IDXChannel - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyatakan pihaknya masih terus merumuskan mekanisme pengawasan di dalam Rancangan Undang-undang Tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

Salah satu mekanisme pengawasannya terkait penggunaan dan akses data nasional oleh pihak asing.

Oleh karena itu, dia mendorong adanya pembentukan lembaga Supervisi SDI sebagai instrumen pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data nasional tersebut.

"Kita masih rumuskan soal itu berdasarkan masukan yang masuk. Termasuk soal pengawasan. Saya sudah usulkan agar dibentuk Badan Supervisi SDI," kata Martin kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Martin mengatakan, tugas pokok Badan Supervisi SDI ini berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, banyak juga data-data yang bukan numerik, seperti data geospasial yang nantinya menjadi bagian dari satu data Indonesia.

"Tupoksinya beda. BPS itu salah satu sumber data untuk satu data Indonesia. Sebab, banyak juga data-data yang bukan numerik, seperti data geo-spasial yang nantinya menjadi bagian dari satu data Indonesia dan disinkronisasi dengan data numerik," ujarnya

Martin mengatakan, RUU SDI ini ditargetkan bisa rampung tahun ini, sehingga diharapkan menjadi landasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

"Kita usahakan bisa rampung, agar integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik sebagai dasar pengambilan kebijakan (evidence-based policy),"kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Pusat Informasi dan Pengolahan Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfolahta TNI) menggelar Forum Satu Data TNI. Kegiatan ini untuk mendukung trasformasi digital di lingkungan TNI.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengelolaan data guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI.

Kegiatan yang diikuti oleh Disinfolahta TNI AD, AL, dan AU serta Badan pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI ini dilaksanakan di Gedung Jenderal Besar A.H Nasution Pusinfolahta TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (12/05/2026).

Kapusinfolahta TNI Brigjen Wawan Pujiatmoko menyampaikan kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarsatuan kerja dalam implementasi kebijakan Satu Data TNI secara efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi DPR RI membahas kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Hal tersebut disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam pembahasan RUU tentang SDI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). Mulanya, Bob menjelaskan bahwa kewenangan BSDI mencakup standarisasi data, metadata, hingga infrastruktur teknis.

"Yaitu yang pertama standar data, metadata, dan infrastruktur teknisnya. Gitu loh. Karena kalau bicara infrastruktur teknis, itu kan teknis untuk bagaimana melaksanakan keterbandingan, interoperabilitas, dan keterpaduan. Inilah yang menjadi fungsinya si BSDI," ujar Bob.

Menurutnya, kewenangan yang akan diberikan kepada BSDI tersebut sekaligus memberikan batasan bagi produsen data. Salah satunya, produsen data tidak boleh diberikan kewenangan dalam pengelolaan data.

"Yang boleh itu hanya, hanya BSDI. Enggak boleh mengambil kewenangan pengelolaan data," imbuhnya.

Selain itu, produsen data juga tidak diperbolehkan memusatkan penguasaan data pada satu lembaga tertentu. Mereka juga tidak boleh mengambil alih kewenangan data dalam kerangka SDI, termasuk melakukan validasi tunggal atas data nasional.

Pada intinya, Bob menegaskan bahwa hanya BSDI yang nantinya memiliki kewenangan sentral dalam penguasaan data SDI.

"Kalau sudah bicara tentang bagaimana keterbandingan, interoperabilitas, dan keterpaduan data, itu adalah fungsi BSDI yang akan menjadi sentral nantinya, pusat, BSDI itu nanti," pungkasnya.

Sekadar informasi, BSDI saat ini masih belum resmi dibentuk. Namun demikian, Baleg DPR RI telah menyepakati pembentukan BSDI pada Rabu (15/4/2026).

Pembentukan BSDI ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan dan bersifat otoritatif.

Adapun, data yang dihasilkan melalui Satu Data Indonesia diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) 2026. RUU SDI diprioritaskan segera beres demi mengintegrasikan data nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Menurut Doli, UU Satu Data Indonesia penting karena dalam pengambilan kebijakan, perlu dianalisis. Salah satu yang perlu dianalisis adalah data.

