JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi dapat diatasi karena fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sesmenko Susiwijono memaparkan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen, inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen masih berada dalam sasaran, serta indeks keyakinan konsumen berada di level optimistis.

Selain itu, indeks PMI manufaktur kembali berada di level ekspansi pada level 50, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor, dan realisasi investasi pada triwulan I hampir mencapai Rp500 triliun.

Maka dari itu, pemerintah terus mengoordinasikan berbagai sektor prioritas dan inisiatif strategis guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai langkah tersebut meliputi peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, penguatan sektor prioritas nasional, pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus memperluas akses pasar internasional melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi, antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta sejumlah perjanjian lainnya dengan negara dan kawasan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi dunia usaha Indonesia.

Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong perbaikan iklim usaha melalui deregulasi dan debottlenecking berbagai hambatan investasi serta penyempurnaan sistem layanan perizinan berusaha. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan magang yang bertujuan menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis.

Adapun Susiwijono turut menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang bertujuan memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Melalui kebijakan tersebut, devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan masuk ke sistem keuangan Indonesia guna memperkuat likuiditas valas domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Susiwijono, kebijakan DHE SDA bukan merupakan kebijakan baru, melainkan penguatan dari kebijakan yang telah berjalan sebelumnya.

Pemerintah berharap optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Fundamental ekonomi kita sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang ada permasalahan terkait trust atau kepercayaan investor, maka kita perlu bersama-sama menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan membangun optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan layanan BNIdirect DHE SDA Dashboard untuk membantu eksportir mengelola, memantau, dan memenuhi kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menyatakan kehadiran dashboard tersebut menjadi bagian dari kesiapan BNI dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.

Dia melanjutkan BNIdirect DHE SDA Dashboard dihadirkan untuk membantu eksportir memperoleh visibilitas yang lebih baik atas pergerakan dana hasil ekspor, sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Melalui solusi ini, selain kenyamanan bertransaksi, kami ingin membantu eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA secara lebih mudah, transparan, dan efisien sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan memperluas pasar global,” ujar Okki.

Dashboard memungkinkan eksportir memantau dana masuk dan keluar berdasarkan nomor Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE), memonitor rekening khusus DHE SDA, serta melihat saldo dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan yuan China (CNY).

Fitur itu juga dilengkapi notifikasi dana masuk serta fitur unduh laporan DHE SDA untuk mempermudah pelaporan melalui Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Okki menambahkan BNI akan terus mengembangkan layanan digital berbasis kebutuhan nasabah, termasuk bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekspor.

Perseroan menilai kemudahan pemantauan dana ekspor dan kepatuhan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing eksportir nasional.

“BNI akan terus mendukung kebutuhan transaksi dan bisnis nasabah melalui berbagai solusi perbankan yang relevan. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi pengalaman digital yang optimal bagi nasabah,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TANGSEL - PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren bersinergi dengan komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel menyelenggarakan santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa, Sabtu (23/5/2026). Kegiatan ini bagian komitmen perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial serta mengimplementasikan pilar Environmental, Social, and Governance (ESG).

Acara ini sekaligus guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan. Aksi kepedulian ini diisi dengan penyerahan paket sembako yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai. Langkah ini ditujukan meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) CPS Pondok Aren, Cepi Kurnia Nugraha mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar. "Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren,” katanya.

Melalui program santunan ini, PT Pegadaian berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. ”Kerja sama dengan Sahabat Berbagi Tangsel dalam momentum hari jadi mereka yang ke-6 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, berkah, dan berdampak langsung," ujarnya.

Sebagai perusahaan BUMN yang berkelanjutan, PT Pegadaian terus memperluas cakupan program kemitraan dan bina lingkungan yang menyentuh akar rumput. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan selalu berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal senada juga ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono, yang menyoroti integrasi nilai keberlanjutan global ke dalam aksi korporasi regional. Pegadaian secara nasional, khususnya di Wilayah IX Jakarta 2, terus berkomitmen mengintegrasikan pilar-pilar ESG ke dalam setiap lini aktivitas bisnis dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan santunan bersama Sahabat Berbagi Tangsel ini merupakan representasi dari penguatan Pilar Sosial ESG, di mana kehadiran Pegadaian harus mampu memberikan nilai tambah (value creation) dan menjadi solusi nyata atas problem sosial di tengah masyarakat. ”Kami mengapresiasi sinergi ini dan berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus ditebarkan secara konsisten demi mewujudkan kemandirian masyarakat yang inklusif," terangnya. Tradisi Lebaran Anak Yatim di Hari Asyura, Dari Mana Asalnya?

Melalui program kemitraan inklusif ini, PT Pegadaian secara konkret merealisasikan aspek social (kemasyarakatan) dalam kerangka ESG. Program ini berfokus pada pengentasan kesenjangan sosial ekonomi melalui investasi sosial langsung (social investment) kepada kelompok masyarakat rentan (anak yatim, piatu, dan dhuafa). Di samping itu, penyaluran bantuan ini mengedepankan asas transparansi dan kemitraan lokal yang setara guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Usai sidang perbaikan permohonan gugatan, Dharma berharap tuhan memberi petunjuk untuk hakim konstitusi yang mengadili perkaranya.

