Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 kembali disalurkan pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu melalui bantuan tunai yang dicairkan bertahap dalam tiga termin.

Penerima dapat mengecek status secara online menggunakan NIK dan NISN, dengan nominal bantuan berbeda di tiap jenjang pendidikan, serta pencairan yang dilakukan melalui bank penyalur atau Kantor Pos sesuai ketentuan.

Penyaluran PIP dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam tiga termin. Karena berbasis data nasional, siswa dan orang tua perlu memastikan status penerimaan secara mandiri melalui layanan online yang telah disediakan pemerintah.

Cara Cek PIP Lewat HP (NIK dan NISN)

Pengecekan status penerima PIP kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Prosesnya cepat dan tidak memerlukan datang ke sekolah atau instansi tertentu.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di HP (Chrome, Firefox, dll)
2. Akses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id
3. Pilih menu “Cari Penerima PIP”
4. Masukkan NISN dan NIK
5. Isi kode verifikasi
6. Klik “Cek Penerima PIP”

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi seperti nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana. Jika data tidak muncul, kemungkinan siswa belum terdaftar sebagai penerima.

Besaran Dana PIP 2026

Nominal bantuan PIP berbeda tergantung jenjang pendidikan. Berikut rinciannya:

1. SD/sederajat: Rp450.000 per tahun
   (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)
2. SMP/sederajat: Rp750.000 per tahun
   (Rp375.000 untuk kategori tertentu)
3. SMA/SMK/sederajat: Rp1.800.000 per tahun
   (Rp500.000 – Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

Besaran ini diberikan untuk membantu kebutuhan seperti perlengkapan sekolah, transportasi, hingga biaya penunjang lainnya.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran dana PIP dilakukan dalam tiga tahap (termin) sepanjang tahun:

1. Termin 1 (Februari – April):
   Diprioritaskan bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdaftar di DTKS
2. Termin 2 (Mei – September):
   Untuk siswa hasil usulan dinas pendidikan dan yang telah mengaktifkan rekening
3. Termin 3 (Oktober – Desember):
   Diperuntukkan bagi penerima lanjutan atau yang belum cair di tahap sebelumnya

Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP?

PIP diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Secara umum, penerima PIP meliputi:

1. Siswa yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2. Siswa yang diusulkan oleh sekolah melalui Dapodik
3. Anak dari keluarga miskin atau rentan miskin
4. Siswa dengan kondisi khusus, seperti yatim piatu atau terdampak situasi tertentu

Namun, tidak semua siswa otomatis terdaftar. Ketidaksesuaian data antara Dapodik, Dukcapil, dan sistem pusat sering menjadi kendala utama. Kesalahan input data atau proses sinkronisasi yang belum selesai juga bisa menyebabkan nama tidak muncul saat pengecekan.

Cara Pencairan Dana PIP

Dana PIP dapat dicairkan melalui dua jalur, tergantung kondisi penerima:

1. Melalui bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri):
   Pencairan dilakukan menggunakan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dengan membawa identitas, kartu keluarga, dan buku tabungan.
2. Melalui Kantor Pos (kondisional):
   Diperuntukkan bagi siswa yang belum memiliki rekening aktif, dengan proses verifikasi sebelum dana diberikan secara tunai.
   

Dengan sistem pengecekan yang semakin mudah dan jalur pencairan yang fleksibel, Program Indonesia Pintar diharapkan bisa menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Meski begitu, memastikan data tetap valid dan sinkron menjadi hal penting agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.

FAQ

1. Kenapa NIK dan NISN sudah benar tapi tidak terdaftar sebagai penerima PIP?

Hal ini biasanya disebabkan oleh data yang belum sinkron antara Dapodik, Dukcapil, dan sistem PIP. Selain itu, siswa yang belum masuk dalam DTKS atau mengalami kesalahan input data dari sekolah juga bisa tidak muncul sebagai penerima.

2. Apakah semua siswa bisa mendapatkan bantuan PIP?

Tidak. PIP hanya diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria, terutama yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, terdaftar di DTKS, serta diusulkan oleh sekolah melalui Dapodik.

3. Bagaimana jika belum punya rekening untuk mencairkan dana PIP?

Jika belum memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel), pencairan dana tetap bisa dilakukan melalui Kantor Pos sesuai kebijakan di daerah masing-masing, dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk verifikasi.