"Kalau datanya tidak valid atau datanya tidak bagus, atau beda antarkementerian, pasti akan mengganggu analisis dan pada akhirnya membuat kebijakan jadi keliru. Ini yang ingin kita perbaiki," ujar Doli dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (15/4/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, selama Indonesia merdeka 80 tahun, pemerintah belum punya sistem data yang terintegrasi dan sistematis. Selama ini, lembaga pemerintahan punya data sendiri-sendiri, tanpa ada sistem yang mengorkestrasi.

Bahkan, data di kementerian/lembaga tingkat pusat pun bisa berbeda. Beberapa waktu lalu, terjadi polemik status nonaktifnya peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat proses pendataan pemerintah yang beda antara Kemensos dan Kemenkes. "Itu yang sekarang mau kita perbaiki dengan UU Satu Data Indonesia ini," kata politikus Partai Golkar ini.

Selain RUU SDI, ada 26 RUU lainnya yang ditargetkan oleh Baleg DPR untuk rampung tahun ini. Di antaranya, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU Penyadapan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga RUU tentang Kadin, tentang pertekstilan, dan tentang komoditas strategis. Selain itu, Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum juga tengah menyiapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) yang ditargetkan selesai sebelum Agustus mendatang.

Doli sempat mengusulkan perubahan terminologi perampasan aset menjadi pemulihan aset. Ide itu muncul karena dalam United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi Indonesia, istilah yang dipakai adalah asset recovery atau pemulihan aset. Selain itu, kata perampasan dinilai Doli berkonotasi negatif.

Terlepas perihal diksinya, Doli menilai bahwa RUU PATP penting untuk segera disahkan karena mempertegas upaya pemberantasan korupsi. Jika nanti RUU PATP disahkan, koruptor tidak hanya mendapat hukuman bui, tapi juga wajib mengembalikan aset atau kerugian negara. Tak hanya itu, RUU ini nantinya juga mengatur transparansi aliran aset yang dikembalikan, dari koruptor ke negara. Transparansi setelah penyitaan aset selama ini masih kurang. Masyarakat tidak tahu berapa nilai barang yang disita, apakah dilelang, berapa hasilnya, dan apakah mengalami penyusutan.

"Harus transparan, berapa nilai barang yang disita, (apakah) terjadi penyusutan? Dulu pernah misalnya soal gula, disita aparat penegak hukum, yang namanya kayak jenis gula kan terjadi penyusutan kalau lama-lama di gudang, mencair, rusak, nah itu kan harus dihitung. Berapa yang nanti dinyatakan milik negara, penyusutan yang terjadi berapa, angkanya berapa dan uangnya jadi berapa, dan dikemanain," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penguatan tata kelola informasi geospasial merupakan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan akurasi perencanaan pembangunan nasional.

Menteri PPN dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohammad Arief Syafii menyebutkan tantangan pemetaan ke depan akan semakin kompleks dan tidak terbatas pada pemetaan permukaan.

“Pemetaan itu bukan hanya pemetaan permukaan saja. Ke depan harus sampai pemetaan bawah tanah, pemetaan bawah air. Kita harus memikirkan visi BIG sebagai institusi yang menjaga keamanan dan kedaulatan dari sisi pemetaan. Jadi jangan berhenti di sini,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Pambudy juga menegaskan pentingnya kemandirian teknologi dalam pengelolaan data geospasial nasional yang mendukung BIG menjadi pusat rujukan nasional dalam data spasial.

Menurut dia, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan pihak lain untuk memasok peralatan yang berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan.

“Sensor, konduktor, chip, itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai petanya bagus, tetapi chip-nya bisa dibobol dari belakang. Itu tidak ada gunanya. BIG ini harus menjadi pusat peta masyarakat Indonesia. Kalau ingin peta, datang ke BIG. Data yang bersifat peta, datang ke BIG. Dengan demikian kalian menjadi center of excellence dan benar-benar memegang satu peta Indonesia,” ucap dia.

