Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat yang dilantik yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penggantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Dia mengatakan, para pejabat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam membaca risiko, serta berani mengambil keputusan strategis.

"Dalam kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam menghadapi membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," kata dia.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap dikelola secara hati-hati. Dia menekankan setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung program prioritas Presiden, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Kita tidak boleh bekerja hanya dengan logika administrasi," ujar Purbaya.

Selain itu, Purbaya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil para pejabat akan berdampak pada anggaran negara, pengelolaan aset, stabilitas ekonomi, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat.

"Karena itu, saya minta saudara memimpin dengan integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, saya ingin DJKN terus bergerak lebih maju. Selama ini DJKN sudah mencatat menjaga dan mengadministrasikan aset negara. Tapi saya ingin DJKN bisa lebih dari itu, menjadi strategik aset manajer dan regulator bagi negara," kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

MOSKOW - Polisi di Monako dan negara tetangganya, Prancis, meluncurkan perburuan terhadap seorang tersangka yang diyakini telah meledakkan bom rakitan di pusat kerajaan Mediterania yang kaya raya itu, yang menyebabkan beberapa orang terluka parah.

Di antara mereka yang terjebak dalam ledakan, yang terjadi pada pukul 21.00 (19:00 GMT) pada hari Senin, adalah tiga warga negara Ukraina, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkonfirmasi pada hari Selasa.

Ketiganya adalah anggota satu keluarga, kata kementerian tersebut, mengutip informasi yang diterima dari layanan darurat setempat. Kementerian tidak menyebutkan nama mereka tetapi mengatakan Kyiv sedang memeriksa kewarganegaraan mereka.

Ketiganya diyakini sebagai oligarki kelahiran Ukraina, Vadym Yermolaiev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun, menurut laporan media Prancis.

Dipahami bahwa wanita tersebut berada dalam kondisi kritis sementara Yermolaiev dan putranya diyakini mengalami luka yang tidak terlalu serius.

Siapa Vadym Yermolaiev? Taipan Ukraina yang Terluka dalam Ledakan di Monako

1. Dinas Keamanan Ukraina Diduga Terlibat dalam Serangan

Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan teori bahwa Dinas Keamanan Ukraina mengarahkan serangan terhadap Yermolaiev, salah satu pengusaha terkaya Ukraina yang pindah ke Monako pada tahun 2021. Yermolaiev dikenai sanksi Ukraina karena urusan bisnisnya di Krimea pada tahun 2023 setelah wilayah itu dianeksasi oleh Rusia.

Menurut surat kabar tersebut, serangan itu kemungkinan lebih merupakan "peringatan" daripada upaya yang disengaja untuk membunuhnya.

2. Monako Terguncang

Pangeran Albert II dari Monako menggambarkan insiden itu sebagai "kejahatan keji" dan "kejutan bagi seluruh komunitas Monako".

Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi sedang berupaya "untuk menemukan pelakunya, yang telah melarikan diri".

Kerajaan kecil ini, yang dikenal dengan kasino, kapal pesiar mewah, keamanan ketat, dan gaya hidup mewah penduduknya yang super kaya, dikelilingi oleh Laut Mediterania di satu sisi dan Prancis di sisi lain, dan tidak ada pemeriksaan perbatasan antara kedua negara.

Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pintu masuk sebuah gedung apartemen di pusat Monaco pada Senin malam setelah seorang pria terlihat meninggalkan sebuah paket di sana, kata jaksa penuntut umum Monaco, Stephane Thibault.

Le Figaro mengatakan gambar pengawasan video menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna terang, sepatu putih, dan topi hitam yang sebagian menutupi wajahnya menjatuhkan ransel di pintu masuk gedung sesaat sebelum ledakan. Thibault mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa tersangka bertindak sendirian sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki dan masih buron.

Alat peledak itu berisi baut dan peluru, kata Christophe Mirmand, menteri negara untuk Monaco, kepada penyiar berita Prancis LCI pada hari Selasa.

Pada hari Selasa, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian, dan area tersebut dikordon sementara sebuah helikopter berputar-putar di atasnya, lapor kantor berita AFP.

“Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tindakan seperti itu terjadi di kerajaan ini,” kata Mirmand.

Tiga orang, termasuk seorang remaja, dilaporkan terluka dalam ledakan tersebut, lapor kantor berita Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pria yang terluka dalam serangan itu adalah Yermolaiev dan wanita yang terluka dalam serangan yang sama – pasangannya – terluka parah dari pinggang ke bawah. Wanita tersebut diperkirakan dalam kondisi kritis, sementara Yermolaiev awalnya diperkirakan dalam kondisi kritis tetapi sejak itu kondisinya stabil di rumah sakit.

