LONDON - Perusahaan rokok global British American Tobacco (BAT) akan memangkas sekitar 9.000 tenaga kerja sebagai bagian dari transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dilakukan di tengah menurunnya permintaan rokok konvensional di pasar global.

"Kami sedang membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan, lebih lincah, disiplin dalam biaya, dan berbasis teknologi," ujar Chief Executive Officer BAT Tadeu Marroco dalam pernyataannya dikutip The Guardian, Selasa (30/6/2026).

Produsen rokok merek Dunhill dan Peter Stuyvesant itu menyebutkan pengurangan tenaga kerja mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5.500 karyawan serta pengalihan sekitar 3.500 pekerjaan ke pihak ketiga hingga akhir 2026.

Menurut perusahaan, restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari program transformasi bisnis yang ditargetkan mampu menghasilkan penghematan biaya tahunan hingga 600 juta poundsterling pada akhir 2028.

Marroco mengatakan BAT akan tetap memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak selama masa transisi. Ia menilai perubahan tersebut diperlukan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi dinamika industri tembakau global.

BAT saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan rokok tradisional di berbagai negara. Di sisi lain, perusahaan juga harus meningkatkan investasi pada produk alternatif nikotin dan pengembangan teknologi digital.

Pada tahun lalu, BAT menggandeng perusahaan konsultan teknologi Accenture untuk mengalihdayakan sebagian pekerjaan guna memperoleh akses terhadap solusi AI. Sejumlah pekerjaan di Inggris, Polandia, Rumania, Kosta Rika, Meksiko, Singapura, dan Malaysia telah dialihkan kepada Accenture sejak kerja sama dimulai.

Selain mempercepat digitalisasi, BAT juga mulai menutup sejumlah fasilitas produksi rokok konvensional. Pada Januari 2026, perusahaan mengumumkan penutupan pabrik kedelapan terbesarnya di Afrika Selatan akibat persaingan dengan perdagangan ilegal. BAT memperkirakan volume industri rokok global akan turun sekitar 2,5% sepanjang tahun ini.

Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera.

Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan, lembaga yang berwenang harus membuat efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, agar tidak terus-menerus merugikan negara karena peredarannya tanpa cukai.

"Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera," kata Aten, di Kabupaten Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, selama ini pemerintah daerah melalui Satpol PP maupun Bea Cukai terus gencar melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang beredar di masyarakat wilayah Jabar.

Seperti pemusnahan yang dilakukan di Alun-alun Garut, Rabu (24/6), kata dia lagi, jumlahnya cukup banyak sekitar empat jutaan batang rokok, temuan kasus itu harus ditelusuri sampai ke pelaku pembuatannya diproses hukum.

"Kami DPRD Daerah Pemilihan Garut mengapresiasi adanya hukuman terhadap pemusnahan rokok ilegal," katanya lagi.

Namun persoalan rokok ilegal tersebut, katanya pula, jangan terus muncul lagi, kemudian dirazia lagi, lalu dimusnahkan lagi, tapi harus bisa tuntas penindakannya sampai ke pabrik atau pihak yang membuat rokok tersebut secara ilegal.

Ia mengatakan, informasi yang diterima bahwa rokok ilegal yang beredar di Jabar itu ternyata dipasok dari luar daerah, dan selama ini daerah Jabar bukan pemasok melainkan hanya menjadi sasaran pasarnya.

"Penindakan itu, agar jangan sampai barangnya terus dibawa ke Jawa Barat," katanya lagi.

Dia menambahkan, petugas berwenang di wilayah Jabar tidak hanya cukup memusnahkan barang bukti rokok ilegal, tapi juga berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di daerah lain untuk menindak tegas pembuat rokok ilegal.

"Enggak ada salahnya kalau misalkan koordinasi sama aparat pemerintah yang ada di daerah lain untuk penindakan lebih lanjut," katanya pula.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro, menilai wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi akan melemahkan penegakan hukum.

Oleh karena itu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Menurut dia persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

Dia menegaskan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas, oleh karena itu pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah."

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” katanyaa.

Agung mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru.

Selain itu, lanjutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atau tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terbuka untuk meninjau kembali rancangan penambahan lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai rokok . Langkah ini diambil guna merespons penolakan dari pihak parlemen, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI .

