Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan program Minapadi Salin di Kawasan Pantai Sicepit, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan pesisir wilayah tersebut.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan program kolaborasi dengan BRIN dan Pemkab Batang ini menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan lahan salin yang produktif dan berkelanjutan.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, dengan budi daya padi biosalin di lahan terdampak salinitas di wilayah pesisir yang dipadukan dengan pemeliharaan ikan nila salin dalam satu hamparan lahan, serta diperkuat dengan budi daya rumput laut diharapkan dapat menjadi komoditas alternatif bernilai ekonomi.

"Program Minapadi Salin merupakan wujud nyata komitmen tersebut, dengan mengintegrasikan inovasi pertanian dan perikanan, termasuk pengembangan komoditas rumput laut, untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Fajriyah.

Program ini sebelumnya telah diterapkan di wilayah pesisir utara Semarang yaitu di Mangunharjo, serta di Kabupaten Jepara berupa padi Biosalin, sementara di Batang merupakan pengembangan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Di Semarang, dari awal program seluas 20 hektare (ha), saat ini pengembangan lahan sudah mencapai lebih dari 115 ha, sedangkan di Jepara, realisasi panen mencapai 22 ha dari target 20 ha dengan capaian ekonomi Rp1,23 miliar.

Secara keseluruhan nilai ekonomi yang sudah berjalan pada program padi Biosalin sebesar Rp7,66 miliar.

Pada pelaksanaan di Kabupaten Batang, program Minapadi Salin tidak hanya mengintegrasikan budi daya padi Biosalin, tetapi juga dikembangkan dengan komoditas ikan nila salin, serta rumput laut sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir.

Program ini dilaksanakan di lahan seluas 32,26 ha yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sido Barokah Mulyo, Poktan Intani, dan Poktan Dewi Sri VI.

Sementara, komoditas rumput laut yang dibudidayakan dalam program ini adalah Gracilaria verrucosa, yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta adaptif terhadap kondisi perairan pesisir bersalinitas.

Dalam tahap awal, penebaran dilakukan menggunakan bibit rumput laut sebanyak sekitar 30 kilogram.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi mengatakan program Minapadi Salin menunjukkan hasil riset dapat diimplementasikan secara nyata untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya pada lahan pesisir dengan tingkat salinitas tinggi.

"Pendekatan ini tidak hanya memulihkan produktivitas lahan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi kawasan," katanya.

Dengan dukungan teknologi pertanian berbasis riset yang dikembangkan BRIN, program ini menargetkan produktivitas padi mencapai 6-7 ton per hektare.

Sementara itu, benih ikan nila salin diharapkan menghasilkan panen dengan bobot rata-rata sekitar 300 gram per ekor.

Adapun budi daya rumput laut diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan melalui pola panen berkelanjutan yang relatif singkat.

Ke depan, program ini juga akan diperkuat dengan penanaman mangrove di kawasan pesisir sekitar lokasi budi daya sebagai upaya mitigasi abrasi pantai sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Saat peluncuran program Minapadi Salin di Kabupaten Batang dilakukan pelepasan 10.000 benih ikan nila salin yang dilanjutkan dengan penyerahan dan penanaman benih padi Biosalin bersama para petani.

Panen perdana ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu kurang lebih tiga bulan sejak penanaman, dengan potensi produktivitas mencapai hingga 5 kilogram hasil panen untuk setiap 1 kilogram bibit yang ditebar.

Setelah panen awal, budi daya rumput laut direncanakan dapat dilanjutkan dengan pola panen berkelanjutan secara bertahap setiap 3-4 minggu, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung pendapatan masyarakat secara berkesinambungan.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengatakan program ini menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan lahan salin yang selama ini kurang produktif menjadi kawasan pertanian dan perikanan bernilai ekonomi.

"Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan lahan salin yang lebih produktif,” ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Krisis lingkungan yang terus membayangi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah menuntut pendekatan perlindungan pesisir yang lebih komprehensif. Abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang terjadi secara masif tidak lagi dapat ditangani hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat mengatakan, ekosistem mangrove harus hadir sebagai salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) pada wilayah pesisir untuk mengatasi krisis abrasi dan banjir rob di Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Hal ini sejalan dengan konsep natural coastal defense atau pertahanan pesisir alami yang menjadi fondasi utama perlindungan kawasan pesisir. Penegasan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang kini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional Tahun 2026–2055.