"Saya juga berharap, kepada kami semua di sini berharap dan rakyat Indonesia berharap bahwa bapak hakim yang meneliti atau menyidangkan gugatan uji materi kami diketuk hatinya oleh Tuhan, karena ini akan menyangkut keselamatan jiwa keluarganya juga, bukan cuma kita saja tetapi jiwa keluarga kita," kata Dharma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, gugatan ini diajukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa terbebas dari tekanan-tekanan yang ia sebut terbungkus lewat undang-undang kesehatan.

"Kami melihat, saya khususnya melihat bahwa adanya 'udang di balik batu', hal-hal terselubung yang terkandung di dalam setiap pemaknaan undang-undang tersebut," ucap dia.

Dharma menilai lahirnya UU Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pandemi Covid-19. Ia pun menyinggung Epstein Files yang telah memprediksi adanya pandemi Covid-19.

"Karena di Epstein File terbuka bahwa pandemi COVID-19 atau KLB-KLB (Kejadian Luar Biasa) yang terjadi di dunia ini adalah diarsiteki oleh kekuatan global yang berada di balik semua isu-isu yang ada," ujar dia.

Dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam persidangan perbaikan permohonan, Kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Perbaikan Petitum Gugatan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6/2026). Adapun dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam persidangan perbaikan permohonan, kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan setelah tim Dharma Pongrekun mendapatkan masukan dari majelis hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma Pongrekun disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Berikut Perbaikan Petitum yang Dilakukan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi.

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya menggelar edukasi ketahanan pangan bagi siswa-siswi SMPN 51 Jakarta. Kegiatan berlangsung di RPH Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur yang diikutipeserta yang mayoritas terdiri dari pengurus OSIS di RPH Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan secara langsung proses penyediaan pangan protein hewani yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Didampingi oleh lima orang guru, para siswa diajak menelusuri proses pasok pangan hewani secara menyeluruh, mulai dari pemeliharaan ternak, proses pemotongan, pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi produk ke masyarakat.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menyatakan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun kesadaran literasi pangan sejak dini.

“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai pentingnya ketahanan pangan serta peran berbagai pihak dalam menjaga kualitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tuturnya, Jumat (12/6/2026).

Raditya menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial dalam keberlanjutan sektor pangan ke depan. “Lebih dari sekadar kunjungan, kami ingin para siswa memahami bahwa di balik setiap produk protein yang dikonsumsi, terdapat rantai proses yang panjang, melibatkan teknologi, dan pengawasan yang ketat.

Dengan memahami proses ini, kami berharap para siswa dapat menjadi agen perubahan yang lebih menghargai sumber daya pangan dan peduli terhadap pentingnya kualitas gizi untuk masa depan bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 51 Jakarta, Erni Setianingrum menilai kunjungan ini sangat bermanfaat karena mampu menjembatani teori yang dipelajari di sekolah dengan praktik langsung di lapangan. Menurutnya, program ini juga selaras dengan Program Adiwiyata yang mendorong kepedulian siswa terhadap kesehatan dan keberlanjutan sumber daya pangan.

Selama kegiatan, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi melalui berbagai diskusi interaktif mengenai sistem pengawasan mutu dan standar kebersihan industri pangan modern.

Salah satu peserta, Dinda Kayla Alifa, mengaku terkesan dengan ketelitian setiap tahapan pengolahan. Sedngkan siswa lainnya, Casa Aprilo Sialoho menyebut bahwa pengalaman ini memberikan gambaran akan panjangnya proses pengawasan ketat demi memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan terlaksananya kunjungan ini, Perumda Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pendidikan generasi muda dalam memahami pentingnya kedaulatan dan ketahanan pangan.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua truk yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera pada 11 Juni 2026.

"Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk. [Satu] berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten," kata Djaka dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek inisial OB dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek DH. Totalnya 8.262.000 batang.

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai sekitar Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616,34 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Merak, Kanwil DJBC Banten, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Djaka mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita sudah menetapkan satu orang tersangka karena yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pengiriman dan sialnya ketangkap di Banten," ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek OB.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek DH tanpa dilekati pita cukai

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali jaringan.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya," ujar Djaka.

Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat diperlakukan sebagai agunan tunai untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Friderica mengatakan bahwa bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

“OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi PP DHE SDA tersebut (PP Nomor 21 Tahun 2026),” kata dia.

Mengenai implementasi kebijakan DHE SDA, Friderica juga mengatakan bahwa OJK berkomitmen melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, OJK memastikan dukungan industri perbankan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai informasi, ketentuan utama dalam kebijakan DHE SDA yakni eksportir wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA juga diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Retensi tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Pemasukan (repatriasi) dan penempatan (retensi) DHE SDA tersebut wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan, retensi DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan minimal sebesar 30 persen untuk jangka waktu minimal tiga bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Adapun batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperkuat langkah ekspansi ke pasar konstruksi Timur Tengah dengan memanfaatkan rekam jejak proyek yang telah dikerjakan di Arab Saudi. Perseroan menjadi salah satu kontraktor Indonesia yang memiliki lisensi operasional lengkap dan kehadiran resmi di negara tersebut.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pengalaman mengerjakan sejumlah proyek strategis di Arab Saudi menjadi modal penting bagi perusahaan untuk menangkap peluang pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Tengah.

