Bisnis.com, JAKARTA — Longsor gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu siang (8/3/2026) yang menelan empat korban jiwa menjadi potret puncak gunung es dari kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa tragedi mematikan ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping. Metode ini telah berulang kali menelan korban jiwa dan mengancam nyawa warga serta petugas.

Hanif mengemukakan bahwa Bantargebang adalah "fenomena gunung es" kegagalan kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif saat meninjau lokasi longsor pada Minggu malam, dikutip dari siaran pers, Senin (9/3/2026).

Sejarah kelam TPST Bantargebang mencatat rentetan tragedi mematikan mulai dari longsor pemukiman pada 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung.

Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026 saat amblasnya landasan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai, yang kemudian disusul oleh runtuhnya kembali gunungan sampah pada Maret 2026 ini. Rangkaian insiden berulang tersebut membuktikan adanya risiko fatal akibat beban kelebihan daya tampung di TPST Bantargebang.

Mengingat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana berkisar 5–10 tahun dan denda Rp5 miliar–Rp10 miliar berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah memberikan peringatan terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterbitkan pada 2 Maret 2026 terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, termasuk TPST Bantargebang.

KLH menyatakan pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban sembari memulai penyelidikan menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan yang membahayakan nyawa warga.

Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Kerja sama lintas instansi terus diperkuat guna memastikan kapasitas pengolahan sampah Jakarta mencapai 8.000 ton per hari dieksekusi secara aman dan sesuai regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan stabilisasi area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna mencegah potensi longsor susulan setelah insiden serupa pada Minggu (8/3/2026) siang menewaskan empat orang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.

“Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu malam (8/3/2026), dikutip dari Antara.

Menurutnya, proses stabilisasi dilakukan setelah area dinyatakan aman bagi petugas. Pemprov DKI Jakarta menempatkan keselamatan operasional pengelolaan sampah sebagai prioritas utama.

Meski proses penanganan longsor masih berlangsung, Asep memastikan pelayanan pengelolaan sampah dari Jakarta tetap berjalan. Untuk menjaga kelancaran ritase truk sampah, satu titik pembuangan sementara di TPST Bantargebang dibuka pada malam hari, sementara dua titik pembuangan lainnya masih dalam tahap penataan.

DLH DKI Jakarta juga sempat meminta jajaran Suku Dinas Lingkungan Hidup menunda pengiriman sampah ke TPST Bantargebang hingga proses evakuasi korban selesai. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan truk serta mendukung proses penanganan di lokasi terdampak.

“Fokus kami adalah keselamatan, penanganan korban, serta memastikan operasional pengelolaan sampah Jakarta dapat segera pulih dengan aman,” kata Asep.

Diketahui, longsor timbunan sampah di TPST Bantargebang menyebabkan empat orang meninggal dunia. Para korban terdiri dari pemilik warung, pemulung, serta sopir truk dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat.

Selain itu, seorang pengemudi truk dari Sudin LH Jakarta Selatan bernama Slamet mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Menyusul kejadian tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat untuk menangani dampak longsor, termasuk memastikan keselamatan petugas, evakuasi korban, serta stabilisasi area terdampak agar operasional pengelolaan sampah dapat segera kembali normal.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pengelolaan sampah DKI Jakarta melalui proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tak kunjung memperlihatkan titik terang. Ketersediaan lahan menjadi pekerjaan rumah utama dalam implementasi proyek garapan BPI Danantara tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam proses pengusulan untuk lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Jakarta belum. Jadi Jakarta sedang mengusulkan, karena memang Jakarta ini belum memiliki tanah untuk itu," kata Hanif ditemui setelah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menyebut pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembangunan PSEL.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam target pembangunan PSEL karena jumlah timbulan sampah yang sangat besar.

Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLG, timbulan sampah DKI Jakarta diestimasi mencapai 9.180 ton per hari pada 2026, sementara volume rata-rata harian pada 2025 mencapai 8.700 ton per hari.

Dari volume tersebut, hanya sekitar 31% yang terkelola atau setara 2.888 ton per hari. Sementara itu sisanya sebanyak 6.175 ton per hari berakhir di tempat pembuangan akhir.

"Tetapi dokumennya belum lengkap. Jadi setelah dokumennya lengkap, kami cek, baru kemudian kami bawa rapat di Rakortas di Kemenko Pangan. Setelah disetujui, kami akan melakukan ground check tim terpadu, hampir tujuh kementerian," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik open dumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan bahwa percepatan proyek PSEL tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadi open dumping nggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkan pembuangan sampah terbuka atau open dumping.

“Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” katanya.