerja cukai dari fungsi penerimaan cepat terwujud. Jenis SKM di mana 50% berkontribusi penerimaan akan mendongkrak penerimaan dengan cepat (tahun 2019). Apakah lazim secara praktik? Indonesia pernah menurunkan tarif atau HJE rokok dua kali.

Presiden Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 21/1946 dalam satu konside-ranya, ”Percentage cukai tembakau dirasakan amat tinggi dan memberatkan kepada rakyat”. Dan kemudian diturunkan cukainya.

Pada 2009 melalui PMK: 181/PMK.011/2009, peme-rintah juga menurunkan tarif cukai golongan III dari Rp65 ke Rp50 per batang serta HJE turun 15% dengan pertimbangan harga riil rokok 50% di bawah HJE.Opsi realisitis kebijakan cukai 2026 adalah tidak ada perubahan tarif dan HJE.

Perlu waktu recovery selama 2 tahun ke depan apabila menginginkan industri rokok recovery dan ditata kembali. Kebijakan cukai yang perlu dihindari adalah menaikkan tarif atau HJE.Rokok ilegal kembali diberi ruang bersaing oleh pemerintah itu sendiri.

Karenanya menjadi pertanyaan apakah pemerintah akan mengulang hal serupa? Tentu kita semua tidak mau seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa ”Definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda!”. Semoga.