JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Patriot Anti Narkoba (Patron) memandang serius maraknya praktik pembuatan rekening bank atas nama pribadi yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, tetapi juga berpotensi besar digunakan sebagai sarana kejahatan, khususnya dalam peredaran narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan (dolus/opzet). ”Yaitu sikap batin pelaku yang mengetahui (weten) dan menghendaki (willen) perbuatannya atau akibat dari perbuatannya,” kata Ketua Umum Patron, Muannas Alaidid dalam siaran tertulis, Senin (20/4/2026).

Secara doktrin, terdapat tiga bentuk kesengajaan yang relevan dalam konteks ini. Pertama, kesengajaan sebagai maksud. Dalam kondisi ini, akibat dari perbuatan memang menjadi tujuan utama pelaku. Dalam situasi ini, pelaku jelas memenuhi unsur kesengajaan penuh karena mengetahui sekaligus menginginkan akibat tersebut terjadi.

Kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dalam bentuk ini, pelaku mungkin tidak menjadikan akibat sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Maka unsur kesengajaan tetap terpenuhi.

Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Dalam situasi ini, pelaku mengetahui secara pasti untuk apa rekening tersebut digunakan, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, sikap ini tetap dikategorikan sebagai kesengajaan karena pelaku dianggap mengetahui dan menerima risiko (willful blindness).

Dengan demikian, dalih ketidaktahuan tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. ”Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan ini bisa untuk menjerat pihak-pihak yang menyediakan rekening bagi aktivitas ilegal,” lanjutnya.

Secara normatif, perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8/2010 tentang TPPU terkait upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Selain itu, dapat pula dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Patron juga menegaskan dalam sistem perbankan, rekening melekat pada identitas hukum pemiliknya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang terjadi dalam rekening tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemilik sah, meskipun tidak dioperasikan secara langsung.

Kasus yang diungkap aparat penegak hukum, termasuk penangkapan pemilik rekening yang digunakan sebagai penampung dana jaringan narkoba milik bandar Erwin Iskandar (Ko Erwin), menjadi bukti nyata bahwa praktik ini memiliki konsekuensi hukum serius. Untuk itu, Patron mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pembuatan dan penjualan rekening dalam bentuk apa pun.

”Jangan pernah meminjamkan atau menjual rekening kepada siapa pun dengan alasan apa pun. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemilik sah, meskipun bukan dia yang mengoperasikan. Jika ada pihak yang menawarkan untuk membuat rekening lalu dibeli, maka patut diduga ada potensi digunakan untuk kejahatan,” tandasnya.

Total aset per 2025 Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang proses audit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pihaknya mencatatkan surplus setelah pajak (unaudited) sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Total aset per 2025 adalah Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang dalam proses audit,” ujar Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain aset dan surplus, kinerja positif LPS juga terlihat dari konsistensi peningkatan cadangan penjaminan dalam 5 tahun terakhir.

Ia menuturkan nilai cadangan penjaminan tumbuh dari Rp188,3 triliun pada 2024 menjadi Rp213,4 triliun pada 2025, setara dengan 2,1 persen dari target fund. LPS diamanatkan untuk mencapai nilai cadangan penjaminan sebesar 2,5 persen dari target fund.

“Nanti kalau keadaan tetap berjalan seperti sekarang, kurang lebih 2028 kami sudah (bisa) mencapai target fund yang dimandatkan dalam undang-undang,” kata Anggito.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi LPS terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,0 triliun pada tahun lalu, meningkat dari Rp2,6 triliun pada 2024.

LPS juga memberikan kontribusi lainnya terhadap keuangan negara berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,4 triliun pada tahun lalu.

Terkait implementasi program penjaminan, Anggito menuturkan terdapat 1.594 bank yang terdaftar sebagai peserta program tersebut per Desember 2025.

Angka tersebut terdiri dari 105 bank umum dan 1.489 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan jumlah rekening kelolaan mencapai 650 juta rekening.

Meskipun total rekening kelolaan cukup besar, pihaknya mencatat masih terdapat 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.

Kelompok penduduk yang paling banyak tidak memiliki rekening adalah penduduk usia 5-14 tahun sebesar 33,6 juta orang, diikuti penduduk usia 15-69 tahun sebanyak 15,3 juta orang, dan penduduk usia 70-74 tahun sejumlah 799 ribu orang.

“Kami menaruh perhatian pada yang usia produktif yang seharusnya sudah memiliki rekening sendiri, nah itu ada 15,3 juta penduduk (usia produktif) yang belum memiliki rekening yang akan menjadi sasaran (sosialisasi) kami bersama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucap Anggito.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 33.252 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online atau judol, meningkat dari catatan sebelumnya sebanyak 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pemblokiran tersebut merupakan hasil dari Enhanced Due Diligence (EDD) yang diminta OJK kepada perbankan.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan EDD atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sementara itu dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan, sejak Januari hingga Maret 2026, OJK telah mencabut enam izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BPR yang izinnya dicabut termasuk PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dian mengatakan OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani permasalahan BPR/BPR Syariah (BPRS) sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, DPR, seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya,” ujar Dian.