Menurut Purbaya, hingga saat ini formulasi penambahan lapisan tarif cukai tersebut masih digodok di internal pemerintah dan belum dibawa ke meja parlemen untuk dibahas bersama. "Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menilai rencana penambahan layer tarif tersebut merupakan bauran kebijakan yang justru didesain sebagai instrumen rangkulan bagi para produsen rokok gelap yang selama ini beroperasi di luar radar negara agar mau beralih ke jalur resmi (legal). Penambahan Layer Cukai Rokok Berpotensi Perbesar Kebocoran Fiskal

Menkeu tidak menampik bahwa skema cukai baru yang tengah disusun tersebut tidak akan langsung berjalan sempurna di lapangan. Namun, kebijakan transisi ini dinilai jauh lebih efektif untuk menekan kebocoran penerimaan negara ketimbang membiarkan sistem cukai yang ada berjalan mandek.

"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," pungkas Purbaya.

Rencana perombakan struktur tarif ini sebelumnya mendapat catatan kritis dari Ketua Banggar sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kebijakan menambah lapisan CHT justru berisiko memicu kontraproduktif serta mempertebal beban operasional bagi pabrikan rokok skala kecil dan menengah yang baru merintis usaha.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Sebagai solusi alternatif, Said mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer baru dan menggantinya dengan kebijakan afirmatif berupa pemberian insentif tarif cukai murah, khususnya bagi pabrikan Golongan III yang usia operasionalnya masih di bawah 20 tahun.

Said mengalkulasikan, pemberian tarif afirmatif, misalnya dengan mematok insentif tarif sebesar Rp300 per batang, akan jauh lebih ampuh menstimulus kesadaran pelaku usaha mikro untuk memesan pita cukai resmi dan menyudahi praktik produksi ilegal.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," kata Said dalam keterangan tertulisnya.

JAKARTA - Maraknya peredaran rokok ilegal dan fenomena downtrading masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk tembakau. Pandangan itu mencuat setelah usulan Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris untuk memberikan ruang bagi pengusaha rokok agar dapat memproduksi rokok bagi kalangan menengah ke bawah.

Legislator menyampaikan perlunya cukai rokok khusus kalangan menengah kebawah serta penambahan ambang batas produksi rokok di atas 3 miliar batang per tahun. Menurutnya, ketersediaan rokok dengan harga yang lebih murah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai, pendekatan tersebut justru berpotensi memperluas akses terhadap rokok murah. Menurutnya, kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

Usulan Bikin Rokok Murah Khusus Warga Miskin Disebut Sesat Nalar

“Dengan dia (produsen rokok) bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” ujarnya.

Selain berdampak terhadap konsumsi, Beladenta menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan: Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang. Sehingga, terdapat perbedaan tarif sebesar Rp485 per batang.

“Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir,” ujarnya.

Bumerang bagi penerimaan negara

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar semakin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi penerimaan negara dan memperparah fenomena downtrading atau perpindahan konsumen dari produk dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurut Roosita, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

“Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat ‘insentif’ untuk tidak naik ke Golongan 1,” ujar Roosita.

Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

“Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antar golongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya,” pungkasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir, seraya mengungkap penyebabnya.

Ia mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespons masalah tersebut.

"Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan dalam jumpa pers Jumat (19/6) malam.

Darmawan mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Darmawan mengklaim mengerahkan tim agar perbaikan dua PLTU tersebut berjalan dengan cepat, sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan sistem kelistrikan kembali pulih dan memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan," katanya.

Darmawan turut mengapresiasi para pemasok batu bara yang sudah ditugaskan pemerintah dan sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra PLN.

Dia menyatakan pihaknya juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rain coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Dalam proses ini, PLN berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat.

"Saat ini, proses penyaluran medium raincool atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa," katanya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi melayangkan kritik keras terhadap usulan agar pemerintah memfasilitasi pabrik rokok untuk produksi rokok murah yang harganya terjangkau khusus bagi masyarakat miskin . Kecaman keras disampaikan Tulus terhadap pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Komentar tersebut langsung memantik reaksi keras, salah satunya dari pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi. Menurutnya, pernyataan sang wakil rakyat sangat memalukan dan memperlihatkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi negara.

"Hanya sekelas dan selevel itu anggota DPR PAN dalam memahami regulasi dan kebijakan. Ini usulan yang absurd bahkan sesat nalar!" cetus Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Melanggar Filosofi UU Cukai: Produk Beracun Kok Dijual Murah?

