JAKARTA, Kompas.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sedang merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria berjanji tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah ya," kata Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Prabowo mengatakan, selama ini pemerintah menggaji para direktur utama dan komisaris dari BUMN yang tidak memberikan keuntungan.

Prabowo memberi waktu agar proses efisiensi BUMN ini selesai dalam waktu 2 tahun. Da ingin BUMN-BUMN yang ada lebih efisien dan lebih transparan.

Mengenai perampingan jumlah BUMN ini, Prabowo bukan cuma sekali mengemukakannya. Pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dia juga mengemukakan hal yang sama.

Saat itu, Prabowo mengaku pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis.

Janji Tak Ada PHK

Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan PHK.

Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.

Menurut dia, biaya pegawai BUMN masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi.

"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," ucapnya.

Dony menyebut seluruh karyawan akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi.

"Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," ucapnya menegaskan.

Penghematan dari Perampingan BUMN

Dony menjelaskan, Danantara sedang merampingkan sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.

Dia menyebut sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp 20 triliun.

Program konsolidasi BUMN, kata Dony, berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahun.

Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.

Dony mencontohkan, penggabungan sejumlah subholding di Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600-700 juta dolar AS.

Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat secara bisnis.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perampingan perusahaan negara yang jumlahnya selama ini dinilai terlalu banyak.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menuturkan, pada masa awal jabatannya sebagai Presiden, dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

Namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan yang terus mengalami kerugian.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.

Ia menegaskan langkah perampingan belum berhenti.

Pemerintah bahkan menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," kata dia.

Prabowo menyebut banyak perusahaan pelat merah selama ini tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara.

Selain memperbaiki tata kelola, penutupan perusahaan-perusahaan tersebut juga disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, termasuk dari pengurangan biaya direksi dan komisaris.

Ia bilang, banyak perusahaan negara yang tidak sehat secara finansial, namun tetap memberikan beban gaji dan fasilitas bagi jajaran manajemennya.

"Itu kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, (hasil) 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung bahwa keberadaan perusahaan negara yang tidak sehat berpotensi membuka ruang praktik tata kelola yang buruk.

Maka dari itu, pemerintah memilih melakukan penataan menyeluruh agar aset negara dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggakbener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang terus mengalami kerugian. Langkah pembubaran BUMN tidak produktif ini menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya dalam BUMN, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.

Perampingan BUMN Dikejar Selesai Tahun Ini, Danantara Ungkap Nasib Karyawan



Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan. “Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mematangkan proses restrukturisasi dan perampingan BUMN (Badan Usaha Milik negara) demi memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Langkah taktis ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna memastikan seluruh proses integrasi keuangan dan bisnis berjalan sesuai tenggat waktu yang ditargetkan.

"Saya diterima bapak Presiden Prabowo Subianto di kediamannya untuk membahas percepatan transformasi BUMN dan penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani dalam pertemuannya dengan Prabowo di kediaman presiden di Kertanegara, Jakarta, Senin (21/6) malam.

Pertemuan strategis yang berlangsung di kediaman Presiden tersebut digadang-gadan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi perampingan gurita bisnis pelat merah. Pemerintah tidak ingin BUMN terus terbebani oleh struktur yang terlalu gemuk dan tidak efisien, sehingga integrasi keuangan di bawah payung Danantara menjadi prioritas utama.

Melalui konsolidasi satu pintu ini, Danantara memegang peran sentral sebagai sovereign wealth fund sekaligus pengelola investasi yang akan mengoordinasikan portofolio bisnis negara agar lebih bernilai komersial tinggi.

Pemerintah berkomitmen mereduksi tumpang tindih tata kelola dengan menyusutkan jumlah anak hingga cucu usaha pelat merah yang dinilai kurang produktif. Melalui strategi merger dan perampingan korporasi ini, struktur holding BUMN diharapkan menjadi jauh lebih sehat dan luwes dalam bersaing di kancah global.

"Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan, dan sekitar 300 entitas lainnya segera menyusul. Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan memperbesar daya saing," jelas Rosan.

