Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bantaran rel kereta api Senen dimulai pada Mei 2026.

Untuk diketahui, rencana pengembangan proyek rusun di Kawasan Senen, Jakarta Pusat merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak di kawasan padat.

Seiring hak itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah meninjau lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di Jalan Kramat Raya sebagai lokasi relokasi.

Maruarar yang akrab disapa Ara menuturkan arahan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan dikembangkan melalui sinergi lintas instansi guna memastikan warga di area berisiko mendapatkan tempat tinggal yang manusiawi.

“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait tengah mematangkan skema pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta.

Salah satu alternatif yang dikaji adalah dengan melibatkan Perum Perumnas untuk membangun dua menara dengan total 1.000 unit hunian menggunakan dana APBN. Dalam opsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh melalui penyediaan infrastruktur utilitas dan subsidi bagi penghuni.

Menanggapi rencana pengembangan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa mendukung penuh rencana pengembangan hunian rakyat di atas aset BUMN. Dia juga menekankan tengah melakukan pemetaan lanjutan mengenai aset mana saja yang memungkinkan untuk segera dieksekusi.

“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Dony.

Selain Perumnas, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga telah menyatakan kesiapannya untuk membangun sembilan menara setinggi empat lantai. Rencana ini diproyeksikan mampu menampung 690 unit hunian yang dilengkapi dengan ruang komunal serta gedung serbaguna bagi warga.

Di samping proyek rusun, Kementerian PKP juga akan menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.100 unit rumah di wilayah DKI Jakarta pada 2026. Program ini akan tersebar merata di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu guna memperbaiki kualitas hunian warga secara mandiri.

Ke depan, seluruh tahapan pembangunan rusun Senen akan diawasi ketat oleh BP BUMN dan kementerian teknis untuk memastikan akurasi data penerima manfaat.

Dengan demikian, upaya optimalisasi aset negara ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan sekaligus menghilangkan permukiman kumuh di pusat kota.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal membangun rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rusun akan dibangun di tanah milik Pemprov Bali yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan luas lahan kurang lebih 3.328 meter persegi dan ukuran sekitar 26 x 128 meter.

Pada lokasi tersebut direncanakan akan dibangun 1 tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal 4 lantai. Rusun ini akan menyediakan 60 unit hunian, yang terdiri dari 2 unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana pembangunan rusun ini akan menggunakan skema kontrak Multi Years Contract (MYC) dengan target pelaksanaan pada Juni 2026 hingga Maret 2027.

Ara menyebut pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan.

“Di kota seperti Denpasar, ketersediaan lahan menjadi tantangan. Karena itu, pembangunan hunian vertikal seperti rusun menjadi solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” jelas Ara, Senin (16/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pembangunan rusun ini diharapkan dapat segera dimulai dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku. “Kami ingin pembangunan rusun ini bisa segera dimulai dengan cepat, tetapi tetap harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaannya tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga menekankan pentingnya memasukkan unsur budaya lokal Bali dalam desain pembangunan rusun tersebut. Menurutnya, sektor seni dan budaya Bali memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah maupun nasional, termasuk dalam mendukung sektor pariwisata.

“Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara. Karena itu, saya juga mengusulkan agar rusun ini dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap rencana pembangunan rusun MBR di Kota Denpasar. “Kami mendukung penuh pembangunan rusun ini karena kebutuhan hunian bagi masyarakat di kawasan perkotaan Bali semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk hunian masyarakat adalah langkah yang tepat,” ujar Koster.

Ia juga berharap pembangunan rusun ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA—Pendiri Lippo Group Mochtar Riady menghibahkan lahan seluas 31,3 Hektare (Ha) dengan nilai total Rp 6,2 triliun di Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, untuk pengembangan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mochtar Riady menyerahkan surat hibah kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Minggu (8/3/2026). Prosesi itu disaksikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan dan Utusan Khusus Presiden, dan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Turut hadir Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, CEO PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) John Riady, Founder dan Ketua Yayasan Pelita Harapan James Riady, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mewakili Gubernur Jawa Barat, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Plt. Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, para pejabat Danantara, pejabat Kementerian PKP, dan pejabat Pemda Jabar.

Rencananya pengembangan rusun bersubsidi akan dilakukan oleh Grup Danantara. Acara ground breaking telah dilakukan pada Minggu (8/3/2026). Targetnya, 52 tower dengan jumlah 126.000 unit akan selesai dibangun pada 17 Agustus 2028.

“Apartemen bagi MBR dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp 14 triliun hingga Rp 16 triliun,” kata Rosan Roeslani, mengutip siaran pers.

Menurut Rosan, pembangunan hunian bagi MBR merupakan bagian dari program perumahan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mencapai 3 juta unit rumah. Danantara tentunya mendukung program pemerintah dan memulai langkah awal mengerjakan proyek ini.