Adapun penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tercermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 26 Februari 2026 telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar kepada para pemiliknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa (3/3), menyebutkan, bahwa nilai sebesar itu telah dilakukan pengembaliannya oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Ia mengatakan bahwa dana yang telah dikembalikan tersebut milik 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, IASC telah menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat dengan jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Untuk memperkuat pelindungan konsumen, ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman daring (online) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah memblokir 32.556 rekening terkait judi online (judol). Angka tersebut meningkat dari sebelumnya sebesar 32.144 rekening.

“Selanjutnya, terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 32.556 rekening yang sebelumnya ini sebesar 32.144 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, Selasa (3/3/2026) .

OJK juga menginstruksikan bank untuk melakukan penutupan rekening yang identitasnya sesuai dengan data tersebut serta melakukan Enhanced Due Diligence (EDD).

Sementara itu, OJK mencatat kinerja industri perbankan nasional tetap kokoh mengawali tahun 2026. Pertumbuhan intermediasi tercatat positif yang dibarengi dengan profil risiko yang tetap terjaga, meski di tengah tantangan ketidakpastian global.

Baca Juga

Viral Pria Diduga Tempel QR Code Judol di Jaksel, Polisi Amankan Pelaku

Dian mengatakan, total kredit perbankan mencapai Rp8.527 triliun per Januari 2026, tumbuh 9,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang tercatat sebesar 9,63 persen.

Baca Juga

Miris! Perputaran Uang Judol Capai Rp286 Triliun selama 2025, Ada 12 Juta Pemain Aktif

“Pada Januari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,96 persen year-on-year menjadi sebesar Rp8.527 triliun, meningkat dibandingkan positif Desember 2025 yang tumbuh 9,63 persen,” ungkapnya.

Berdasarkan data OJK, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 22,38 persen, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 6,58 persen, dan kredit modal kerja sebesar 4,13 persen. Dari sisi korporasi, pertumbuhan tercatat sebesar 16,07 persen, sementara bank BUMN memimpin dari sisi kepemilikan dengan kenaikan 13,43 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh positif sebesar 13,48 persen menjadi Rp10.076 triliun, dengan giro sebagai komponen yang tumbuh paling tinggi (19,75 persen). Dian menegaskan bahwa ketahanan perbankan saat ini memiliki bantalan (buffer) yang sangat memadai.

“Ketahanan perbankan juga tetap kuat. Ini tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,87 persen Desember yang lalu tercatat 25,87 persen tentu ini menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global di masa ini,” tegasnya.

Meskipun rasio kredit bermasalah (NPL Gross) sedikit naik ke level 2,14 persen dari sebelumnya 2,05 persen, angka tersebut dinilai masih terjaga jauh di bawah ambang batas aman.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian serius terhadap fenomena jual beli nomor rekening bank yang marak ditawarkan melalui media sosial. Praktik ini ditegaskan sebagai tindakan ilegal yang melanggar prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memperingatkan bahwa setiap rekening yang teridentifikasi diperjualbelikan akan dikenakan sanksi berat, termasuk pemutusan akses ke sistem keuangan.

"OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan," tegas Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya, Minggu (15/2/2026).

Dian menjelaskan bahwa OJK telah membentengi sektor keuangan melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) serta melakukan profiling yang ketat guna memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik manfaat asli (Beneficial Owner).

OJK juga meminta perbankan untuk memperkuat parameter deteksi dini guna menangkap pola penggunaan rekening yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah aslinya.

"OJK meminta bank senantiasa untuk melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah," jelas Dian.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan imbalan materi dari praktik jual beli rekening. Dian mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum atas aktivitas rekening sepenuhnya berada di tangan pemilik nama yang terdaftar.

"Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana. OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening," ungkap Dian.

Langkah tegas OJK ini diambil menyusul maraknya isu di ruang publik mengenai pemanfaatan rekening "pinjaman" atau rekening yang dibeli dari warga untuk aktivitas ilegal.

Adapun banyak ditemukan sindikat judi online yang mencari masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuka rekening bank, yang kemudian kartu ATM dan akses mobile banking-nya dibeli untuk dijadikan rekening penampung dana taruhan.

Kemudian, munculnya modus lowongan kerja palsu di media sosial di mana calon pelamar diminta membuka rekening bank baru sebagai syarat administrasi, namun akun tersebut justru dikuasai oleh penipu. Untuk memberantas hal ini, OJK kini memperkuat koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Aparat Penegak Hukum (APH) melalui pertukaran data secara berkala guna melacak aliran dana mencurigakan.