BIG sendiri telah memusatkan seluruh proses produksi peta dasar ke dalam fasilitas Integrated Map Production Center. Skema baru tersebut memastikan seluruh data akan berada pada server terpusat dan dikelola dengan pengamanan ketat.

Terkait implementasi kebijakan Satu Peta, kata Arief Syafii, diperlukan adanya satu referensi data nasional.

“Operator akan bekerja melalui sistem, sehingga data tidak akan dipindahkan secara fisik. Pengambilan data di lapangan sudah menerapkan mekanisme pengawalan dan sinkronisasi ke datacenter. Satu data ini akan memitigasi munculnya konflik kebijakan. Peta dasar harus menjadi referensi bersama bagi seluruh kementerian/lembaga,” ungkap Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG.

Dengan sistem yang terintegrasi, aman, dan akurat, diharapkan kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia (SDI) dapat semakin efektif mendukung perencanaan pembangunan, mengurangi tumpang tindih perizinan, serta memperkuat kedaulatan data nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) merupakan instrumen reformasi tata kelola pemerintahan.

“Melalui RUU ini, kita ingin membangun satu sumber kebenaran data nasional dengan standar yang bersifat wajib, mekanisme berbagi pakai data yang jelas, serta penyelesaian sengketa dan konsekuensi yang tegas. Integrasi data tidak lagi bersifat sukarela, tetapi mengikat seluruh sistem pemerintahan,” ujarnya dalam dialog bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Sentul, Jawa Barat, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan bahwa pembahasan RUU SDI sebagai bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembenahan dan penguatan tata kelola data.

Wamen PPN menyampaikan Baleg memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan dan tata kelola data. Bagi dia, Baleg bukan hanya mengesahkan undang-undang, tetapi sekaligus menjadi penjaga konsistensi, penyelaras, serta penghubung antara berbagai regulasi yang mengatur arah pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Febrian mengatakan forum ini mempertemukan kebijakan sektoral dalam rangka mencegah potensi tumpang tindih, dan menjaga keutuhan bangsa jangka panjang.

Pengalaman Indonesia menunjukkan hambatan pembangunan bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan kualitas tata kelola dan regulasi, sejalan dengan temuan Growth Diagnostic Study Bappenas tahun 2018 bersama Profesor Ricardo Hausmann dari Harvard University.

Salah satu kesimpulan penting dari studi tersebut adalah hambatan terbesar pembangunan Indonesia bukan semata-mata pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada tata kelola pemerintahan dan kualitas regulasi.

“Dalam praktik, regulasi dan tata kelola kerap menjadi bottleneck karena pembangunan lintas sektor membutuhkan keputusan yang konsisten, standar yang sama, serta koordinasi yang dapat dipaksakan secara kelembagaan,” ungkap dia.

Tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia saat ini, ucap Wakil Kepala Bappenas, adalah belum adanya satu kebenaran data nasional.

“Ketika definisi berbeda, apa itu miskin, apa itu akses air, apa itu sekolah layak, dan ketika metodologi serta waktu pemutakhiran data tidak sama, maka kebijakan yang lahir pun akan berjalan dengan rujukan masing-masing. Akibatnya, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah berubah menjadi negosiasi tanpa akhir karena fakta dasarnya tidak sama,” ucapnya.

Senada, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan turut menekankan data adalah komoditas dan kompas pembangunan.

Tanpa data yang akurat, ucap Bob, kebijakan tingkat pusat maupun tingkat daerah berpotensi kehilangan arah dan tak tepat sasaran.

SDI merupakan alat untuk mengaktifkan tujuan pembangunan nasional secara konkret, serta guna mencegah bantuan sosial salah sasaran dan pembangunan infrastruktur yang tak sinkron akibat perbedaan referensi data.

“Kementerian PPN/Bappenas dan Baleg DPR RI sama-sama menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah. Dengan fondasi regulasi yang kuat, RUU SDI diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran negara bertumpu pada data yang tunggal, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan demi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan terukur,” kata Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia.

“Digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan,” katanya dalam Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Kepala Bappenas menerangkan bahwa Indonesia pernah dihargai sebagai salah satu model pembangunan di Asia karena dapat membenahi data dengan baik.

