Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian. Pemerintah pun saat ini sedang bergeliat untuk merampingkan jumlah BUMN.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai 1.000.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengatakan saat ini pemerintah tengah bergeliat merampingkan jumlah BUMN. Target, pemerintah akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.

"Sedang dilakukan assessment [kajian penutupan PT INTI], sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI.

Adapun, terkait dengan nasib karyawan PT Inti, dia menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.

"Sedang dilakukan assessment [kajian penutupan PT INTI], sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI.

Adapun, terkait dengan nasib karyawan PT Inti, dia menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.