Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas perbankan nasional hingga kuartal II/2026 masih memadai, meski industri keuangan menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang penyaluran kredit ke depan.

“Kami memandang bahwa kinerja perbankan secara umum tetap solid, didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data April 2026, rasio loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di level 86,88%. Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 25,39%.

Posisi tersebut berada jauh di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK. Di sisi lain, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan mencapai 23,97%, yang dinilai menjadi bantalan kuat dalam menyerap potensi risiko.

Dian menuturkan, kualitas kredit industri perbankan juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,17% dan loan at risk (LaR) sebesar 8,82%.

“Jika dilihat per sektor, tidak terdapat tren peningkatan NPL yang signifikan pada sektor produktif tertentu, utamanya pada sektor-sektor utama penopang kredit perbankan,” sebut Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bank agar tidak lengah terhadap risiko yang dapat muncul dari penurunan daya beli masyarakat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut, serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik.

Menurut Dian, tekanan tersebut dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depan. Namun, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan, OJK dan perbankan secara rutin melakukan stress test menggunakan skenario terkait kondisi perekonomian, pasar keuangan, serta politik global maupun domestik.

Hasil stress test OJK dan perbankan menunjukkan tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance membeberkan tiga strategi yang dilakukan dalam menjaga kualitas pembiayaan UMKM di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi menuturkan cara itu meliputi disiplin dalam menerapkan prinsip analisa yang prudent, melakukan pemantauan portofolio secara berkala, serta menyesuaikan penyaluran pembiayaan dengan profil risiko dan kondisi pasar.

“Dengan strategi tersebut, pertumbuhan pembiayaan dapat tetap terjaga dan berkelanjutan,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Bagi WOM Finance, lanjutnya, potensi pembiayaan UMKM masih terbuka luas di berbagai sektor, sepanjang memenuhi kriteria, persyaratan, serta analisa risiko yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perusahaan memandang seluruh sektor memiliki prospek usaha baik dan memenuhi kelayakan pembiayaan sebagai peluang yang dapat didukung oleh perusahaan.

Kendati demikian, Cincin turut membeberkan tantangan dalam penyaluran pembiayaan UMKM antara lain beragamnya karakteristik dan skala usaha, dinamika kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja usaha.

“Serta kemampuan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas arus kas dan keberlangsungan bisnis,” sebutnya.

Sebab itu, imbuh Cincin, WOM Finance terus memperkuat proses penilaian risiko dan menyesuaikan pendekatan pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing pelaku UMKM.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada UMKM pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian UMKM memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Pulau Sumatra, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pihaknya memperkuat layanan perlindungan dan kesiapsiagaan risiko bagi pelaku usaha setempat, baik risiko lingkungan maupun risiko usaha.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Dia lantas menyampaikan harapan agar masyarakat Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Aceh dapat pulih dari kondisi bencana yang memerlukan kewaspadaan bersama.

Kementerian UMKM juga menggandeng beberapa pihak seperti PT PNM dan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (Bank Sumut) untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan yang menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Menurut Maman, kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Dia lantas mengutarakan bahwa penguatan kapasitas dan ketahanan usaha tidak hanya bergantung pada respons cepat, tetapi juga kemampuan membangun fondasi berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, hingga UMKM mampu bangkit lebih solid menghadapi situasi apa pun,” ucap Maman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa relaksasi akan diberikan bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berujar bahwa regulasi terkait relaksasi untuk UMKM telah tersedia dan dapat langsung diimplementasikan. Kelonggaran itu mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet bagi debitur UMKM.

“Ya nanti kan kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih melambat dibandingkan dengan kredit korporasi maupun konsumsi rumah tangga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi ini disebabkan oleh sikap kehati-hatian perbankan di tengah risiko tinggi di segmen UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pada September 2025, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 0,23% secara tahunan (year-on-year). Padahal menurut data OJK, kredit korporasi tumbuh signifikan sebesar 11,53%.

“Hal ini antara lain disebabkan fokus perbankan sekarang lebih pada kualitas kredit UMKM, terutama terkait dengan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip Sabtu (9/11/2025).

Dian menjelaskan bahwa sejumlah bank cenderung berhati-hati menyalurkan pembiayaan baru karena menilai segmen UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain. Meski demikian, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan kredit UMKM melalui regulasi baru.

“Dengan regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, perbankan akan memperoleh kemudahan dalam memproses dan menyalurkan kredit UMKM untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan,” jelasnya.

