Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengatakan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa dari total populasi di Indonesia atau sekitar 81 persen dapat mendorong perluasan pasar film Indonesia melalui platform akses film digital secara daring.

“Hampir tadi dikatakan 235 juta pengguna internet, berarti kan yang berpotensi sebagai penonton film,” kata Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lamhot mengatakan di era global saat ini, nilai ekonomi berbasis kreativitas salah satunya melalui film di berbagai negara lain, sudah menjadi instrumen penunjang ekonomi sebuah negara.

Ia menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih, dan 81 persen diantaranya pengguna internet dapat menjadi kesempatan dalam memperluas pasar distribusi film lokal.

Lamhot mengatakan persoalan distribusi film nasional masih berpusat pada keterbatasan distribusi layar lebar, di mana 70 persen layar berada di Pulau Jawa dan kota besar, sementara 30 persen lagi tersebar di luar pulau Jawa.

“Tidak ada kesamaan akses antara orang di Kalimantan, di Papua, di Sumatera terhadap sebuah film dibandingkan di pulau Jawa. Karena di pulau Jawa ini 70 persen layar lebar yang dimonopoli oleh 3 bioskop besar, terutama XXI,” katanya.

Hal tersebut tidak sebanding dengan ledakan kreativitas dari sineas daerah yang mampu memproduksi puluhan film, terutama film dokumenter panjang yang tidak mendapatkan pasar di bioskop komersial.

Di sisi lain, pemerataan infrastruktur fisik ke seluruh pelosok negeri menuntut investasi yang masif dan proses yang panjang.

Ia mengapresiasi dengan adanya PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyediakan platform daring sebagai tempat distribusi film nasional yang belum bisa mendapatkan akses layar di jaringan bioskop besar di Indonesia.

Dengan adanya platform penayangan film secara daring dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai ekosistem perfilman yang lebih sehat dan tidak ada monopoli oleh eksibitor yang juga berafiliasi dengan rumah produksi tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Kota Palembang kini tidak perlu khawatir terbebani biaya saat sakit dan perlu berobat. Pasalnya, sebanyak 1,8 juta penduduk Kota Palembang saat ini sudah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim menuturkan, ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah setempat dalam melindungi setiap warganya melalui jaminan kesehatan.

"Program JKN sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Palembang, terutama dalam mendukung tercapainya Palembang Sehat 2029. Program JKN harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kami akan terus berkolaborasi bersama BPJS Kesehatan," ungkap Aprizal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dengan terdaftarnya seluruh penduduk ke Program JKN, maka Kota Palembang pun menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Kota Palembang juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp127 miliar demi memastikan perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduknya terus berkelanjutan. Seiring dengan bertambahnya peserta JKN, kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan juga menjadi hal yang harus ditingkatkan.

"Untuk mengakomodasi kebutuhan akses layanan kesehatan, Pemerintah Kota Palembang telah membangun Puskesmas yang memiliki layanan rawat inap di 18 kecamatan. Perbaikan demi perbaikan tentunya akan terus dilakukan supaya masyarakat bisa makin lancar saat mengakses layanan kesehatan," terang Aprizal.

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Ia berharap, langkah Pemerintah Kota Palembang ini dapat memantik semangat pemerintah daerah lainnya untuk ikut mewujudkan UHC sebagai perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.

"Terima kasih untuk dukungan Pemerintah Kota Palembang dan seluruh pemerintah daerah lainnya terhadap BPJS Kesehatan selama ini. Ekosistem Program JKN ini besar sekali. Di satu sisi, kita perlu kolaborasi lintas instasi yang solid. Di sisi lain, kita juga harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Apalagi bukan hanya peserta JKN yang harus diperhatikan kebutuhannya, melainkan juga termasuk fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya," tandas dia.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji untuk menghadirkan akses listrik untuk seluruh warga Jabar di tahun 2026 mendatang, yang disebutnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen.

Dedi Mulyadi menjanjikan pihaknya akan menggunakan listrik tenaga surya untuk menghadirkan akses listrik di daerah-daerah terpencil dan sulit diakses. Langkah itu diambil agar pembangunan akses listrik tidak merusak ekosistem lingkungan.

"Yang tidak memiliki listrik itu, rumah-rumah, dan beberapa daerah di tengah hutan. Kita sudah rencanakan dengan listrik tenaga surya," kata Dedi di Bandung, Selasa.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, masih ada 450 ribu rumah yang belum tersambung listrik.

"Saya targetkan tahun depan. Tadinya mau tahun ini listrik selesai. Karena dulu pelaporan dari Dinas SDM itu kekurangannya 150.000 satuan sambungan. Ternyata kan 450.000 sekarang nambah lagi. Jadi ya harus tahun depan," katanya.