Salah satu proyek yang pernah dikerjakan Waskita adalah renovasi area mataf atau area tawaf di sekitar Kakbah, Masjidil Haram, Makkah. Proyek yang menjadi bagian dari perluasan King Abdullah Makkah Extension (KAME) tersebut diselesaikan pada 2013 dengan nilai kontrak mencapai 59 juta riyal Saudi.

Renovasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas area tawaf sehingga mampu menampung lebih banyak jamaah. Setelah proyek selesai, kapasitas mataf meningkat dari sekitar 48 ribu jamaah menjadi lebih dari 105 ribu jamaah.

“Sebelumnya mataf hanya dapat menampung 48 ribu jamaah, namun setelah direnovasi bisa memuat hingga lebih dari 105 ribu jamaah. Bagi Waskita, memperluas Mataf Masjidil Haram bukan sekadar mengerjakan proyek, tetapi merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi dunia internasional,” kata Ermy dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Menurut Ermy, proyek tersebut menggunakan metode formwork slab dan cantilever beam untuk meningkatkan presisi konstruksi sekaligus mendukung efisiensi waktu dan biaya pengerjaan.

Selain proyek Mataf Masjidil Haram, Waskita juga pernah mengerjakan sejumlah proyek lain di Arab Saudi, di antaranya King Saud Fitness College pada 2011, King Saud University of Riyadh Techno Valley & Building Administration College di Riyadh pada 2009, serta kawasan bisnis King Abdullah Financial District (KAFD) yang dibangun pada periode 2010-2012.

Perseroan juga terlibat dalam pembangunan Jeddah Flyover dan King Faisal Specialist Hospital di Jeddah.

Ermy menilai pengalaman tersebut memperkuat posisi Waskita sebagai kontraktor nasional yang memiliki pengalaman mengerjakan proyek internasional.

Dalam satu dekade terakhir, perusahaan telah terlibat dalam pembangunan lebih dari 100 proyek infrastruktur di berbagai sektor.

“Pembangunan sejumlah proyek di Arab Saudi memperkuat posisi Waskita Karya sebagai perusahaan kontraktor yang telah berpengalaman selama 65 tahun mengerjakan lebih dari 100 infrastruktur dalam 10 tahun terakhir,” ujar Ermy.

Ke depan, Waskita berupaya memperluas portofolio proyek luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah. Perseroan menyiapkan sejumlah strategi, termasuk memperkuat kemitraan strategis untuk meningkatkan peluang mengikuti tender proyek infrastruktur di kawasan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berpotensi memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kebijakan DHE SDA yang mulai berlaku penuh pada Juni 2026 berpotensi memperkuat posisi likuiditas valas Himbara secara signifikan,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Dengan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri, Rizal berpendapat aliran dolar dari sektor batu bara, industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mineral, dan migas yang selama ini banyak tersimpan di luar negeri akan lebih banyak masuk ke sistem perbankan nasional.

Rizal menyebut kondisi itu penting mengingat tekanan eksternal sepanjang 2026 masih cukup tinggi, tecermin pada volatilitas rupiah yang sempat bergerak mendekati Rp17.000–17.300 per dolar AS. Selain itu, juga terjadi penurunan cadangan devisa dari sekitar 151,9 miliar dolar AS menjadi sekitar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

"Tambahan likuiditas dolar di Himbara dapat memperkuat CASA valas, kapasitas trade finance, dan memperbesar ruang intervensi pasar valas domestik tanpa terlalu membebani cadangan devisa Bank Indonesia,” tambahnya.

Rizal juga menilai sentimen pasar cenderung positif bagi saham Himbara, karena berpotensi memperkuat struktur pendanaan dan potensi pendapatan treasury di tengah suku bunga global yang masih tinggi.

Namun, Rizal menyoroti, dampak efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada desain implementasi dan kepercayaan pelaku ekspor.

Jika skema penempatan DHE dianggap terlalu kaku dan tidak kompetitif dari sisi fleksibilitas maupun imbal hasil (yield), maka terdapat risiko eksportir melakukan penyesuaian transaksi, termasuk pengalihan penempatan devisa ke luar negeri atau praktik underinvoicing.

Di samping itu, konsentrasi likuiditas valas di Himbara juga berpotensi memicu ketimpangan likuiditas di industri perbankan nasional, terutama bagi bank swasta yang selama ini mengandalkan dana eksportir.

Karena itu, kata Rizal, DHE SDA memang dapat menjadi penyangga penting untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas sektor keuangan, tetapi tidak otomatis menjadi solusi tunggal menjaga rupiah.

“Faktor fundamental seperti arus modal asing, kredibilitas fiskal, yield Surat Berharga Negara (SBN), serta persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap menjadi penentu utama stabilitas sektor keuangan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026