Kedua instrumen tersebut menjadi landasan transformasi tata kelola mangrove yang lebih terintegrasi, berbasis ekologi, dan berorientasi jangka panjang.

Jumhur menuturkan pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur skala besar seperti Giant Sea Wall (GSW) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan Pantura. Namun, proyek strategis nasional tersebut bukanlah solusi tunggal.

Menurut dia, hasil pemodelan hidrodinamika menunjukkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa berpotensi mengubah pola arus dan sedimentasi secara signifikan. Karena itu, pendekatan infrastruktur buatan seperti tanggul beton, penggunaan pompa penguras, dan pembangunan polder harus dipadukan dengan infrastruktur alami melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove.

“Sabuk hijau mangrove selama ini menjadi tameng biologis kawasan pesisir. Karena itu, pendekatan grey infrastructure seperti tanggul, pompa, dan polder harus diintegrasikan dengan blue-green infrastructure atau solusi berbasis alam,” katanya.

Jumhur mengatakan efektivitas infrastruktur perlindungan pantai akan sulit dicapai apabila persoalan ekologis di daratan tidak ditangani secara bersamaan. Maka itu, perlindungan pesisir harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan wilayah darat, pesisir, dan laut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove yang sehat mampu menurunkan tinggi gelombang laut sebesar 13–66 persen hanya dalam jarak 100 meter. Selain meredam energi gelombang, mangrove berfungsi menjebak sedimen, memperkuat garis pantai, serta menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan biota pesisir.

Keberhasilan rehabilitasi sekitar 75 hektare mangrove di kawasan Tugurejo, Semarang, menjadi salah satu contoh nyata manfaat ekologis tersebut. Pemulihan ekosistem mangrove di wilayah itu tidak hanya membantu memperkuat perlindungan pantai, tetapi juga mengembalikan habitat pemijahan ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

Selain abrasi dan rob, dia menyoroti persoalan penurunan muka tanah (land subsidence) yang menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kerentanan Pantura terhadap banjir pesisir.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan laju penurunan muka tanah di kawasan Semarang Utara mencapai sekitar 100 milimeter per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan muka air laut regional yang berada pada kisaran 2,1 milimeter per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi kawasan pesisir tidak hanya datang dari laut, tetapi juga dari daratan yang terus mengalami penurunan.

Menurut Jumhur, salah satu penyebab utama fenomena tersebut adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. “Harus diingatkan kepada semua pihak, salah satu penyebab penurunan muka daratan adalah eksploitasi besar-besaran air di bawah permukaan tanah,” ucapnya.

Jumhur menekankan setiap kebijakan perlindungan pesisir harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Pembangunan tanggul laut maupun proyek reklamasi tidak boleh mengabaikan kepentingan nelayan tradisional, petambak, dan kelompok rentan lainnya yang bergantung pada sumber daya pesisir.

“Setiap rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara ketat, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengelolaan mangrove berbasis ilmu pengetahuan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, Unissula ditunjuk sebagai penanggung jawab program restorasi 200 hektare mangrove di Jawa Tengah. Kampus ini juga menyediakan kawasan pesisir sepanjang sekitar dua kilometer yang akan dimanfaatkan sebagai living laboratory atau laboratorium alam untuk pengembangan riset dan praktik rehabilitasi mangrove.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung upaya konservasi mangrove melalui penguatan penelitian dan inovasi. “Kawasan pantai sepanjang sekitar dua kilometer di belakang kampus siap dimanfaatkan sebagai laboratorium penanaman mangrove. Kami siap mendukung program konservasi mangrove sebagai laboratorium hidup,” ujarnya.

Pusat persemaian dan penelitian yang dikembangkan di kawasan tersebut juga diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi rehabilitasi mangrove yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penelitian mengenai spesies mangrove yang memiliki toleransi tinggi terhadap peningkatan salinitas dan kenaikan muka air laut.