Tulus meluruskan esensi dari kebijakan cukai yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada aspek normatif Undang-Undang Cukai, sebuah barang dikenai cukai karena merupakan produk adiktif yang konsumsinya harus dibatasi dan dikendalikan demi melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, barang bercukai secara filosofis harus dijual dengan harga mahal, bukan malah dipermudah aksesnya dengan alasan daya beli. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga miskin yang sangat mengkhawatirkan.

Tercatat pendapatan warga miskin habis digelontorkan hanya untuk membeli rokok mencapai 10 hingga 11%. Sedangkan anggaran yang disisihkan untuk membeli lauk-pauk bergizi bagi keluarga mereka hanya 3,5%.

Dengan kondisi data yang timpang tersebut, usulan untuk menyediakan rokok murah dinilai akan semakin memperparah lingkaran setan kemiskinan dan gizi buruk di Indonesia.

Dinilai Merendahkan Derajat Rakyat Kecil

Ditekankan juga bahgwa pembaca akan merasakan benturan moral yang kuat dari isu ini. Tulus Abadi menegaskan bahwa pernyataan politisi tersebut secara tidak langsung telah menginjak-injak harga diri dan merendahkan derajat masyarakat menengah ke bawah.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



"Mentang-mentang masyarakat miskin, lalu diberikan produk beracun yang justru bisa menyakiti, memiskinkan, bahkan membunuh mereka?" ungkap Tulus.

Lebih jauh, FKBI mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari narasi rokok murah ini. Usulan tersebut dinilai sama saja dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan akut yang langgeng.

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) ternyata menggunakan chatbot Grok milik Elon Musk untuk menembakkan lebih dari 2.000 rudal ke Iran selama perang berlangsung. Demikian diungkap seorang pejabat tinggi Pentagon.

Pernyataan pejabat tersebut, yang disampaikan di bawah sumpah, disampaikan untuk membela Elon Musk dari gugatan kelompok National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) yang menuduh pusat data xAI secara ilegal mencemari komunitas kulit hitam.

Cameron Stanley, kepala petugas digital dan artificial intelligence (AI) Pentagon, mengatakan bahwa pengoperasian chatbot yang berkelanjutan adalah masalah keamanan nasional yang sangat penting. "Dan digunakan untuk menembakkan lebih dari 2.000 amunisi ke 2.000 target berbeda dalam waktu 96 jam," katanya.

Menurut Stanley, Grok—chatbot AI generatif yang dikembangkan oleh xAI—termasuk di antara empat model AI yang saat ini mampu mendukung aplikasi keamanan nasional.

"Chatbot tersebut juga merupakan salah satu dari tiga produk yang dilengkapi untuk mendukung operasi penting misi dalam pengaturan rahasia," imbuh Stanley.

Pengungkapan Stanley itu merupakan pengakuan eksplisit pertama dari seorang pejabat pemerintah Trump bahwa pemerintah menggunakan AI milik Elon Musk untuk mengebom Iran, bergabung dengan beberapa sistem AI lain yang telah mendapat pengawasan ketat setelah serangan yang dipimpin AS menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak.

Penyelidik militer AS percaya bahwa pasukan Amerika kemungkinan bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah perempuan Iran di Minab yang menewaskan sedikitnya 175 orang, sebagian besar anak-anak, dalam apa yang diyakini oleh analis dan pejabat hak asasi manusia sebagai insiden paling mematikan bagi korban sipil sejak pasukan AS dan Israel mulai menyerang negara itu pada bulan Februari.

Analis eksternal menduga bahwa penargetan berbasis AI Pentagon—selain kesalahan manusia yang gagal memeriksa apakah peta target sudah mutakhir—mungkin berperan dalam pengeboman tersebut.

Target untuk Operasi Epic Fury diidentifikasi dengan bantuan Sistem Cerdas Maven dari Badan Intelijen Geospasial Nasional, yang menggunakan AI untuk menyajikan data pada dasbor guna mendukung para pejabat dalam pengambilan keputusan mereka.

Produk AI tersebut tidak secara eksplisit membuat target tetapi bekerja di dalam Maven untuk mengidentifikasi potensi titik minat bagi intelijen militer.

Dalam pengajuan pernyataan ke pengadilan pada hari Senin, Pentagon mengatakan bahwa mereka bergantung pada "xAI’s Grok Gov Model", serangkaian produk yang dirancang untuk bekerja dengan lembaga federal dengan fitur-fitur yang tidak ditemukan dalam model AI terdepan lainnya.

Menurut Departemen Kehakiman, Pentagon akan sangat terdampak oleh putusan pengadilan yang mencegah xAI untuk "diterapkan, disempurnakan, dan di-upgrade" di seluruh Pentagon.