Sejak 1 April 1969, Indonesia telah melakukan pengumpulan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat.

Kemudian, pemerintah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat. Mulai dari pangan hingga layanan dasar lainnya, yang dipenuhi melalui pembangunan SD Inpres, Pasar Inpres, dan berbagai infrastruktur sosial.

Saat ini, lanjut dia, prinsip yang sama diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan integrasi data lintas sektor sebagai prasyarat mutlak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nan efektif.

Menteri PPN menyampaikan bahwa SDI bukan sekadar platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan yang memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama.

“Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan, karena di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui,” ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut mendukung pernyataan tersebut.

Menurut Luhut, digitalisasi berbasis data akan mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Wamen Ribka menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung transformasi digital nasional.

“Keberhasilan program piloting digitalisasi bantuan sosial ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah,” ungkap Ribka.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional harus terintegrasi Satu Data Indonesia (SDI).

“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,”katanya dalam Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmen pembangunan nasional berbasis data melalui kolaborasi SDI untuk mendukung pembangunan pusat dan daerah.

Bappenas menjadikan inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data pembangunan yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan di tingkat pusat hingga daerah.

Rachmat menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan tak dapat dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya.

“Semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional,” ujar Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.

Melalui kebijakan SDI, lanjutnya, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan begitu, data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan Kolaborasi SDI dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah.

Bappenas menganggap kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah, serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan integrasi data pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Penandatanganan berbagai kesepakatan untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.

Bagi Kementerian PPN, upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penguatan ekosistem SDI juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko di berbagai sektor dan daerah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini integrasi data nasional melalui Satu Data Indonesia dapat mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Satu Data akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih efektif, termasuk dalam program Kopdes Merah Putih,” kata Ferry saat peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Kolaborasi Satu Data Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk menyatukan, mengintegrasikan, dan memastikan validitas data lintas kementerian, lembaga, dan daerah sehingga pembangunan nasional dapat berbasis data akurat, presisi, dan terkoordinasi.

Menkop mengakui salah satu kendala pembangunan Kopdes Merah Putih adalah ketersediaan data presisi di tingkat desa, termasuk jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kg maupun pupuk bersubsidi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya telah melakukan percobaan aplikasi presisi, pengumpulan data melalui numerator, hingga analisis berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menkop menekankan bahwa validitas data kini menjadi kebutuhan mendesak agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia menilai potensi persoalan tersebut hanya dapat diantisipasi melalui kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, sehingga integrasi data benar-benar terjaga dan dapat mendukung kebijakan pembangunan secara tepat sasaran.

“Kalau tanpa kerja kolaboratif, masalahnya adalah validitas rendah hingga kesimpangsiuran data,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan inisiatif kolaborasi Satu Data Indonesia ini merupakan ikhtiar meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional harus berbasis data akurat dan terintegrasi.

"Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita," ujar Rachmat.

Dalam forum tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Komitmen Sinergi untuk Negeri oleh lintas kementerian/lembaga serta kepala daerah sebagai wujud nyata implementasi Satu Data Indonesia berbasis kebijakan pembangunan nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai integrasi data melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia berpotensi mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam mengeksekusi target pembangunan lebih dari 80 ribu gudang, gerai, dan sarana pendukung koperasi desa.

Ferry menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data,” ujar Ferry.

Ia mengakui selama ini terdapat tantangan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Kopdes Merah Putih, khususnya terkait ketersediaan data mikro di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, kebutuhan data seperti jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kilogram atau penerima pupuk bersubsidi menjadi krusial dalam perencanaan gerai dan distribusi layanan koperasi.

“Kesulitannya ketika kita harus memastikan data riil di lapangan, misalnya berapa kepala keluarga yang menggunakan LPG 3 kilogram atau pupuk bersubsidi di satu desa tertentu,” kata Ferry.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Koperasi telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan lapangan, pengumpulan data melalui enumerator, hingga pemanfaatan analisis berbasis kecerdasan buatan.