Melalui sinergi antara kebijakan nasional, dukungan dunia akademik, dan partisipasi masyarakat, ekosistem mangrove tidak hanya menjadi pelindung pesisir dari dampak perubahan iklim dan bencana, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan rekayasa infrastruktur, pengendalian tata air tanah, dan restorasi ekosistem mangrove, Pantura Jawa Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi kawasan yang lebih aman, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan lima jenis logam berat mencemari sedimen laut di Teluk Jakarta. Temuan tersebut memperlihatkan tingginya tekanan pencemaran akibat aktivitas industri, limbah domestik, hingga aktivitas pelabuhan di kawasan pesisir ibu kota.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru tim Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, lima logam berat yang ditemukan mencemari sedimen laut Teluk Jakarta meliputi seng (Zn), tembaga (Cu), nikel (Ni), timbal (Pb), dan kadmium (Cd).

Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Idha Yulia Ikhsani mengatakan, konsentrasi logam berat umumnya ditemukan lebih tinggi di wilayah pesisir yang berdekatan dengan daratan, kawasan padat penduduk, serta area industri.

Melalui analisis menggunakan sejumlah indeks lingkungan seperti Enrichment Factor (EF), Geoaccumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Pollution Load Index (PLI), tim peneliti menemukan bahwa seng (Zn) menjadi salah satu logam pencemar dominan di Teluk Jakarta. Selain itu, kadar Zn, Pb, dan Cu di sejumlah lokasi disebut telah melampaui ambang batas tertentu berdasarkan standar internasional.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, terutama bagi organisme dasar perairan (bentik) yang hidup bersentuhan langsung dengan sedimen,” kata Idha dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Dia menuturkan, Teluk Jakarta selama ini menghadapi tekanan lingkungan signifikan akibat pesatnya urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Salah satu indikator tekanan tersebut adalah pencemaran logam berat pada sedimen dasar laut.

Logam berat yang berasal dari sungai, limbah domestik, industri, hingga aktivitas pelabuhan cenderung mengendap di dasar laut dan sulit terurai. Kondisi tersebut membuat sedimen tercemar berpotensi menjadi sumber pencemaran jangka panjang karena sewaktu-waktu dapat melepaskan kembali logam berat ke kolom air.

BRIN mencatat, sumber utama logam berat di Teluk Jakarta berasal dari aktivitas pelabuhan dan perkapalan, limbah industri, aliran sungai yang membawa limbah domestik perkotaan, limpasan kawasan padat penduduk, hingga residu aktivitas pertanian. Berbagai sumber tersebut bermuara ke Teluk Jakarta melalui sungai-sungai utama dan akhirnya mengendap di sedimen pesisir.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Lestari, melakukan penilaian risiko menggunakan metode Risk Assessment Code (RAC) untuk mengetahui potensi logam berat terlepas ke lingkungan dan masuk ke rantai makanan. Hasilnya menunjukkan seng (Zn) di hampir seluruh stasiun pengamatan memiliki potensi tinggi terserap organisme laut dan masuk ke rantai makanan.

Adapun, Cu dan Pb dinilai lebih stabil di sedimen sehingga risikonya relatif lebih rendah, meski tetap perlu diwaspadai. Lestari menyebut, logam berat yang terserap dapat terakumulasi dalam tubuh organisme laut, terutama kerang, kepiting, dan biota bentik lainnya.

“Jika organisme tersebut dikonsumsi manusia secara terus-menerus, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang,” jelasnya.

Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN Rachma Puspitasari juga menemukan adanya potensi risiko non-karsinogenik bagi manusia akibat akumulasi kadmium (Cd) dalam jaringan kerang hijau.

“Karena itu, pencemaran logam berat tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan pangan masyarakat pesisir dan konsumen hasil laut,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan pencemaran di Teluk Jakarta memerlukan langkah terpadu mulai dari pengendalian limbah industri, peningkatan pengolahan limbah domestik, pengawasan kualitas sungai yang bermuara ke teluk, hingga pemantauan rutin cemaran pada sedimen dan biota laut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob . Kondisi tersebut diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir di Indonesia hingga 13 Mei 2026.

"Adanya fenomena Fase Bulan Purnama pada 2 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

BMKG mengingatkan potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG."

