Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan optimistis Kepulauan Riau (Kepri) dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya melihat Kepulauan Riau sebagai miniatur Indonesia. Dengan segala dinamika dan tantangannya, saya merasa optimistis ketika melihat investasi yang telah berlangsung puluhan tahun terus diperkuat dan dikembangkan. Bagi saya, ini menghadirkan harapan baru,” ujar dia saat menerima audiensi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Berdasarkan keterangan Bappenas yang diterima di Jakarta, Senin, Rachmat mengatakan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional berbasis industri pengolahan dan hub logistik global, sekaligus sebagai wilayah perbatasan strategis di Natuna dan Anambas yang memperkuat ketahanan ekonomi serta kedaulatan maritim Indonesia.

Kepulauan Riau juga menyimpan potensi sejarah dan budaya yang dinilai dapat menjadi modal penting pembangunan daerah.

“Saat berkunjung ke Pulau Penyengat, saya melihat langsung kekayaan sejarah yang luar biasa. Di sana terdapat warisan Raja Ali Haji, tokoh sastra besar yang layak disejajarkan dengan sastrawan dunia. Jika potensi sejarah dan budaya ini terus digali serta dimodernisasi, saya yakin Kepulauan Riau dapat menjadi model pembangunan yang baik,” katanya.

“Apalagi jika inovasi teknologi transportasi antar pulau yang sedang dikembangkan (hoverwing) dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal itu tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan masa depan Kepulauan Riau,” ujar dia.

Dalam upaya menerjemahkan amanat transformasi RPJPN 2025–2045 ke tingkat daerah, lanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menyusun Peta Jalan Transformasi Kepulauan Riau yang akan diluncurkan di 2026.

Untuk mengawal implementasi peta jalan tersebut, pihaknya dan Pemprov Kepri akan mengelola Sekretariat Transformasi (Project Management Office/PMO) Kepulauan Riau. PMO itu akan berfungsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan program prioritas dan memastikan berbagai inisiatif strategis dapat direalisasikan secara bertahap melalui pembentukan gugus tugas yang fokus pada percepatan implementasi.

“Saya merasa Kepulauan Riau ini luar biasa. Namun, yang terpenting adalah bagaimana potensi luar biasa tersebut dapat terwujud menjadi kemajuan nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Rachmat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa tren persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2025.

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan persentase penyelesaian TLRHP meningkat dari sekitar 73,9 persen pada 2022 menjadi 86,46 persen pada 2025. Di sisi lain, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan drastis dari 7,7 persen menjadi hanya 0,19 persen.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq dalam agenda Seminar Pelaporan Keuangan dan Kinerja K/L (Kementerian/Lembaga).

Anggota III BPK itu menegaskan bahwa setiap menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan) dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Ia juga menekankan penguatan akuntabilitas merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, pelaporan yang andal, konsisten, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas.

Selain itu, akuntabilitas yang kuat menjamin setiap alokasi anggaran tak hanya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga menghasilkan kinerja dan dampak terukur.

“Melalui Pemeriksaan LK dan Laporan Kinerja, BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Akhsanul Khaq.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut mengapresiasi atas peningkatan signifikan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada entitas di lingkup pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III).

"BPK memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 16 entitas pada lingkup pemeriksaan Ditjen PKN III yang telah menyelesaikan progress TLRHP di atas 90 persen. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merumuskan kerangka strategis yang terintegrasi guna memperkuat nilai, etika, dan mentalitas masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional.

“Pembangunan karakter merupakan elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional,” kata Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto dalam Rapat Penyusunan Peta Jalan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tak semata ditentukan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, industrialisasi, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu terkait nilai, etika, dan mentalitas masyarakat serta manusia itu sendiri.

Lebih lanjut, penguatan karakter dan jati diri bangsa telah ditetapkan sebagai salah satu dari 20 upaya transformatif (game changers) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Menurut Didik, hal itu menunjukkan pembangunan manusia dan masyarakat berbasis nilai menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Implementasi peta jalan penguatan karakter akan dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai saluran strategis, mulai dari keluarga sebagai fondasi utama, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, masyarakat, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mentransformasikan nilai dan etika secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai program penguatan karakter telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Kendati demikian, menurut dia, masih diperlukan kerangka besar untuk menyatukan berbagai inisiatif tersebut.

“Persoalannya bukan karena ketiadaan program dan kegiatan, karena program selalu ada di setiap kementerian dan lembaga. Namun yang belum terwujud adalah kerangka besar yang mampu menghubungkan dan menyinergikan seluruh program tersebut agar lebih implementatif, berdampak, dan mampu mentransformasi masyarakat,” kata Didik.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional harus terintegrasi Satu Data Indonesia (SDI).

“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,”katanya dalam Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmen pembangunan nasional berbasis data melalui kolaborasi SDI untuk mendukung pembangunan pusat dan daerah.

Bappenas menjadikan inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data pembangunan yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan di tingkat pusat hingga daerah.

Rachmat menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan tak dapat dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya.

“Semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional,” ujar Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.

Melalui kebijakan SDI, lanjutnya, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan begitu, data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan Kolaborasi SDI dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah.

Bappenas menganggap kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah, serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan integrasi data pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Penandatanganan berbagai kesepakatan untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.

Bagi Kementerian PPN, upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penguatan ekosistem SDI juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko di berbagai sektor dan daerah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa tata kelola sawit nasional harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Penguatan tata kelola sawit merupakan bagian penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional ke depan,” ucapnya dalam peluncuran buku “Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan” karya Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Gedung Ombudsman RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kelapa sawit ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan dalam menopang perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, tata kelola sawit yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan bioekonomi berkelanjutan sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sejalan dengan arah tersebut, kajian Ombudsman merekomendasikan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal di bawah Presiden yang mengintegrasikan peran 15 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan ratusan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini bekerja secara terfragmentasi.

Lembaga ini diharapkan dapat menyatukan kebijakan dan memperkuat peran strategis Satuan Tugas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang memiliki mandat menata lebih dari 2,3 juta hektare lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Di dalam buku tersebut, dibahas pula hasil kajian mendalam Ombudsman tentang berbagai persoalan tata kelola industri sawit nasional. Mulai dari tumpang tindih lahan, kompleksitas perizinan, konflik agraria, hingga kemitraan antara perusahaan dan petani yang lemah. Artinya, lanjut Rachmat, terdapat relevansi strategis dalam mendukung agenda Transformasi Ekonomi sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

“Peluncuran buku ‘Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan,’ diharapkan muncul refleksi penting bahwa tata kelola sawit yang kuat merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025–2045,” ungkap Kepala Bappenas.

“Buku ini juga diharapkan menjadi masukan berharga bagi berbagai pihak dalam memperkuat kebijakan dan kelembagaan sawit nasional, sekaligus mendorong kolaborasi menuju pengelolaan sawit yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025