Ferry menekankan, validitas data menjadi faktor penentu keberhasilan program. Tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan rentan disalahgunakan.

“Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, dijalankan berbasis data yang terverifikasi.

“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah. Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga melakukan penandatanganan komitmen lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan berbasis Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI yang juga sebagai Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka mengatakan arsip menjadi pemberi denyut pada nadi perumusan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Di bawah kepemimpinannya, arsip bukan lagi kertas usang dan bisu, namun arsip menjadi pemberi denyut pada nadi perumusan kebijakan pemerintah pusat dan daerah," ucapnya dalam agenda "Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data dengan pilar Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional" dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dengan memanfaatkan arsip sebagai cakrawala pengetahuan tentang strategi pendiri bangsa dalam mempertahankan Indonesia merdeka dan berdaulat, lanjutnya, Prabowo mengembalikan bangsa ini pada rel sejarah untuk menemukan jati diri di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menganggap Presiden sangat paham tentang makna dan fungsi strategis Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Upaya melahirkan SDI disebut untuk kepentingan kedaulatan, pertahanan dan keamanan nasional Republik Indonesia (RI) dengan melibatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai pemangku kepentingan itu mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Tentara Nasional Indonesia (TNI), kementerian/lembaga lainnya, seluruh tingkatan pemerintahan, dan utamanya masyarakat.

Presiden dinilai memosisikan data dasar negara bukan sekedar barisan angka administratif.

“Saya yakin Presiden Prabowo memiliki perspektif yang sejalan dengan para pendiri bangsa, yaitu memosisikan data dasar negara bukan sekadar barisan angka administratif,” kata dia.

“Presiden Prabowo akan melanjutkan tapak rancangan negara yang fondasinya telah diletakkan para pendiri bangsa, khususnya Dr Soemitro Djoyohadikusumo,” ungkap Duta Arsip Nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy berkomitmen untuk memadukan warisan nilai historis dan inovasi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data dengan pilar Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.

“Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini, kita melanjutkan cita-cita besar para pendiri bangsa dengan perangkat yang jauh lebih kuat,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat peran historis perencanaan pembangunan nasional sebagai memori kolektif bangsa melalui peluncuran Coffee Table Book.

Beberapa yang diluncurkan ialah “Buku Merancang Indonesia: Jejak Perencanaan Nasional 1947-1969” sebagai simbol penguatan pemanfaatan arsip dengan perencanaan pembangunan yang visioner, serta “Buku Koperasi Indonesia: Usaha Rakyat Membangun Negeri”.

Kepala Bappenas turut meresmikan pembukaan Peta Jalan Pembangunan Pertama Republik Indonesia 1960-1969 sebagai bentuk perwujudan perumusan pembangunan berbasis satu data yang akurat.

Rachmat menganggap keberadaan arsip-arsip yang ada berguna untuk mengetahui kemana tujuan arah Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, perencanaan pembangunan nasional telah dimulai dari blue print pembangunan fundamental seperti Dasar Pokok Perencanaan Ekonomi Indonesia 1947, kemudian Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1956-1960, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), serta Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dokumen-dokumen tersebut menjadi tonggak lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Adanya berbagai dokumen warisan itu membuat Bappenas menerima penghargaan ANRI pada Penetapan Arsip Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Aset intelektual yang tersimpan dan dilestarikan di Kementerian PPN/Bappenas dianggap oleh Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa sebagai arsip dengan signifikansi sejarah tinggi bagi peradaban Indonesia.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menerangkan arsip merupakan memori kolektif bangsa sebagai penyimpan yang diwariskan dari generasi.

“Kegiatan ini dirancang untuk merancang dan menghubungkan kembali perjalanan perencanaan nasional sejak masa awal kemerdekaan dengan sistem perencanaan modern yang saat ini kita kembangkan melalui penguatan inovasi, penguatan data, penguatan aktor-aktor ekonomi rakyat, yang akan berkontribusi untuk pembangunan, khususnya melalui salah satu pilar yang saat ini juga menjadi salah satu program pemerintah yaitu pengembangan koperasi,” ungkap Teni.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025