Berikut lokasi dan waktu banjir rob:

1. Pesisir Sumatera Utara (28 April - 5 Mei 2026)

- Pesisir Medan Belawan

- Pesisir Medan Labuhan

- Pesisir Medan Marelan

2. Pesisir Kepulauan Riau

- Pesisir Batam: 1 - 5 Mei 2026

- Pesisir Dabo Singkep: 4 - 11 Mei 2026

- Pesisir Karimun: 1 - 7 Mei 2026

- Pesisir Bintan: 1 - 8 Mei 2026

3. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (5 - 9 Mei 2026)

- Pesisir Bangka

- Pesisir Belitung

4. Pesisir Banten

- Perairan Utara Tangerang (Kec. Teluk Naga dan Kec. Kosambi): 2 - 8 Mei 2026

- Selat Sunda Barat Pandeglang (Kec. Labuan): 30 April - 7 Mei 2026

- Perairan Selatan Lebak (Kec. Bayah): 30 April - 7 Mei 2026

- Perairan Selatan Pandeglang (Kec. Cikeusik): 1 - 5 Mei 2026

5. Pesisir Jakarta (1 - 7 Mei 2026)

- Kamal Muara

- Kapuk Muara

- Pluit

- Ancol

- Kamal

- Marunda

- Cilincing

- Tanjung Priok

- Kalibaru

- Muara Angke, Penjaringan

6. Pesisir Jawa Barat (1 - 7 Mei 2026)

- Pesisir Kab. Bekasi

- Pesisir Kab. Karawang

- Pesisir Kab. Sukabumi

- Pesisir Kab. Garut

- Pesisir Kab. Cianjur

- Pesisir Kab. Tasikmalaya

- Pesisir Kab. Pangandaran

7. Pesisir Jawa Tengah

- Pesisir Selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo: 3 - 4 Mei 2026

- Pesisir Semarang, Demak, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Batang, Kendal, dan Jepara: 5 - 12 Mei 2026

8. Pesisir Nusa Tenggara Barat (1 - 7 Mei 2026)

- Pesisir Lembar

- Pesisir Bima

9. Pesisir Nusa Tenggara Timur

- Pesisir Pulau Sumba: 1 - 7 Mei 2026

- Pesisir Pulau Flores - Alor, Pulau Timor, dan Sabu - Raijua: 30 April - 5 Mei 2026

10. Pesisir Kalimantan Utara (1 - 5 Mei 2026)

- Perairan Tarakan

11. Pesisir Kalimantan Selatan (1 - 8 Mei 2026)

- Pesisir Kotabaru

- Pesisir Tanah Bumbu

12. Pesisir Kalimantan Tengah

- Pesisir Kumai, Pantai Lunci, Kuala Jelai, dan Kuala Pembuang: 5 - 13 Mei 2026

- Pesisir Sampit dan Kapuas: 5 - 12 Mei 2026

13. Pesisir Kalimantan Barat (5 - 9 Mei 2026)

- Sebagian bantaran Sungai Kapuas

14. Pesisir Sulawesi Utara

- Pesisir Kepulauan Talaud: 2 - 4 Mei 2026

- Pesisir Kepulauan Sitaro: 3 - 4 Mei 2026

- Pesisir Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, dan Minahasa Selatan: 30 April - 7 Mei 2026

- Pesisir Kepulauan Sangihe, Manado Tua, dan Manado: 30 April - 6 Mei 2026

- Pesisir Minahasa Utara: 1 - 5 Mei 2026

15. Pesisir Maluku

- Pesisir Ambon: 2 - 8 April 2026

- Pesisir Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Kep. Kai, Kep. Aru, dan Kep. Tanimbar: 30 April - 8 Mei 2026.

JEPARA - Panen padi biosalin sebanyak 176 ton berhasil rampung dari 22 hektare lahan di Jepara, Jawa Tengah. Program CSR ini merupakan inisiasi dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Pemda.

Berdasarkan hasil panen kali ini, produktivitas rata-rata tercatat sebesar 7–9 ton per hektare. Dengan demikian, total produksi mencapai rata-rata sekitar 176 ton gabah. Dari sisi ekonomi, capaian ini menghasilkan nilai sebesar Rp1,23 miliar dengan asumsi harga gabah Rp7.000 per kilogram.

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya penerapan teknologi berbasis riset dalam sektor pertanian. "Keunggulan varietas Biosalin ini mampu menghasilkan kurang lebih 9 ton per hektare dan memiliki masa tanam antara 84 hingga 107 hari. Yang tidak kalah penting varietas biosalin ini memiliki kelebihan tahan terhadap hama penyakit dan mampu bertahan di lahan marginal," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Pengembangan varietas padi biosalin bukan hanya untuk mendorong produksi namun juga dapat dimaknai sebagai pendekatan langkah mitigasi dan pemulihan pascabencana. “Kami mendorong model seperti ini dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, inovasi berbasis riset benar-benar menjadi pendorong dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Arif.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menilai keberhasilan ini sebagai momentum penting bagi penguatan ketahanan pangan daerah. Program budidaya padi biosalin tidak hanya membantu menjaga produksi pertanian, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi petani untuk tetap berproduksi di tengah ketidakpastian iklim.

“Keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, sektor pertanian tetap bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi, bahkan di tengah tekanan cuaca ekstrem,” kata Witiarso.

Ini membuktikan tantangan cuaca ekstrem dan kondisi lahan pesisir yang tadinya merupakan lahan tidur justru bisa mendongkrak hasil panen petani. Kolaborasi ini tidak hanya mampu menjaga produktivitas pertanian tetapi juga memberikan harapan baru bagi para petani.

Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN Krisdyan Widagdo Adhi mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam program ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan dampak sosial berkelanjutan.

Melalui program CSR PGN, perusahaan tidak hanya melakukan pendampingan secara intensif, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas, serta transfer pengetahuan agar petani mampu mengadopsi praktik pertanian adaptif secara mandiri pada musim tanam berikutnya.

“Artinya, keberhasilan hari ini menjadi fondasi agar petani dapat terus berproduksi tanpa ketergantungan pada intervensi program di masa depan,” ucapnya.

“Kami berharap program ini dapat terus berkembang sebagai model pemberdayaan berbasis riset dan kolaborasi sekaligus menjadi kontribusi nyata PGN dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terus memperkuat kemandirian masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Salah satu keberhasilan utamanya adalah program MAMAKU SIGAP (Masyarakat Mandiri Kutawaru - Sistem Integrasi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir ) yang dilaksanakan oleh Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun mengatakan, program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Kutawaru, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil pemetaan sosial, di Kutawaru ada lebih dari 4.600 orang berpendapatan rendah atau 320 kelompok rentan secara ekonomi.

Mereka terdiri dari mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mantan Anak Buah Kapal (ABK), buruh serabutan, perempuan dari keluarga prasejahtera, anak-anak sekolah, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sementara permasalahan lingkungan terkait dengan ketiadaan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga per tahun kelurahan ini bisa menghasilkan sekitar 240 ton sampah.

“Kondisi ini menegaskan perlunya solusi terpadu yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertamina Patra Niaga merasa terpanggil untuk terjun langsung kesana dan membuat perubahan melalui inovasi sosial,” tutur Roberth.

Setelah melewati berbagai proses persiapan, pada 2020 dimulailah program MAMAKU SIGAP sebagai program integratif yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu pilar utama program ini adalah pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Abhipraya dengan pendekatan ekonomi sirkular.



Konsep ini diterapkan melalui langkah-langkah prinsip ekonomi sirkular yaitu Refuse (R0), Rethink (R1), Repurpose (R7), Recycle (R8), dan Recover (R9). Menurut Roberth, dengan strategi tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Setiap tahunnya, bank sampah ini berhasil mengelola sebanyak 7,6 ton sampah.

“Dengan beroperasinya Bank Sampah Abhipraya, masalah lingkungan di Kutawaru teratasi dengan baik. Bank sampah ini juga menjawab permasalahan ekonomi warga, karena sampah yang dikelola menghasilkan pundi-pundi rupiah,” jelas Roberth.

Masih di bidang lingkungan, Pertamina Patra Niaga juga menginisiasi penanaman mangrove di pesisir pantai Cilacap sebagai upaya untuk mencegah abrasi. Roberth menambahkan, program ini juga memanfaatkan energi bersih melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6.600 Wattpeak (Wp).

Dalam aspek ekonomi, Pertamina Patra Niaga mendorong pendirian Kampoeng Kepiting. Ini merupakan sentra kuliner hidangan laut yang dikelola oleh warga Kutawaru. Salah satu menu unggulannya adalah kepiting cangkang lunak. Kini Kampoeng Kepiting menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Cilacap dengan omzet per bulan mencapai puluhan juta rupiah.

“Kami juga menginisiasi Pasar Amarta yang merupakan pusat pemasaran produk UMKM lokal. Lalu ada pula Integrated Farming System yang merupakan wadah implementasi sistem pertanian dan dan perikanan untuk warga,” ungkap Roberth.

