Bisnis.com, PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan soal pentingnya penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, seiring dengan meningkatnya risiko kebakaran memasuki musim kemarau 2026.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan,” ujar Hanif, dikutip Senin (27/4/2026).

Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Riau tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik berstatus kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga 8.555,37 hektare atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.

Kondisi ini diperparah oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran.

Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, hingga Manggala Agni dan masyarakat, diminta memperkuat patroli terpadu serta pengawasan di wilayah rawan.

Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diminta memastikan kesiapan sarana prasarana pengendalian karhutla, termasuk pengelolaan tata air gambut dan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot.

Sementara itu, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa ancaman karhutla juga berdampak langsung terhadap operasional industri migas dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan personel fire brigade dan armada di lapangan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan tren peningkatan hotspot, kerentanan lahan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi. Upaya pengendalian karhutla tahun ini diharapkan lebih responsif dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap di Riau.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 ProgramQuick Winsyang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwaQuick Winsini terdiri atas 4 ProgramCustomer Centricdan 4 ProgramCollaborative.

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan secara solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, ProgramCollaborativejuga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagaistakeholdersdalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04).

Adapun 4 ProgramCustomer Centrictersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. Langkah Respons Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.

“Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan. Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo usai acaraLaunching PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertamatersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalamQuick WinsRespons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam. Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00-17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA denganchatke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh.

“Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin bahwa layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal.

Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal.Pertama,penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran.Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) nonaktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri.Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomorhandphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat).

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya, layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama untuk membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam danQuick WinsBPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasistakeholdersJKN, misalnya dalam bentuk donasicorporate social responsibility(CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan eliminasi inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim.

Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T.

Bisnis.com, JAKARTA —— Platform perpesanan WhatsApp Business kini menghadirkan fitur Business AI, layanan kecerdasan buatan dari Meta Platforms yang dirancang untuk membantu pelaku usaha secara otomatis.

Fitur ini memungkinkan bisnis memberikan respons cepat, rekomendasi produk, hingga informasi harga kepada pelanggan tanpa harus selalu membalas secara manual.

Business AI merupakan sistem berbasis kecerdasan buatan yang membantu pelaku usaha mengelola percakapan dengan pelanggan secara lebih efisien.

Melalui fitur ini, bisnis dapat menjawab berbagai pertanyaan secara otomatis, mulai dari informasi dasar seperti jam operasional dan lokasi, hingga penjelasan mengenai produk atau layanan.

Selain itu, Business AI juga mampu merekomendasikan produk sesuai kebutuhan pelanggan, menyampaikan informasi harga dan promo, serta menjawab pertanyaan terkait metode pembayaran, pengiriman, dan kebijakan bisnis.

Dengan kata lain, Business AI berfungsi sebagai asisten virtual yang aktif 24 jam untuk mendukung layanan pelanggan. Untuk menggunakannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berikut persyaratan menggunakan Business AI yang dilansir dari Meta, Selasa (7/4/2026).

Syarat UKM untuk Menggunakan Business AI

1. Menggunakan WhatsApp Business
Pelaku UKM wajib memiliki dan menggunakan aplikasi WhatsApp Business sebagai akun usaha.

2. Fitur Tersedia di Wilayah Tertentu
Saat ini, Business AI masih dalam tahap terbatas dan hanya tersedia di negara serta bisnis tertentu. Jika belum tersedia, pengguna bisa masuk daftar tunggu.

3. Nomor Telepon dan Bahasa Didukung
Bahasa yang digunakan AI akan mengikuti nomor telepon bisnis. Artinya, tidak semua bahasa didukung saat ini.

4. Menyetujui Penggunaan Data
Saat mengaktifkan fitur, bisnis harus menyetujui bahwa percakapan dapat digunakan oleh Meta Platforms untuk meningkatkan performa AI.

