Bisnis.com, PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan soal pentingnya penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, seiring dengan meningkatnya risiko kebakaran memasuki musim kemarau 2026.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan,” ujar Hanif, dikutip Senin (27/4/2026).

Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Riau tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik berstatus kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga 8.555,37 hektare atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.

Kondisi ini diperparah oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran.

Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, hingga Manggala Agni dan masyarakat, diminta memperkuat patroli terpadu serta pengawasan di wilayah rawan.

Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diminta memastikan kesiapan sarana prasarana pengendalian karhutla, termasuk pengelolaan tata air gambut dan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot.

Sementara itu, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa ancaman karhutla juga berdampak langsung terhadap operasional industri migas dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan personel fire brigade dan armada di lapangan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan tren peningkatan hotspot, kerentanan lahan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi. Upaya pengendalian karhutla tahun ini diharapkan lebih responsif dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap di Riau.

Bisnis.com, JAKARTA— Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Hal itu dilakukan melalui adopsi penggunaan energi terbarukan hingga armada operasional.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai bahwa sektor pertambangan nasional mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi praktik green mining.

Meskipun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan infrastruktur di masing-masing perusahaan, mengingat setiap site tambang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

“Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung ekosistem teknologi yang semakin siap, serta kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA, dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Dalam praktiknya, implementasi green mining memerlukan pendekatan sistem energi yang dirancang secara menyeluruh sesuai kebutuhan operasional setiap site tambang.

Integrasi antara sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pemantauan operasional menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun, di saat yang sama, sektor ini juga berada dalam fase transisi penting seiring target nasional penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 serta meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Salah satu tantangan utama sektor ini adalah tingginya ketergantungan operasional tambang terhadap bahan bakar fosil, baik untuk pembangkit listrik di area terpencil maupun mobilitas armada operasional. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi, tetapi juga memengaruhi efisiensi biaya dan keandalan pasokan energi di lapangan.

Secara global, sektor pertambangan sendiri diperkirakan menyumbang sekitar 4–7% emisi gas rumah kaca dunia, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy, menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di area tambang dinilai semakin relevan karena mampu menjawab beberapa kebutuhan utama sekaligus, mulai dari pengurangan ketergantungan pada diesel, peningkatan efisiensi biaya operasional, hingga penguatan ketahanan pasokan energi di lokasi terpencil.

Dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai, pemanfaatan energi surya juga dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional tambang yang dinamis.

“Strategi green mining yang efektif perlu melihat karakter operasional tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi antara energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi penting agar perusahaan tambang dapat menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujarnya.

Selain dari sisi pembangkitan energi, CEO SUN Mobility Karina Darmawan juga melihat elektrifikasi armada operasional sebagai langkah strategis berikutnya dalam mendorong operasional tambang yang lebih rendah emisi.

Mengingat mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam rantai operasional tambang, sehingga transformasi menuju kendaraan listrik dapat memberikan dampak yang signifikan, baik dari sisi lingkungan maupun efisiensi operasional.

“Elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih menyeluruh. Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian dayanya. Jika dirancang dengan tepat, elektrifikasi dapat membantu perusahaan tambang menekan emisi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menciptakan sistem operasional yang lebih modern serta lebih terukur,” ujarnya.

Ke depan, transformasi green mining tidak hanya akan ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, SUN berkomitmen untuk mendukung sektor pertambangan Indonesia dalam membangun operasional yang lebih rendah karbon, efisien, dan tetap berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, SUN telah mulai mengimplementasikan pendekatan energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta elektrifikasi armada operasional sebagai bagian dari solusi untuk mendukung transformasi menuju green mining di Indonesia.