JAKARTA - Cara aktivasi rekening PIP wajib diketahui oleh para penerima agar dana bantuan pemerintah itu bisa masuk ke rekening bank masing-masing. Aktivasi dilakukan di bank yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2025 hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan karena masih ada sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening, sehingga dana bantuan pendidikan belum dapat dicairkan.

Banyak siswa gagal mencairkan dana PIP meski namanya sudah terdaftar sebagai penerima. Salah satu penyebab utamanya adalah rekening yang belum diaktivasi. Padahal, proses aktivasi tergolong mudah asalkan mengetahui prosedur dan dokumen yang diperlukan.

Secara umum, proses aktivasi rekening PIP dibagi menjadi dua cara, yaitu aktivasi langsung oleh peserta didik atau orang tua/wali, serta aktivasi melalui kuasa, biasanya oleh pihak sekolah.

Cara Aktivasi Rekening PIP Secara Langsung

Untuk aktivasi langsung, siswa atau orang tua/wali perlu menyiapkan beberapa dokumen, antara lain, dikutip dari Instagram Puslapdik Kemendikdasmen, Senin (9/2/2026).

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki.

2. Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah.

Setelah dokumen lengkap, penerima dapat datang ke bank penyalur sesuai jenjang pendidikan:

SD dan SMP: Bank BRI

SMA, SMK, Paket C, dan SMALB: Bank BNI

Seluruh jenjang di Provinsi Aceh: Bank BSI

Petugas bank akan membantu proses aktivasi rekening hingga siap digunakan untuk pencairan dana.

Cara Aktivasi Rekening PIP Melalui Kuasa

Jika aktivasi dilakukan melalui kuasa, misalnya oleh kepala sekolah, maka perlu tambahan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJM) bermaterai yang ditandatangani kuasa peserta didik (kepala sekolah).

2. Fotokopi KTP kuasa peserta didik dan menunjukkan KTP asli.

3. Fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan kepala sekolah yang masih berlaku dan menunjukkan dokumen asli.

4. Surat rekomendasi aktivasi rekening melalui kuasa dari kepala dinas pendidikan.

Ketentuan tambahan:

Bagi siswa yang belum memiliki KTP: membawa surat kuasa asli, fotokopi KTP orang tua/wali, serta KK, dan menunjukkan dokumen asli.

Bagi siswa yang sudah memiliki KTP: membawa surat kuasa, KTP asli, dan fotokopi.

Segera Aktivasi Sebelum Batas Waktu

Dengan batas waktu yang diperpanjang hingga 28 Februari 2026, siswa penerima PIP diimbau segera melakukan aktivasi rekening agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu.

Sekolah dan orang tua juga diharapkan aktif membantu memastikan proses administrasi berjalan lancar, sehingga manfaat PIP dapat dirasakan oleh seluruh penerima yang berhak.

Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online (judol) pada 2025 menurun 20 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp286,84 triliun, dibanding periode sebelumnya sebesar Rp359,81 triliun.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa perputaran dana judol selama 2025 tersebut dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi.

Selain itu, PPATK mencatat bahwa tren penurunan perputaran dana judol juga diikuti dengan penurunan jumlah deposit judol yang pada tahun 2025 sebesar Rp36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp51,3 triliun.

Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, dompet digital (e-wallet), dan QRIS.

Menurut PPATK, terdapat perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet.

“Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,” kata Natsir.

Selain kasus judol, beberapa tindak pidana asal (TPA) yang menjadi fokus PPATK dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk terkait dengan green financial crime.

Dari sektor pertambangan, PPATK telah menyampaikan 27 hasil analisis dan 2 informasi terkait sektor ini dengan nominal transaksi mencapai 517,47 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian PPATK yakni dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri.

Selama periode 2023-2025, catat PPATK, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun.

Pada sektor lingkungan hidup, PPATK telah menyampaikan 15 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp198,70 triliun.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus pada sektor komoditas strategis yang teridentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan komoditas strategis tersebut di tanah air.

Sementara pada sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan 3 hasil analisis kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar.

Nilai transaksi ini diduga merupakan transaksi jual beli kayu yang berasal dari penebangan pohon secara ilegal karena tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha kehutanan.

Adapun selama tahun 2025, PPATK telah menyampaikan total 1.540 produk intelijen keuangan (PIK PPATK), di mana sebanyak 373 di antaranya atau sekitar 24,22 persen terkait dengan dugaan tindak pidana asal (TPA) korupsi dengan total perputaran nominal transaksi mencapai Rp180,87 triliun.

