JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

JAKARTA - Patriot Anti Narkoba (Patron) memandang serius maraknya praktik pembuatan rekening bank atas nama pribadi yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, tetapi juga berpotensi besar digunakan sebagai sarana kejahatan, khususnya dalam peredaran narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan (dolus/opzet). ”Yaitu sikap batin pelaku yang mengetahui (weten) dan menghendaki (willen) perbuatannya atau akibat dari perbuatannya,” kata Ketua Umum Patron, Muannas Alaidid dalam siaran tertulis, Senin (20/4/2026).

Secara doktrin, terdapat tiga bentuk kesengajaan yang relevan dalam konteks ini. Pertama, kesengajaan sebagai maksud. Dalam kondisi ini, akibat dari perbuatan memang menjadi tujuan utama pelaku. Dalam situasi ini, pelaku jelas memenuhi unsur kesengajaan penuh karena mengetahui sekaligus menginginkan akibat tersebut terjadi.

Kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dalam bentuk ini, pelaku mungkin tidak menjadikan akibat sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Maka unsur kesengajaan tetap terpenuhi.

Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Dalam situasi ini, pelaku mengetahui secara pasti untuk apa rekening tersebut digunakan, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, sikap ini tetap dikategorikan sebagai kesengajaan karena pelaku dianggap mengetahui dan menerima risiko (willful blindness).

Dengan demikian, dalih ketidaktahuan tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. ”Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan ini bisa untuk menjerat pihak-pihak yang menyediakan rekening bagi aktivitas ilegal,” lanjutnya.

Secara normatif, perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8/2010 tentang TPPU terkait upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Selain itu, dapat pula dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Patron juga menegaskan dalam sistem perbankan, rekening melekat pada identitas hukum pemiliknya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang terjadi dalam rekening tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemilik sah, meskipun tidak dioperasikan secara langsung.

Kasus yang diungkap aparat penegak hukum, termasuk penangkapan pemilik rekening yang digunakan sebagai penampung dana jaringan narkoba milik bandar Erwin Iskandar (Ko Erwin), menjadi bukti nyata bahwa praktik ini memiliki konsekuensi hukum serius. Untuk itu, Patron mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pembuatan dan penjualan rekening dalam bentuk apa pun.

”Jangan pernah meminjamkan atau menjual rekening kepada siapa pun dengan alasan apa pun. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemilik sah, meskipun bukan dia yang mengoperasikan. Jika ada pihak yang menawarkan untuk membuat rekening lalu dibeli, maka patut diduga ada potensi digunakan untuk kejahatan,” tandasnya.

Total aset per 2025 Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang proses audit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pihaknya mencatatkan surplus setelah pajak (unaudited) sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Total aset per 2025 adalah Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang dalam proses audit,” ujar Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain aset dan surplus, kinerja positif LPS juga terlihat dari konsistensi peningkatan cadangan penjaminan dalam 5 tahun terakhir.

Ia menuturkan nilai cadangan penjaminan tumbuh dari Rp188,3 triliun pada 2024 menjadi Rp213,4 triliun pada 2025, setara dengan 2,1 persen dari target fund. LPS diamanatkan untuk mencapai nilai cadangan penjaminan sebesar 2,5 persen dari target fund.

“Nanti kalau keadaan tetap berjalan seperti sekarang, kurang lebih 2028 kami sudah (bisa) mencapai target fund yang dimandatkan dalam undang-undang,” kata Anggito.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi LPS terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,0 triliun pada tahun lalu, meningkat dari Rp2,6 triliun pada 2024.

LPS juga memberikan kontribusi lainnya terhadap keuangan negara berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,4 triliun pada tahun lalu.

Terkait implementasi program penjaminan, Anggito menuturkan terdapat 1.594 bank yang terdaftar sebagai peserta program tersebut per Desember 2025.

Angka tersebut terdiri dari 105 bank umum dan 1.489 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan jumlah rekening kelolaan mencapai 650 juta rekening.