Cara Mengaktifkan Business AI

Untuk UKM yang sudah memenuhi syarat, berikut langkah-langkah mengaktifkannya:

- Buka aplikasi WhatsApp Business
- Masuk ke menu Alat (Tools)
- Pilih AI Bisnis
- Klik Lanjutkan lalu Terima
- Lakukan autentikasi (sidik jari atau wajah)
- Hubungkan AI ke akun bisnis

Ai juga peru di latih Agar respons AI relevan, pelaku usaha bisa memberikan data berikut:

- Riwayat obrolan pelanggan (hingga 3 bulan terakhir)
- Katalog produk dari WhatsApp atau Commerce Manager
- Dokumen atau foto (misalnya daftar harga)
- Website bisnis
- Informasi tambahan seperti metode pembayaran, pengiriman, dan kebijakan pengembalian

UKM juga dapat mengatur kapan AI merespons pelanggan sesuai kebutuhan bisnis, mulai dari semua chat baru, chat tertentu kecuali kontak, hingga percakapan yang berasal dari iklan di Facebook atau Instagram.

Selain itu, tersedia pula mode jeda di mana AI tetap belajar tanpa memberikan balasan otomatis. Pelaku usaha tetap memiliki kendali penuh karena dapat mengambil alih percakapan kapan saja, saat balasan dilakukan secara manual, AI akan berhenti sementara.

Di sisi lain, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. AI tidak selalu langsung aktif dan biasanya membutuhkan waktu beberapa menit sebelum dapat digunakan. Respons AI juga tidak tersedia dalam semua situasi. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hujan lebat disertai potensi windshear terjadi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin (6/4/2026) siang. Kondisi ini berdampak pada sejumlah pergerakan penerbangan, terutama saat fase pendaratan.

Assistant Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan, berdasarkan data Airport Operation Control Center (AOCC), sebanyak 12 penerbangan dialihkan ke bandara lain. Selain itu, 14 penerbangan melakukan holding, 13 penerbangan go around, dan satu penerbangan kembali ke apron.

“Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional,” kata Yudistiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menyebut koordinasi dilakukan bersama AirNav Indonesia, maskapai, dan pihak terkait untuk menjaga operasional tetap berjalan aman dan terkendali. Fasilitas sisi udara seperti runway, taxiway, dan apron juga dipastikan tetap berfungsi normal tanpa gangguan genangan.

Cuaca ekstrem juga sempat memicu gangguan di satu titik atap Boarding Lounge Gate 7 Terminal 3 selama sekitar lima menit. Petugas langsung melakukan penanganan dan pembatasan area terdampak.

“Petugas operasional bandara langsung melakukan penanganan, termasuk pembersihan dan pembatasan area terdampak, sehingga kondisi dapat segera dikendalikan,” ujar Yudistiawan.

Saat ini, area tersebut telah kembali bersih dan operasional bandara berjalan normal. Pengawasan fasilitas dilakukan selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Pengguna jasa bandara diimbau memantau informasi jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau layar informasi di bandara serta datang lebih awal guna mengantisipasi penyesuaian jadwal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan sistem kesiapsiagaan kesehatan guna mengantisipasi ancaman Virus Nipah, kendati hingga akhir Januari 2026 belum tercatat satu pun kasus di wilayah tersebut.

Langkah preventif ini diambil sebagai respons terhadap Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/445/2026 yang mengatur kesiapsiagaan terhadap penyakit zoonosis emerging dengan tingkat fatalitas tinggi.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) memprioritaskan penguatan deteksi dini dan respons cepat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kalsel Anhar Ihwan menegaskan pentingnya sikap proaktif dalam menghadapi potensi ancaman kesehatan.

"Walaupun belum ada laporan kasus, kami tidak ingin menunggu sampai kejadian. Rumah sakit dan puskesmas diminta meningkatkan kewaspadaan sejak dini sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Dia menambahkan, seluruh fasilitas kesehatan di Kalimantan Selatan diarahkan untuk memperketat surveilans epidemiologi.

Fokus utama diberikan pada pasien dengan manifestasi klinis berupa demam akut yang disertai gangguan pernapasan atau neurologis, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat paparan risiko.

Dia memaparkan, pendekatan dini menjadi krusial mengingat karakteristik Virus Nipah yang dapat berkembang pesat dan menimbulkan komplikasi berat.

"Kunci pengendalian ada pada kecepatan. Jika ada gejala yang mengarah, pelaporan harus dilakukan segera agar penanganan bisa lebih efektif," paparnya.

