Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan registrasi SIM card baru menggunakan biometrik wajah guna memperkuat validasi identitas pelanggan dan memutus praktik kejahatan digital yang kerap dilakukan dengan berganti-ganti nomor telepon.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola registrasi pelanggan secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Di tengah meningkatnya kejahatan digital, Meutya menilai sebagian besar ancaman berangkat dari persoalan yang sama, yakni anonimitas pengguna nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat.

Berbagai tindak kejahatan seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada lemahnya identitas nomor.

“Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya,” kata Meutya dalam Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Meutya, dampak kejahatan digital tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nilai kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp9,1 triliun dalam periode November 2024 hingga saat ini atau lebih dari satu tahun.

Selain itu, laporan lain menunjukkan fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

“Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kami kuatkan ini demi perlindungan konsumen,” katanya.

Meutya menambahkan, penyusunan regulasi tersebut didukung oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta berbagai masukan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, WhatsApp, hingga uji publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED).

“Jadi ini adalah juga inisiasi sekaligus respons terhadap tuntutan dari publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan jenis kejahatan digital yang paling banyak terjadi saat ini hampir seluruhnya bergantung pada penggunaan SIM card yang tidak tervalidasi secara sah.

“Penipuan online, sekali lagi kami ulang, spam call, merupakan kejahatan yang paling dominan. Karena itu kita perlu membangun atau kita harus melawan kepercayaan palsu yang biasanya kejahatan itu menghilang ketika terdeteksi,” katanya.

Meutya menilai persoalan utama kejahatan digital bukan semata kecanggihan teknologi pelaku, melainkan lemahnya validasi identitas pada pintu masuk ruang digital. Tanpa penguatan identitas pelanggan seluler, pola kejahatan akan terus berulang melalui penggunaan nomor-nomor baru.

Karena itu, dalam Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan empat poin utama kebijakan:

1. Penerapan Know Your Customer (KYC) menggunakan NIK dan biometrik pengenalan wajah.
2. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Jika ditemukan kartu yang telah aktif sebelum registrasi, masyarakat diminta melaporkan kepada Komdigi agar dapat ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan.
3. Pembatasan kepemilikan nomor secara wajar, yakni maksimal tiga nomor per NIK untuk setiap operator seluler. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan identitas.
4. Perlindungan data pelanggan, yang dijamin melalui penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan kewajiban registrasi SIM card menggunakan biometrik pengenalan wajah (face recognition) akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penerapan face recognition akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama enam bulan mulai Januari 2026.

Dalam periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk pembukaan kartu baru. Namun, setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin ditemui usai talkshow bertajuk “Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition” yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menurut Edwin, ketentuan masa transisi tersebut telah diatur secara jelas dalam rancangan peraturan. Dia mengatakan proses penyusunan regulasi saat ini telah melewati tahap konsultasi publik dan seluruh masukan pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam rancangan aturan.

“Saat ini masih berada dalam tahap harmonisasi internal maupun eksternal bersama Kemenkumham [Kementerian Hukum dan HAM] sebelum nantinya ditandatangani oleh Menteri,” katanya.

Edwin menegaskan kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejahatan digital yang terus meningkat. Dia menyinggung hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, selalu menjadikan nomor seluler sebagai alat utama.

“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” kata Edwin.

Tanggapan ATSI

Dari sisi industri, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menyebut penerapan biometrik menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi keamanan digital saat ini.

“1 Juli 2024, sudah full biometrik. Karena situasi kita itu banyak sekali situasi yang merugikan masyarakat sekarang. Sudah lah saatnya kita berpindah,” kata Marwan.

Marwan mengatakan pembahasan peraturan menteri telah rampung dan kini tinggal menunggu pengesahan. Pihaknya berharap peraturan tersebut dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Nantinya, operator akan mendapatkan masa uji coba selama enam bulan sebelum kebijakan tersebut berlaku penuh pada 1 Juli 2026. Marwan menyebut masa uji coba ini penting untuk menilai kesiapan implementasi di lapangan.

