Jakarta (ANTARA) - Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai langkah pemerintah menyesuaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan mendesak demi menjawab perubahan kondisi ekonomi dan operasional industri penerbangan saat ini.

Menurut Alvin, regulasi TBA yang berlaku saat ini sudah berusia sekitar tujuh tahun sehingga tidak lagi mencerminkan realitas biaya yang dihadapi maskapai penerbangan. Karena itu, pembaruan kebijakan dinilai penting agar industri dapat beroperasi secara lebih sehat dan berkelanjutan.

"TBA ini memang sudah harus disesuaikan karena usianya sudah tujuh tahun ya, ini sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Akibatnya adalah kita mengandalkan fuel surcharge untuk mengimbangi ketimpangan biaya operasi maskapai penerbangan," kata Alvin dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Alvin menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai revisi TBA harga tiket pesawat yang saat ini sedang berproses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Alvin, selama beberapa tahun terakhir maskapai menghadapi berbagai tekanan biaya operasional yang terus meningkat. Sementara itu, struktur tarif yang digunakan masih mengacu pada asumsi ekonomi yang sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

Akibat ketidaksesuaian tersebut, industri penerbangan banyak mengandalkan instrumen fuel surcharge untuk membantu menutup kenaikan biaya operasional. Padahal, menurut Alvin, instrumen tersebut pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu ketika terjadi gejolak harga bahan bakar penerbangan atau avtur.

Alvin mengungkapkan bahwa pada Februari 2026, pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang mengusulkan penghapusan fuel surcharge.

Usulan itu disampaikan dengan kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) yang didasarkan pada kondisi harga avtur saat itu yang telah kembali ke level sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi.

Ia menjelaskan fuel surcharge mulai diberlakukan pada April 2022 setelah terjadi lonjakan harga energi global akibat perang Ukraina. Ketika harga avtur kembali turun mendekati level sebelumnya, menurutnya keberadaan fuel surcharge sudah tidak lagi relevan untuk dipertahankan.

Namun dalam perkembangannya, kondisi global kembali berubah. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga avtur kembali mengalami kenaikan sehingga kebutuhan akan mekanisme penyesuaian biaya operasional menjadi semakin besar.

Dalam situasi tersebut, Alvin menilai pemerintah perlu menggunakan instrumen kebijakan yang tepat. Alih-alih terus mengandalkan fuel surcharge, penyesuaian TBA dinilai lebih sesuai karena dapat memberikan kepastian regulasi sekaligus mencerminkan kondisi biaya yang sebenarnya.

Menurut dia, penggunaan fuel surcharge untuk mengompensasi pelemahan nilai tukar rupiah bukanlah tujuan awal dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penyesuaian TBA menjadi langkah yang lebih tepat untuk mengakomodasi perubahan struktur biaya maskapai.

Alvin menyoroti TBA yang berlaku saat ini masih menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sekitar Rp14.000 per dolar. Sementara kondisi saat ini menunjukkan nilai tukar sudah berada jauh di atas angka tersebut sehingga diperlukan pembaruan perhitungan tarif.

"Ingat, TBA yang berlaku saat ini menggunakan asumsi 1 dolar itu (kursnya) hanya Rp14.000. Sekarang sudah Rp18.000, sehingga tidak masuk akal lagi," ucapnya.

Karena itu, ia memandang penyesuaian TBA tidak hanya penting bagi keberlangsungan bisnis maskapai, tetapi juga untuk menciptakan sistem tarif yang lebih realistis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

"Harapan saya adalah dengan TBA yang baru ini memang menjadi lebih mahal (harga tiket pesawat), tapi fuel surcharge-nya bisa lebih kecil sehingga pada akhirnya tidak berdampak banyak pada harga tiket tapi lebih sustainable untuk jangka panjangnya," kata Alvin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan mengenai revisi TBA telah dilakukan dan saat ini memasuki tahapan lanjutan sebelum nantinya diputuskan pada tingkat kementerian terkait.

"TBA sudah sudah dibahas dan mungkin tinggal rapat di tingkat menteri nantinya, karena ini kan ada sinkronisasi TBA ke depan akan diberlakukan TBA yang baru," kata Menhub ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6).

Dia memastikan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dirancang tetap menjaga keseimbangan kepentingan maskapai penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.

"Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat," ujar Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sedang dalam proses guna menyesuaikan kondisi operasional industri penerbangan nasional saat ini.