Ketiga korban “tampaknya sedang pulang dengan tenang” ketika bom meledak, menurut rekaman pengawasan, kata Mirmand kepada wartawan.

“Mereka terjebak dalam ledakan saat mereka melewati ambang pintu gedung apartemen mereka,” katanya.

3. Menjalankan Bisnis Alkohol di Krimea

Yermolaiev adalah seorang jutawan yang tinggal di Monako dan dikenai sanksi oleh Kyiv pada Desember 2023 karena terus menjalankan bisnis alkoholnya di Krimea yang diduduki Rusia, menurut laporan dinas keamanan Ukraina.

Pada tahun 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan sanksi telah ditujukan kepada “mereka yang membantu agresi Rusia, mereka yang membantu mereka yang telah memilih jalan memalukan dengan berkolaborasi dengan negara teroris."

Yermolaiev membantah berkolaborasi dengan Rusia. “Kami mencoba untuk memulihkan investasi kami [di Krimea] tetapi tidak berhasil,” katanya kepada RBC Ukraina pada tahun 2024. “Pada akhir tahun 2015, kami telah menghentikan upaya tersebut. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memberi tahu kami bahwa mereka diintimidasi dan ditekan untuk mendaftar ulang di bawah hukum negara agresor.” Ia mengklaim telah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Bisnisnya di Krimea akhirnya disita oleh pasukan Rusia pada tahun 2023.

4. Orang Terkaya ke-45 Ukraina

Ia diyakini telah tinggal di Monaco, sebuah negara mikro dengan populasi 38.000 jiwa, sejak tahun 2021, tahun di mana ia berada di peringkat ke-45 dalam daftar orang Ukraina terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan bersih USD220 juta.

Pada tahun 2022, situs web Ukrainska Pravda menerbitkan investigasi tentang oligarki Ukraina yang tinggal di luar negeri yang menemukan bahwa Yermolaiev menjalani kehidupan mewah, mengendarai Bentley Flying Spur seharga USD300.000.

Yermolaiev lahir di Dnipro, Ukraina pada tahun 1968; mendirikan bisnisnya, Aleg Group, pada tahun 1995; dan memiliki kepentingan di bidang agribisnis, real estat, konstruksi, dan sektor peralatan medis, seperti yang dilaporkan surat kabar Kyiv Independent pada hari Selasa.

Ia melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya pada tahun 2017 dan memperoleh kewarganegaraan Siprus pada tahun 2019. Menurut laporan media.

5. Melepas Kewarganegaraan Ukraina

Dalam wawancara tahun 2024 dengan Forbes Ukraina, Yermolaiev mengatakan bahwa ia telah melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya karena menginginkan "perlindungan internasional". Monako dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan jaringan pengawasan yang luas yang terdiri dari ribuan kamera keamanan yang mencakup sebagian besar ruang publik.

"Sistem peradilan Ukraina, terus terang, tidak ideal, dan sistem pajaknya tidak objektif," katanya kepada majalah tersebut.

Artem Romaniukov, mantan kepala regulator Pengawasan Sipil Dnipro dan sekarang seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan kepada Kyiv Independent minggu ini bahwa Yermolaiev dianggap sebagai "salah satu oligarki lokal".

Namun, ia tidak dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Ukraina. Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Yermolaiev mencoba untuk "masuk ke panggung nasional" dan "jelas memiliki beberapa ambisi politik".

"Tetapi dia tidak pernah masuk ke jajaran oligarki teratas Ukraina," tambah Fesenko. "Saya bahkan akan mengatakan dia termasuk dalam tingkat kedua atau ketiga, bukan tingkat pertama.”

Setelah sanksi Ukraina diberlakukan terhadapnya, banyak asetnya dialihkan ke putrinya, Sofia Kononenko, menurut investigasi situs berita Ukraina Glavcom pada tahun 2025.

MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel - PT AKR Corporindo menunjuk Hyundai Industries untuk membangun kapal Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Kapal tersebut berfungsi untuk menunjang bisnis gas alam cair (liquified natural gas atau LNG).

Penunjukan perusahaan asal Korea Selatan itu dilakukan oleh PT Andalanesa Energi Primer (AEP) yang merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh AKRA, PT Arthakencana Rayatama, dan BW FSRU VII Pte Ltd. AKRA memiliki 49 persen saham AEP.

AEP dan Hyundai Industries telah meneken kontrak tersebut pada Selasa (30/6/2026). Adapun nilai kontrak pembanguan kapal FSRU mencapai USD319,69 juta atau Rp5,75 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS yang akan dibayar dalam enam tahap sesuai kontrak.

"Penyelesaian pembangunan dan penyerahan FSRU diperkirakan dilakukan pada pertengahan tahun 2029," kata Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk, Haryanto Adikoesoemo, Rabu (1/7/2026).