“Uji coba enam bulan masih dua jalur. Yang lama 4444 masih jalan, yang baru [biometril] ditambahkan. Enam bulan nih, kita evaluasi. Kita lihat enam bulan ini,” ujarnya.

Marwan menambahkan kebijakan tersebut akan diterapkan sepenuhnya apabila tidak ditemukan kendala di lapangan. Namun, apabila implementasinya menimbulkan kegaduhan atau menunjukkan masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, skema penerapannya akan dievaluasi.

“Misal oh di masyarakat terjadi kegaduhan atau ternyata di masyarakat masih butuh waktu,” katanya.

Meski demikian, dia menegaskan masyarakat selama ini justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat maraknya penipuan digital, seperti phishing, spoofing, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Google menggugat sekelompok penjahat siber asing yang berada di balik operasi besar-besaran penipuan SMS (SMS phishing) atau yang dikenal dengan istilah "smishing."

Dalam gugatan yang diajukan, Google menyebut kelompok tersebut dikenal oleh para peneliti keamanan siber sebagai "Smishing Triad."

Organisasi ini, yang disebut Google berbasis di China, menggunakan perangkat phishing-as-a-service bernama "Lighthouse" untuk membuat dan melancarkan serangan melalui pesan teks palsu.

Menurut Google, kelompok kejahatan ini telah menipu lebih dari satu juta korban di 120 negara.

"Mereka memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap merek-merek ternama seperti E-ZPass, Layanan Pos AS (USPS), dan bahkan kami sendiri, Google," kata Halimah DeLaine Prado, Penasihat Umum Google, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (13/11/2025).

"Perangkat lunak 'Lighthouse' ini membuat berbagai template untuk menciptakan situs web palsu guna mencuri data pengguna," imbuhnya.

Google mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), Undang-Undang Lanham, serta Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA). Tujuan gugatan ini adalah untuk membongkar kelompok tersebut dan menonaktifkan platform Lighthouse.

Pesan-pesan palsu itu biasanya berisi tautan berbahaya yang mengarahkan korban ke situs web tiruan untuk mencuri informasi finansial sensitif, termasuk nomor Jaminan Sosial, kredensial perbankan, dan data pribadi lainnya.

Pesan tersebut sering kali muncul dalam bentuk peringatan penipuan palsu, pembaruan pengiriman, notifikasi biaya pemerintah yang belum dibayar, atau teks lain yang tampak mendesak.

Masih menurut Google, kelompok kejahatan ini telah mencuri antara 12,7 juta hingga 115 juta kartu kredit hanya di Amerika Serikat (AS).

"Tujuannya adalah mencegah penyebaran lebih lanjut, memberi efek jera bagi pelaku lain, serta melindungi pengguna dan merek yang disalahgunakan dalam situs palsu itu dari kerugian di masa depan," ujar DeLaine Prado.

Google menemukan lebih dari 100 template situs web yang dibuat oleh Lighthouse dengan meniru tampilan login Google untuk menipu korban agar percaya situs tersebut resmi.

Penyelidikan internal dan eksternal juga menemukan sekitar 2.500 anggota sindikat berkomunikasi melalui kanal publik di Telegram untuk merekrut anggota baru, berbagi tips, serta menguji dan memelihara perangkat Lighthouse.

DeLaine Prado menambahkan bahwa organisasi ini memiliki beberapa divisi, yakni kelompok data broker yang menyediakan daftar calon korban dan kontak, kelompok spammer yang mengirimkan pesan SMS, serta kelompok theft yang mengoordinasikan serangan menggunakan kredensial curian melalui kanal Telegram publik.

Google menyatakan, perusahaan ini menjadi yang pertama di dunia yang mengambil langkah hukum terhadap penipuan berbasis SMS, sekaligus mendukung tiga rancangan undang-undang bipartisan di AS yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap penipuan dan serangan siber.