JAKARTA - Cara aktivasi rekening PIP wajib diketahui oleh para penerima agar dana bantuan pemerintah itu bisa masuk ke rekening bank masing-masing. Aktivasi dilakukan di bank yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2025 hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan karena masih ada sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening, sehingga dana bantuan pendidikan belum dapat dicairkan.

Banyak siswa gagal mencairkan dana PIP meski namanya sudah terdaftar sebagai penerima. Salah satu penyebab utamanya adalah rekening yang belum diaktivasi. Padahal, proses aktivasi tergolong mudah asalkan mengetahui prosedur dan dokumen yang diperlukan.

Secara umum, proses aktivasi rekening PIP dibagi menjadi dua cara, yaitu aktivasi langsung oleh peserta didik atau orang tua/wali, serta aktivasi melalui kuasa, biasanya oleh pihak sekolah.

Cara Aktivasi Rekening PIP Secara Langsung

Untuk aktivasi langsung, siswa atau orang tua/wali perlu menyiapkan beberapa dokumen, antara lain, dikutip dari Instagram Puslapdik Kemendikdasmen, Senin (9/2/2026).

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki.

2. Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah.

Setelah dokumen lengkap, penerima dapat datang ke bank penyalur sesuai jenjang pendidikan:

SD dan SMP: Bank BRI

SMA, SMK, Paket C, dan SMALB: Bank BNI

Seluruh jenjang di Provinsi Aceh: Bank BSI

Petugas bank akan membantu proses aktivasi rekening hingga siap digunakan untuk pencairan dana.

Cara Aktivasi Rekening PIP Melalui Kuasa

Jika aktivasi dilakukan melalui kuasa, misalnya oleh kepala sekolah, maka perlu tambahan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJM) bermaterai yang ditandatangani kuasa peserta didik (kepala sekolah).

2. Fotokopi KTP kuasa peserta didik dan menunjukkan KTP asli.

3. Fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan kepala sekolah yang masih berlaku dan menunjukkan dokumen asli.

4. Surat rekomendasi aktivasi rekening melalui kuasa dari kepala dinas pendidikan.

Ketentuan tambahan:

Bagi siswa yang belum memiliki KTP: membawa surat kuasa asli, fotokopi KTP orang tua/wali, serta KK, dan menunjukkan dokumen asli.

Bagi siswa yang sudah memiliki KTP: membawa surat kuasa, KTP asli, dan fotokopi.

Segera Aktivasi Sebelum Batas Waktu

Dengan batas waktu yang diperpanjang hingga 28 Februari 2026, siswa penerima PIP diimbau segera melakukan aktivasi rekening agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu.

Sekolah dan orang tua juga diharapkan aktif membantu memastikan proses administrasi berjalan lancar, sehingga manfaat PIP dapat dirasakan oleh seluruh penerima yang berhak.

JAKARTA - Kemendikdasmen memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 hingga 28 Februari 2026. Aktivasi dilakukan di 3 bank pemerintah.

Perpanjangan aktivasi rekening PIP 2025 ini dilakukan karena masih jutaan peserta didik yang belum mengaktifkan rekening SimPel sebagai syarat pencairan bantuan.

Dikutip dari surat edaran perpanjangan batas waktu aktivasi rekening PIP yang diterbitkan 21 Januari 2026, hingga akhir Desember 2025 masih terdapat sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening PIP. Angka tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK.

Informasi perpanjangan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Puslapdik Kemendikdasmen. Dalam unggahannya, Puslapdik mengimbau peserta didik dan orang tua agar tidak menunda proses aktivasi rekening.

“Jangan ditunda, agar bantuan PIP bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik,” tulis Puslapdik.

Peserta didik diminta segera mengecek status penerima PIP melalui aplikasi SiPintar di laman pip.kemendikdasmen.go.id. Aktivasi rekening dilakukan di bank penyalur sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Adapun bank penyalur PIP terbagi sebagai berikut:

BRI untuk jenjang SD, SMP, Paket A, dan Paket B

BNI untuk jenjang SMA, SMK, dan Paket C

BSI untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh

Sementara itu, besaran bantuan PIP yang diterima peserta didik berbeda-beda sesuai jenjang dan kelas. Untuk jenjang SD/SDLB/Paket A, siswa kelas 1–5 menerima Rp450.000 per tahun dan kelas 6 sebesar Rp225.000 per tahun.

Pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B, siswa kelas 7–8 mendapatkan Rp750.000 per tahun, sedangkan kelas 9 menerima Rp375.000 per tahun.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C, bantuan PIP sebesar Rp1.800.000 per tahun untuk kelas 10–11 dan Rp900.000 per tahun bagi kelas 12.

Berdasarkan surat edaran perpanjangan batas aktivasi rekening PIP 2025 pada Desember 2025 lalu, penyaluran dana PIP 2025 telah dilakukan kepada 19.000.659 peserta didik. Seluruh dana tersebut sudah masuk ke rekening SimPel atas nama masing-masing siswa yang tercantum dalam SK Pemberian PIP 2025.

Seluruh dana PIP telah disalurkan ke masing-masing rekening SimPel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK Pemberian PIP Tahun 2025.

Berdasarkan laporan dari bank penyalur per 30 November 2025, dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening sebanyak 4.153.357 peserta didik dengan rincian SD: 2.032.321; SMP: 501.952; SMA: 889.730 dan SMK: 729.354..

JAKARTA - Pemerintah memperluas cakupan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang T aman Kanak-Kanak (TK) . Bantuan ini digunakan untuk mewujudkan visi Wajib Belajar 13 Tahun.

“Tahun 2026 Kemendikdasmen akan memperluas cakupan PIP hingga mencakup jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Perluasan cakupan ini dilakukan untuk mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun dengan sasaran lebih dari 19 juta murid guna memastikan keberlanjutan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu serta menekan angka putus sekolah,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, melalui siaran pers, Minggu (25/1/2026).

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat acara revitalisasi sekolah di SD Ruhama Labschool Uhamka, Tangerang Selatan, Banten 14 Januari 2026 lalu menyampaikan PIP untuk murid TK akan diberikan kepada 888.000 murid dengan besaran Rp450.000 per tahun.

Suharti menambahkan, pada tahun ini Beasiswa ADEM akan dialokasikan kepada 5.519 murid jenjang SMA/SMK yang berasal dari daerah khusus, Orang Asli Papua (OAP), serta anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi.

Beasiswa ADEM menjadi upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat usia sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi.

Lebih lanjut, untuk fasilitasi penyelenggaraan pendidikan afirmasi dan pendidikan inklusif, Kemendikdasmen akan melakukan pembinaan dan memberikan bantuan untuk Community Learning Center (CLC) di Malaysia, dan pengembangan pendidikan jarak jauh dengan target 771 lembaga yang menjangkau lebih dari 21.500 murid.

“Melihat capaian di tahun 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan PIP kepada lebih dari 19 juta murid dan Beasiswa ADEM kepada 4.616 murid. Tentunya Kemendikdasmen akan terus berkomitmen meningkatkan kualitasnya layanan pendidikan dengan penyaluran beasiswa kepada peserta didik dan bantuan untuk lembaga pendidikan pengampu pembelajaran afirmasi dan inklusif,” pungkasnya.

JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 pada termin terakhir kembali cair pada Desember . Bantuan pendidikan ini diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu guna mendukung pemerataan pendidikan dan mencegah anak putus sekolah karena kendala ekonomi.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa biaya tunai pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening siswa penerima. Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti membeli perlengkapan belajar hingga biaya penunjang pendidikan lainnya.

Besaran Dana PIP 2025 Sesuai Jenjang Pendidikan

Besaran bantuan PIP yang diterima siswa berbeda-beda, tergantung jenjang dan tingkat kelas. Berikut rincian lengkapnya:

1. SD/SDLB/Paket A

Kelas 1–5: Rp450.000 per tahun

Kelas 6: Rp225.000 per tahun

2. SMP/SMPLB/Paket B

Kelas 7–8: Rp750.000 per tahun

Kelas 9: Rp375.000 per tahun

3. SMA/SMK/SMALB/Paket C

Kelas 10–11: Rp1.800.000 per tahun

Kelas 12: Rp900.000 per tahun

Siswa penerima bantuan diimbau memastikan terlebih dahulu besaran dana yang diterima, agar jumlah penarikan sesuai dengan nominal yang disalurkan pemerintah.