Selain merapikan lini bisnis yang sudah ada, pertemuan tersebut juga mendiskusikan peta jalan pendanaan Danantara untuk sektor-sektor baru yang potensial. Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Rosan memaparkan bahwa sektor pariwisata, penyelenggaraan ajang olahraga skala internasional, serta industri kreatif menjadi fokus bidikan baru yang akan didorong pembiayaannya. Kolaborasi sektor-sektor ini dinilai memiliki daya dobrak besar sebagai katalisator pertumbuhan yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Kami juga membahas peluang pengembangan sektor yang dapat didukung Danantara, pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran perekonomian nasional," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah melakukan perampingan terhadap ratusan anak usaha BUMN dinilai menjadi strategi tepat untuk memacu produktivitas. Namun, tantangan besar terletak usai merger dilakukan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menyatakan pengurangan entitas akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

Toto memaparkan, sejumlah anak usaha korporasi kakap pelat merah yang dipangkas adalah 47 anak usaha PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, 28 anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG), hingga 17 anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (24/5/2026).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah berhasil ditata.

Penataan tersebut, lanjutnya, dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Sejalan dengan cetak biru penataan tersebut, Dony menyampaikan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang dinilai belum optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan pembebasan pungutan pajak atas aksi korporasi BUMN sampai dengan 2029.

Purbaya mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan insentif fiskal kepada perusahaan pelat merah ini guna mendukung efisiensi BUMN. Sebab, kini Danantara tengah melaksanakan upaya perampingan BUMN dari sekitar 1.000 ke 250-an perusahaan saja.

Dia menyatakan turut mendukung langkah efisiensi dan perampingan BUMN yang dilakukan Danantara. Menurutnya, pemajakan aksi korporasi BUMN dalam rangka efisiensi ini justru akan menambah beban biaya kepada Danantara.

"Untuk saya juga enggak masuk akal, kan tujuannya untuk efisiensi. Untuk saya, yang penting adalah perusahaannya nanti jadi lebih streamline. Untungnya, lebih banyak, lebih efisien. Jadi pada waktu proses itu enggak ada pajak yang kami tarik," ucapnya kepada wartawan usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pembebasan pajak ini tidak berlaku untuk pungutan pajak penghasilan (PPh) badan yang biasa berlaku untuk korporasi pada umumnya.

Di sisi lain, pembebasan pajak aksi korporasi untuk merger hingga akuisisi BUMN ini hanya akan berlaku sampai 2029. Setelahnya, aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah akan dipungut pajak seperti biasa.

"Kami kasih waktu sampai 2029. Setelah itu kami terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan, kalau dia masih melakukan merger dan akuisisi," ujar pria yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara ini.

Adapun hal ini sebelumnya telah dibahas antara Purbaya dan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Rabu (6/5/2026).

Usai pertemuan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Dony menjelaskan bahwa keringanan pajak yang diberikan oleh otoritas fiskal berkaitan dengan seluruh transaksi streamlining perusahaan pelat merah.

"Misalnya, kami melakukan pengalihan dari Danareksa kepada perusahaan baru. Poin-poin itu mendapatkan keringanan pajak, seluruhnya ya. Jadi tidak ada pajak yang berkaitan, dan itu diatur juga dalam undang-undang BUMN [yang baru]. Untuk transaksi itu saja ya," ujar Dony.

Namun demikian, Dony memastikan seluruh kewajiban maupun apabila ada tunggakan pajak oleh BUMN masa lalu tidak mendapatkan keringanan tersebut alias berlaku normal.

Dony menyebut usai mendapatkan persetujuan Purbaya, langkah selanjutnya untuk pembebasan pajak aksi korporasi BUMN ini bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Tadi Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan," jelasnya.

Mantan Direktur Utama Holding BUMN InJourney ini mengatakan, proses streamlining alias perampingan BUMN di bawa Danantara meliputi likuidasi, divestasi, konsolidasi maupun restrukturisasi.

"Pak Menkeu sangat mendukung proses ini karena ini kan bagus untuk kami menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang sehat," terangnya.

Adapun perampingan perusahaan pelat merah ini menyasar dari sekitar 1.000 BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan. Beberapa perusahaan disebut sudah ditutup maupun dikonsolidasikan.

"Bulan ini kami akan selesai mengejar asset management, ini akan selesai. Kemudian penataan ulang Danareksa juga akan selesai akhir bulan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui pembebasan pungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi aksi korporasi BUMN yang tengah dilakukan oleh Danantara, meliputi merger, likuidasi hingga divestasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria usai bertemu dengan Menkeu Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dony menjelaskan bahwa keringanan pajak yang diberikan oleh otoritas fiskal berkaitan seluruhnya dengan transaksi streamlining perusahaan pelat merah hingga berbentuk pembebasan.