Pertamina Patra Niaga Perluas Akses Energi Warga Pesisir di Ujung Kulon



Konsep integrasi dalam program MAMAKU SIGAP memberikan dampak sosial yang dahsyat. Menurut Roberth, perputaran ekonomi dalam program ini mencapai Rp366 juta per bulan. Dari angka tersebut, 5% disalurkan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga memberikan dampak sosial yang baik. Dampak pendidikan juga terasa, yakni terbentuknya 1 pusat pembelajaran yang mendorong masyarakat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

Roberth menegaskan, program MAMAKU SIAGA merupakan langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung berbagai poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak hingga penanganan perubahan iklim.

“Dengan keberhasilan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, kami optimis MAMAKU SIGAP bisa menjadi contoh nyata bagaimana inovasi sosial dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia,” tutup Roberth.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengimbau masyarakat di 18 wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir rob . Berdasarkan prediksi BMKG, banjir rob melanda sejumlah wilayah Indonesia mulai 15-28 April 2026.

"Adanya fenomena Fase Bulan Baru pada 17 April 2026 dan Perigee pada 19 April 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum," tulis press release yang dikeluarkan Direktorat Meteorologi Maritim, Rabu (15/4/2026).

Dalam keterangan tersebut dijelaskan, fenomena banjir rob secara umum akan berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG."

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut yang dilakukan BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di 18 wilayah pesisir Indonesia, yaitu:

1. Pesisir Aceh

2. Pesisir Sumatera Utara

3. Pesisir Kepulauan Riau

4. Pesisir Sumatera Barat

5. Pesisir Lampung

6. Pesisir Banten

7. Pesisir Jakarta

8. Pesisir Jawa Barat

9. Pesisir Jawa Tengah

10. Pesisir Jawa Timur

11. Pesisir Bali

12. Pesisir Nusa Tenggara Barat

13. Pesisir Kalimantan Utara

14. Pesisir Kalimantan Selatan

15. Pesisir Kalimantan Tengah

16. Pesisir Kalimantan Barat

17. Pesisir Sulawesi Utara

18. Pesisir Maluku.

JAKARTA - Restorasi ekosistem mangrove dianggap penting untuk pemulihan lingkungan pesisir. Perusahaan jasa pertambangan nasional PT Andalan Artha Primanusa (ANDALAN) mengumumkan komitmen restorasi ekosistem mangrove selama lima tahun ke depan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi iklim berbasis di Indonesia Jejakin.

Inisiatif tersebut diyakini menjadi langkah konkret ANDALAN dalam memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pemulihan lingkungan pesisir. Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektare hutan bakau, terluas di dunia.

Namun, kehilangan rata-rata puluhan ribu hektare setiap tahunnya akibat konversi lahan dan abrasi. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, ANDALAN memandang restorasi bakau bukan sekadar inisiatif CSR, melainkan bagian integral dari tanggung jawab operasional perusahaan.

"Keberlanjutan adalah bagian dari cara kami bertumbuh. Melalui inisiatif ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah bisnis kami juga memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan," ujar Direktur Operasional ANDALAN Hanny Irawan, Sabtu (4/4/2026).

Seluruh proses restorasi akan dipantau menggunakan platform Jejakin yang menggabungkan teknologi AI dan sensor lapangan. Setiap pohon bakau yang ditanam akan dilacak pertumbuhannya secara berkala dengan data yang dapat diakses publik melalui dashboard terbuka.

Pendekatan ini dipastikan bahwa komitmen ANDALAN tidak berhenti di penanaman, tetapi terukur hingga dampak jangka panjang. "Restorasi lingkungan membutuhkan konsistensi dan transparansi. Dengan teknologi, kita bisa memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terukur," ujar Founder dan CEO Jejakin Arfan Arlanda.

Di luar manfaat ekologis, program tersebut juga dirancang untuk melibatkan masyarakat lokal di wilayah restorasi, mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan sehingga menciptakan peluang ekonomi langsung bagi komunitas pesisir.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada 28 Maret hingga 16 April 2026. Potensi banjir rob ini dipengaruhi fenomena Fase Bulan Purnama pada 2 April 2026 meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG, Sabtu (28/3/2026).

Potensi banjir rob ini secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," katanya.