Selain itu, terdapat sebanyak 178 PIK PPATK (11,56 persen) terkait dugaan TPA di bidang perpajakan dengan total perputaran dana mencapai Rp934,52 triliun, serta 156 PIK PPATK (10,13 persen) terkait dugaan TPA penipuan dengan total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp22,53 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kemendikdasmen memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 hingga 28 Februari 2026. Aktivasi dilakukan di 3 bank pemerintah.

Perpanjangan aktivasi rekening PIP 2025 ini dilakukan karena masih jutaan peserta didik yang belum mengaktifkan rekening SimPel sebagai syarat pencairan bantuan.

Dikutip dari surat edaran perpanjangan batas waktu aktivasi rekening PIP yang diterbitkan 21 Januari 2026, hingga akhir Desember 2025 masih terdapat sekitar 2.510.032 siswa yang belum melakukan aktivasi rekening PIP. Angka tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK.

Informasi perpanjangan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Puslapdik Kemendikdasmen. Dalam unggahannya, Puslapdik mengimbau peserta didik dan orang tua agar tidak menunda proses aktivasi rekening.

“Jangan ditunda, agar bantuan PIP bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik,” tulis Puslapdik.

Peserta didik diminta segera mengecek status penerima PIP melalui aplikasi SiPintar di laman pip.kemendikdasmen.go.id. Aktivasi rekening dilakukan di bank penyalur sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Adapun bank penyalur PIP terbagi sebagai berikut:

BRI untuk jenjang SD, SMP, Paket A, dan Paket B

BNI untuk jenjang SMA, SMK, dan Paket C

BSI untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh

Sementara itu, besaran bantuan PIP yang diterima peserta didik berbeda-beda sesuai jenjang dan kelas. Untuk jenjang SD/SDLB/Paket A, siswa kelas 1–5 menerima Rp450.000 per tahun dan kelas 6 sebesar Rp225.000 per tahun.

Pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B, siswa kelas 7–8 mendapatkan Rp750.000 per tahun, sedangkan kelas 9 menerima Rp375.000 per tahun.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C, bantuan PIP sebesar Rp1.800.000 per tahun untuk kelas 10–11 dan Rp900.000 per tahun bagi kelas 12.

Berdasarkan surat edaran perpanjangan batas aktivasi rekening PIP 2025 pada Desember 2025 lalu, penyaluran dana PIP 2025 telah dilakukan kepada 19.000.659 peserta didik. Seluruh dana tersebut sudah masuk ke rekening SimPel atas nama masing-masing siswa yang tercantum dalam SK Pemberian PIP 2025.

Seluruh dana PIP telah disalurkan ke masing-masing rekening SimPel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK Pemberian PIP Tahun 2025.

Berdasarkan laporan dari bank penyalur per 30 November 2025, dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening sebanyak 4.153.357 peserta didik dengan rincian SD: 2.032.321; SMP: 501.952; SMA: 889.730 dan SMK: 729.354..

KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebanyak 127.047 rekening sudah diblokir dalam perkara penipuan atau scam. Total kerugian dalam kasus itu mencapai Rp 9 triliun. "Selama ini IASC (Indonesia Anti Scam Center) telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam," kata Friderica mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Tercatat IASC telah menerima 411.055 laporan yang terdiri atas 218.665 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC. Sedangkan 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 681.890 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 127.047. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp 9 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 402,5 miliar.

Selanjutnya, jumlah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang dilaporkan adalah sebanyak 193 PJK. "IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," kata dia.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, selama periode 2025, OJK telah memberikan 175 peringatan tertulis kepada 144 PUJK. Lalu 40 instruksi tertulis dan 43 sanksi denda kepada 40 pelaku usaha.

Selain itu, pada periode 1 Januari sampai dengan 14 Desember 2025, terdapat 177 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp 82,46 miliar, US$ 3.281 dolar AS, serta 27.365 dolar Singapura.

Ihwal penegakan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan tahun 2025, OJK telah mengenakan 6 sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Lalu 26 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 612,15 juta yang terdiri dari sanksi administratif keterlambatan pelaporan, tidak disampaikannya laporan, dan tetap tidak disampaikannya laporan setelah dinyatakan tak menyampaikan.

OJK menegaskan pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Mengenai pengawasan perilaku PUJK (market conduct), OJK disebut telah melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi administratif atas hasil pengawasan langsung/tidak langsung.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK sudah mengenakan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 19 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan klaim asuransi.

Friderica menyatakan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung. "Dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat," tuturnya.

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan terkait dengan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 22/2023, lanjutnya, OJK telah melakukan penegakan ketentuan atas kewajiban penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan.

Mulai dari pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi semester II tahun 2024, laporan rencana literasi dan inklusi tahun 2025, serta laporan realisasi literasi dan inklusi semester I tahun 2025.

"Hingga 31 Desember 2025, OJK telah mengenakan 111 sanksi administratif yang terdiri dari 21 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 90 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 6,1 miliar," kata Friderica.