Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dudy menyebut pembahasan berpeluang terkait dengan perkembangan sejumlah program dan pekerjaan yang tengah dijalankan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ditanya mengenai agenda pembahasan dengan Presiden, Dudy mengatakan bahwa pertemuan lebih difokuskan pada laporan perkembangan berbagai program di lingkungan Kemenhub.

"Oh ini aja, beliau [Presiden] nanyain progres beberapa terkait Kemenhub," ujar Dudy kepada wartawan.

Mengenai persiapan yang dibawanya dalam pertemuan tersebut, Dudy menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh materi yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan Presiden.

"Ya semuanya," katanya singkat.

Ketika ditanya apakah evaluasi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat juga menjadi salah satu materi yang disiapkan, Dudy menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan bahan terkait apabila Presiden menanyakan hal tersebut.

"Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan," ujarnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya kenaikan atau perubahan yang berkaitan dengan TBA, Dudy belum memberikan kepastian. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan," kata Dudy.

Meski begitu, Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan saat ini hanya menyiapkan berbagai bahan dan data yang diperlukan untuk disampaikan apabila diminta oleh Presiden.

"Maksudnya kami siapkan kalau beliau tanya," tandas Dudy.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini tengah memfinalisasi formula baru TBA yang tidak hanya memperbarui asumsi kurs dan harga bahan bakar, tetapi juga membuka ruang penyesuaian yang lebih fleksibel ketika terjadi gejolak biaya operasional di masa mendatang.

Menhub Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan, pembahasan revisi TBA telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sinkronisasi di tingkat kementerian.

"TBA yang baru harapannya itu dapat menjawab apa yang menjadi keinginan dari maskapai," kata Dudi, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Pemerintah, imbuhnya, berupaya mempercepat penyelesaian revisi tersebut mengingat adanya berbagai tekanan yang saat ini dihadapi industri penerbangan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan revisi TBA tidak semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan maskapai penerbangan. Regulator tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan konsumen.

Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penerapan skema yang lebih fleksibel terhadap perubahan biaya operasional. Pemerintah mempertimbangkan kombinasi antara pembaruan TBA dan mekanisme fuel surcharge yang dapat bergerak mengikuti perubahan harga avtur.

"Untuk sementara yang disampaikan adalah TBA kita tetapkan berdasarkan kondisi saat ini, tapi juga kita akan mempertimbangkan adanya fleksibilitas apabila terjadi lonjakan seperti kondisi sekarang ini," ujarnya.

Pemerintah juga mengakui bahwa asumsi kurs menjadi salah satu faktor yang perlu diperbarui dalam formula tarif. Patokan kurs yang digunakan nantinya akan menyesuaikan perkembangan terkini dan mempertimbangkan asumsi dalam APBN.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah bersama maskapai penerbangan nasional sepakat menunda pembahasan penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat domestik.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menilai fokus utama saat ini adalah meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya operasional maskapai.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara pemerintah dan maskapai, terkait struktur biaya operasional penerbangan.

"TBA sementara tidak ada pembahasan."

"Karena yang paling penting sekarang bagaimana penyesuaian terhadap harga avtur."

"Karena biaya operasional yang paling besar kan ada di avtur," kata Dudy saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4/2026).

Jakarta: Lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur mendorong maskapai untuk meninjau ulang struktur tarif penerbangan.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) INACA menilai penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) dan tarif batas atas (TBA) menjadi langkah penting demi menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional.

Kenaikan harga avtur yang ditetapkan oleh Pertamina mulai berlaku sejak 1 April 2026, dan berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

"Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur yang diumumkan oleh Pertamina sebagai penyedia avtur penerbangan nasional di mana kenaikan tersebut mulai berlaku Rabu, 1 April 2026," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dilansir Antara, Jumat, 3 April 2026.

Lonjakan harga avtur signifikan

INACA menyebutkan harga avtur telah disesuaikan untuk domestik per 1-30 April 2026. Sedangkan untuk internasional juga naik namun berbeda setiap bandara.

Sebagai contoh, kata dia, untuk di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, harga avtur domestik per tanggal 1-31 Maret 2026 adalah Rp13.656,51 per liter. Sedangkan pada periode 1-30 April 2026 harganya menjadi Rp23.551,08 per liter atau naik 72,45 persen.

"Jika dibandingkan dengan harga avtur domestik rata-rata pada tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yaitu Rp7.970 per liter, maka kenaikannya mencapai 295 (persen)," ujarnya.

Sedangkan untuk internasional, harganya naik dari USD0,742 per liter menjadi USD1,338 per liter atau naik 80,32 persen. Jika dibandingkan tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yang mana harga avtur internasional di Indonesia adalah 0,6 dolar AS per liter, maka kenaikannya mencapai 223 persen.

Dampak besar ke biaya maskapai

Ia menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memperkirakan jika harga avtur akan naik mengikuti harga di tingkat global karena imbas krisis geopolitik di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya penyesuaian kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan TBA penerbangan domestik.

Menurutnya penyesuaian perlu dilakukan mengingat kenaikan harga avtur yang sangat tinggi dan di sisi lain harga avtur mempengaruhi sekitar 40 persen biaya yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

Menurutnya, penyesuaian fuel surcharge dan TBA perlu segera diberlakukan agar maskapai penerbangan terus beroperasi dengan tetap menjaga keselamatan penerbangan (safety insurance).