"Kita sudah jalan, paralel kita sudah jalan, prosesnya sudah jalan," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono ditemui dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam peluncuran buku yang dilakukan Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA), Agustinus mengatakan pemerintah tengah memproses sejumlah penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan industri penerbangan nasional.

Selain penyesuaian fuel surcharge (FS), Kemenhub juga sedang menyelesaikan proses revisi TBA yang diharapkan dapat segera dituntaskan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha penerbangan.

Menurut Agustinus, revisi tersebut memerlukan perubahan terhadap satu Peraturan Menteri dan satu Keputusan Menteri yang saat ini sedang diproses di lingkungan Biro Hukum.

Ia menjelaskan seluruh tahapan penyusunan regulasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku agar hasil revisi nantinya dapat memberikan manfaat bagi industri penerbangan nasional.

Setelah proses di internal kementerian selesai, revisi TBA tersebut selanjutnya akan menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum resmi ditetapkan pemerintah.

Agustinus berharap persetujuan tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat sehingga proses revisi regulasi dapat segera diselesaikan dan diberlakukan.

Menurut dia, pembahasan revisi TBA telah berlangsung cukup panjang karena pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keberlangsungan operasional maskapai penerbangan nasional.

Kemenhub menilai besaran TBA yang berlaku saat ini sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi industri agar maskapai dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih berkelanjutan. Meski begitu, dia tidak merinci besaran TBA saat ini.

Dalam proses penyusunannya, Kemenhub juga telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi maskapai dan operator penerbangan berjadwal di Indonesia.

Agustinus menyebut pemerintah bersama pelaku industri telah mencapai kesepakatan mengenai formula perhitungan TBA yang akan digunakan dalam revisi kebijakan tersebut.

Ia menambahkan formula yang disepakati juga telah memperhitungkan margin keuntungan maskapai sehingga diharapkan mampu menjaga kesehatan industri sekaligus mendukung layanan penerbangan nasional.

"Tinggal menunggu waktu saja. Harapannya kalau memang bisa secepatnya disetujui, nanti kita akan informasikan lebih lanjut," kata Agustinus.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja maskapai penerbangan Indonesia berpotensi tertekan seiring lonjakan harga minyak dunia yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi tersebut dikhawatirkan mendorong kenaikan harga avtur yang menjadi komponen biaya terbesar dalam operasional penerbangan.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai gejolak harga minyak global berpotensi menambah tekanan terhadap industri penerbangan nasional. Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan maskapai domestik saat ini sudah menerapkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, terutama pada periode ramai penumpang seperti musim mudik Idulfitri.

Menurut Bayu, harga tiket pesawat di dalam negeri saat ini telah mendekati batas atas yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan Tarif Batas Atas (TBA). Namun, aturan tersebut belum mengalami revisi sejak 2019.

Padahal, dalam periode tersebut harga avtur serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 30%. Kondisi ini membuat ruang maskapai untuk menyesuaikan tarif menjadi sangat terbatas.

“Fuel surcharge juga sebagai kompensasi karena TBA belum direvisi sejak 2019, sementara harga avtur dan kurs rupiah terhadap dolar sudah naik lebih dari 30%,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa biaya bahan bakar pesawat dapat menyumbang hingga sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan. Karena itu, lonjakan harga avtur berpotensi langsung menekan margin keuntungan maskapai.

INACA sendiri telah mengajukan permohonan revisi TBA kepada regulator. Namun hingga kini pemerintah belum memberikan keputusan terkait usulan tersebut.

Bayu menambahkan, dampak kenaikan harga avtur di dalam negeri masih menunggu pembaruan harga yang biasanya diumumkan dua kali setiap bulan.

“Kami masih menunggu setelah tanggal 15 ini berapa kenaikannya,” katanya.

Tekanan terhadap industri penerbangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Asia. Sejumlah maskapai di kawasan tersebut mulai menaikkan tarif tiket dan menyiapkan langkah darurat untuk menghadapi lonjakan harga bahan bakar.

Di India, maskapai dilaporkan telah menaikkan harga tiket penerbangan jarak jauh sekitar 15% dan masih mempertimbangkan kenaikan lanjutan jika harga bahan bakar terus meningkat. Di Vietnam, media pemerintah memperingatkan bahwa tarif tiket pesawat dapat melonjak hingga 70% karena tingginya ketergantungan negara itu pada impor bahan bakar jet.

Sementara itu, Hong Kong Airlines juga telah mengumumkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar yang mulai berlaku pada 12 Maret. Maskapai tersebut menaikkan fuel surcharge sebesar HK$5 untuk rute ke China daratan serta HK$150 untuk penerbangan jarak jauh, termasuk ke Amerika Utara.