Cara Cek Status Penerima PIP 2025 Secara Online

Setiap siswa dapat mengecek status penerimaan PIP 2025 secara mandiri melalui laman resmi PIP Kemendikdasmen. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1

2. Gulir layar hingga menemukan kolom “Cari Penerima PIP”

3. Masukkan NISN, NIK, dan jawaban soal hitungan yang tersedia

4. Klik “Cek Penerima PIP”

5. Perhatikan kolom “Pemberian”

6. Jika tertulis “Dana Masuk (tanggal)”, artinya bantuan sudah cair

7. Jika tertulis “Dana Belum Masuk”, berarti dana belum disalurkan

Selain melalui situs resmi, siswa juga bisa mengecek langsung melalui ATM rekening yang terdaftar, dengan melihat riwayat mutasi saldo. Jika masih mengalami kendala, penerima dapat bertanya langsung kepada teller bank penyalur.

Cara Mencairkan Dana PIP 2025

Pencairan dana PIP dapat dilakukan melalui teller bank atau mesin ATM, dengan catatan dana sudah masuk ke rekening siswa.

Bagi siswa yang sudah berstatus SK Pemberian, dana dapat langsung dicairkan. Sementara siswa dengan status SK Nominasi wajib melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu.

Berikut langkah pencairan dana PIP 2025:

1. Datang ke bank penyalur (BNI, BRI, atau BSI)

2. Bawa buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) yang masih aktif

3. Alternatif lain, pencairan dapat dilakukan melalui ATM menggunakan kartu debit

4. Tarik dana sesuai kebutuhan

Sebagai informasi, daftar penerima PIP diperbarui setiap tahun berdasarkan data dari DTSEN Kemensos serta hasil verifikasi sekolah. Saat ini, pencairan PIP 2025 telah memasuki termin terakhir, sehingga siswa penerima diimbau segera melakukan pengecekan status dan pencairan dana.

JAKARTA - Masyarakat dapat mengecek status penerima Program Indonesia Pintar (PIP) November tanpa harus datang langsung ke sekolah. Kemendikdasmen telah menyediakan situs resmi yang dapat diakses kapan saja, sehingga proses verifikasi penerima menjadi jauh lebih mudah dan cepat.

Untuk melakukan pengecekan, pengguna hanya membutuhkan koneksi internet serta dua data penting, yaitu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

PIP sendiri merupakan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan dengan tujuan memastikan mereka dapat terus bersekolah hingga jenjang menengah tanpa hambatan biaya.

Panduan Mengecek Status PIP Secara Online

Pengecekan penerima PIP kini lebih praktis berkat layanan daring. Cukup memasukkan NISN dan NIK untuk mengetahui status apakah siswa sudah masuk daftar penerima, masih dalam tahap validasi, atau bahkan telah menerima pencairan.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di ponsel Anda (Chrome, Safari, Firefox, dan lainnya), lalu akses pip.kemendikdasmen.go.id.

2. Pada halaman utama, pilih menu “Cek Penerima PIP”.

3. Masukkan NISN pada kolom pertama dan NIK pada kolom kedua tanpa spasi.

4. Klik “Cari” dan tunggu hingga sistem menampilkan hasil.

5. Jika data siswa muncul, berarti siswa tersebut terdaftar sebagai penerima PIP. Informasi yang ditampilkan umumnya meliputi status pencairan, apakah dana sudah masuk rekening atau masih dalam proses penyaluran melalui sekolah atau bank.

Besaran Bantuan PIP Terbaru

Nominal bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan, yakni:

- SD/sederajat: Rp450.000 per tahun

- SMP/sederajat: Rp750.000 per tahun

- SMA/SMK/sederajat: Rp1.800.000 per tahun

Untuk siswa di kelas akhir, bantuan diberikan setengah dari nominal normal:

Kelas 6 SD: Rp225.000

Kelas 9 SMP: Rp375.000

Kelas 12 SMA/SMK: Rp900.000

Dengan kemudahan akses digital ini, orang tua, siswa, maupun wali murid dapat memantau status bantuan secara real-time. Jika hasil menunjukkan dana sudah “dicairkan”, tetapi belum diterima, segera hubungi pihak sekolah atau bank penyalur untuk memastikan proses penyaluran.