Alasan penunjukan Hyundai Industries sebagai pembuat kapal FSRU karena perusahaan yang berkantor pusat di Dong-gu, Ulsan itu merupakan salah satu raksasa di industri alat berat sekaligus perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia.

Hyundai Industries nantinya membangun satu unit kapal FSRU dengan kapasitas 170 ribu meter kubik. Kapal ini sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha di bidang LNG.

Sebagai informasi, AKRA mulai serius menggarap bisnis LNG setelah membentuk AEP sebagai kendaraan utama. Perusahaan ini didirikan pada 26 Juni 2026.

AKRA memiliki saham 49 persen, BW FSRU VII Pte Ltd 49 persen, dan PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pengendali AKRA memiliki 2 persen saham AEP. Dengan kata lain, AKRA adalah pengendali penuh AEP.

AKRA memiliki basis permintaan gas melalui kawasan industri JIIPE di Gresik Jawa Timur. Perseroan menggandeng BW Group sebagai mitra strategis karena memiliki pengalaman sebagai operator FSRU dan bisnis LNG global.

(Rahmat Fiansyah)

Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, memperkenalkan terobosan baru yang memungkinkan seluruh pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Kehadiran fitur username ini dirancang sepenuhnya opsional sebagai solusi perlindungan privasi yang memberikan kontrol penuh kepada para pemilik akun untuk memilih, mengubah, atau menghapus identitas publik mereka kapan saja.

Melalui sistem ini, nomor telepon tidak lagi terlihat saat memulai obrolan baru dengan pengguna lain, kecuali kontak tersebut sudah saling menyimpan nomor di buku telepon masing-masing.

Mengingat peluncuran fitur proteksi ini dilakukan secara bertahap secara global, para pengguna diimbau untuk segera mengamankan nama unik pilihan mereka agar tidak diklaim oleh pengguna lain di ruang siber.

Langkah-Langkah

Pertama, pengguna harus memastikan apakah pembaruan sistem ini sudah mendarat di perangkat mereka atau belum. Pengguna dapat membuka menu Pengaturan (Settings), lalu mengetuk profil akun di bagian atas, kemudian memeriksa apakah ada kolom baru bertuliskan Nama Pengguna (Username) di bawah nama profil standar.

Apabila fitur tersebut belum muncul di menu pengaturan ponsel Anda, ada beberapa faktor teknis yang melatarbelakanginya.

Faktor utama adalah mekanisme peluncuran dari Meta yang berjalan secara bertahap di berbagai wilayah negara. Penyebab lainnya adalah aplikasi WhatsApp pada perangkat belum diperbarui ke versi paling anyar

Solusinya, pengguna wajib melakukan pembaruan (update) secara mandiri melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS, kemudian menunggu notifikasi resmi masuk saat server regional mengaktifkan fitur tersebut.

Mekanisme Reservasi dan Cara Mengaktifkan Username Whatsapp

Bagi pengguna yang beruntung dan sudah mendapati fitur ini aktif di aplikasinya, proses pemesanan nama dapat diselesaikan dalam beberapa langkah instan sebagai berikut:

1. Masuk ke menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru.
2. Ketuk ikon pensil atau tombol Buat Nama Pengguna untuk memulai proses ketik.
3. Masukkan nama unik pilihan Anda yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter yang diizinkan sistem.
4. Tunggu beberapa detik hingga sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh orang lain.
5. Jika sistem memberikan tanda centang hijau tanda nama tersedia, ketuk Simpan atau Reservasi untuk mengunci hak kepemilikan nama tersebut.
6. Setelah tersimpan, username Anda akan aktif secara otomatis. Pengguna baru yang ingin menghubungi Anda kini hanya perlu mengetikkan nama pengguna tersebut tanpa perlu meminta nomor seluler pribadi Anda lagi.

Cara Klaim Nama yang Sama dengan Instagram

Ekosistem Meta juga mempermudah integrasi lintas platform digital bagi para kreator konten, organisasi, maupun pelaku usaha kecil (UMKM).

Pengguna dapat menyamakan identitas digital mereka agar selaras dengan akun bisnis di Instagram atau Facebook menggunakan alat bantu generator nama bawaan dari WhatsApp.

Untuk mengklaim nama yang sama, pastikan akun WhatsApp Anda sudah terhubung dalam satu ekosistem Meta Accounts Center yang terintegrasi dengan Instagram.

Saat masuk ke menu pembuatan usernameWhatsApp, sistem akan mendeteksi nama pengguna yang Anda gunakan di Instagram dan memberikan rekomendasi prioritas untuk menggunakan nama yang sama. Langkah sinkronisasi ini sangat efektif guna menjaga konsistensi penemuan merek bisnis di pasar digital serta menghindari aksi peniruan identitas oleh kompetitor.