Penggunaan AI oleh Pentagon telah mendapat sorotan tajam setelah anggota Kongres dan analis militer asing mempertanyakan apakah intelijen yang salah menyebabkan serangan yang menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak.

Pemerintahan Trump meminta seorang hakim federal di Mississippi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh NAACP, yang mengeklaim xAI milik Musk melanggar Undang-Undang Udara Bersih dengan menjalankan puluhan turbin berbahan bakar gas meskipun tidak memiliki izin untuk itu.

NAACP menuduh bahwa xAI mengoperasikan setidaknya 57 turbin yang digunakan untuk memberi daya pada pusat data Colossus 2 tanpa kontrol polusi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Udara Bersih.

Menurut Stanley, pusat data tersebut dan pusat data lainnya "berada di posisi yang tepat" untuk menyediakan "lonjakan kritis" dalam kapasitas energi jika terjadi "konflik bersenjata atau keadaan darurat lainnya" yang berdampak pada keamanan nasional.

"Pusat data yang mendukung produk AI yang digunakan oleh pemerintah federal adalah alat strategis jangka panjang yang vital untuk mempertahankan keunggulan teknologi kita terhadap musuh," imbuh pernyataan Stanley.

Beberapa anggota Partai Demokrat di Kongres mengusulkan undang-undang untuk membatasi penggunaan AI oleh militer setelah para pejabat tinggi menyatakan akan menyelidiki kematian warga sipil yang mungkin dapat dicegah dengan kontrol yang lebih ketat terhadap AI.

Rancangan undang-undang dari Senator Kirsten Gillibrand akan memastikan bahwa komandan manusia tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan hidup dan mati dan akan melarang penggunaan AI sepenuhnya dalam hal senjata nuklir, pengawasan domestik, dan sistem senjata otonom.

“Keputusan paling penting yang memengaruhi keamanan nasional kita dan nyawa anggota layanan kita harus selalu dibuat oleh manusia, bukan mesin yang tidak bertanggung jawab,” katanya dalam sebuah pernyataan awal bulan ini.

“Saat ini, Pentagon bergerak menuju penerapan teknologi AI yang sangat canggih tanpa pengamanan yang masuk akal, yang dapat memiliki konsekuensi bencana yang membuat kita semua kurang aman,” imbuh dia, yang dilansir The Independent, Kamis (18/6/2026).

“Kita harus bertindak sekarang—bukan untuk menghambat kemajuan teknologi, tetapi untuk menetapkan aturan yang jelas yang menjaga manusia tetap memegang kendali dan menjaga penggunaan AI dalam peperangan tetap cerdas dan aman.”

Meskipun bergantung pada beberapa produk AI untuk meluncurkan rudal ke Iran, Departemen Pertahanan juga terlibat dalam pertempuran hukum atas penggunaan alat AI lain yang digunakan untuk peperangan.

Perusahaan AI Anthropic gagal mencapai kesepakatan dengan Pentagon setelah mendapati bahwa pemerintah tidak menjamin penggunaan model Claude miliknya untuk pengawasan domestik atau drone otonom.

Pentagon kemudian menetapkan Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional" yang dapat membahayakan kontrak masa depan perusahaan dengan pemerintah, memicu pertempuran hukum yang sedang berlangsung.

JAKARTA - Nama Agus Salim tercatat sebagai salah satu diplomat paling cemerlang yang pernah dimiliki Indonesia. Kemampuan bernegosiasi, kecerdasan, dan kepiawaiannya berbahasa asing membuatnya disegani lawan maupun kawan dalam berbagai forum internasional.

Di balik perannya yang besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia, terdapat sejumlah kisah menarik yang menunjukkan kecerdasan Agus Salim dalam menghadapi situasi sulit. Salah satunya terjadi ketika ia mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 1949.

Saat itu, Agus Salim menjadi bagian dari delegasi Indonesia yang berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa pasca-kemerdekaan. Perundingan berlangsung dalam suasana serius karena menyangkut masa depan kedaulatan Indonesia.

Di sela-sela agenda konferensi, Agus Salim yang dikenal sebagai perokok kretek kerap mengisap rokok kesukaannya. Aroma tembakau dan cengkih yang khas kemudian menarik perhatian salah seorang delegasi Belanda.