Lonjakan harga minyak dunia sendiri sempat mendekati US$120 per barel pada awal pekan ini sebelum kembali melandai. Berdasarkan data Bloomberg, pada Selasa (10/3/2026) minyak acuan Brent diperdagangkan di kisaran US$89,63 per barel, turun 9,4% dari hari sebelumnya. Sementara itu, minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$86,21 per barel setelah turun sekitar 9%.

Gejolak harga energi ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak global.

Bagi industri penerbangan, fluktuasi harga bahan bakar menjadi faktor krusial karena maskapai sering kali telah menjual tiket jauh hari sebelum penerbangan dilakukan. Ketika harga bahan bakar melonjak, maskapai harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi dari perhitungan awal.

Jika kondisi harga energi tinggi berlangsung dalam waktu lama, tekanan terhadap maskapai berbiaya rendah dengan margin tipis dapat semakin besar, bahkan berisiko mengganggu keberlanjutan operasional mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai gejolak harga minyak akibat perang AS Israel—Iran berpotensi mengerek harga avtur dan menekan kinerja maskapai penerbangan domestik.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengungkapkan, di luar terjadinya konflik Timur Tengah yang membuat harga avtur naik, saat ini maskapai dalam negeri telah menerapkan biaya tambahan berupa fuel surcharge. Terlebih pada momen ramai alias peak season Idulfitri.

Penjualan tiket pesawat saat ini pun telah berada di ambang atas ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) karena kebijakan tersebut belum direvisi sejak 2019.

“Fuel surchage juga sebagai kompensasi atas belum direvisinya TBA sejak 2019, sementara harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah melebihi 30% sejak 2019,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Biaya bahan bakar pesawat tersebut pasalnya berperan hingga 40% terhadap biaya operasional setiap penerbangan.

Bayu melihat margin perusahaan sedikit banyak semakin terdampak, di samping maskapai tak dapat mengerek harga tiket karena terbentur oleh TBA.

Pihaknya pun telah mengajukan permohonan revisi TBA, tetapi regulator masih belum memberikan keputusan.

“Ya begitu lah [margin semakin tergerus ddan tak bisa menaikkan tarif],” tambahnya.

Sementara saat ini, Bayu belum dapat memastikan dampak harga avtur, karena diterbitkan setiap tanggal 30 dan 14 setiap bulannya dan berlaku 2 minggu ke depan berikutnya.

“Kami tunggu setelah tanggal 15 ini berapa kenaikannya,” tuturnya.

Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (10/3/2026), harga minyak acuan global Brent sempat diperdagangkan di kisaran US$90 per barel setelah sebelumnya menembus dan bertahan di atas US$100 sepanjang perdagangan Senin (9/3/2026).

Sementara pada hari ini, minyak jenis Brent untuk kontrak Mei merosot 9,4% menjadi US$89,63 per barel, setelah sehari sebelumnya ditutup melonjak 6,8%. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate(WTI) untuk pengiriman April turun 9,0% menjadi US$86,21 per barel.

Maskapai penerbangan di kawasan Asia mulai menaikkan harga tiket dan menyiapkan berbagai langkah darurat di tengah lonjakan harga minyak yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sejumlah maskapai di India dilaporkan telah menaikkan harga tiket penerbangan jarak jauh hingga sekitar 15%. Mereka juga mempertimbangkan kenaikan tarif lanjutan apabila harga bahan bakar terus meningkat.

Di Vietnam, media pemerintah memperingatkan bahwa tarif tiket pesawat berpotensi melonjak hingga 70% karena tingginya ketergantungan negara tersebut terhadap impor bahan bakar jet.

Sementara itu, Hong Kong Airlines mengumumkan kenaikanfuel surcharge yang mulai berlaku pada 12 Maret. Maskapai tersebut menaikkan biaya tambahan sebesar HK$5 untuk rute penerbangan ke China daratan serta HK$150 untuk penerbangan jarak jauh, termasuk ke Amerika Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Penantian tujuh tahun maskapai agar pemerintah merevisi tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat segera terwujud dan memberikan angin segar bagi operator.

Pembaruan tarif yang selama ini tertahan dinilai mendesak dilakukan setelah pelemahan rupiah dan fluktuasi harga avtur. Hal tersebut membuat struktur biaya maskapai jauh melampaui asumsi yang digunakan pemerintah saat menetapkan aturan pada 2019.