"Misalnya kami melakukan pengalihan dari Danareksa kepada perusahaan baru. Poin-poin itu mendapatkan keringanan pajak, seluruhnya ya. Jadi tidak ada pajak yang berkaitan, dan itu diatur juga dalam undang-undang BUMN [yang baru]. Untuk transaksi itu saja ya," ujar Dony, dikutip Kamis (7/5/2026).

Namun demikian, Dony memastikan seluruh kewajiban maupun apabila ada tunggakan pajak oleh BUMN masa lalu tidak mendapatkan keringanan tersebut alias berlaku normal.

Dony menyebut usai mendapatkan persetujuan Purbaya, langkah selanjutnya untuk pembebasan pajak aksi korporasi BUMN ini bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Tadi Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan," jelasnya.

Mantan Direktur Utama Holding BUMN InJourney ini mengatakan, proses streamlining alias perampingan BUMN di bawah Danantara meliputi likuidasi, divestasi, konsolidasi maupun restrukturisasi.

"Pak Menkeu sangat mendukung proses ini karena ini kan bagus untuk kami menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang sehat," terangnya.

Adapun perampingan perusahaan pelat merah ini menyasar ke sekitar 1.000 BUMN menjadi sekitar 250-an perusahaan. Beberapa perusahaan disebut sudah ditutup maupun dikonsolidasikan.

"Bulan ini kami akan selesai mengejar asset management, ini akan selesai. Kemudian penataan ulang Danareksa juga akan selesai akhir bulan ini," pungkasnya.

Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

​Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

“Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,” ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menerangkan pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun 2026 ini. Dony menjelaskan, upaya yang akan ditempuh untuk melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN akan dilakukan dengan cara merger, hingha likuidasi sejumlah perusahaan.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Perusahaan, Ini Bocoran Pemerintah



Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan dalam memperbaiki tata kelola BUMN menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien kan, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Menurutnya, transformasi dan reformasi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Ia optimistis pengusutan jumlah perusahaan BUMN akan meningkatkan kapitalisasi dan laba perseroan.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena kan menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tak akan berdampak terhadap para pekerja. Sebab perampingan para pekerja akan diserap oleh perusahaan yang melakukan merger atau spin off.

"Karyawannya tentu akan diabsorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jangan tidak usah khawatir," sambung dia.

Diterangkan juga bahwa konsolidasi tak hanya dilakukan terhadap sektor asuransi, melainkan perusahaan reasuransi pelat merah seperti Nasional Reasuransi (NasRe), Tugu, Reasuransi Indonesia Utama (RIU). Dony menyampaikan perusahaan reasuransi BUMN pun tidak dalam kondisi dengan kinerja yang baik selama ini.

"Ini sedang kita tinjau, apakah likuidasi atau kita merger? Masih mampu atau tidak? Tapi kita ke depannya hanya punya satu perusahaan cukup, tapi kuat daripada kita punya banyak tapi kecil-kecil," pungkas Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menargetkan proses perampingan BUMN maupun anak-cucu usahanya dapat selesai pada tahun ini. Dony mengatakan Danantara Indonesia terus melakukan pemetaan rencana konsolidasi maupun likuidasi ratusan BUMN.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh serampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dony menyampaikan perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony mengatakan perampingan BUMN menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien kan, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Dony menilai transformasi dan reformasi ini merupakan bentuk komitmen Danantara dalam memperbaiki kondisi BUMN. Dony meyakini perampingan justru akan mampu meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Dony optimistis perampingan akan meningkatkan kapitalisasi BUMN dengan laba yang terus meningkat.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena kan menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tidak akan berdampak terhadap para pekerja. Dony mengatakan Danantara berupaya mencegah adanya pengurangan karyawan sebagai imbas dari efisiensi jumlah BUMN.

"Karyawannya tentu akan di-absorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jangan tidak usah khawatir," sambung dia.

Dony mengatakan konsolidasi tidak hanya dilakukan terhadap sektor asuransi, melainkan juga perusahaan reasuransi pelat merah seperti Nasional Reasuransi (NasRe), Tugu, dan Reasuransi Indonesia Utama (RIU). Dony menyampaikan perusahaan reasuransi BUMN tersebut tidak dalam kondisi kinerja yang baik selama ini.