Meskipun total rekening kelolaan cukup besar, pihaknya mencatat masih terdapat 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.

Kelompok penduduk yang paling banyak tidak memiliki rekening adalah penduduk usia 5-14 tahun sebesar 33,6 juta orang, diikuti penduduk usia 15-69 tahun sebanyak 15,3 juta orang, dan penduduk usia 70-74 tahun sejumlah 799 ribu orang.

“Kami menaruh perhatian pada yang usia produktif yang seharusnya sudah memiliki rekening sendiri, nah itu ada 15,3 juta penduduk (usia produktif) yang belum memiliki rekening yang akan menjadi sasaran (sosialisasi) kami bersama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucap Anggito.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian serius terhadap fenomena jual beli nomor rekening bank yang marak ditawarkan melalui media sosial. Praktik ini ditegaskan sebagai tindakan ilegal yang melanggar prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memperingatkan bahwa setiap rekening yang teridentifikasi diperjualbelikan akan dikenakan sanksi berat, termasuk pemutusan akses ke sistem keuangan.

"OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan," tegas Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya, Minggu (15/2/2026).

Dian menjelaskan bahwa OJK telah membentengi sektor keuangan melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) serta melakukan profiling yang ketat guna memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik manfaat asli (Beneficial Owner).

OJK juga meminta perbankan untuk memperkuat parameter deteksi dini guna menangkap pola penggunaan rekening yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah aslinya.

"OJK meminta bank senantiasa untuk melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah," jelas Dian.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan imbalan materi dari praktik jual beli rekening. Dian mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum atas aktivitas rekening sepenuhnya berada di tangan pemilik nama yang terdaftar.

"Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana. OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening," ungkap Dian.

Langkah tegas OJK ini diambil menyusul maraknya isu di ruang publik mengenai pemanfaatan rekening "pinjaman" atau rekening yang dibeli dari warga untuk aktivitas ilegal.

Adapun banyak ditemukan sindikat judi online yang mencari masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuka rekening bank, yang kemudian kartu ATM dan akses mobile banking-nya dibeli untuk dijadikan rekening penampung dana taruhan.

Kemudian, munculnya modus lowongan kerja palsu di media sosial di mana calon pelamar diminta membuka rekening bank baru sebagai syarat administrasi, namun akun tersebut justru dikuasai oleh penipu. Untuk memberantas hal ini, OJK kini memperkuat koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Aparat Penegak Hukum (APH) melalui pertukaran data secara berkala guna melacak aliran dana mencurigakan.

JAKARTA - Cara aktivasi rekening PIP wajib diketahui oleh para penerima agar dana bantuan pemerintah itu bisa masuk ke rekening bank masing-masing. Aktivasi dilakukan di bank yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2025 hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan karena masih ada sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening, sehingga dana bantuan pendidikan belum dapat dicairkan.

Banyak siswa gagal mencairkan dana PIP meski namanya sudah terdaftar sebagai penerima. Salah satu penyebab utamanya adalah rekening yang belum diaktivasi. Padahal, proses aktivasi tergolong mudah asalkan mengetahui prosedur dan dokumen yang diperlukan.

Secara umum, proses aktivasi rekening PIP dibagi menjadi dua cara, yaitu aktivasi langsung oleh peserta didik atau orang tua/wali, serta aktivasi melalui kuasa, biasanya oleh pihak sekolah.

Cara Aktivasi Rekening PIP Secara Langsung

Untuk aktivasi langsung, siswa atau orang tua/wali perlu menyiapkan beberapa dokumen, antara lain, dikutip dari Instagram Puslapdik Kemendikdasmen, Senin (9/2/2026).

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki.

2. Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah.

Setelah dokumen lengkap, penerima dapat datang ke bank penyalur sesuai jenjang pendidikan:

SD dan SMP: Bank BRI

SMA, SMK, Paket C, dan SMALB: Bank BNI

Seluruh jenjang di Provinsi Aceh: Bank BSI

Petugas bank akan membantu proses aktivasi rekening hingga siap digunakan untuk pencairan dana.