Dian menambahkan, OJK akan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif bersama lembaga-lembaga terkait guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Upaya ini mencakup sinergi dengan pemerintah, lembaga penyalur kredit, serta lembaga pengembangan usaha.

“Bank-bank juga perlu menyesuaikan proses dengan mempermudah persyaratan dan mempercepat proses kredit, serta menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM,” ujarnya.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa perbankan tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit merupakan dana masyarakat.

"Jangan lupakan, bank-bank beroperasi dengan dana masyarakat dan bukan dengan dana pribadi atau pinjaman," tegasnya.

Lebih jauh, OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan yang baik, digitalisasi, serta perluasan akses pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) belum menyentuh segmen UMKM.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa hal ini tak terlepas dari proses pencairan kredit UMKM yang dirasa masih sulit. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil.

“Niatan Menteri Keuangan bagus dengan dana Rp200 triliun, tetapi kalau sistem pencairan kepada pelaku-pelaku UMKM itu masih sama, enggak akan bisa [berdampak],” kata Edy saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, dalam menggelontorkan dana jumbo, pemerintah perlu mengiringinya dengan pengawasan terhadap pencairan dana tersebut di perbankan.

Edy tak menampik bahwa segmen UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dalam meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Namun demikian, dia menilai bahwa pemerintah semestinya memiliki mekanisme dalam memitigasi risiko tersebut, di samping kepatuhan yang diupayakan meningkat dari sisi UMKM.

“Misalnya di China, mereka bisa menanggung risknya. Kenapa kita tidak? Kita belajar untuk itu. Dan pelaku UMKM juga harusnya belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan,” ujar Edy.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

“Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

Adapun, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa asuransi memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam mitigasi risiko ekonomi sekaligus jaminan keberlanjutan usaha bagi para UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa asuransi menjadi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha pelaku UMKM.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya terhadap proses bisnis, terutama bagi pengusaha UMKM, asuransi menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko dan penopang keberlanjutan usaha,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2024, Maman menuturkan bahwa UMKM, khususnya usaha mikro, merupakan sektor yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana.

Namun, sebanyak 40% UMKM tidak mampu bangkit setelah terdampak bencana, sedangkan 25% baru dapat pulih setelah lebih dari dua tahun.

Di sisi lain, hanya sekitar 2,96% UMKM di Indonesia yang memiliki asuransi kebencanaan, dan 53% di antaranya tidak melakukan persiapan apapun dalam menghadapi potensi bencana.

“Asuransi hadir bukan sekadar sebagai proteksi, tetapi juga menjadi penopang semangat untuk bangkit dan melanjutkan usaha,” ujarnya.

Di sisi lain, Maman menyebut bahwa tingkat inklusi dan literasi produk asuransi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah. Untuk itu, dia mengajak seluruh asosiasi perusahaan asuransi untuk berkolaborasi secara lebih intensif dalam meningkatkan literasi asuransi di kalangan pengusaha UMKM.

Menurutnya, rendahnya literasi asuransi bukan hanya persoalan pengetahuan, melainkan juga berdampak langsung terhadap ketahanan usaha. Dia menjelaskan bahwa asuransi memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan produktif pemerintah, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Melalui perlindungan asuransi, penyaluran kredit dan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM diharapkan dapat terus meningkat,” terangnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, hingga 17 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp217,1 triliun yang disalurkan kepada 3.691.209 pengusaha UMKM penerima manfaat.

Dari jumlah itu, sebanyak 60,6% atau Rp129 triliun disalurkan ke sektor produksi untuk meningkatkan dampak ekonomi berganda (multiplier effect)terhadap perekonomian nasional.

“Jika penyaluran pembiayaan ke sektor produksi terus ditingkatkan, akan semakin banyak manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.

Maman optimistis, dengan dukungan sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif industri asuransi, pembiayaan terhadap UMKM akan tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasansuku bungapembiayaanPNM Mekaarhingga 5% oleh PTBank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI) diperkirakan hanya berdampak terbatas terhadap kinerja laba bank pelat merah tersebut.

Di tengah langkah penyesuaian tersebut, posisi kualitas aset dan bantalan pencadangan BBRI diyakini masih relatif solid seiring dengan upaya perseroan memulihkan kualitas kredit ritel dan UMKM. Kendati begitu, risiko UMKM dinilai perlu dipantau lantaran adanya tantangan dari kondisi ekonomi.