Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal membangun rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rusun akan dibangun di tanah milik Pemprov Bali yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan luas lahan kurang lebih 3.328 meter persegi dan ukuran sekitar 26 x 128 meter.

Pada lokasi tersebut direncanakan akan dibangun 1 tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal 4 lantai. Rusun ini akan menyediakan 60 unit hunian, yang terdiri dari 2 unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana pembangunan rusun ini akan menggunakan skema kontrak Multi Years Contract (MYC) dengan target pelaksanaan pada Juni 2026 hingga Maret 2027.

Ara menyebut pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan.

“Di kota seperti Denpasar, ketersediaan lahan menjadi tantangan. Karena itu, pembangunan hunian vertikal seperti rusun menjadi solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” jelas Ara, Senin (16/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pembangunan rusun ini diharapkan dapat segera dimulai dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku. “Kami ingin pembangunan rusun ini bisa segera dimulai dengan cepat, tetapi tetap harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaannya tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga menekankan pentingnya memasukkan unsur budaya lokal Bali dalam desain pembangunan rusun tersebut. Menurutnya, sektor seni dan budaya Bali memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah maupun nasional, termasuk dalam mendukung sektor pariwisata.

“Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara. Karena itu, saya juga mengusulkan agar rusun ini dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap rencana pembangunan rusun MBR di Kota Denpasar. “Kami mendukung penuh pembangunan rusun ini karena kebutuhan hunian bagi masyarakat di kawasan perkotaan Bali semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk hunian masyarakat adalah langkah yang tepat,” ujar Koster.

Ia juga berharap pembangunan rusun ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal membangun rumah susun di Kota Denpasar sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya rumah tinggal maupun harga sewa rumah dan kos.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rumah susun akan dibangun di tengah Kota Denpasar, yang dekat dengan pusat ekonomi, bisnis, maupun pemerintahan. Kawasan tersebut dinilai menyerap banyak tenaga kerja sehingga penting untuk dibangun rusun untuk pekerja.

Ara menggarisbawahi Rusun diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bekerja di sekitar lokasi rusun.

"Jadi ini [rusun] untuk MBR, tidak boleh lagi ASN, ini juga daerah elit, buat sekali-kali rakyat itu di daerah elit," kata Ara kepada Media, (24/11/2025).

Tujuan memprioritaskan masyarakat yang bekerja di sekitar rusun, agar masyarakat berangkat kerja bisa jalan kaki, tanpa membawa kendaraan. Sehingga bisa mengurangi kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya.

Sebagai informasi, harga rumah sewa di Denpasar mencapai Rp25 juta hingga di atas Rp50 juta per tahun, tergantung type rumah. Harga sewa terus naik setiap tahun, sementara pendapatan pekerja cenderung stagnan.

Begitu juga harga sewa kos, untuk kos biasa, harganya sudah di atas Rp1 juta - Rp2 juta per bulan, sedangkan kos elit sudah di atas Rp3 juta per bulan.

Ketersediaan kos di Kota Denpasar juga terbatas, sementara permintaan kos sangat tinggi, karena banyak masyarakat dari luar Bali bekerja di Denpasar dan Badung.

Bank Indonesia mencatat Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali masih menunjukkan tren peningkatan harga properti di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal III/2025 yang tumbuh 1,08% (yoy) lebih tinggi dari kuartal II/ 2025 sebesar 0,67% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan pertumbuhan IHPR pada periode laporan didorong oleh kenaikan harga di tiga tipe properti, yaitu kecil dengan luas bangunan ≤36 m2, menengah dengan luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2, dan besar dengan luas bangunan > 70 m2.

"Yang masing-masing meningkat sebesar 1,66% (yoy); 1,12% (yoy); dan 0,82% (yoy)," jelas Erwin dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

Pertumbuhan IHPR pada kuartal III/2025 didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi.

"Mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah," kata Erwin.