"Serta menjaga finansial maskapai agar tetap bisa beroperasi (business sustainability) dan menyediakan konektivitas transportasi udara nasional,” lanjut Denon.

Sebelumnya, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15 persen. Namun mengingat kenaikan fuel yang lebih tinggi dari perkiraan, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA disesuaikan lagi dengan tingkat kenaikan harga avtur saat ini.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif tiket pesawat domestik kembali digaungkan oleh pelaku industri penerbangan seiring dengan kenaikan harga avtur dan biaya operasional maskapai.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah mengajukan permohonan ke pemerintah terkait dengan usulan penyesuaian kenaikan tarif batas atas (TBA) sebesar 15%.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menyampaikan kenaikan TBA sebesar 15% ini diusulkan untuk pesawat jenis jet maupun propeller. Selain itu, INACA juga meminta penyesuaian fuel surcharge sebesar 15% dari tarif yang saat ini berlaku.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut, INACA mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meninjau dan menyesuaikan TBA serta menaikkan fuel surcharge sebesar 15%,” ujar Bayu, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Bayu blak-blakan mengungkapkan sederet alasan pihaknya mengusulkan kenaikan TBA dan fuel surchage. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia turut mengerek harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, telah meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional maskapai. Kedua komponen tersebut menjadi faktor utama pembentuk biaya dalam industri penerbangan.

Dia menjelaskan, kondisi ini diperparah oleh belum adanya penyesuaian tarif batas atas sejak 2019. Padahal, dalam periode tersebut harga avtur dan nilai tukar rupiah telah meningkat lebih dari 30%, sehingga ruang maskapai untuk menyesuaikan tarif menjadi sangat terbatas.

“Di mana kedua komponen biaya tersebut sangat memengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” jelasnya.

INACA juga menyoroti bahwa maskapai di berbagai negara telah lebih dulu melakukan penyesuaian melalui penerapan fuel surcharge. Besaran yang diberlakukan bahkan bervariasi, mulai dari 5% hingga 70%, mengikuti dinamika harga bahan bakar.

Sejumlah maskapai yang telah menerapkan kebijakan tersebut antara lain Air India, IndiGo, Cathay Pacific, Qantas, hingga Korean Air. Langkah ini dinilai menjadi referensi bagi maskapai nasional dalam menghadapi tekanan biaya yang serupa.

Selain penyesuaian tarif, INACA turut mengajukan sejumlah stimulus yang bersifat sementara untuk menjaga keberlangsungan industri. Beberapa di antaranya adalah penundaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara, serta penjadwalan ulang pembayaran kewajiban kepada operator bandara dan navigasi.

Bayu menegaskan, usulan tersebut diajukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga avtur oleh PT Pertamina (Persero) per 1 April 2026. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha maskapai, menjamin keselamatan penerbangan, serta memastikan konektivitas transportasi udara nasional tetap terjaga.

“Permintaan ini kami ajukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, keterjaminan keselamatan, serta ketersediaan konektivitas angkutan udara nasional,” tutupnya.

Respons Pemerintah

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi usulan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 15% dan fuel surcharge yang diajukan oleh INACA.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa menuturkan, pihaknya memahami dinamika yang dihadapi industri penerbangan nasional. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan situasi geopolitik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar, serta biaya operasional maskapai.

Lukman menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan permohonan penyesuaian tersebut.

“Antara lain kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Lukman kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Lukman juga memastikan bahwa Kemehub terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai, operator bandara, penyedia avtur, dan instansi terkait lainnya untuk memonitor perkembangan harga avtur dan dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Sementara terkait usulan kebijakan stimulus, pemerintah akan tetap memperhatikan kondisi fiskal dan kepentingan masyarakat luas, yakni keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri penerbangan dan perlindungan konsumen,

“Sehingga layanan angkutan udara tetap terjaga dari sisi keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan konektivitas nasional,” tuturnya.

Sebelumnya, Lukman menyampaikan bahwa proses evaluasi khusus untuk TBA masih terus berjalan. Namun, belum dapat disampaikan target penyelesaiannya.

Sementara itu, di samping asumsi rupiah dan harga avtur yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, terjadi gejolak geopolitik yang memengaruhi keduanya.

Mengacu KM 7/2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Kemenhub wajib melakukan evaluasi terkait fuel srucharge apabila ada kenaikan harga.

“Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap besaran dan pemberlakukan biaya tambahan [surcharge] yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar [fuel surcharge] yang telah ditetapkan, setiap 3 [tiga] bulan atau apabila terjadi perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan,” tulis diktum kedelapan beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penantian tujuh tahun maskapai agar pemerintah merevisi tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat segera terwujud dan memberikan angin segar bagi operator.

Pembaruan tarif yang selama ini tertahan dinilai mendesak dilakukan setelah pelemahan rupiah dan fluktuasi harga avtur. Hal tersebut membuat struktur biaya maskapai jauh melampaui asumsi yang digunakan pemerintah saat menetapkan aturan pada 2019.