Cara Aktivasi Rekening PIP Melalui Kuasa

Jika aktivasi dilakukan melalui kuasa, misalnya oleh kepala sekolah, maka perlu tambahan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJM) bermaterai yang ditandatangani kuasa peserta didik (kepala sekolah).

2. Fotokopi KTP kuasa peserta didik dan menunjukkan KTP asli.

3. Fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan kepala sekolah yang masih berlaku dan menunjukkan dokumen asli.

4. Surat rekomendasi aktivasi rekening melalui kuasa dari kepala dinas pendidikan.

Ketentuan tambahan:

Bagi siswa yang belum memiliki KTP: membawa surat kuasa asli, fotokopi KTP orang tua/wali, serta KK, dan menunjukkan dokumen asli.

Bagi siswa yang sudah memiliki KTP: membawa surat kuasa, KTP asli, dan fotokopi.

Segera Aktivasi Sebelum Batas Waktu

Dengan batas waktu yang diperpanjang hingga 28 Februari 2026, siswa penerima PIP diimbau segera melakukan aktivasi rekening agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu.

Sekolah dan orang tua juga diharapkan aktif membantu memastikan proses administrasi berjalan lancar, sehingga manfaat PIP dapat dirasakan oleh seluruh penerima yang berhak.

JAKARTA - Kemendikdasmen memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 hingga 28 Februari 2026. Aktivasi dilakukan di 3 bank pemerintah.

Perpanjangan aktivasi rekening PIP 2025 ini dilakukan karena masih jutaan peserta didik yang belum mengaktifkan rekening SimPel sebagai syarat pencairan bantuan.

Dikutip dari surat edaran perpanjangan batas waktu aktivasi rekening PIP yang diterbitkan 21 Januari 2026, hingga akhir Desember 2025 masih terdapat sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening PIP. Angka tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK.

Informasi perpanjangan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Puslapdik Kemendikdasmen. Dalam unggahannya, Puslapdik mengimbau peserta didik dan orang tua agar tidak menunda proses aktivasi rekening.

“Jangan ditunda, agar bantuan PIP bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik,” tulis Puslapdik.

Peserta didik diminta segera mengecek status penerima PIP melalui aplikasi SiPintar di laman pip.kemendikdasmen.go.id. Aktivasi rekening dilakukan di bank penyalur sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Adapun bank penyalur PIP terbagi sebagai berikut:

BRI untuk jenjang SD, SMP, Paket A, dan Paket B

BNI untuk jenjang SMA, SMK, dan Paket C

BSI untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh

Sementara itu, besaran bantuan PIP yang diterima peserta didik berbeda-beda sesuai jenjang dan kelas. Untuk jenjang SD/SDLB/Paket A, siswa kelas 1–5 menerima Rp450.000 per tahun dan kelas 6 sebesar Rp225.000 per tahun.

Pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B, siswa kelas 7–8 mendapatkan Rp750.000 per tahun, sedangkan kelas 9 menerima Rp375.000 per tahun.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C, bantuan PIP sebesar Rp1.800.000 per tahun untuk kelas 10–11 dan Rp900.000 per tahun bagi kelas 12.

Berdasarkan surat edaran perpanjangan batas aktivasi rekening PIP 2025 pada Desember 2025 lalu, penyaluran dana PIP 2025 telah dilakukan kepada 19.000.659 peserta didik. Seluruh dana tersebut sudah masuk ke rekening SimPel atas nama masing-masing siswa yang tercantum dalam SK Pemberian PIP 2025.

Seluruh dana PIP telah disalurkan ke masing-masing rekening SimPel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK Pemberian PIP Tahun 2025.