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob) pada 28 Maret - 16 April 2026:

1. Pesisir Aceh

- Pesisir Lhokseumawe: 1 - 4 April 2026

2. Pesisir Sumatera Utara

- Pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan: 1 - 5 April 2026

3. Pesisir Kepulauan Riau

- Pesisir Dabo Singkep: 9 - 12 April 2026

- Pesisir Bintan: 1 - 4 April 2026

4. Pesisir Sumatera Barat

- Pesisir Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai: 1 - 4 April 2026

5. Pesisir Banten

- Selat Sunda Barat Pandeglang (Kec. Labuan): 2 - 7 April 2026

- Perairan Selatan Lebak (Kec. Bayah): 2 - 7 April 2026

- Perairan Selatan Pandeglang (Kec. Cikeusik): 31 Maret 2026 & 3 - 6 April 2026

6. Pesisir Jakarta

- Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke (Penjaringan): 5 - 9 April 2026

7. Pesisir Jawa Barat

- Pesisir Kab. Bekasi & Kab. Karawang: 5 - 9 April 2026

- Pesisir Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon: 13 - 16 April 2026

8. Pesisir Jawa Tengah

- Pesisir Semarang, Demak, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Batang, Kendal, Jepara: 28 - 31 Maret 2026 & 8 - 14 April 2026

- Pesisir Kab. Brebes, Kota dan Kab. Tegal, Kab. Pemalang: 28 - 31 Maret 2026

9. Pesisir Jawa Timur

- Pesisir Barat Surabaya (Tuban, Lamongan, Gresik): 1 - 4 April 2026

- Pesisir Banyuwangi: 4 - 6 April 2026

10. Pesisir Bali

- Pesisir Selatan Bali (Gianyar, Badung, Denpasar, Tabanan, Klungkung): 2 - 10 April 2026

11. Pesisir Nusa Tenggara Barat

- Pesisir Lembar, Pesisir Bima: 2 - 10 April 2026

12. Pesisir Nusa Tenggara Timur

- Pesisir Pulau Sumba: 1 - 3 April 2026

- Pesisir Pulau Flores - Alor, Pesisir Pulau Timor, Pesisir Sabu - Raijua: 1 - 8 April 2026

13. Pesisir Kalimantan Utara

- Perairan Tarakan: 2 - 6 April 2026

- Pesisir Nunukan - Sebatik: 7 - 8 April 2026

14. Pesisir Kalimantan Selatan

- Pesisir Barito Kuala, Banjar, Banjarmasin, Tanah Laut: 7 - 14 April 2026

- Pesisir Kotabaru, Tanah Bumbu: 3 - 9 April 2026

15. Pesisir Kalimantan Tengah

- Pesisir Kumai, Pantai Lunci, Kuala Jelai: 8 - 15 April 2026

- Pesisir Kuala Pembuang, Sampit, Kapuas: 8 - 13 April 2026

16. Pesisir Kalimantan Barat

- Pesisir Sungai Kapuas: 28 - 30 Maret 2026 & 8 - 13 April 2026

- Pesisir Kota Pontianak: 28 - 30 Maret 2026

17. Pesisir Sulawesi Utara

- Pesisir Kepulauan Talaud: 3 - 6 April 2026

- Pesisir Kepulauan Sitaro: 3 - 5 April 2026

- Pesisir Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Tombariri dan Mandolang, Manado Tua, Manado: 30 Maret - 8 April 2026

- Pesisir Minahasa Utara: 31 Maret - 7 April 2026

18. Pesisir Maluku

- Pesisir Ambon: 2 - 8 April 2026

- Pesisir Maluku Tengah, Seram bagian Timur: 1 - 9 April 2026

- Pesisir Kep. Kai: 2 - 8 April 2026

- Pesisir Kep. Aru: 31 Maret - 09 April 2026

- Pesisir Kep. Tanimbar: 30 Maret - 10 April 2026.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 12.000 kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. Kawasan di Poasia ini akan kita upayakan agar tidak lagi menjadi tempat kumuh,

Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau pemukiman kumuh di Kelurahan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dan menjanjikan penataan kawasan pesisir agar menjadi lingkungan yang bersih dan layak huni.

Wamen PKP RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kendari, Kamis mengatakan, dirinya melihat langsung kondisi rumah warga serta berdiskusi mengenai rencana strategis penanganan kawasan pesisir teluk.

"Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 12.000 kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. Kawasan di Poasia ini akan kita upayakan agar tidak lagi menjadi tempat kumuh," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat saat ini tengah menyiapkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Presiden. Program tersebut menargetkan penataan sekitar 1.000 kawasan pesisir di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Fahri Hamzah juga mengibaratkan target penataan tersebut sebagai upaya membangun kawasan yang bersih dan tertata sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi warga pesisir.

"Target pemerintah adalah menata kawasan-kawasan seperti ini. Kita ingin jadikan tempat yang sebelumnya kumuh menjadi tempat yang bersih dan bagus bagi masyarakat nelayan," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa aspek pemeliharaan lingkungan merupakan hal yang paling utama setelah proses penataan infrastruktur selesai dilakukan. Hal ini mencakup pengelolaan sampah yang baik serta sistem sanitasi yang memadai.

"Sanitasinya harus betul-betul bagus dan pengelolaan sampahnya harus teratur. Kita tidak boleh membiarkan kekotoran, semua pihak harus terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan," sebutnya.

Fahri Hamzah menambahkan bahwa pihaknya mengajak masyarakat di pesisir Kendari untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, demi mewujudkan lingkungan yang sehat sekaligus meningkatkan citra kawasan pesisir di Sulawesi Tenggara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Aceh Nasir Djamil mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dalam menginisiasi penanaman 10 ribu mangrove sebagai bagian dari program Green Policing atau Polisi Hijau. Program tersebut sebagai pendekatan strategis dalam memperkuat pertahanan ekologis pesisir sekaligus mitigasi bencana.

Dia menjelaskan mangrove memiliki banyak manfaat, selain menjadi habitat ikan dan berbagai biota laut, juga berfungsi meredam gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, penanaman 10 ribu mangrove merupakan model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi.

“Inisiatif Kapolda Aceh yang menanam 10 ribu tanaman mangrove patut mendapat dukungan dari semua pihak di Aceh. Mangrove itu banyak manfaatnya. Selain tempat tinggal ikan dan jenis binatang laut lainnya, pohon mangrove itu juga bisa mengurai air saat gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, inisiasi 10 ribu tanaman mangrove adalah model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi,” ujar Nasir, Selasa (3/3/2026).

Inisiatif tersebut dalam pandangannya bertujuan mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya, khususnya generasi muda yang selama ini mungkin belum banyak memahami pentingnya tanaman mangrove.

Mangrove yang tumbuh dengan baik akan memberikan nilai tambah berupa kualitas udara yang lebih bersih di sekitarnya serta berpotensi menjadi sumber pendapatan desa apabila dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi dan lingkungan.

“Mangrove yang tumbuh dengan baik akan menjadi nilai tambah berupa udara yang bersih di sekitarnya dan juga bisa menjadi income bagi desa yang menjadikan tanaman mangrove sebagai tempat wisata edukasi serta lingkungan,” katanya.

Menurut dia, konsep Green Policing di setiap daerah tentu berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama yakni menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan maupun penebangan kayu secara liar. Pendekatan Green Policing dapat diadaptasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Dia menilai inisiatif Kapolda Aceh perlu didukung pemerintah setempat melalui pengalokasian anggaran untuk menjaga kelestarian mangrove, karena menjaga keseimbangan ekologi kawasan pesisir merupakan sebuah keharusan dan langkah awalnya telah dilakukan Kapolda Aceh.

“Inisiatif Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki harus didukung oleh pemerintah setempat dengan cara mengalokasikan dana untuk menjaga kelestarian tanaman mangrove. Menjaga keseimbangan ekologi di kawasan pesisir menjadi keharusan dan Kapolda Aceh telah lakukan inisiatif,” ucapnya.

Sebelumnya, program penanaman 10 ribu mangrove ini dilaksanakan Polda Aceh sebagai wujud komitmen Polisi Hijau dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Penanaman mangrove tersebut dipusatkan di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengatakan, program Polisi Hijau merupakan wujud nyata komitmen Polda Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya kawasan pesisir.

"Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, pencegahan abrasi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir," ujarnya.

Menurut dia, penanaman mangrove juga merupakan investasi jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Mangrove memiliki peran strategis menjaga keseimbangan ekosistem pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, sekaligus berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen bagi kehidupan.

"Green Policing Polda Aceh diawali dengan penanaman 10 ribu bibit tanaman mangrove. Ke depan, saya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran di Aceh untuk melaksanakan kegiatan serupa," kata Marzuki.