Selain menghadirkan akses listrik yang merata, Dedi juga mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar akan mengatasi desa-desa yang belum memiliki akses komunikasi (blank spot) tahun 2026.

Dan saat ini, Pemda Jabar masih melakukan inventarisasi desa yang belum memiliki akses komunikasi. Dengan inventarisasi yang baik, intervensi akan efektif dan efisiensi.

"Saya targetkan juga tahun depan terkoneksi internet. Ini yang kita menjadi target, belanja pembangunannya harus buat kepentingan masyarakat," tutur Dedi.

Janji ini, diungkapkan Dedi, menyikapi temuan Kementerian Koperasi yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang menjabarkan ada sejumlah kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah desa Jawa Barat.

Menurut Ferry, salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih banyak desa yang belum teraliri listrik dengan jumlah ribuan.

"Kami menemukan beberapa masalah karena ada ribuan lebih desa masih belum ada listriknya," ungkap Ferry saat Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Senin (20/10).

Begitu pun jaringan internet sehingga hal tersebut berdampak pada pendataan KMP oleh pengurus koperasi.

"Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet, yang belum terdukung secara maksimal dengan data-data akurat," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Malam di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat kini tak lagi temaram. Dulu, ketika senja jatuh di balik perbukitan, warga hanya mengandalkan sinar rembulan dan lampu minyak yang berasap. Kini, rumah-rumah kayu di lereng gunung itu memancarkan cahaya kuning lembut - hasil aliran air yang diolah menjadi listrik oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya anak-anak bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan lampu," ujar Elias Inyomusi, salah satu warga Anggi, Selasa (21/10/2025).

Da masih mengingat masa gelap dulu. "Kami bikin api, pasang gelegar dari rotan, isi minyak tanah, baru bakar. Itu yang kami pakai belajar," kenangnya. Kini, anak-anak tak lagi belajar di bawah cahaya sumbu minyak, melainkan di bawah lampu pijar yang menyala tanpa henti.

Bagi warga Anggi, listrik bukan sekadar cahaya tetapi simbol perubahan. "Dengan lampu seperti ini, anak-anak kami bisa belajar, pintar, bersaing dengan distrik lain. Terima kasih, kami tetap NKRI," kata Piti Inyomusi, matanya berbinar.

Pembangunan PLTMH Anggi adalah bagian dari program strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek ini menjadikan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang seluruh listriknya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Ratusan kilometer dari Papua Barat, di Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cerita serupa juga sedang ditulis oleh cahaya.

Di teras rumah papan sederhananya, Ruslam (52) duduk sambil tersenyum lega. Untuk pertama kalinya, rumahnya terang benderang tanpa suara dengung genset. "Sebelumnya saya pakai genset. Enam jam satu liter bensin, jadi jam sepuluh malam sudah gelap lagi," katanya.

Dulu, anak-anaknya belajar dengan lampu redup, sementara sang istri harus berhenti menjahit karena bahan bakar habis. Kini, listrik mengubah segalanya. "Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, saya bisa istirahat dengan tenang," ucapnya haru.

Momen paling berkesan datang ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyalakan langsung kWh meter di rumahnya. Seketika lampu menyala terang dan sorak gembira warga pecah di udara malam. "Bagi kami, ini bukan sekadar penerangan, tapi awal kehidupan baru," ujar Ruslam.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes) menjadi penopang utama perubahan di dua ujung negeri itu. Melalui kedua program inilah pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi: menghadirkan listrik bagi semua tanpa terkecuali.

"Program Lisdes ini wujud nyata arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia menikmati listrik paling lambat tahun 2029-2030," ujar Menteri Bahlil saat kunjungan ke Musi Banyuasin (16/10/2025).

Saat ini, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik. Karena itu, Program Lisdes 2025 menargetkan 1.285 lokasi baru, dengan pembangunan 4.770 kilometer jaringan tegangan menengah, 3.265 kilometer jaringan tegangan rendah, dan gardu berkapasitas 94.040 kVA.

Bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN, solusi disiapkan melalui PLTS komunal dan PLTS individual dengan baterai. Sementara BPBL menyasar 215.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi agar dapat menikmati listrik gratis, lengkap dengan instalasi rumah tangga dan token perdana Rp100.000.

Listrik kini bukan hanya tanda kemajuan, tetapi cermin kehadiran negara. Dari deru air di Pegunungan Arfak hingga senyum Ruslam di Musi Banyuasin, cahaya yang sama menyala: cahaya harapan, cahaya keadilan.

"Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun tapi masih ada desa gelap?" tanya Bahlil lirih kala mengenang masa kecilnya di kampung tanpa listrik. Kini, di bawah terangnya lampu-lampu sederhana, cita-cita itu perlahan menjadi nyata.