Berdasarkan laporan dari bank penyalur per 30 November 2025, dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening sebanyak 4.153.357 peserta didik dengan rincian SD: 2.032.321; SMP: 501.952; SMA: 889.730 dan SMK: 729.354..

Daftar Isi

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI

Jakarta, CNBC Indonesia - Setiap bank memiliki aturan berbeda mengenai saldo minimum yang wajib mengendap di rekening nasabah. Ketentuan ini penting dipahami sebelum membuka rekening agar nasabah tidak kaget ketika saldo berkurang atau tidak bisa ditarik seluruhnya.

Saldo minimum berfungsi sebagai dana pengaman bagi bank jika rekening tidak aktif digunakan. Selain itu, saldo mengendap juga membantu menutupi biaya administrasi dan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut rincian saldo minimum terbaru tiga bank besar di Indonesia per November 2025:

Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000
Tabungan NOW: Rp 25.000
Tabungan Payroll: Rp 10.000
TabunganKu: Rp 20.000
Tabungan TKI: Rp 10.000
Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000
BritAma: Rp 50.000
BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000
BRI Tabunganku: Rp 20.000
BRI Junio: Rp 20.000
BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

BNI Taplus: Rp 150.000
BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000
BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS
BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap
BNI Pandai: Tanpa batasan saldo
BNI SimPel: Rp 5.000
BNI Tabunganku: Rp 20.000

Itulah daftar saldo minimum terbaru di Bank Mandiri, BRI, dan BNI per November 2025. Mengetahui aturan ini membantu nasabah mengatur keuangan lebih bijak dan menghindari potensi saldo tertahan di rekening.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Aktris Sandra Dewi disebut membuat rekening bank menggunakan nama asistennya, Ratih. Rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Hal itu sebagaimana disampaikan Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Max Jefferson Mokola saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang keberatan yang diajukan Sandra Dewi atas penyitaan tas mewah hingga perhiasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

"Memang ada rekening yang dibuka khusus atas nama Ratih, setelah dibuka, ATM dan buku rekeningnya diserahkan ke Sandra Dewi," kata Max.

Max menjelaskan, rekening tersebut guna menampung uang kiriman dari Harvey Moeis. Salah satunya untuk membangun rumah.

"Jadi Bu Sandra Dewi pada waktu itu membuka rekening atas nama Ratih untuk dipakai oleh bu Sandra Dewi, berdasarkan keterangan Ratih di tahap penyidikan," ujarnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut teregister dengan nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Sandra Dewi menyatakan keberatan atas sejumlah asetnya yang disita terkait kasus timah. Beberapa aset yang disita berupa puluhan tas mewah, ratusan perhiasan dan beberapa tanah dan bangunan.

JAKARTA - Pemerintah memastikan program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) mulai disalurkan hari ini Senin (20/10/2025). Total yang akan diterima masyarakat Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," ujar dia dalam pernyataanya dikutip, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, bantuan 3 bulan tersebut merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini. "Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp30 triliun lebih," jelasnya.

Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijakan untuk masyarakat miskin.

"Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk masyarakat khususnya di golongan paling bawah. Sederhananya begini, jadi yang atas itu dijaga oleh Presiden, pengusaha-pengusaha sukses besar ini diajak dijaga dan dirangkul yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela," ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, kepada kelompok paling bawah ini, Presiden menambah terus bantuan, tidak dikurangi bahkan justru ditambah. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang telah diresmi ditambah untuk program sosial.

"Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp110 triliun lebih dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah," kata dia.

Daftar Isi

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbankan memiliki kebijakan yang berbeda satu dengan yang lainnya terkait dengan saldo minimum yang mengendap di rekening nasabah.

Maka, sebelum membuka rekening suatu bank, sebaiknya nasabah lebih dulu memahami ketentuan ini, supaya tidak menjadi beban pikiran dan keuangan ketika ada kebutuhan mendesak.

Saldo minimum berfungsi sebagai pengaman bagi bank jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening. Saldo minimum yang mengendap di rekening akan digunakan bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi sesuai ketentuan.