Sistem daring ini juga membantu meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kesalahan data.

JAKARTA - Bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan bagi siswa miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya. Namun, setiap tahun masih banyak siswa yang gagal menerima PIP meskipun tergolong layak.

Berdasarkan data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek dalam Sosialisasi NSPK PIP Tahun 2025, tercatat ada lebih dari 3,6 juta siswa yang datanya ditolak oleh sistem SiPintar karena tidak memenuhi kaidah data PIP yang lengkap, valid, dan logis.

Berikut 7 penyebab utama siswa gagal menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2025 yang perlu diwaspadai sekolah maupun orang tua, dikutip dari laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

7 Penyebab Siswa Gagal Menerima PIP 2025

1. NIK Tidak Valid di Dapodik

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama penerimaan PIP karena data siswa harus sinkron dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

NIK kurang atau lebih dari 16 digit

NIK mengandung huruf atau spasi

NIK tidak ditemukan dalam database Dukcapil

Akibatnya, sistem otomatis mencoret siswa tersebut dari daftar penerima PIP.

2. NIK Tidak Sinkron Antara Dukcapil dan Dapodik

Selain tidak valid, banyak kasus di mana data NIK baru sudah terdaftar di Dukcapil namun belum diperbarui di Dapodik. Hal ini menyebabkan sistem menolak NIK lama yang masih tercatat di sekolah.

Sekolah perlu memastikan bahwa sinkronisasi data antara Dapodik dan Dukcapil dilakukan secara berkala.

3. NISN Salah atau Tidak Terdaftar di Pusdatin

Kesalahan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) juga menjadi penyebab utama gagal menerima PIP.

Beberapa bentuk kesalahan NISN antara lain:

Salah ketik (kurang dari 10 digit, ada huruf/spasi)

Menggunakan NISN fiktif

Siswa baru belum memiliki NISN karena belum diajukan sekolah

Data Puslapdik 2024 mencatat 572.507 siswa gagal menerima PIP karena masalah NISN yang tidak valid.

4. Nama, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung Tidak Sesuai

Kesalahan penulisan nama siswa, tanggal lahir, atau nama ibu kandung di Dapodik juga menyebabkan sistem gagal mencocokkan data dengan Dukcapil.

Perbedaan satu huruf saja bisa membuat data siswa dianggap tidak valid dan otomatis ditolak.

5. Usia Siswa Tidak Sesuai Ketentuan

PIP hanya diberikan bagi siswa dengan usia 6–21 tahun.

Siswa yang berusia di bawah 6 tahun atau di atas 21 tahun akan otomatis terhapus dari daftar calon penerima bantuan.

6. Penghasilan Orang Tua Melebihi Batas Kelayakan

Walaupun aturan resmi tidak menyebutkan batas penghasilan maksimal, secara logis PIP diperuntukkan bagi keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Jika data Dapodik mencatat penghasilan orang tua di atas nominal tersebut, maka sistem akan menandai siswa sebagai tidak layak PIP.

7. Data di Dapodik Tidak Diperbarui

Banyak siswa miskin dan rentan miskin gagal menerima bantuan karena data Dapodik belum diperbarui secara rutin oleh sekolah.

Kesalahan ini mencakup perubahan alamat, wali siswa, status ekonomi, atau data kependudukan yang belum disinkronkan.

Sekolah dapat melakukan perbaikan data melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id, sementara orang tua atau siswa dapat memperbaiki NISN di nisn.data.kemdikbud.go.id.

Data Penyaluran PIP 2025

Pada penyaluran PIP fase 1 tahun 2025 dengan data Dapodik per 10 Februari 2025, tercatat:

Total siswa terdata: 46.328.830 siswa

Siswa layak PIP: 26.283.222 siswa

Siswa ditolak (reject SiPintar): 3.685.321 siswa

Sebagian besar kasus penolakan disebabkan oleh kesalahan NIK dan NISN, serta ketidaksesuaian data pribadi di Dapodik.

Upaya Perbaikan Data

Agar tidak kehilangan kesempatan menerima bantuan PIP, sekolah dan orang tua diimbau melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala.

Dengan data yang akurat, program PIP dapat tepat sasaran dan membantu siswa miskin tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.