Menurut kisah yang banyak diceritakan dalam berbagai catatan sejarah, delegasi Belanda tersebut menegur Agus Salim karena asap rokoknya dianggap mengganggu kenyamanan peserta lain. Teguran itu disampaikan dengan nada yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap kebiasaan merokok sang diplomat Indonesia.

Lihat juga: Gonjang Ganjing Ekonomi, Said Didu: Ini Pertarungan Besar, Prabowo Bisa Tumbang!

Alih-alih tersinggung, Agus Salim menanggapi teguran tersebut dengan tenang. Dengan senyum khasnya, ia memberikan jawaban yang kemudian menjadi salah satu anekdot terkenal dalam sejarah diplomasi Indonesia.

"Selama berabad-abad bangsa Belanda telah menikmati hasil bumi Indonesia. Sekarang giliran Anda menikmati aromanya."

Jawaban singkat itu sontak membuat suasana menjadi cair. Delegasi yang semula melayangkan protes tidak dapat membalas pernyataan Agus Salim. Sejumlah peserta bahkan disebut tertawa mendengar respons cerdas tersebut.

Kisah ini memperlihatkan bagaimana Agus Salim mampu menyampaikan kritik terhadap kolonialisme Belanda tanpa harus memicu ketegangan. Dengan kecerdasan dan humor, ia berhasil membalik keadaan sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tengah memperjuangkan pengakuan kedaulatan.

Agus Salim memang dikenal sebagai sosok dengan kemampuan retorika luar biasa. Selain menguasai banyak bahasa asing, ia juga piawai menggunakan sindiran halus yang sarat makna dalam berbagai kesempatan diplomatik.

Tak heran jika namanya dikenang sebagai salah satu tokoh penting yang membantu Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan melalui jalur diplomasi. Kisah teguran rokok di Konferensi Meja Bundar menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan kadang lebih ampuh daripada kemarahan dalam menghadapi lawan politik.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan sebanyak 11.542 penindakan terhadap peredaran barang ilegal sepanjang periode Januari-Mei 2026.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengungkapkan nilai dari penindakan barang-barang ilegal tersebut mencapai Rp7,71 triliun.

"DJBC juga terus memperkuat fungsi pengawasan melalui sinergi antarinstansi guna melindungi masyarakat, mendukung penerimaan negara, serta menjaga iklim usaha yang sehat. Hingga Mei 2026, DJBC telah melakukan 11.542 penindakan dengan total (nilai) barang sebesar Rp7,71 triliun," kata Djaka.

Ia merinci DJBC Kemenkeu telah melakukan sebanyak 6.880 penindakan hingga Mei 2026 pada sektor rokok ilegal, dengan total sebesar 865 juta batang.

"Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2025 terdapat ataupun tercatat sebanyak 20.537 penindakan dengan jumlah sebesar 1,4 miliar batang," ujar dia.

Lebih lanjut, pada sektor ekspor, jumlah penindakan yang dilakukan oleh DJBC Kemenkeu hingga Mei 2026 mencapai 234 kasus, dengan nilai ekspor yang diamankan senilai Rp1,14 triliun.

Sementara itu, untuk sektor impor, hingga Mei 2026 tercatat telah dilakukan sebanyak 4.093 penindakan dengan nilai barang sebesar Rp5,15 triliun.

Untuk penindakan narkotika hingga Mei 2026, Djaka mengatakan DJBC Kemenkeu telah mengamankan 3,81 ton barang bukti.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya," kata Djaka.

Di sisi lain, guna mendukung berbagai program dan kinerja positif, DJBC mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Adapun rinciannya adalah untuk mendukung program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Lebih lanjut, untuk mendukung program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan dua truk dalam operasi terpisah di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan sebesar Rp7,9 miliar.

"Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam jumpa pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Jumat (12/6/2026).

Djaka menjelaskan penindakan bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasan Bea Cukai Merak. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi pertama, petugas menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang dikemudikan JFR dengan kernet berinisial JER. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa pita cukai dengan total mencapai 2.912.000 batang.

Tak lama berselang, petugas kembali menghentikan sebuah truk Hino Fuso yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Dari pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 5.350.000 batang rokok.

Saat ini, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan JFR sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, yang bersangkutan diduga terlibat dalam sedikitnya lima kali pengiriman rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Sumatra.

Djaka mengatakan penyidik tidak akan berhenti pada penetapan sopir sebagai tersangka, melainkan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik maupun penerima manfaat utama dari jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

"Pastinya dengan kami secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, kami akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi, kami memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Atas kasus tersebut, para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur-jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang kena cukai ilegal guna melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.