Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mengaktifkan 106.153 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa (10/2) dan diprioritaskan bagi peserta dengan penyakit berat atau katastropik agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, reaktivasi ini bersifat sementara selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan apakah peserta masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.

Ground check dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang berada pada desil 1 hingga 5 masih berhak menerima bantuan iuran, sementara mereka yang masuk desil 6 hingga 10 dinilai sudah mampu dan diarahkan untuk membayar iuran secara mandiri.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan kepesertaan lebih dari 11 juta peserta PBI pada awal 2026 seiring pembaruan DTSEN. Berdasarkan SK Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, tercatat 11.085.286 peserta dinonaktifkan. Penyesuaian data ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk adanya warga miskin yang justru belum terdaftar, sementara sebagian peserta yang dinilai mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan agar program BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa validitas data dan ketepatan penerima harus menjadi perhatian utama pemerintah agar masyarakat miskin tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI bukan hanya soal iuran yang ditanggung negara, tetapi juga soal kualitas layanan yang manusiawi, cepat, dan berkualitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Komisi IX DPR RI pun berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah mencairkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung reaktivasi otomatis sementara bagi peserta terdampak.

Cara Reaktivasi BPJS PBI JKN

Bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan, terdapat beberapa opsi untuk mengaktifkan kembali status BPJS Kesehatan sesuai kondisi masing-masing:

1. Mengajukan Kembali sebagai Peserta PBI

Peserta yang masih tergolong miskin atau rentan miskin dapat mengajukan kembali sebagai peserta PBI. Termasuk di dalamnya mereka yang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Pengajuan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah serta pengecekan status sosial ekonomi dalam DTSEN. Jika dinyatakan memenuhi kriteria (desil 1–5), maka kepesertaan dapat diaktifkan kembali sebagai PBI.

2. Beralih Menjadi Peserta Mandiri (PBPU)

Bagi peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dalam skema ini, peserta membayar iuran sendiri sesuai kelas perawatan yang dipilih.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghubungi WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165
2. Memilih menu Administrasi
3. Mengklik tautan yang dikirimkan dan memilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan
4. Mengunggah dokumen yang diminta seperti swafoto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan

Setelah iuran pertama dibayarkan, kepesertaan akan langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari

3. Beralih Menjadi Peserta Pekerja (PPU)

Peserta yang telah bekerja atau merupakan anggota keluarga pekerja dapat beralih menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana iuran dibayarkan oleh perusahaan.

Prosesnya meliputi:

1. Pekerja melapor ke HRD atau bagian kepegawaian perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta PPU beserta anggota keluarga
2. Anggota keluarga pekerja dapat didaftarkan melalui WhatsApp Pandawa dengan memilih fitur Penambahan Anggota Keluarga dan melampirkan Kartu Keluarga
3. Setelah didaftarkan dan iuran dibayarkan perusahaan, status kepesertaan akan kembali aktif

Masyarakat yang terdampak penonaktifan diimbau segera mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Pastikan data kependudukan dan status sosial ekonomi sudah sesuai agar tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Penyesuaian data tersebut membuat sebagian masyarakat tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, meskipun di sisi lain terdapat warga miskin yang justru baru masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Pelaksanaan programnya masih menantikan proses verifikasi mendalam terhadap seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Soal pemberlakuan, Cak Imin menyebut keputusan tinggal menunggu pihak BPJS Kesehatan. Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun dari APBN untuk memperkuat BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti sebelumnya menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Dengan begitu, syarat utama bagi peserta yang ingin memperoleh program ini adalah peserta mandiri yang beralih menjadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung pemerintah. Peserta juga harus sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program pemutihan tunggakan iuran berlaku selama dua tahun atau 24 bulan.