Setiap jenis tabungan memiliki ketentuan yang berbeda, tergantung segmentasi nasabah dan tujuan produk. Berikut rincian saldo minimum terbaru di 3 bank besar di Indonesia per Oktober 2025:

Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan TKI: Rp 10.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 20.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000

BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

Itu lah daftar saldo minimum di 3 bank besar di Tanah Air per Oktober 2025. Semoga bermanfaat!

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Geng kriminal asal China dilaporkan telah mengumpulkan uang sebanyak US$1 miliar (Rp16,5 triliun) dalam 3 tahun. Uang itu didapatkan dari para korban yang terjerat penipuan lewat beragam modus.

Di antaranya modus pesan teks yang memancing pengguna untuk menekan tautan berbahaya. Isinya bisa berupa tagihan denda palsu, yang berakibat ke pencurian identitas dan pembobolan akun keuangan. Hal ini diungkap Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).

Sebagai bagian dari aksi penipuan, geng maling memanfaatkan perangkat yang mampu menyimpan banyak kartu SIM sekaligus (SIM farm) dan dioperasikan dari jarak jauh.

Lokasinya di mana saja, mulai dari bengkel mobil hingga ruang kantor bersama, untuk mengirimkan ribuan pesan tipuan kepada warga AS untuk dibobol rekeningnya.

"Satu orang di ruangan dengan jaringan SIM farm dapat mengirimkan pesan teks sebanyak yang dapat dikirimkan oleh 1.000 nomor telepon," ujar Adam Parks, asisten agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, kepada The Wall Street Journal, dikutip dari Independent, Kamis (16/10/2025).

Pesan palsu itu akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang memungkinkan penipu melacak penekanan tombol, password, dan informasi keuangan yang dimasukkan ke HP.

Dari sana, kelompok kriminal memasang informasi yang dicuri ke dompet Google dan Apple di Asia, lalu menghubungkan dompet ini kembali ke telepon seluler para pekerja lepas di AS.

Para pekerja ini menggunakan informasi palsu untuk membeli kartu hadiah (gift card), iPhone, dan barang berharga lainnya yang kemudian dikirim ke China, menurut para ahli.

Petugas pemerintahan di seluruh AS, mulai dari Florida, Massachusetts, Texas, Colorado, California, Minnesota, dan Washington, D.C., telah memperingatkan masyarakat tentang modus penipuan ini. Biasanya diistilahkan sebagai 'smishing', menggabungkan 'SMS' dan 'phishing'.

"Masyarakat diminta mengabaikan pesan-pesan semacan ini dan segera melapor ke Komisi Perdagangan Federal (FTC)," kata Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb.

"Kami tidak tahu siapa dalang ini," ujar Jennifer Givner, juru bicara Otoritas Jalan Tol Negara Bagian New York, kepada NBC News pada Maret 2025, di tengah maraknya penipuan smishing yang berpura-pura pengguna berutang uang kepada sistem tol E-ZPass.

"Kami hanya tahu penipuan ini terus terjadi dan terus berubah setiap beberapa hari," ia menambahkan.

Tahun lalu, hampir 6.000 laporan masuk ke FBI terkait penipuan berbasis teks yang terkait dengan tagihan tol.

Para peneliti mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka melacak sekitar 330.000 penipuan dengan modus tagihan tol dalam sehari pada bulan lalu. Jumlah itu naik 3 kali lipat dari yang dihimpun pada Januari 2024.

Skema penipuan ini sudah sangat mapan, sehingga kelompok kriminal menjual perangkat keras siap pakai di Telegram untuk menjalankan kejahatan siber ini.

Pengguna HP diperingatkan untuk tidak menanggapi permintaan dari nomor yang tidak dikenal atau memasukkan detail pembayaran ke situs web pemerintah yang tidak resmi.

Meskipun kejadian ini marak di Amerika Serikat (AS), namun pola penipuan yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus waspada di internet!

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]