Lebih lanjut, Dinkes Kalsel memperkuat penerapan standar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di lingkungan fasilitas kesehatan, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam strategi kewaspadaan. Anhar mengimbau publik untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta tidak menunda pemeriksaan medis ketika mengalami gejala mencurigakan.

"Belum ada kasus bukan berarti kita lengah. Kesiapsiagaan adalah cara terbaik agar Kalimantan Selatan tetap aman," pungkasnya.

Sebagai informasi, Virus Nipah yang tergolong dalam genus Henipavirus, merupakan patogen zoonotik dengan reservoir alami kelelawar buah (Pteropus). Jalur transmisinya meliputi kontak dengan hewan perantara, konsumsi produk pangan atau minuman terkontaminasi, serta kontak erat antarmanusia.

Secara klinis, infeksi ini dapat memicu gangguan pernapasan akut hingga ensefalitis dengan tingkat mortalitas mencapai 40%—75%.

Meskipun Indonesia belum pernah mencatat kasus Virus Nipah pada manusia, potensi risiko di kawasan Asia Tenggara mendorong pemerintah daerah untuk tetap waspada.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan banjir besar di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Usai meninjau lokasi terdampak dan memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Tapanuli Tengah, Presiden menegaskan bahwa respons cepat dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam upaya pemulihan awal.

“Ya, kita lihat memang tetapi saya lihat saya terima kasih kepada semua pihak terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberikan bantuan. Memang kondisi alam sangat menantang dan sangat menimbulkan kesulitan,” ujar Prabowo, Senin (1/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menyebut banyak wilayah masih mengalami kendala akses akibat jalur yang terputus. Namun, seluruh unsur pemerintah bergerak cepat untuk membuka akses dan menyalurkan bantuan.

“Banyak, banyak jalur masih terputus tetapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” lanjutnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang mendapat perhatian pemerintah adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta kelancaran distribusi logistik. Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah diambil untuk memastikan suplai BBM tetap masuk ke daerah terdampak.

“Sekarang masalah BBM, nanti kita, saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Herkules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” katanya.

Selain pesawat angkut Hercules, pemerintah juga mengerahkan berbagai armada logistik dari darat dan laut guna mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kepala negara menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi berjalan baik dan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat ini.

“Jadi sekarang ini saya kira saya berterima kasih kepada semua instansi. TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, Pemda juga bekerja dengan baik, kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menghadapi bencana dan memulihkan kondisi masyarakat.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti merespons fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor kepada pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan polisi saat terjebak permasalahan.

Menurut Badrodin, fenomena tersebut merupakan suatu kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Dia menyebut bahwa masyarakat membutuhkan kecepatan petugas dalam merespons dan meminta bantuan untuk mengatasi problem yang tengah dihadapi.

"Tidak hanya ke polisi, mungkin lapor, ada keperluan misalnya ke balai desa, ke aparat pemerintah yang lain, kepolisian, memang memerlukan respon yang cepat," ungkap Badrodin usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

Mantan Kapolri periode 2015-2016 ini menyebut, salah satu penyebab polisi agak lamban merespons keluhan masyarakat karena terlalu banyak rantai birokrasi yang tumbuh di manajemen kepolisian. Sehingga, masyarakat akan memilih institusi yang lebih cepat merespons permasalahan di lapangan.

Atas berbagai realita yang terjadi itu, Badrodin pun menyerukan kepada institusi kepolisian untuk segera berbenah.

"Polisi sudah ada mengaktifkan [layanan hotline] kembali, harapannya bisa lebih cepat merespon. Mungkin juga bisa, beberapa kota itu dilakukan digitalisasi dengan sistem, sehingga secara online itu bisa dilihat responnya itu berapa lama sih. Kalau orang lapor terus di responnya itu berapa menit, itu bisa diukur," paparnya.

Walau begitu, Badrodin menyebut bahwa respons cepat polisi atas laporan masyarakat juga tidak melulu dihitung dengan waktu. Menurutnya, sifat keikhlasan, jiwa "civilian police" dari masing-masing aparat juga penting untuk dilaksanakan.

"Kalau dia melayani dengan grundel, dengan muka yang tidak bersahabat kan, juga masyarakat juga tidak nyaman dengan seperti itu. Oleh karena itu, keikhlasan dia meneladani itu juga perlu gitu buat polisi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat," ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).