Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud resmi melantik sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Pelantikan ini meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional.

Prosesi berlangsung tertib, diawali pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Nama-nama yang menempati posisi strategis antara lain Aji Muhammad Fitra Firnanda resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dari sebelumnya Kepala Dinas PUPR Pera.
Kemudian, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, sementara Ririn Sari Dewi mengambil alih komando Dinas Komunikasi dan Informatika dari Faisal.

Di sektor pelayanan kesehatan Ahmad Jais ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan prosesi seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar pembenahan birokrasi daerah.

"Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah mahkota yang sekadar dikenakan, melainkan amanah yang harus dipikul dengan integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan.

Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik (29 Juni 2026)

Jabatan Fungsional Ahli Utama

• Nono Matturangan — Dokter Ahli Utama
• Ketut Rama Wijaya — Dokter Ahli Utama
• Daniel Susatyo Wirawan — Dokter Ahli Utama
• Iwan Setiawan — Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

• Puguh Harjanto — Staf Ahli Bidang III
• Aji Muhammad Fitra Firnanda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
• Muhammad Faisal — Kepala Dinas Pariwisata
• Ririn Sari Dewi— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
• Arief Murdiyatno — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Siti Sugiyanti — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Syarifah Alawiyah — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Ahmad Jais — Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
• Mazniati — Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberlakukan skema kerja kerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) setiap Jumat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungannya, yang efektif mulai pekan ini.

Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan anggaran daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan tertuang dalam Surat Edaran yang diteken langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.

Kendati demikian, fleksibilitas kerja jarak jauh ini tidak berlaku secara menyeluruh, di mana perangkat daerah yang menangani layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan hadir dengan sistem shift demi menjaga kesinambungan pelayanan.

"Mulai 20 Februari 2026, presensi menggunakan aplikaso SAO versi 2," dikutip dari keterangan resmi PPID Kaltim, Rabu (18/2/2026).

Dalam praktiknya, mekanisme WFA menuntut akuntabilitas ketat. ASN wajib melakukan presensi daring pada rentang waktu 06.30 WITA—07.30 WITA dan 11.00 WITA—13.00 WITA untuk hari biasa.

Kemudian, presensi daring selama bulan Ramadan dilakukan pukul 07.00 WITA—08.00 WITA dan 11.00 WITA—13.00 WITA.

Menariknya, aturan ini memuat sanksi tegas bagi ASN yang abai terhadap panggilan atasan. Jika dalam tiga kali panggilan berturut-turut selama 30 menit tidak merespons, pegawai bersangkutan bakal berhadapan dengan tindakan disipliner.

Lebih jauh, laporan kinerja harian melalui platform e-SAKIP menjadi kewajiban mutlak.

Sebagaimana diketahui, sistem pelaporan elektronik ini dirancang untuk memastikan bahwa produktivitas tidak tergerus hanya karena pegawai tidak berada di kantor.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud melayangkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kinerja birokrasi menjelang akhir tahun 2025.

Rudy mengecam praktik pungli, gratifikasi, hingga penetapan tarif suap yang dinilai mencederai esensi pelayanan publik.

"Kalau bisa dipermudah, tolong dipermudah. Jangan dipersulit," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (28/10/2025).

Lebih jauh, gubernur yang baru memasuki tahun pertama pemerintahannya itu menegaskan bahwa birokrasi berbelit-belit hanya akan menggerogoti iklim investasi daerah.

Pasalnya, pengusaha yang dihadapkan pada praktik suap-menyuap cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya akan berdampak domino terhadap penerimaan daerah.

Rudy mengingatkan kembali hakikat aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat, bukan sebaliknya.

"Kita ini pelayan, jadi tugasnya melayani. Bukan minta dilayani. Tetap fokus dan ikuti aturan yang berlaku," tuturnya.

Lebih jauh, Rudy memberikan catatan kritis terkait realisasi anggaran agar seluruh OPD tidak menumpuk pekerjaan hingga pengujung Desember.

Dia menekankan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif dengan prinsip akuntabilitas.

"Saya ingin, kita bukan hanya menutup tahun dengan baik, tapi menatap tahun depan dengan perencanaan yang baik dan terarah. Renstra (Rencana Strategis) kita harus bermanfaat untuk rakyat," paparnya.

Dia turut mengingatkan potensi bahaya pengadaan fiktif dan mark up yang kerap menjadi biang kerok pemborosan anggaran.

Menurutnya, setiap program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran.

"Terakhir, integritas dan komitmen pelayanan publik. Ingat, jangan hanya mengejar serapan, tapi harus berdampak pada pelayanan publik," pungkasnya.