"Gugatan ini hanyalah salah satu cara kami untuk menghentikan aksi tersebut, namun kami juga percaya aktivitas siber semacam ini membutuhkan pendekatan berbasis kebijakan," jelas DeLaine Prado.

Jakarta, CNBC Indonesia - Geng kriminal asal China dilaporkan telah mengumpulkan uang sebanyak US$1 miliar (Rp16,5 triliun) dalam 3 tahun. Uang itu didapatkan dari para korban yang terjerat penipuan lewat beragam modus.

Di antaranya modus pesan teks yang memancing pengguna untuk menekan tautan berbahaya. Isinya bisa berupa tagihan denda palsu, yang berakibat ke pencurian identitas dan pembobolan akun keuangan. Hal ini diungkap Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).

Sebagai bagian dari aksi penipuan, geng maling memanfaatkan perangkat yang mampu menyimpan banyak kartu SIM sekaligus (SIM farm) dan dioperasikan dari jarak jauh.

Lokasinya di mana saja, mulai dari bengkel mobil hingga ruang kantor bersama, untuk mengirimkan ribuan pesan tipuan kepada warga AS untuk dibobol rekeningnya.

"Satu orang di ruangan dengan jaringan SIM farm dapat mengirimkan pesan teks sebanyak yang dapat dikirimkan oleh 1.000 nomor telepon," ujar Adam Parks, asisten agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, kepada The Wall Street Journal, dikutip dari Independent, Kamis (16/10/2025).

Pesan palsu itu akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang memungkinkan penipu melacak penekanan tombol, password, dan informasi keuangan yang dimasukkan ke HP.

Dari sana, kelompok kriminal memasang informasi yang dicuri ke dompet Google dan Apple di Asia, lalu menghubungkan dompet ini kembali ke telepon seluler para pekerja lepas di AS.

Para pekerja ini menggunakan informasi palsu untuk membeli kartu hadiah (gift card), iPhone, dan barang berharga lainnya yang kemudian dikirim ke China, menurut para ahli.

Petugas pemerintahan di seluruh AS, mulai dari Florida, Massachusetts, Texas, Colorado, California, Minnesota, dan Washington, D.C., telah memperingatkan masyarakat tentang modus penipuan ini. Biasanya diistilahkan sebagai 'smishing', menggabungkan 'SMS' dan 'phishing'.

"Masyarakat diminta mengabaikan pesan-pesan semacan ini dan segera melapor ke Komisi Perdagangan Federal (FTC)," kata Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb.

"Kami tidak tahu siapa dalang ini," ujar Jennifer Givner, juru bicara Otoritas Jalan Tol Negara Bagian New York, kepada NBC News pada Maret 2025, di tengah maraknya penipuan smishing yang berpura-pura pengguna berutang uang kepada sistem tol E-ZPass.

"Kami hanya tahu penipuan ini terus terjadi dan terus berubah setiap beberapa hari," ia menambahkan.

Tahun lalu, hampir 6.000 laporan masuk ke FBI terkait penipuan berbasis teks yang terkait dengan tagihan tol.

Para peneliti mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka melacak sekitar 330.000 penipuan dengan modus tagihan tol dalam sehari pada bulan lalu. Jumlah itu naik 3 kali lipat dari yang dihimpun pada Januari 2024.

Skema penipuan ini sudah sangat mapan, sehingga kelompok kriminal menjual perangkat keras siap pakai di Telegram untuk menjalankan kejahatan siber ini.

Pengguna HP diperingatkan untuk tidak menanggapi permintaan dari nomor yang tidak dikenal atau memasukkan detail pembayaran ke situs web pemerintah yang tidak resmi.

Meskipun kejadian ini marak di Amerika Serikat (AS), namun pola penipuan yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus waspada di internet!