"Ini sedang kita tinjau, apakah likuidasi atau kita merger? Masih mampu atau tidak? Tapi kita ke depannya hanya punya satu perusahaan cukup, tapi kuat daripada kita punya banyak tapi kecil-kecil," kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan Danantara telah menerima pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pembentukan anak usaha baru. Dony menyebut usulan tersebut masih dalam tahap kajian.

"Lagi kita kaji, nanti akan kita kabarin. Tapi monitor terus saja, kalau ada yang kurang bagus, kasih masukan," ujar Dony usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dony menanggapi kontroversi yang mewarnai rencana tersebut. Pasalnya, Danantara Indonesia sedang gencar merampingkan jumlah BUMN dan anak-cucu usahanya.

Dony menjelaskan Danantara melakukan pemetaan terhadap seluruh entitas perusahaan pelat merah. Dony menyebut pemangkasan ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efektif dan berada di luar core business BUMN induknya.

"Contoh, kita punya air minum, kita punya travel agent kecil, ya buat apaan? Kita punya misalkan logistik, logistiknya tapi kecil skalanya, nah itu yang kita pangkas, selama ini juga rugi, kalau rugi kan merugikan uang kita semua kan. Nah ini yang kita tutup," sambung Dony.

Dony mengatakan Danantara Indonesia terbuka dalam mengkaji opsi mempertahankan anak-cucu usaha maupun pendirian perusahaan baru. Namun, lanjut dia, perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki potensi yang cerah dan mampu bersaing.

"Kita bangun juga ada yang baru, misalkan nanti kita punya industri baterai, ada industri electric vehicle. Jadi jangan dilihat 'Kok kenapa gak konsisten?'. Yang ditutup itu yang tidak efektif dan tidak produktif yang menyebabkan berugian," ucap Dony.

Dony mengambil contoh kehadiran Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) meskipun BUMN telah memiliki holding BUMN pertambangan atau MIND ID. Dony menyampaikan keberadaan Perminas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam mengoptimalkan potensi rare earth atau logam tanah jarang.

"Misalnya ada Perminas kemarin sudah dijelaskan Pak Rosan (CEO Danantara), Perminas itu untuk rare earth karena memang kita butuh perusahaan karena kita punya rare earth. Jadi ini bukan tidak konsisten, yang kita tutup itu yang tidak memberikan nilai tambah, justru merugikan kita," kata Dony.

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) bersiap melakukan perampingan besar-besaran terhadap struktur grup perusahaan dengan memangkas lebih dari 60 anak usaha. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi menuju visi "Telkom 30" yang menitikberatkan fokus pada penguatan infrastruktur digital.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan perusahaan saat ini tengah melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh anak usaha yang dimiliki. Penilaian tersebut bertujuan memastikan setiap entitas benar-benar memberikan nilai tambah dan sejalan dengan arah bisnis utama perseroan.

Perampingan ini, menurut Dian, menyasar anak usaha yang dinilai tidak relevan atau berada di luar koridor telekomunikasi dan infrastruktur digital. Anak usaha tersebut akan ditertibkan melalui sejumlah opsi mulai dari divestasi hingga penutupan.

"Formulasi yang nantinya menentukan apakah akan di-divest, jual, apakah akan ditutup, apakah akan digabungkan diantara beberapa anak perusahaan di dalam Telkom, ataupun bahkan digabungkan dengan anak perusahaan lain di dalam Danantara," ujar Dian dalam program The Fundamentals IDX Channel, dikutip Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan opsi penggabungan ke induk BUMN baru, Danantara, terbuka lebar mengingat sejumlah anak usaha Telkom memiliki kesamaan lini bisnis dengan BUMN lain, seperti di sektor perhotelan, kesehatan, dan asuransi.

"Jadi memang ada yang tadi ya, di-divest, ada yang akan dijual, ada yang akan ditutup, ada yang akan digabungkan, akan ada yang di-simplify, di-multiply. Maksudnya, akan diperbesar, di-expand," lanjut Dian.

Langkah agresif ini diarahkan untuk mencapai target utama Telkom pada 2030, yakni meningkatkan Total Shareholder Return (TSR) sekaligus mendorong efisiensi alokasi modal. Dian menargetkan kapitalisasi pasar Telkom dapat berlipat ganda pada akhir dekade ini.

"Akan dilakukan perampingan supaya memang anak perusahaan yang dimiliki itu bergerak di dalam koridor telekomunikasi, koridor infrastruktur digital. Kami mengeliminasi hal-hal yang tidak ada hubungannya, yang tidak perlu atau yang tidak create value for the group," tegas Dian.