Proyek properti memberikan dampak ekonomi yang luas, dari penciptaan lapangan kerja hingga penggerak aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pengembangan 126.000 unit hunian akan memberikan efek berganda yang masif.

“Dampak pembangunan ini tidak hanya akan dirasakan para penghuni rusun, tetapi juga oleh perekonomian daerah, bahkan nasional,” imbuhnya.

Danantara siap mendukung pembiayaan pembangunan 18 tower rusun subsidi tahap pertama di kawasan Meikarta. Dia menilai potensi kebutuhan pasar yang besar menjadi salah satu daya tarik.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyebutkan, luas lahan yang dihibahkan sekitar 31,3 Ha. Dengan asumsi estimasi nilai tanah sekitar Rp 20 juta atau lebih per m2, nilai total hibah tersebut diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek ini menjadi contoh program perumahan nasional dapat dijalankan secara lebih cepat dan efektif.

“Kami berharap pembangunan apartemen subsidi di Meikarta dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan program besar pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi rakyat Indonesia,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Hashim mengatakan, program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar proyek perumahan, tetapi juga strategi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini benar-benar contoh Indonesia Incorporated ketika pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak bergerak bersama untuk kepentingan bangsa,” kata Hashim.

Saat ini, kata Hashim, ada sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga yang membutuhkan rumah tinggal dan sekitar 27 juta keluarga Indonesia yang menetap di rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah mestinya lebih dari 3 juta unit setahun agar bisa mengejar ketertinggalan.

Selain itu, pembangunan perumahan yang sedang berjalan memberikan dampak ekonomi luar biasa. Ada 180 sektor yang ikut berkontribusi setiap kali ada pembangunan rumah. “Karena itu, program perumahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 2% setahun. Ditambah pembangunan sektor industri dan lainnya, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa terlampaui,” ujar Hashim.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat. Pembangunan rusun tersebut akan dilakukan di atas tanah negara.

Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau langsung lahan yang disebut memiliki luas total 45 hektare (ha) dengan rincian 30 ha milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan 14,97 ha milik Radio Republik Indonesia (RRI). Lahan milik Komdigi sekitar 24,7 ha masih berupa lahan kosong dan RRI ada 9,62 ha belum terbangun. Saat ini sebagian lahan masih diduduki masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut.

Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Menurut Maruarar, pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

Melalui skema FLPP, masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar beban masyarakat tetap ringan.

"Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Maruarar menilai dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, telah disiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau.

Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi MBR.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal membangun rumah susun di Kota Denpasar sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya rumah tinggal maupun harga sewa rumah dan kos.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rumah susun akan dibangun di tengah Kota Denpasar, yang dekat dengan pusat ekonomi, bisnis, maupun pemerintahan. Kawasan tersebut dinilai menyerap banyak tenaga kerja sehingga penting untuk dibangun rusun untuk pekerja.

Ara menggarisbawahi Rusun diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bekerja di sekitar lokasi rusun.

"Jadi ini [rusun] untuk MBR, tidak boleh lagi ASN, ini juga daerah elit, buat sekali-kali rakyat itu di daerah elit," kata Ara kepada Media, (24/11/2025).

Tujuan memprioritaskan masyarakat yang bekerja di sekitar rusun, agar masyarakat berangkat kerja bisa jalan kaki, tanpa membawa kendaraan. Sehingga bisa mengurangi kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya.

Sebagai informasi, harga rumah sewa di Denpasar mencapai Rp25 juta hingga di atas Rp50 juta per tahun, tergantung type rumah. Harga sewa terus naik setiap tahun, sementara pendapatan pekerja cenderung stagnan.

Begitu juga harga sewa kos, untuk kos biasa, harganya sudah di atas Rp1 juta - Rp2 juta per bulan, sedangkan kos elit sudah di atas Rp3 juta per bulan.

Ketersediaan kos di Kota Denpasar juga terbatas, sementara permintaan kos sangat tinggi, karena banyak masyarakat dari luar Bali bekerja di Denpasar dan Badung.

Bank Indonesia mencatat Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali masih menunjukkan tren peningkatan harga properti di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal III/2025 yang tumbuh 1,08% (yoy) lebih tinggi dari kuartal II/ 2025 sebesar 0,67% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan pertumbuhan IHPR pada periode laporan didorong oleh kenaikan harga di tiga tipe properti, yaitu kecil dengan luas bangunan ≤36 m2, menengah dengan luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2, dan besar dengan luas bangunan > 70 m2.

"Yang masing-masing meningkat sebesar 1,66% (yoy); 1,12% (yoy); dan 0,82% (yoy)," jelas Erwin dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

Pertumbuhan IHPR pada kuartal III/2025 didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi.

"Mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah," kata Erwin.