JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, DPR memiliki waktu hingga 2026 untuk merampungkan RUU Pilkada sebelum tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan pada 2027. Apalagi, ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mentatakan pelaksanaan pemilu dan pilkada harus dipisah.

Dengan putusan itu, ia berkata, tahapan pemilu sudah semakin jelas. "Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026,” ujar Dede dalam keterangannya dikutip, Rabu (11/2/2026).

Dengan kondisi itu, kata dia, Komisi II DPR harus bergerak cepat, terutama karena pihak yang paling terdampak dari ketidakpastian regulasi adalah para penyelenggara pemilu. Jika tak ada kepastian hukum, sambungnya, tahapan dan persiapan pemilu berisiko mengalami hambatan.

“Yang paling tertekan itu justru penyelenggara pemilu. Mereka butuh kepastian aturan sejak awal, sementara waktu kita sangat terbatas,” katanya.

Ia menambahkan, dinamika hukum juga masih sangat mungkin terjadi, terutama jika ke depan Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan baru yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pilkada. Karena itu, tegasnya, DPR memilih bersikap hati-hati namun tetap bergerak dalam koridor waktu yang tersedia.

“Kita tetap berkaca pada putusan MK yang ada. Tapi dinamika hukum itu selalu mungkin. Yang jelas, target kami RUU Pilkada harus selesai pada 2026 agar tahapan Pemilu 2029 bisa berjalan dengan pasti,” pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah ( RUU Pilkada ) tidak akan dibahas pada tahun 2026 ini. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad .

"Kami sudah sepakat bahwa dalam prolegnas tahun ini, itu tidak ada masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Pimpinan Komisi II DPR telah menyatakan bahwa di DPR sampai saat ini belum ada rencana untuk membahas Undang-Undang Pilkada. Hal ini, kata Dasco, sekaligus membantah isu yang bergulir terkait adanya wacana pemilihan Kepala daerah dipilih lewat DPRD.

"Nah, itu belum masuk agenda, dan belum terpikirkan untuk dibahas," tegasnya.

Kesepakatan ini dicapai setelah Dasco menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama pimpinan Komisi II DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan belum membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, dirinya terbuka bagi setiap anggota antarfraksi menyampaikan pendapatnya terkait RUU tersebut.

Pernyataan itu sekaligus merespons sikap PDIP saat Rakernas yang menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan merekomendasikan komunikasi terbuka dengan setiap fraksi.

"Kita akan selalu membuka Komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi enggak pernah ada komunikasi yang tertutup," jelas Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (13/1/206).

Terlebih, katanya, RUU Pemilihan Umum belum dibahas dan masih melihat situasi setelah pembukaan masa sidang paripurna ke-III tahun 2025-2026.

Selain itu, Puan menjelaskan bahwa masa Pilkada masih lama dan lebih dulu fokus kepada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

"Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang. Jadi kita lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini," jelasnya.

Pembahasan ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan.

Partai koalisi pemerintahan, mulai dari Gerindra, Golkar, hingga PAN, telah menyepakati wacana tersebut. Namun, hanya PDIP yang kemudian menolak.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang kebijakan baru Pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.

Bagi Golkar, Pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.